Arsip Tag: lembaga pusat pengkajian kebijakan pembangunan daerah

Tertibkan Aset Daerah, Ketua LPPKPD Apresiasi Langkah Bupati Manggarai

155 Views

Ruteng, Garda Indonesia | Menanggapi pengelolaan aset Pemda Manggarai yang bermasalah, saat hari pertama berkantor pada Senin, 1 Maret 2021, Bupati Hery Nabit sentil penertiban aset daerah. Bahkan Bupati Hery Nabit didamping Wakil Bupati Heri Ngabut, langsung melakukan pertemuan dengan para Pejabat Eselon II Pemkab Manggarai. Pertemuan perdana tersebut dalam rangka membahas pendapatan daerah, khususnya soal optimalisasi aset.

Heribertus Erik San, S.Fil., M.AP. Ketua Umum Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD) Manggarai, mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Daerah Manggarai tersebut.

Kepada Garda Indonesia, dia mengatakan, “Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sebetulnya memiliki aset publik dalam jumlah yang signifikan. Namun, masih minimnya kesadaran yang dimiliki Pemda bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik. Aset Pemda dapat memberi manfaat langsung yaitu efisiensi atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset tersebut,” terang Erik San.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan aset di daerah Manggarai. “Sebetulnya, selama ini ada empat faktor lambannya pengelolaan aset di daerah Manggarai. Pertama, belum komprehensifnya kerangka kebijakan di daerah. Kedua, persepsi “tradisional” yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah. Ketiga, keterbatasan data; dan keempat, Keterbatasan kapabelitas SDM,” tegas Ketua Umum LPPKPD Manggarai ini.

Ketua Umum Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD) Manggarai

Menurut Erik San, pemerintah perlu bersikap tegas dan cepat tanggap masalah pengelolaan aset daerah. Gebrakan baru Pemerintah Daerah Manggarai di bawah Kepemimpinan Bupati Hery Nabit dan Wakil Bupati Heri Ngabut, bisa dimulai dari pengamanan aset-aset Pemda yang bermasalah tersebut. “Sekarang kita punya Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan slogan kampanye waktu Pilkada kemarin, ‘Menuju Perubahan’. Yang rakyat butuh itu perubahan arah kebijakan mengelola daerah ini. Harus ada gebrakan baru, termasuk urus aset daerah yang salah selama ini. Ini bisa jadi pekerjaan rumah pertama Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” tegasnya.

Terkait solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pengelolaan aset daerah, Erik San selaku Ketua Umum Lembaga LPPKPD Manggarai menawarkan beberapa kebijakan yang perlu ditindaklanjuti. “Yang paling utama itu Pemerintah Daerah Manggarai perlu membenahi kebijakan pengelolaan aset daerah secara komprehensif, tidak boleh setengah-setengah, apalagi seakan berjalan di tempat.  Adopsi kebijakan bukan hanya pada tataran formulasi kebijakan saja, tapi implementasi yang penting. Itu yang dibutuhkan masyarakat,” urainya.

Lanjutnya Erik San, ada lima solusi yang Lembaga LPPKPD Manggarai tawarkan. “Pertama, perlu adanya pencatatan atau pendataan aset yang akurat. Kedua, harus ada Standar Operating Prosedur (SOP) yang disusun. Ketiga, aset Pemda berupa tanah perlu disertifikatkan atas nama Pemda. Keempat, Aset Pemda yang dikuasai pihak lain perlu dikaji kembali baik dari isi perjanjian kontrak maupun laba untung bagi pendapatan daerah. Kelima, mekanisme penghapusan aset harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Alumni Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta ini.

Erik San juga mengimbau segenap elemen masyarakat untuk sama-sama kontrol kebijakan Pemerintah Daerah Manggarai Periode 2021—2024 ini. “Masyarakat Manggarai perlu juga sadar betapa pentingnya permasalahan aset ini karena sebagian besar dibeli dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga wajib mendorong pengelolaan aset pemerintah agar lebih baik,” terangnya.

Oleh karena itu, tegas Erik San, diperlukan peran serta masyarakat untuk tidak menganggap kecil persoalan aset daerah ini. Elemen masyarakat perlu bersama-sama kontrol kebijakan Pemerintah Daerah Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati Hery Nabit dan Wakil Bupati Heri Ngabut sekarang.(*)

Sumber berita (*/jivan)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh floreseditorial.com

Pupuk Bersubsidi Langkah di Manggarai, LPPKPD Siap Tempuh Jalur Hukum

287 Views

Manggarai, Garda Indonesia | Di tengah usaha memerangi pandemi virus corona yang cukup membebankan, tampaknya masyarakat Manggarai, khususnya para petani juga dihadapkan dengan salah satu persoalan serius lainnya yaitu soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua umum sekaligus pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San dalam siaran pers yang diterima media ini pada Senin, 25 Januari 2021.

