Kupang | Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman meminta Polri untuk menganulir atau membatalkan status kelulusan taruna Akpol Polda NTT tahun ajaran 2024.
Permintaan itu disampaikan Benny Kabur Harman usai bergejolaknya polemik lulusan 11 Casis Akpol Panda NTT yang diduga didominasi anak-anak asal Sumatra Utara, dan provinsi lain.
Benny Harman meminta panitia seleksi Mabes Polri menjelaskan secara terbuka kepada publik apakah benar dari 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos benar-benar memiliki KTP warga NTT atau NTT hanya dipakai pinjam tempat untuk sekadar memenuhi kuota setiap provinsi.
“Perlu diaudit prosesnya, dan jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir,” tegas Beny kepada victorynews.id pada Minggu, 7 Juli 2024. Ia mengubah pernyataan (statement) awalnya yang meminta wartawan menanyakan kepada Kapolri dan Kapolda NTT.
Benny Harman pun menekan sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif serta non diskriminatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak pejabat.
Proses rekrutmen taruna Akpol, jelas Benny, harus mempertimbangkan keadilan wilayah nusantara dan keseimbangan daerah. Namun, jika sebaliknya proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar obyektif dan transparan, maka masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan.
“Jika bukan titipan anak-anak pejabat, tidak ada nepotisme, dan benar-benar telah mempertimbangkan keadilan wilayah maka saya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan,” tandas Benny. (*)
Sumber (*/Kekson Salukh/Victory News)