Arsip Tag: pilpres 2024

Saya Mimpi PDIP Diare Karena Kebanyakan Minum Teh Botol

478 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Entah karena selama akhir pekan kemarin saya mendapati ribuan baliho besar dan mencolok “Kepak Sayap Kebinekaan Puan Maharani” di setiap kilometer perjalanan saya dalam rangka “Tour de Central Java” atau terngiang-ngiang dengan wajah tampan Mas Bambang Pacul, tadi malam sepulang ke Jakarta saya bermimpi tentang partai favorit saya PDIP..

Mimpi saya buruk. Dalam mimpi saya tahun 2024 perolehan suara PDIP melorot anjlok terburuk sepanjang PDIP berdiri. Padahal sebelumnya PDIP adalah berturut-turut “the ruling party‘ alias partai penguasa atau juara. Apa pasal sehingga PDIP tidak lagi menjadi pilihan masyarakat ? Dalam mimpi saya digambarkan, karena masyarakat “eneg” melihat elite partai kebanyakan pesta “teh botol” sehingga mabuk sampai muntah-muntah.

Masyarakat merasa partai ‘wong cilik’ mulai durhaka sama rakyat. Para elite terlihat mulai  “nggege mongso” atau keburu nafsu sebelum waktunya memaksakan kehendak tanpa berpijak pada realitas. Dogma memaksakan minum Teh Botol apa pun makanannya dilihat masyarakat sudah tidak berpijak pada kehendak rakyat. Lah wong sekarang rakyat sehabis makan lebih banyak minim air putih atau teh ‘wasgitel’ (wangi, panas, sepet, legi dan kentel) kok dipaksakan minum Teh Botol, opo tumon?

Dengan memaksakan kader PDIP dan juga rakyat minum Teh Botol dan memaksakan memasang baliho Teh Botol sebagai simbol kebinekaan, Bambang Pacul seolah mendorong partai ke arah berlawanan dengan kehendak rakyat. Bambang Pacul mungkin sudah lupa rakyat ini pemegang saham terbesar partai bukan para elite atau pengurusnya. Lagi pula tidak semua pengurus PDIP yang sudah sepuh-sepuh apa ya masih ‘kerso’ minum Teh Botol sih ? Apa iya Ibu Megawati Soekarnoputri yang sekarang sudah berusia 74 tahun juga suka minum Teh Botol ? Saya tidak yakin.

Tapi ini hanya mimpi saya. Tapi setelah saya renungkan bukan tidak mungkin akan terjadi kalau indoktrinasi ala Teh Botol ini dipaksakan oleh elite partai. Hal ini akan jadi “sandyakalaning” (saat-saat akhir) dari kejayaan PDIP.

Saran saya sebelum “kebacut” atau kebablasan, Ibu Megawati Soekarnoputri harus menasihati Mas Bambang Pacul. Jangan memaksakan kehendak. Misi utama partai politik siapa pun dia pasti ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Kalau cara dan strateginya salah, mereka akan bergerak ke arah sebaliknya untuk mendapatkan kekuasaan.

Selayaknya Mas Bambang Pacul sebagai Ketua Bapilu PDIP menggerakkan potensi pengurus partai di setiap ranting, cabang dan daerah untuk menanyakan kepada rakyat ‘wong cilik’, kesukaan rakyat sekarang ini minum Teh Botol atau air putih atau teh wasgitel. Elite partai saat ini harusnya sadar bahwa sudah ‘gak njaman‘ memaksakan kehendak secara “top down“. Rakyat itu perlu “diwongke” atau diorangkan atau dihargai keberadaannya. Bukan dikesampingkan.

Eh ada yang ketinggalan. Dalam mimpi saya ada “Satrio Piningit” yang akhirnya bisa menyelamatkan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Yaitu dua orang pria kurus yang berasal dari “punjering” (pusat) tanah Jawa. Yang satu membawa peralatan kayu berbaju putih dan yang satu “ngontel” (mengayuh) sepeda berambut putih. Entah siapa mereka…

Untuk mendapatkan jawaban, saya berharap bisa bermimpi lagi nanti malam…(*)

Salam SATU Indonesia

Foto utama oleh jurnalnews.id

Ganjar Dihajar Malah Berpijar, Satrio Piningit kah Dia ?

