Arsip Tag: aktor politik

Apakah Hipokrisi Jadi Syarat Masuk ke Politik Praktis?

233 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Apakah syarat untuk masuk ke dalam dunia politik praktis itu harus jadi munafik? Katanya politik praktis itu panggung hipokrisi ‘par excellence’, di mana aktor dan aktris politik memainkan peran dengan topeng-topeng. Sehingga pemahaman tentang politik praktis jadi sekadar siapa, dapat apa, memainkan peran apa, kapan, di mana, dan bagaimana skenarionya.

Semoga saja tidak.

Padahal kalau ditilik dari pemahaman asli ‘politik’ dan ‘politik praktis’ mestinya tidak perlu dibikin ruwet. Dulu di zaman Tiongkok kuno dan juga Yunani kuno ‘politik’ masih dipahami sebagai bagian dari filsafat moral atau etika. Politik dipahami sebagai upaya memikirkan dan sekaligus mengusahakan bagaimana masyarakat diatur sedemikian rupa, “…to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a ‘good life’.” (The Politics Book, DK London, 2013).

Dan ‘politik praktis’ seyogianya adalah eksekusi dari pemahaman tersebut. Mestinya ada integrasi antara konsep (teori) dengan praksisnya. Itulah integritas (integrasi antara perkataan dengan perbuatan, walk the talk). Simple.

Namun, sekarang kita sering juga mendengar pendapat yang mengatakan bahwa tidak usah terlalu banyak berteori, langsung praktik saja. Ini pendapatnya orang kebanyakan, karena memang kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Lugu dan naif.

Upaya mencopot konsep/teori dengan praksisnya terasa hanya sebagai justifikasi (usaha pembenaran diri) terhadap perilaku politiknya yang menyimpang. Itu saja sih sebenarnya.

Manusia politik praktis yang seperti itu jadi person dengan pribadi terbelah (split-personality). Di panggung publik, ia berusaha tampil sesuai konsep, di belakang layar bekerja berdasarkan pesanan bohir (kepentingan sempit sponsor). Dan toh ia meng-klaim bahwa begitulah politik praktis yang seharusnya, kalau mau selamat.

Jadi objektifnya adalah demi cari selamat, bukan lagi “…to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a ‘good life’.”

Dengan kaca mata analisa seperti itulah sekarang kita melihat kasus-kasus politik praktis macam Harun Masiku yang bertalian erat dengan oknum pimpinan di KPU, PDIP, KPK, Kepolisian, Imigrasi, dan lainnya.

Itu baru kasus yang terbilang baru. Coba hitung saja sejak Firli Bahuri jadi Ketua KPK (20 Des 2019) masih ada lima DPO yang belum tertangkap selain Harun Masiku. Ada Nurhadi (Sekretaris MA), Rezky Herbiyono (swasta/ menantu Nurhadi), Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal), dan Samin Tan (PT Borneo Lumbung Energi dan Metal). Kita tahu bahwa kasus di KPK adalah selalu yang bertalian dengan pejabat atau aparat negara (kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD, dan lain-lain).

Dan masih banyak lagi kasus korupsi/gratifikasi di berbagai instansi daerah (DPRD, Pemda, BUMD, dan lain-lain) yang masih beku (disimpan di peti es). Malah kabarnya banyak kasus yang cuma jadi komoditi jual-beli hukum. Transaksi dagang-sapi dengan aparat. Kapan itu semua dituntaskan?

Belum lagi daftar buronan lama seperti Honggo (TPPI) dan tentu saja gembong mafia migas M.Riza Chalid yang kabarnya malah bebas berkeliaran ke mana-mana walau statusnya jelas-jelas masih DPO. Apakah otoritas tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tahu dan mau menangkap tapi dibikin sedemikian rupa (lewat koneksi politik tertentu) supaya jadi tidak mampu untuk menangkapnya?

Apa pun itu, kita perlu terus menerus menyadarkan publik sebagai pemilik sah republik ini, agar tidak tinggal diam. Suarakan terus kebenaran yang memang mesti terus diamplifikasi, agar kebenaran itu tidak tenggelam dalam hoaks dan berbagai upaya pengalihan isu oleh para badut politik yang sedang naik panggung.

