Gubernur Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari 6 (enam) Uskup di Flores terhadap proyek geotermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.
Kupang | Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Penekanan tersebut disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam sesi audiensi bersama PLN UIP Nusra, PLN UIW NTT dan perwakilan dari mitra pengembang geotermal berlangsung di Kupang ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Gubernur Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari 6 (enam) Uskup di Flores terhadap proyek geotermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.
“Penolakan dari enam uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.” tegas Laka Lena.
Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan tim penanganan isu teknis dan sosial, yang akan mulai bekerja setelah perayaan Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.
Menanggapi arahan Gubernur Laka Lena dan dukungan dari pemerintah daerah, General Manager PLN UIP Nusra, Yasir, menyatakan bahwa PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses tindak lanjut ini. “PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” ungkapnya.
General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulityono, dalam pemaparannya menekankan pentingnya geotermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah. “Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geotermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” bebernya.
Sementara itu, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet, mengakui adanya gap dalam pendekatan komunikasi sebelumnya dan menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan perbaikan bersama.
“Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari pemerintah provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.
Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh pihak berharap agar proses pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat lokal.
Adapun audiensi ini dihadiri oleh jajaran PLN, antara lain General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Yasir; General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulityono; serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembet. Turut hadir pula perwakilan dari mitra pengembang geotermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geotermal (DMNG) dan PT Sokoria Geotermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah, hadir Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, dan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.(*)
Sumber (*/tim PLN UIP Nusra)