601 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Beberapa skenario pencapresan mulai diuji coba dalam wacana ruang publik. Hipotesa-politik yang perlu dicek-ombak, kira-kira begitulah. Skenario Prabowo-Puan (Gerindra-PDIP), yang saat ini sedang diuji opini publiknya melawan popularitas Ganjar Pranowo (PDIP), ibaratnya sedang masuk tungku pengujiannya.

Atau… bisa saja kalau nanti popularitas Ganjar begitu meroket lantaran awalnya telah dipersepsi “terzalim” oleh faksi Puan, malah bakal berpasangan dengan Puan. Jadinya pasangan GaPura (Ganjar Puan Maharani). Lalu Prabowo bagaimana? Ya, bisa saja jadi saingan, berpasangan dengan tokoh lain lagi.

Soal syarat 20% kursi parlemen untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, bisa saja PDIP lalu beralih ke parpol lain yang setuju dengan pasangan GaPura itu.

Yang jelas, partai macam Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PKB dan Nasdem tak bakal cuma tinggal diam sambil menunggu arahan PDIP. Mereka juga punya agenda, kepentingan dan strateginya masing-masing. Cair konstelasinya, dan cair pula kesepakatan (deal) tentang berapa dan kapan cairnya… paham kan? Cair…cair…

Sementara, di pihak lain ada figur macam Anies Baswedan yang memang ambisius, ia terus menerus memainkan isu – apa pun itu – tak peduli baik atau buruk (kebanyakan sih buruk), asal saja namanya bisa terus dibicarakan publik. ‘Notorious’ istilahnya.

Baru-baru ini bukannya mengurus DKI Jakarta, tapi Anies malah sibuk dengan agenda Bela-Palestina. Apa hubungannya dengan tupoksi Gubernur Jakarta? Entahlah! Mungkin hanya Rizieq dan Neno yang mampu menjelaskan.

Lainnya ada nama-nama seperti Risma (PDIP), Airlangga (Golkar), Giring (PSI), Ridwan Kamil, LaNyala Mataliti, Erick Thohir, Sandi Uno, AHY, Khofifah, Mahfud MD, Moeldoko, Susi Pudjiastuti, dan lain-lain.

Sekarang masih sangat cair, tahun depan (2022) baru bakal agak mengental, dan masuk ke tahun 2023 seyogianya semakin padat. Pilpres dan pileg sendiri baru akan terjadi sekitar bulan Maret—April 2024. Lalu ada juga perhelatan besar Pilkada Serentak, rencananya di bulan November 2024.

Beberapa survei awal ini memang telah mengindikasikan beberapa nama, namun itu semua masih tinggi tingkat volatilitasnya. Semua masih bergerak, bermanuver ke segala arah. Arah angin politik pun tak lepas dari gerak kipas para bohir-mafia 3C (Cendana, Cikeas, Caplin), jangan lupakan itu.

Belum lagi kemungkinan muncul nama-nama baru yang bisa saja meroket popularitas serta elektabilitasnya di paruh kedua tahun 2023. Seperti nama Gibran Rakabuming yang mulai ditiup-tiup oleh sementara kalangan. Juga Giring Ganesha yang sementara ini survei elektabilitasnya de-facto di atas Puan Maharani. So why not?

Ada waktu 2 tahun lebih untuk unjuk gigi dan sekaligus merebut panggung politik. Semuanya mungkin dalam politik bukan?Kalau persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak itu perlu sekitar 20 bulan, maka tahapan persiapan (administrasi dan teknis) sudah mesti dimulai tahun depan (2022) sekitar bulan Juli—Agustus. Artinya semua pihak sudah mesti ancang-ancang.

Karena itu bisa kita paham kalau parpol dan instansi pemerintahan sudah mulai pasang kuda-kuda. Poles memoles jagonya sudah dimulai. Hipotesa ‘pairing’ (pasangan) pun sudah mulai digatuk-gatukan. Kalau si Polan dengan si Polin, kira-kira gimana ya?

Yang lagi ramai memang fenomena Ganjar Pranowo. Apakah dia si Satria Piningit? Hmm… jawaban paling diplomatis ya, “Dalam politik semua itu mungkin.”