Teater kemunafikan seperti ini memang sangat memuakkan. Dagelan atau ketoprak politik seperti ini semakin hari semakin tidak lucu. Menjengkelkan dan sangat mengganggu rasa keadilan.

Maka, akhirnya kita berseru lagi, dan lagi, kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian (di tingkat nasional maupun daerah) untuk tidak main-main dengan keadilan. Atau malah mempermainkannya. Kalian adalah ujung dari tombak trisulanya penegakan keadilan (kepastian hukum) di republik ini.

Janganlah mempermainkan keadilan dan hukum, dagelan politik seperti yang diindikasikan dalam beberapa kasus di atas sudah amat sangat memuakan, haruslah segera dituntaskan. Sebelum publik memuntahkan muaknya dan malah mengotori jalan-jalan.

Agar kepastian hukum (penegakan keadilan) bisa menjadi tonggak batas yang jelas (dan pasti) untuk mengendalikan perilaku politik kotor. Agar kembali pada khitah politik yang asli, demi bonum-commune/bonum-publicum (kesejahteraan/kemaslahatan bersama). Dan wajah hipokrisi dalam perpolitikan di Indonesia bisa semakin terkikis habis.

“A nation of sheep will beget a government of wolves.” – Edward R. Murrow

Simak YouTube: https://youtu.be/DruPJY8WZg4

Penulis merupakan Sekjen ‘Kawal Indonesia’ – Komunitas Anak Bangsa

Foto utama (*/ilustrasi/whiteboardjournal)

“Reshuffle Kabinet” Prabowo Ngamuk dan Direksi BUMN, Apa Relevansinya?

567 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Kabarnya usulan eksekutif tentang perubahan nomenklatur Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi sudah disetujui oleh DPR. Lalu sempat ada “keramaian” berturut-turut soal jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Bahkan beritanya heboh soal sampai Prabowo ngamuk-ngamuk, katanya. Hmm…

Aroma reshuffle kabinet makin tercium jelas. Kapan dan siapa jadi isu utamanya. Perbincangan publik soal itu pun ramai, dan tentu saja tak kalah ramai adalah lobi-lobi politik di kamar terang maupun di ruang-ruang gelap.

Ya, tak salah lagi, semua aktor dan kekuatan politik sudah bergerak menyiapkan kuda-kudanya masing-masing, untuk apa? untuk apa lagi kalau bukan menyongsong Pemilu 2024 yang “cuma” tinggal 3 tahun lagi.

Jangan lupa juga bahwa pra Pemilu 2024 ada even politik besar di tahun 2022 (tahun depan). Ada apa memangnya? Tahun 2022—2023 adalah tahun di mana sekitar 200-an kepala daerah akan habis masa tugasnya dan bakal digantikan oleh para Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Presiden via Kemendagri.

Konstelasi politik Indonesia akan tetap dinamis dan cenderung panas. Tentang siapa pengganti Presiden Joko Widodo menjadi tema sentral. Plus isu derivatifnya, siapa menteri yang diganti? diganti oleh siapa? Siapa dirjen baru? Siapa Direktur dan Komisaris yang baru di BUMN yang strategis? Dan seterusnya. Itu semua jadi “rebutan” para aktor politik.

Kita semua maklum bahwa kontestasi Pilpres, Pileg maupun Pilkada tentu membutuhkan Pil Kuat (amunisi finansial) yang tidak kecil dosisnya. Itu penting bagi semua aktor politik yang mengincar kursi-kursi jabatan. Kursi jabatan itu berarti pemegang mandat kekuasaan.

Tinggal pertanyaannya adalah, kekuasaan itu bakal dipakai untuk apa? Pertanyaan inilah yang mesti jadi titik acuan semua konstituen (pemilih) di seluruh Indonesia.

Ingatlah, setiap kita sebagai pemilih saat memasuki bilik suara adalah pemegang mandat kekuasaan itu. Saat memasuki bilik suara kekuasaan itu masih ada di tangan kita masing-masing. Namun, begitu kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu sudah berpindah ke tangan mereka yang menang dalam penghitungan suara.