Menurut Ketua LPPKPD, masalah ini mestinya juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai. “Masalah kelangkaan pupuk akan sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil tani menurun, yang mengakibatkan pendapatan usaha tani merugi. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai, tentunya masalah ini akan semakin menambah beban para petani,” ungkap Erik San.

Lebih lanjut, Erik San mengatakan pemberian pupuk bersubsidi pada dasarnya sangat membantu dalam hal mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian para petani di Kabupaten Manggarai. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. “Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6 T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu,“ urainya.

Meski demikian, imbuh Heribertus, pada kenyataannya keenam prinsip ini belum dijalankan maksimal di wilayah Manggarai. Hal itu pun mencakup soal kendala tepat waktu distribusi ke kelompok tani. “Persoalan yang kerap dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga soal pendistribusiannya yang tidak tepat waktu. Masalah ini hampir terus dialami pada setiap musim tanam,” ungkapnya.

Ketua umum sekaligus pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San

Dibeberkan Heribertus, pada musim tanam Januari 2021 misalnya, para kelompok tani di wilayah Kecamatan Wae Ri’i mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, terkhusus Pupuk Poska dan SP-36. Beberapa kelompok tani di Wilayah Kecamatan Wae Ri’i yang mengeluhkan kelangkaan ini di antaranya kelompok tani Wela Woja, Wae Nggori, dan beberapa kelompok tani di Wilayah Kecamatan Wae Ri’i lainnya.

“Masalah ini juga dikeluhkan oleh Asosiasi Petani Simantri Wae Ri’i yang diketuai oleh Robertus Jelahu,” tegas Heribertus.

Menyikapi persoalan tersebut, Heribertus Eriksan menegaskan, Lembaga LPPKPD tentunya tidak akan tinggal diam untuk mendorong dan mendesak pemerintah agar memberi respons cepat dan mengecek apakah jumlah pupuk bersubsidi tersebut memang kurang atau ada permainan sejumlah elite dibaliknya.

Pemerintah, imbau Heribertus, perlu bersikap tegas dengan memanggil para distributor dan pihak terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan pupuk bersubsidi tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi ini memang sudah tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjelaskan syarat, tugas, dan tanggung jawab produsen, distributor serta penyalur atau pengecer.

Karena itu, Heribertus menegaskan bahwa Lembaga LPPKPD siap mengadvokasi masalah ini. “Sebagai LSM yang memiliki bidang kegiatan advokasi untuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga LPPKPD siap hadir mendampingi kelompok tani. Bahkan ke depan, Lembaga LPPKPD siap untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan ada unsur penyelewengan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ini,” tegasnya.

Langkah seperti ini, tandas Heribertus, memang terpaksa dilakukan agar persoalan yang ada bisa menemui titik terang yang pasti dan sedapat mungkin menjawab keresahan masyarakat dibalik kelangkaan yang terjadi. “Karena masalah ini terkait hajat hidup orang banyak. Apalagi hampir 80 persen masyarakat Manggarai itu petani semua. Jadi kalau pupuknya tidak tersedia tentunya juga mempengaruhi produktivitas hasil tani dan petani pasti rugi. Hal ini tentunya sangat penting dan mesti diwaspadai,” tutupnya.

Informasi yang dihimpun oleh jurnalis media ini dari Heribertus Erik San, pada tahun 2020, Lembaga LPPKPD ini telah menerbitkan buku Kajian Program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) Pemerintah Daerah Manggarai yang diluncurkan secara resmi di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai pada tanggal 27 Juli 2020. Buku ini secara khusus membahas  implementasi program pertanian Simantri di Manggarai dan strategi inovasi, termasuk masalah pupuk.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/jivan)

Foto utama oleh serayunews.com

Editor (+roni banase)

LPPKPD Luncurkan Buku Kajian Simantri Pemda Manggarai

316 Views

Ruteng-NTT, Garda Indonesia | Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD) meluncurkan buku yang berjudul “Model Pembangunan Pertanian Hortikultura Kabupaten Manggarai: Paradigma Program Simantri dan Strategi Inovasi” di ruangan Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai, pada Senin, 27 Juli 2020. Buku yang ditulis oleh pendiri selaku ketua umum LPPKPD, Heribertus Erik San, S.Fil., M.AP. tersebut merupakan pengembangan dari tesis penulis pada Program Studi Magister Administrasi Kebijakan Publik.

