Oleh : Yezua Abel, Statistisi pada BPS Provinsi NTT
Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan I-2024 tumbuh positif 3,61 persen dibandingkan dengan triwulan I-2023. Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja meningkat menjadi 2,96 juta orang namun pengangguran juga bertambah menjadi 97 ribu orang.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu wilayah pada suatu periode. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) juga dapat menggambarkan produktivitas perekonomian suatu wilayah setiap periode perhitungan.
Banyak faktor produksi yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah seperti tenaga kerja, sumber daya alam, infrastruktur, dan teknologi produksi. Dibanding faktor produksi yang lain tenaga kerja memiliki posisi yang sentral dalam proses produksi karena kontribusinya sebagai tenaga penggerak dan pemikiran atau pengambilan keputusan. Tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah, namun juga ketrampilan atau keahliannya.
Fenomena El Nino telah mencapai puncak kekuatannya pada Desember 2023 hingga Januari 2024 dan kini mulai melemah. Namun, dampak El Nino terutama bakal dirasakan tahun karena mundurnya musim hujan dan curah hujan yang rendah. Nusa Tenggara Timur mengalami dampak terparah (Kompas, 5 Maret 2024). Meski demikian, pada triwulan-I 2024 pertumbuhan ekonomi masih positif 3,61 persen dibandingkan triwulan I 2023. Kegiatan ekonomi masih didorong oleh aktivitas partai politik menjelang Pemilu, dan perayaan beberapa hari besar agama seperti Nyepi dan Paskah, juga saat Ramadan.
Semua sektor ekonomi tumbuh positif pada triwulan-I 2024, kecuali sektor pertanian yang tumbuh negatif 0,5 persen. Struktur ekonomi NTT masih tetap didominasi oleh sektor pertanian sebesar 28,88 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, dan administrasi pemerintahan masing-masing 12,80 persen dan 12,43 persen.
Ketenagakerjaan dan Kinerja Ekonomi
Pada Februari 2024, penduduk usia kerja bertambah 82 ribu orang menjadi 3,99 juta orang dibanding Februari 2023. Yang masuk pasar kerja atau menjadi angkatan kerja (AK) bertambah 151 ribu orang menjadi 3,06 juta orang, sedangkan yang bukan AK karena mengurus rumah tangga, sekolah, dan tidak bekerja atau tidak mau mencari kerja karena alasan lainnya turun sekitar 60 ribu orang menjadi 926 ribu orang.
AK mencakup penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja bertambah 144 ribu orang menjadi 2,96 juta orang. Sisanya adalah pengangguran yang bertambah sekitar 6,6 ribu orang menjadi 97 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik 0,03 poin menjadi 3,17 persen Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi NTT pada triwulan I 2024 meskipun tetap bertumbuh, namun belum sanggup menyerap AK lebih banyak sehingga TPT naik. Tingkat pengangguran di NTT masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 4,82 persen. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi terutama di daerah perdesaan NTT.
Penduduk yang bekerja dapat dibedakan menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah penganggur. Pekerja penuh atau yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu bertambah 44,45 ribu orang menjadi 1,48 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu bertambah 75,3 ribu orang menjadi 1,13 juta orang. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah penganggur juga bertambah 24,6 ribu orang menjadi 350 ribu orang. Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Proporsi pekerja penuh terhadap total AK yang bekerja sebesar 50 persen. Pekerja penuh umumnya memiliki tingkat produksi dan pendapatan yang lebih baik dibanding setengah penganggur atau paruh waktu.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Februari 2024 meningkat menjadi 76,77 persen atau meningkat 2,26 poin dibanding Februari 2023. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Dari sisi gender, TPAK laki-laki sebesar 82,9 persen lebih tinggi dibanding perempuan yang sebesar 70,74 persen. Namun selama setahun terakhir, peningkatan TPAK perempuan lebih besar daripada laki-laki. Indikator ini memberikan gambaran tentang potensi penduduk yang aktif dalam pasar tenaga kerja yang dapat menjadi penggerak pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja akan memperbaiki indeks kesetaraan gender.
TPT NTT kondisi Februari 2024 meningkat 3,17 persen menjadi 97 ribu orang. Dari sisi gender, TPT penduduk laki-laki meningkat menjadi 3,62 persen lebih tinggi daripada perempuan sebesar 2,65 persen. Sementara itu TPT di perkotaan sebesar 6,38 persen lebih tinggi daripada perdesaan sebesar 2,06 persen. Informasi TPT menurut gender dan wilayah penting untuk perencanaan tenaga kerja yang lebih baik sesuai kebutuhan gender dan wilayah.
