Ruteng, Garda Indonesia | Marak beredar informasi bahwa Polres Manggarai melakukan tindakan represif di lapangan terkait pengamanan proyek pengembangan atau perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5—6 di wilayah Poco Leok Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Manggarai, AKBP Edwin Saleh S.I.K. M.I.K. menegaskan, tidak ada tindakan represif terhadap warga di Poco Leok, Kecamatan Satar Mese. Ia pun menyatakan bahwa informasi tersebut tak benar adanya.
“Sampai saat ini tidak ada tindakan represif yang dilakukan Polres. Ke depan mungkin akan ada penegakan hukum karena ada informasi dugaan intimidasi atau pengancaman atau penganiayaan terhadap warga yang pro dengan pembangunan PLN Panas Bumi,” tegasnya.
Kapolres Edwin menerangkan, sebagai proyek strategis negara, maka tugas polisi adalah untuk mengamankan. Diminta atau tidak diminta pihaknya dengan tegas wajib diamankan.
“Yang pertama kita harus tahu, PLTP yang ada di kecamatan Satar Mese itu merupakan salah satu proyek strategis nasional artinya pemerintah atau negara punya bukan swasta dalam hal ini kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab mengamankan pelaksanaan proyek tersebut,” ungkapnya kepada Fokus TT pada, 22 Juni 2023.
Sebab pembangunan dari PLN tersebut, imbuh Kapolres Edwin, merupakan salah satu proyek strategis nasional milik pemerintah atau Negara, bukan proyek swasta. “Sehingga sekali lagi, ini merupakan proyek strategis nasional yang tujuannya untuk kemajuan Flores NTT secara umum khususnya Manggarai,” ujarnya.
Orang nomor satu di Polres Manggarai itu mengimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk wajib mendukung proyek itu.
“Karena tidak semudah itu pemerintah menetapkan satu wilayah proyek strategis nasional dan seharusnya kita harus bersyukur pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten Manggarai,” tandasnya.(*)
Sumber (*/tim)