Penulis menelaah tentang program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Periode 2016—2021, masa jabatan Bupati Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Drs. Viktor Madur.

Kegiatan peluncuran buku tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai, Drs. Victor Madur, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Drs. Jahang Fansi Aldus bersama seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai beserta jajaran pengurus LPPKPD.

Wakil Bupati Manggarai, Drs. Victor Madur menyampaikan apresiasi kepada penulis buku tersebut serta kepada lembaga LPPKPD yang sudah berani memulai menelaah kebijakan publik di daerah Kabupaten Manggarai.

“Sebagai pimpinan daerah mewakili Bapak Bupati Manggarai yang tidak sempat hadir dan masyarakat Manggarai umumnya, saya mengapresiasi kepada pendiri lembaga LPPKPD yang sudah siap bekerja sama dalam menelaah setiap kebijakan daerah ini,” tandas Victor Madur.

Kepada media ini, Heribertus Erik San, S.Fil., M. AP. pendiri LPPKPD selaku penulis buku tersebut mengharapkan agar ke depan, buku tersebut dapat menjadi salah satu bahan referensi dan basis informasi dalam pengembangan program Simantri di Kabupaten Manggarai.

Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa posisi penulis dalam buku ini sebagai analisis kebijakan yang melakukan riset program dengan melakukan komparasi teori kebijakan/program, hasil studi literatur dokumen program Simantri Pemda Manggarai, serta kunjungan ke lokasi kelompok tani Simantri, lalu dibandingkan dengan model program Simantri di daerah lain, seperti Simantri Provinsi Bali yang sudah dikembangkan sejak tahun 2009 hingga sekarang dan beberapa tawaran inovasi program Simantri ke depannya.

Alumni Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta tahun 2019 itu menginformasikan bahwa buku tersebut disajikan secara sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami berbagai kalangan masyarakat. Semoga apa yang penulis suguhkan dalam karya buku ini bermanfaat bagi semua pihak

“Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun dan didefinisikan, dan bagaimana ke semuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan atau program. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan,” terang Heribertus Erik San.

Di akhir kegiatan tersebut, LPPKPD menyerahkan buku secara simbolis yang diwakili oleh Ketua Umum Lembaga, Heribertus Erik San, S.Fil., M.Ap. kepada Wakil Bupati Manggarai, Drs. Viktor Madur dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Drs. Jahang Fansi Aldus oleh Ketua Pelaksana harian Lembaga, Hardy Sungkang, S.Fil. serta kepada kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Manggarai, Drs. Yosep Mantara oleh Yohanes Mario Vianney, S.S.,M.M. selaku ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan lembaga LPPKPD.

Diketahui bahwa buku ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama pendahuluan. Bagian kedua Paradigma Program Simantri dan Bagian ketiga Strategi Inovasi Program Simantri.(*)

Penulis dan foto (*/Jivan)
Editor (+rony banase)

LPPKPD Manggarai Bantu 500 Masker Kain untuk Gugus Tugas Covid Kab. Manggarai

163 Views

Ruteng, Garda Indonesia | Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD) Kabupaten Manggarai menyerahkan paket bantuan berupa 500 masker kain kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, bertempat di Sekretariat Gugus Tugas pada Rabu, 15 Juli 2020.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh ketua umum yang juga sebagai pendiri Lembaga LPPKPD, Heribertus Erik San dan diterima oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, Bupati Deno Kamelus yang didampingi oleh Ketua Sekretariat Gugus Tugas, Frumensius L.T.K Do, Kabag Humas Lodovikus D. Moa dan juga wakil Sekretariat Gugus Tugas, Drs. Theodorus Taram.

Dalam sambutannya, Heribertus Erik San mengatakan, paket bantuan yang ada tersebut sebetulnya bersumber dari jaringan kerja sama antara Lembaga LPPKPD dengan salah satu perusahaan di Jakarta yang bergerak di bagian fashion, yaitu General Multi Suplindo-Jakarta untuk kemudian bermitra dalam pengadaan sekaligus penyaluran paket bantuan masker sebanyak 500 buah masker kain ini.

“Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa hadir dan bertemu secara langsung untuk menyerahkan paket bantuan ini ke tim gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Dan yang hadir sebagai perwakilan lembaga dalam menyerahkan bantuan ini, selain saya sendiri, terdapat juga tiga orang lainnya, yakni Yohanes Mario Vianney selaku ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan, Aprintus Justian Purnama Nila selaku ketua Divisi Advokasi, Kemitraan dan jaringan, dan juga saudara Jivansi Helmut selaku ketua Divisi Informasi dan Publikasi, “ungkap Heribertus Erik San.