Begitulah masyarakat kita dalam kancah pilpres, ia yang dipersepsi “terzalim” bakal malah terdongkrak popularitasnya (bahkan elektabilitasnya). Walau belakangan baru ketahuan ternyata kapabilitasnya tak seperti yang diharapkan. Seperti kejadian-kejadian yang terdahulu.

Dulu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dizalimi rezim orde baru, sampai akhirnya pecah dan terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan Megawati Soekarnoputri dipersepsi oleh publik sebagai pihak yang terzalimi.

Maka, ia mendapat simpati publik, PDI Perjuangan pun menang pileg. Namun, poros tengahnya Amien Rais dan kawan-kawan bermain di tengah euforia reformasi, maka akhirnya Gus Dur yang jadi Presiden.

Dikiranya Gus Dur bisa diatur-atur, nyatanya tidak. Malah Gus Dur tegak lurus dengan Pancasila dan logika akal sehat. Politik jujur dan hati nurani Gus Dur mendapat arus tentangan yang amat kuat dari gerombolan politik kaum oportunis. Pembunuhan karakter dan berbagai siasat licik dihalalkan dan dilancarkan.

Amien Rais dan persekongkolannya membuat rencana untuk ‘Menjerat Gus Dur’ dengan konspirasi politik licik oknum geng anak menteng, sisa orba, dan kaum oportunis lainnya. Dengan begitu baru kemudian Megawati Soekarnoputri bisa menduduki Istana Negara di sisa masa jabatan yang ditinggalkan Gus Dur.

Tanpa prestasi dan malah terkesan arogan oleh publik lantaran ‘perseteruan’ politiknya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang memang pandai juga memainkan peran terzalimi membuat SBY bisa melenggang ke Istana Negara. Bahkan dua periode bisa diraihnya lewat politik pencitraan yang luar biasa apik. Sampai akhirnya kampanye “Katakan Tidak Pada (hal) Korupsi!” membuat citra dirinya dan Partai Demokrat terpuruk.

Pasca SBY, antena politik publik pun terpasang peka, mencoba mendeteksi siapa satrio piningit yang bisa memimpin Indonesia berikutnya. Maka, parpol pun berlomba-lomba untuk mengelus-elus jagonya.

Kala itu figur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama begitu menonjol di belantika politik ibu kota. Banyak kontroversi lantaran gebrakan-gebrakan Jokowi-Ahok yang memang luar biasa. Disrupsi peta perpolitikan Jakarta bergema kuat, spektrumnya menerobos terus merambah arena politik nasional.

Walau sempat ada perbedaan pandangan antara Faksi Megawati dan Faksi Taufik Kiemas di internal PDIP soal cagub DKI Jakarta tahun 2012, namun untuk soal capres di tahun 2014 kedua faksi internal PDIP itu sepakat dengan nama Jokowi.

Lantaran memang popularitas Jokowi mutlak teratas, sehingga PDIP tak punya pilihan lain dan Megawati mesti mengalah daripada babak belur sendiri. Jokowi pun terbukti sukses selama 2 periode kepemimpinannya.

Jokowi menang tanpa perlu dipersepsi sebagai pihak yang terzalim. Ia menang lantaran prestasi dan rekam jejak, serta persepsi publik yang melihat figur Jokowi sebagai representasi  dan personifikasi  rakyat itu sendiri, di luar jejaring geng menteng.

Referensi politik nasional sekarang sudah punya standar acuan baru. Benchmark-nya sudah beda dengan rezim-orba maupun rezim-reformasi (rezim-mangkrak?).

Menuju 2024, apa yang mesti kita pahami dan siapkan?

Dalam suatu kontestasi memang selalu ada nuansa persaingan. Tapi persaingan antar kontestan, ini lebih mirip seperti kontes Miss-Universe, adu-kecakapan, adu-kecantikan. Persaingan adu-pandai. Bukan pertandingan adu-bunuh seperti para gladiator di arena pasir Colloseum yang berdarah-darah itu.