Ada dua arus besar. Pertama, mereka yang berkontestasi dalam pemilu dengan orientasi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sebut saja kontestan egois. Pewaris nilai-nilai orba.

Atau yang kedua, mereka yang ikut kontestasi lantaran memang murni demi tujuan memperbaiki sistem politik, artinya demi kesejahteraan rakyat banyak. Kontestan altruis. Reformis sejati.

Kontestan egois akan senantiasa berisik dengan mengklaim dirinya sebagai praktisi politik yang paling berpengalaman dan paling realistis, begitu klaimnya. Sekaligus mereka menuduh kontestan altruis sebagai politikus idealis, masih hijau dan naif.

Voters (pemilih) bisa mulai membaca perilaku politik dari para aktor politik seperti itu dari sejak sekarang. Lihat dan perhatikan rekam jejak mereka. Mana yang selama ini sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? Contoh paling nyata adalah soal transparansi anggaran misalnya.

Mana politisi dan parpol yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat dan secara konsisten mau memperjuangkan transparansi anggaran? Biasanya ia yang jadi bulan-bulanan politisi serta parpol gaek pewaris nilai-nilai orba. Mana politisi serta parpolnya yang pernah ngamuk-ngamuk, ngambek bahkan walk-out saat sidang di parlemen lantaran usulan bancakan anggaran jumbonya dikritisi terus oleh politisi atau parpol muda dan idealis itu?

Kemudian Pemda mana yang telah menayangkan rincian anggaran APBD di laman resmi pemda sampai detail harga satuan? Itu bukti paling sederhana dan sangat praktis. Kalau Pemda di tempat Anda belum menyajikan secara transparan pengelolaan APBD-nya secara detail (sampai satuan ketiga) di laman resminya, maka tagih terus. Sambil amati reaksi serta perilaku politik mereka. Apakah ada itikad baik, atau hanya berdalih menunda-nunda dengan motif yang licik?

Kita hanya mau mengajak masyarakat luas untuk tidak “buta-politik”.

Lantaran seperti kata Bertolt Brecht, buta terburuk adalah buta-politik. Di mana akibat tidak peduli pada politik yang terjadi adalah orang-orang jahat yang bakal terus berkuasa secara semena-mena.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (perkoncoan, politik dinasti) tak putus-putusnya dilakoni tanpa rasa malu dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Para politisi busuk seperti ini memang sudah putus urat malunya. Aji mumpung jadi mantra ilmu hitam mereka. Misalnya saja, kita sempat dengar kabar tentang sebuah RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah, milik pemerintah!) yang seenak udelnya diganti namanya dengan abreviasi (singkatan) dari nama kepala daerahnya yang sedang berkuasa.

Bukannya dengan mengangkat nama pahlawan daerahnya yang lebih layak dan lebih lazim. Ini malahan mau bikin tugu (monumen) jasa palsu yang mengumbar namanya sendiri. Benar-benar sudah tidak tahu malu lagi! Soal ini tentu saja para kroni pejabat itu akan seperti anjing herder yang akan terus menggonggong membela juragannya. Right or wrong he is my juragan. Memang herder selalu lebih galak dari pada tuannya. Hiks!

Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa beliau – dalam masa jabatan di periode keduanya – sudah tidak punya beban lagi. Tentu kita membacanya bahwa yang dimaksud dengan “beban” itu adalah semacam tekanan-tekanan politik dari para aktor politik lainnya yang bisa mendistorsi keputusan politiknya sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi.

Waktunya sudah tidak panjang lagi, sisa tiga tahun saja. Sisa waktu yang bisa dimanfaatkannya untuk menanamkan suatu tradisi politik baru. Politik yang bersih, politik yang bebas aroma dagang sapi (transaksional).

Reshuffle Kabinet adalah salah satu tonggak penting untuk menorehkan legacy tentang politik baik itu. Kocok ulang (reshuffle) saja! Tak usah pedulikan mereka yang ngamuk-ngamuk, atau mereka yang dengan licik memainkan peran musuh dalam selimut.

Sikat saja Pak!

Senin, 26 April 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama (*/ilustrasi/sindonews)