Oleh: Andre Vincent Wenas
Kabarnya usulan eksekutif tentang perubahan nomenklatur Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi sudah disetujui oleh DPR. Lalu sempat ada “keramaian” berturut-turut soal jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Bahkan beritanya heboh soal sampai Prabowo ngamuk-ngamuk, katanya. Hmm…
Aroma reshuffle kabinet makin tercium jelas. Kapan dan siapa jadi isu utamanya. Perbincangan publik soal itu pun ramai, dan tentu saja tak kalah ramai adalah lobi-lobi politik di kamar terang maupun di ruang-ruang gelap.
Ya, tak salah lagi, semua aktor dan kekuatan politik sudah bergerak menyiapkan kuda-kudanya masing-masing, untuk apa? untuk apa lagi kalau bukan menyongsong Pemilu 2024 yang “cuma” tinggal 3 tahun lagi.
Jangan lupa juga bahwa pra Pemilu 2024 ada even politik besar di tahun 2022 (tahun depan). Ada apa memangnya? Tahun 2022—2023 adalah tahun di mana sekitar 200-an kepala daerah akan habis masa tugasnya dan bakal digantikan oleh para Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Presiden via Kemendagri.
Konstelasi politik Indonesia akan tetap dinamis dan cenderung panas. Tentang siapa pengganti Presiden Joko Widodo menjadi tema sentral. Plus isu derivatifnya, siapa menteri yang diganti? diganti oleh siapa? Siapa dirjen baru? Siapa Direktur dan Komisaris yang baru di BUMN yang strategis? Dan seterusnya. Itu semua jadi “rebutan” para aktor politik.
Kita semua maklum bahwa kontestasi Pilpres, Pileg maupun Pilkada tentu membutuhkan Pil Kuat (amunisi finansial) yang tidak kecil dosisnya. Itu penting bagi semua aktor politik yang mengincar kursi-kursi jabatan. Kursi jabatan itu berarti pemegang mandat kekuasaan.
Tinggal pertanyaannya adalah, kekuasaan itu bakal dipakai untuk apa? Pertanyaan inilah yang mesti jadi titik acuan semua konstituen (pemilih) di seluruh Indonesia.
Ingatlah, setiap kita sebagai pemilih saat memasuki bilik suara adalah pemegang mandat kekuasaan itu. Saat memasuki bilik suara kekuasaan itu masih ada di tangan kita masing-masing. Namun, begitu kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu sudah berpindah ke tangan mereka yang menang dalam penghitungan suara.
Ada dua arus besar. Pertama, mereka yang berkontestasi dalam pemilu dengan orientasi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sebut saja kontestan egois. Pewaris nilai-nilai orba.
Atau yang kedua, mereka yang ikut kontestasi lantaran memang murni demi tujuan memperbaiki sistem politik, artinya demi kesejahteraan rakyat banyak. Kontestan altruis. Reformis sejati.
Kontestan egois akan senantiasa berisik dengan mengklaim dirinya sebagai praktisi politik yang paling berpengalaman dan paling realistis, begitu klaimnya. Sekaligus mereka menuduh kontestan altruis sebagai politikus idealis, masih hijau dan naif.
Voters (pemilih) bisa mulai membaca perilaku politik dari para aktor politik seperti itu dari sejak sekarang. Lihat dan perhatikan rekam jejak mereka. Mana yang selama ini sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? Contoh paling nyata adalah soal transparansi anggaran misalnya.
Mana politisi dan parpol yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat dan secara konsisten mau memperjuangkan transparansi anggaran? Biasanya ia yang jadi bulan-bulanan politisi serta parpol gaek pewaris nilai-nilai orba. Mana politisi serta parpolnya yang pernah ngamuk-ngamuk, ngambek bahkan walk-out saat sidang di parlemen lantaran usulan bancakan anggaran jumbonya dikritisi terus oleh politisi atau parpol muda dan idealis itu?
Kemudian Pemda mana yang telah menayangkan rincian anggaran APBD di laman resmi pemda sampai detail harga satuan? Itu bukti paling sederhana dan sangat praktis. Kalau Pemda di tempat Anda belum menyajikan secara transparan pengelolaan APBD-nya secara detail (sampai satuan ketiga) di laman resminya, maka tagih terus. Sambil amati reaksi serta perilaku politik mereka. Apakah ada itikad baik, atau hanya berdalih menunda-nunda dengan motif yang licik?
Kita hanya mau mengajak masyarakat luas untuk tidak “buta-politik”.
Lantaran seperti kata Bertolt Brecht, buta terburuk adalah buta-politik. Di mana akibat tidak peduli pada politik yang terjadi adalah orang-orang jahat yang bakal terus berkuasa secara semena-mena.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (perkoncoan, politik dinasti) tak putus-putusnya dilakoni tanpa rasa malu dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Para politisi busuk seperti ini memang sudah putus urat malunya. Aji mumpung jadi mantra ilmu hitam mereka. Misalnya saja, kita sempat dengar kabar tentang sebuah RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah, milik pemerintah!) yang seenak udelnya diganti namanya dengan abreviasi (singkatan) dari nama kepala daerahnya yang sedang berkuasa.
Bukannya dengan mengangkat nama pahlawan daerahnya yang lebih layak dan lebih lazim. Ini malahan mau bikin tugu (monumen) jasa palsu yang mengumbar namanya sendiri. Benar-benar sudah tidak tahu malu lagi! Soal ini tentu saja para kroni pejabat itu akan seperti anjing herder yang akan terus menggonggong membela juragannya. Right or wrong he is my juragan. Memang herder selalu lebih galak dari pada tuannya. Hiks!
Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa beliau – dalam masa jabatan di periode keduanya – sudah tidak punya beban lagi. Tentu kita membacanya bahwa yang dimaksud dengan “beban” itu adalah semacam tekanan-tekanan politik dari para aktor politik lainnya yang bisa mendistorsi keputusan politiknya sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi.
Waktunya sudah tidak panjang lagi, sisa tiga tahun saja. Sisa waktu yang bisa dimanfaatkannya untuk menanamkan suatu tradisi politik baru. Politik yang bersih, politik yang bebas aroma dagang sapi (transaksional).
Reshuffle Kabinet adalah salah satu tonggak penting untuk menorehkan legacy tentang politik baik itu. Kocok ulang (reshuffle) saja! Tak usah pedulikan mereka yang ngamuk-ngamuk, atau mereka yang dengan licik memainkan peran musuh dalam selimut.
Sikat saja Pak!
Senin, 26 April 2021
Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)
Foto utama (*/ilustrasi/sindonews)