Jadi para kontestan tak perlu saling bunuh (bunuh karakter misalnya), tapi tunjukan saja prestasi diri dan kompetensinya lewat gagasan, kerja politik nyata dan komitmen yang bulat terhadap moral politik.

Kita semua sebagai penonton dan pemilih, bukan untuk memilih siapa yang menang dalam arena adu-bunuh, tapi memilih dengan cerdas yang lebih unggul dalam adu-konsep, adu-rekam-jejak, adu-visi dan program. Mana yang lebih atau paling cerdas, mana yang paling cantik performa dan kinerjanya selama ini.

Tugas kita adalah mempertajam intuisi politik dan kecerdasan dalam mengambil sikap politik. Tidak memberhalakan partai atau orang tertentu, tapi memakai rasionalitas yang kewarasan. Jadi bagaimana? Kita pakai kriteria saja.

Kriteria paling mendasar tentu dasar dan falsafah negara, Pancasila. Sikap dan pandangan politiknya yang Bineka Tunggal Ika serta taat pada UUD’45, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di luar itu? Reject saja.

Kriteria lainnya tentu lebih teknis, soal kepandaian, kesehatan, track-record, keberanian, leadership (kepemimpinan diri, di keluarga dan di organisasi). Menjunjung meritokrasi dan transparansi, tak ada yang perlu ditutupi terutama soal pengelolaan anggaran.

Sampai komitmennya untuk tidak bermain dalam politik-uang (money-politics), serta KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Nepotisme itu artinya perkoncoan atau politik dinasti.(*)

Banjarmasin, 27 Mei 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik dan Pelintas Alam

Foto utama oleh ayosemarang.com

Ganjar Pranowo Mengulang Kisah Jokowi

239 Views

Oleh : Denny Siregar

“Jokowi tidak akan jadi Capres !” begitu perkataan tegas almarhum Taufik Kiemas, tokoh besar PDIP pada 2014. Di saat itu, Jokowi baru saja jadi Gubernur Jakarta dan muncul desas-desus bahwa dialah calon terkuat untuk menjadi Capres 2014, karena suara Megawati setiap survei selalu di bawah Prabowo.

Memang bukan sesuatu yang umum waktu itu, seorang kader partai jadi Capres, karena Capres itu wilayahnya ketua partai. Apalagi di PDIP, di mana seorang capres haruslah dari trah Soekarno. Jokowi bukan, dia hanya orang biasa yang ideologinya sangat Soekarno, bukan biologisnya.

Tapi mau bagaimanapun, PDIP menghalangi Jokowi, namanya terus naik. Dalam setiap survei, nama Jokowi selalu unggul dibandingkan Prabowo. Ini yang bikin elite PDIP gelisah luar biasa. Seperti buah simalakama, gak nyalonin Jokowi, PDIP bisa kalah, nyalonin Jokowi terus bagaimana perasaan Ibu Mega ?

Untunglah di detik-detik terakhir ‘Bu Mega sangat rasional dan berbesar hati. Jokowi dicalonkan jadi Capres 2014 dan terbukti menang. Dua periode malah. PDIP akhirnya sadar, bahwa zaman sudah berubah. Orang melihat figur atau sosok, bukan lagi partai. Jokowi menyelamatkan PDIP dari kekalahan, seandainya mereka dulu memaksakan Megawati maju perang.

Situasi yang hampir mirip terjadi lagi..

Tiba-tiba terdengar kabar kalau PDIP di bawah kendali Puan Maharani, mencoba menyingkirkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng dari kemungkinan menjadi Capres 2024. Tiba-tiba Ganjar dimusuhi, bahkan tidak diundang di acara Puan di Jateng. Dalam surat undangan itu semua perwakilan dan kepala daerah di Jateng diundang ke acara, kecuali Gubernur.

Ada apa ?

“Ganjar terlalu ambisi jadi Presiden..” kata Bambang Pacul, Ketua Pemenangan PDIP yang juga ketua DPD PDIP Jateng. Alasan lain yang lebih lucu dinyatakan Bambang, “Ganjar terlalu sering main medsos (media sosial, red), bahkan mau aja diundang jadi host di YouTube.”