Lebih lanjut, Heribertus menyampaikan bahwa bantuan tersebut sejatinya diberikan sebagai wujud kepedulian sosial dari lembaga LPPKPD dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Manggarai.

“Bantuan ini kami berikan sebagai wujud kepedulian lembaga LPPKPD dalam membantu pemerintah Kabupaten Manggarai untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkap Erik San.

Lebih jauh, Heribertus Erik San menjelaskan, Lembaga LPPKPD sebetulnya dibentuk sejak bulan November 2019. Dan lembaga ini berdomisili di Kabupaten Manggarai. Fokus kegiatan lembaga ini, kata Heribertus Erik San, selain di bidang pengkajian kebijakan pembangunan daerah, lembaga ini juga berfokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

“Untuk kegiatan perdana tahun 2020, lembaga ini telah mengadakan kajian program SIMANTRI pemerintah kabupaten Manggarai. Dan sejauh ini, hasil riset tersebut sudah dibukukan dan dalam waktu dekat, buku tersebut akan dilaunching”, jelas Heribertus Erik San.

Sementata itu, Bupati Manggarai, Deno Kamelus dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya kepada lembaga LPPKPD untuk bantuan yang diserahkan kepada tim gugus tugas penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Manggarai.

“Saya bangga. Kepedulian dari adik-adik sebagai orang Manggarai sangat luar biasa sebab bagi saya, kepedulianlah yang menggerakkan energi dalam tubuh kita,” ujar Deno Kamelus.

Dikatakan Deno Kamelus, ketika adik-adik peduli dengan kondisi di Manggarai, maka ada suatu persepsi bersama bahwa kita semua memang harus bergerak maju. Dan tentu kita berharap bahwa itu tidak stagnan. Oleh karena itu, kita mau terlibat di dalamnya terutama bagaimana memberi kontribusi agar daerah ini terus bergerak maju. Kemudian, lanjut Deno Kamelus, adik-adik juga melihat bahwa meskipun ada program yang belum sempurna karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ada suatu program atau kegiatan pemerintah yang prioritas; dan itu memang arahnya dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani.

“Dan adik-adik juga peduli di situ. Lalu kemudian mencoba melihatnya dari sisi pandang pendekatan ilmu. Dan itu bagus. Kemudian dibentuk lagi sebuah lembaga. Lembaga ini juga bagian dari suatu ekspresi bagaimana seluruh sumber daya dan seluruh energi yang ada dari dalam diri kalian untuk dipakai, khususnya bagaimana memberikan kontribusi bagi daerah ini. Dan bagi saya, hal ini tentu sangat luar biasa yang harus kita apresiasi,” kata Deno Kamelus.

Lebih jauh, Deno Kamelus mengatakan, hari ini, adik-adik juga tahu bahwa kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sepanjang hal yang berkaitan dengan bencana non alam dan juga darurat kesehatan belum dicabut oleh presiden maka sepanjang itu pula kita ini berada dalam situasi yang disebut dengan darurat kesehatan. Dalam situasi itu, kata Deno Kamelus, lambaga LPPKPD dengan jaringannya hadir memberikan bantuan untuk penanganan Covid-19.

“Bukan soal banyak dan jenisnya. Akan tetapi yang paling besar nilainya adalah ketika setiap pribadi dari adik-adik ini punya kepedulian. Itu yang paling penting menurut saya. Mau satu lembar pun sesuai dengan kemampuan, itu bukan soal. Mungkin orang bisa kasih ventilator yang harganya ratusan juta. Dan itu juga bukan soal. Karena poinnya yang paling penting adalah kepedulian. Jadi, dengan jaringan yang ada, kemudian memberikan dukungan dan bantuan alat pelindung diri berupa masker,” ungkap Deno Kamelus.

Mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Manggarai tersebut menyampaikan harapannya agar lembaga yang telah dibentuk tersebut bisa terus bekerja dan bergerak maju demi membangun daerah Manggarai.

“Selaku pemerintah, saya bersama tim gugus tugas mengucapkan terima kasih. Pesan saya bahwa kalian masih muda. Teruslah bekerja. Dan segala sesuatu akan bergerak terus kalau kita memiliki kepedulian,” tutup Deno Kamelus.(*)

Sumber berita dan foto (*/Jivan)
Editor (+rony banase)