Sementara, 3 (tiga) sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling banyak di NTT adalah pertanian sebanyak 1,49 juta orang atau 50,4 persen, perdagangan 390 ribu orang atau 12,5 persen dan industri pengolahan 280 ribu orang atau 9,4 persen. Pertambahan tenaga kerja paling banyak pada sektor pertanian dan perdagangan masing-masing sebanyak 40 ribu orang, kemudian sektor industri pengolahan, administrasi pemerintahan, dan akomodasi/makan minum masing-masing sebanyak 20 ribu orang. Ketiga sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja paling banyak karena tidak terlalu memerlukan syarat ketrampilan atau keahlian yang tinggi. Dari sisi PDRB, 3 sektor dengan kontribusi nilai tambah terbesar adalah sektor pertanian, perdagangan, dan jasa pemerintahan. Sektor industri pengolahan meskipun menyerap tenaga kerja ketiga terbanyak hanya memberikan kontribusi nilai tambah yang rendah sebesar 1,5 persen. Peningkatan ketrampilan dan teknologi tepat guna sangat diperlukan oleh sektor ini agar dapat meningkatkan nilai produksi dan pendapatan tenaga kerjanya.
Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu, diharapkan menyebabkan pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Demikian juga pada status pekerjaan, diharapkan terjadi peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji seperti buruh, karyawan, atau pegawai dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang tak dibayar.
Data status pekerjaan dapat membantu pengguna data menganalisis dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan di suatu daerah. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan utama penduduk bekerja sebagian besar adalah sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar yaitu sebanyak 29,56%, diikuti buruh/karyawan/ pegawai 24,32%; kemudian Berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 24,18%. Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang bekerja dengan status berusaha (berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap) baik sebagai anggota rumah tangga atau bukan, dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
BPS mengelompokkan pekerja formal dan informal berdasarkan status pekerjaan. Pekerja sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap, karyawan atau pegawai. Sedangkan sektor informal ialah pekerja berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja bebas, atau juga pekerja keluarga yang tak dibayar. Penduduk bekerja pada sektor informal di NTT mengalami penurunan sebesar 0,98 poin dari 75,15 persen pada Februari 2023 menjadi senilai 74,17 persen pada Februari 2024. Sedangkan pada sektor formal mengalami peningkatan dari 24,85 persen pada Februari 2023 menjadi 25,83 persen pada Februari 2024. Jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan atau pendapatan maka pekerja formal lebih baik dibandingkan non formal.
Jam kerja penduduk yang bekerja juga menjadi data yang penting untuk dianalisis dikaitkan dengan produktivitas dan tingkat pendapatan. Sebagian besar penduduk bekerja, yakni sekitar 1,48 juta orang atau 50,1 persen merupakan pekerja penuh, sedangkan yang bekerja kurang dari 34 jam sekitar 49,9 persen. Pekerja penuh memperlihatkan kecenderungan yang meningkat setelah sempat menurun karena dampak pandemi Covid-19 sebelumnya.
Tingkat pendidikan penduduk bekerja paling banyak adalah SD ke bawah sebesar 44,8 persen, kemudian SMA sekitar 20.97 persen. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingkat ketrampilan juga rendah yang berakibat pada tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang rendah. Pada umumnya mereka berstatus pekerja bebas di sektor pertanian atau non pertanian, buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tinggi (diploma ke atas) cenderung meningkat menjadi 15,08 persen dibandingkan dengan Februari 2023 yang hanya sebesar 13,85 persen. Tenaga kerja terampil yang berpendidikan menengah kejuruan sampai diploma tampaknya sangat dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dan pendapatan.
Perencanaan Tenaga Kerja
Permasalahan tenaga kerja di NTT cukup kompleks karena meskipun tingkat pengangguran tergolong rendah, namun tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk masih rendah terutama di wilayah perdesaan. Penyerapan tenaga kerja paling banyak oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri menyimpan sejumlah permasalahan seperti skala usaha yang kecil, tingkat ketrampilan atau keahlian yang terbatas. Selain itu, harga barang dan jasa, tingkat upah yang diterima buruh relatif rendah menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah. Proporsi penduduk yang bekerja penuh dan tidak bekerja penuh berimbang masing-masing sekitar 50 persen namun produktivitas tenaga kerja masih rendah terutama di sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Status penduduk bekerja paling besar adalah pekerja keluarga atau tidak dibayar hampir 30 persen dapat menjadi sasaran untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi NTT.
Masalah ketenagakerjaan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tenaga kerja yang komprehensif sangat dibutuhkan apabila ingin menjadikan tenaga kerja sebagai penggerak pembangunan di daerah ini. Banyak program terkait ketenagakerjaan seperti program perluasan lapangan kerja, transformasi balai latihan kerja, penjaminan sosial tenaga kerja perlu mendapat perhatian yang serius. Pemangku kepentingan baik kementerian, perangkat daerah yang terkait, lembaga non pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta perlu berkolaborasi dalam perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan demi perbaikan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan penurunan angka kemiskinan di NTT umumnya.(*)