Rote Ndao-NTT, Garda Indonesia | Akses masuk ke pelabuhan rakyat penyebrangan dari Nembrala (Dela) ke Pulau Ndao-Nuse dan sekitarnya, ke depan dipastikan untuk akan mengalami kebuntuan karena area tersebut melewati tanah milik warga yang sementara ini dalam proses membangun.
Sebagaimana diketahui, penyebrangan dari Nembrala ke Pulau Ndao-Nuse dan sebaliknya sudah berjalan sejak abad ke-18 yang merupakan satu-satunya pelabuhan rakyat yang menghubungkan Pulau Ndao, Kupang dan Sulawesi (sebagai jalur perdagangan, perikanan dan kelautan).
Salah satu tokoh masyarakat, Jhoni Lani dan perangkat desa, Mercy Killy bersama media ini pada Senin, 24 Mei 2021, melihat dari dekat kondisi akses jalan masuk ke lokasi pelayaran rakyat yang sejak dahulu dipakai untuk penyebrangan rakyat dan penyebrangan wisata tersebut, ke depan akan mengakibatkan masalah bagi masyarakat dalam menggunakan akses jalan tersebut.
Menurut Jhoni Lani, hingga saat ini masih ada masalah akses masuk ke pelabuhan karena jalan yang dilalui masyarakat menuju pantai penyebrangan melewati lahan milik warga dengan status memiliki sertifikat, sehingga diharapkan Kepala Desa Nembrala bisa menjembatani bersama Pemerintah Daerah dan Keluarga Ndun (pemilik tanah, red) untuk membantu pembebasan tanah khususnya jalan masuk menuju pelabuhan rakyat tersebut.
Lebih lanjut Jhoni Lani mengatakan bahwa saat ini akses jalan masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun melihat kondisi ada pembangunan fondasi pagar oleh pemilik lahan, maka diharapkan Pemerintah Desa Nembrala dapat membangun komunikasi dengan Keluarga Ndun dan pemerintah yang berkompeten untuk melakukan pembebasan tanah.
Perangkat Desa Nembrala (BPD), Mercy Killy mengatakan memang ada pembicaraan di tingkat desa terkait persoalan tanah tersebut dan ada perhatian dari salah satu pemilik tanah untuk memberikan akses jalan, namun sampai sejauh ini belum ada pembahasan atau rapat lanjutan bagaimana menghubungi ulang pemilik tanah dari Keluarga Ndun.
Terpisah, Ketua Fraksi Hanura DPRD Rote Ndao, Mus Frans kepada media melalui whatsapp membenarkan bahwa akses jalan ke Pelabuhan Nemberala telah ada sejak abad ke-18 yang menjadi Pelabuhan Rakyat, menghubungkan Pulau Ndao, Kupang dan Sulawesi.
“Pelabuhan Rakyat Nembrala menjadi satu-satunya pelabuhan di Kawasan Rote Barat sebagai jalur lalu lintas orang dan barang yang memberikan dampak sosial, ekonomi secara berkesinambungan, serta Rote Barat sebagai destinasi wisata unggulan khusus surfing dan diving. Akses ini menjadi satu-satunya arteri bagi pengunjung atau wisatawan,” terang Mus Frans.
Pada tahun 1994, imbuh Mus Frans, adanya proses Sertifikasi Tanah (Prona) di Desa Nembrala oleh sejumlah penggarap tanpa menyisihkan akses jalan yang seharusnya menjadi milik publik. “Hal ini, sudah menjadi atensi masyarakat Kecamatan Rote Barat, yang mana secara terus menerus diusulkan dan beberapa kali ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Nembrala, namun prosesnya berjalan di tempat.
Menyikapi hal yang urgen tersebut, tandas Ketua Fraksi Hanura DPRD Rote Ndao tersebut, saat ini perlu pendekatan serius Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada para pihak yang menguasai akses jalan dimaksud demi kepastian pembebasan lahan, sumber daya dan dana yang dimiliki pemerintah dan masyarakat menjadi alat intervensi terukur agar dapat menghindari konflik horizontal antara pemilik lahan dan masyarakat sekaligus memberikan manfaat timbal balik yang layak bagi semua pihak.
Senada, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk melalui pesan whatsapp pada Kamis, 27 Mei 2021, menegaskan bahwa persoalan Pelabuhan Rakyat Nembrala merupakan persoalan yang urgen serta perlu penyelesaian preventif dan persuasif agar pembangunan ekonomi Kabupaten Rote Ndao tidak hanya tersirat dan tertulis tetapi perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah.
“Urgensi dari keberadaan pelabuhan yang telah lama menjadi salah faktor penting bagi rakyat dan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya konflik horizontal serta secara ekonomis tidak membebani anggaran pemerintah daerah, maka saat ini perlu dilakukan berbagai upaya pembebasan secara persuasif agar mimpi dan harapan masyarakat pesisir akan kepastian akses jalan bisa segera diwujudkan,” ulas Paulus Henuk seraya menegaskan guna menjaga keberlanjutan aktivitas masyarakat pesisir di sekitar Nembrala, Ndao dan Nuse, baik kegiatan bisnis maupun sosial kemasyarakatan, maka Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian serius terkait akses jalan menuju pelabuhan.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Rote Ndao yang bertumpuk pada sektor pariwisata dan didukung perikanan dan pertanian, tandas Paulus Henuk, diharapkan tidak saja tertulis dalam visi/misi pemerintah daerah, tapi perlu diwujudkan secara nyata.
“Eksistensi Pelabuhan Rakyat Nembrala yang secara historis perlu dipertahankan dan diproteksi secara legal formal dengan menghadirkan akses jalan yang bagian integral dari pelabuhan ini. Kami harapkan pemerintah bisa segera melakukan langka lanjutan atas harapan masyarakat dan diajukan anggaran melalui APBD 2022 agar bisa direalisasikan,” tegas Paulus Henuk.(*)
Penulis dan Foto (*/Salman Manuain)
Editor (+roni banase)