Ini alasan kocak sebenarnya, loh kenapa emangnya kalau Gubernur menjalin komunikasi dengan rakyatnya lewat medsos ? Ini kan memang zaman digital ?? Yang salah itu, kalo seorang Gubernur gaptek (gagap teknologi, red) gak ngerti teknologi. PDIP langsung terasa jadoel-nya dengan pernyataan itu. Berasa sebagai partai di zaman purba di kalangan milenial yang hidupnya ada di internet.

Bambang Pacul seperti mengulang kesalahan almarhum Taufik Kiemas. Semakin dihalangi, malah nama Ganjar Pranowo semakin melejit. Sebelum diributkan saja, survei terakhir dari SMRC nama Ganjar ada di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Nama Puan jauh di bawah. Halo, ini kenyataan pahit memang tapi harus ditelan. Puan belum laku dijual, jangan dipaksakan..

Tapi saya kok jadi senyum-senyum sendiri baca pola berulang yang hampir tidak disadari. Siapa pun yang digencet PDIP, malah jadi Presiden.

Bu Mega memecat SBY, SBY malah jadi Presiden. Almarhum Taufik Kiemas menghambat Jokowi, Jokowi malah jadi Presiden..Jangan-jangan ketika Ganjar disingkirkan Puan, Ganjar malah yang jadi Presiden ?

Kalau saya jadi pemimpin partai selain PDIP, saya sih senang Ganjar Pranowo dihajar di internalnya. Karena buat saya emas tetap emas meski dia dibuang ke tempat sampah. Lebih baik saya lamar dia, dan saya memosisikan diri jadi Cawapresnya. Biar PDIP nanti manyun karena gada barang yang bagus untuk ditawarkan..

Takdir Tuhan tak bisa ditentang manusia. Kalau Tuhan memang merencanakan seseorang jadi pemimpin, mau dibuang juga tetap akan jadi. Ada juga yang nafsu banget pingin jadi Presiden. Uang ada. Nama ada. Kendaraan ada. Jaringan ada. Tapi berkali-kali nyapres, gagal lagi gagal lagi..

Ah jadi ingin seruput kopi..(*)

Foto utama (*/istimewa)

Survei Nasional : Demokrat 3 Besar, AHY-Prabowo-Mega 3 Besar Capres

467 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Perkumpulan Kader Bangsa bekerja sama dengan Akar Rumput Strategic Consulting pada akhir April–awal Mei 2021, Partai Demokrat masuk dalam tiga besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8%, sedikit di bawah, masih dalam margin error, dengan Partai Gerindra (15,03%) dan PDI-P (19,6%). Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam enam besar, tapi jika dibandingkan dengan ketua umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89%.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. 54,8 % responden berada pada rentang usia 21—30 tahun, dan sebagian besar pelajar atau mahasiswa (33%), karyawan swasta (28%) serta pengusaha atau wirausaha (17%).

Hasil survei calon Presiden RI pada Pilpres 2024

Bagus Balghi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting dalam paparan yang dilakukan secara online menyampaikan, naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang  meramaikan perbincangan di publik.

Tomi Satryatomo, Kabalitbang DPP Partai Demokrat pun menyampaikan, hasil ini konsisten dengan 3 (tiga) survei sebelumnya oleh Indikator Politik, Balitbang Kompas dan LP3ES. “Secara obyektif ini menunjukkan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY yang baru setahun, berhasil melakukan konsolidasi internal sekaligus mulai mengambil hati dan pikiran publik. Prahara gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPK-PD) yang dilakukan KSP Moeldoko dan gerombolannya, berhasil diatasi dengan clear victory baik secara politik dan hukum, sekaligus mendulang keuntungan elektoral,” urainya.

Pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun mengamini kesimpulan survei PKB-ARSC bahwa publik mengharapkan regenerasi kepemimpinan partai politik. “Naiknya elektabilitas AHY dan Partai Demokrat juga bisa dipahami dari perspektif ini. Dari delapan partai yang ada di Senayan, AHY adalah Ketum termuda,” ulasnya.

Hasil survei partai politik

Selain itu, menurut Ubedilah, suksesi yang mulus dalam Kongres PD 2020 serta kekompakan Ketum dan pengurus PD dalam mengatasi upaya kudeta oleh pihak eksternal, menunjukkan regenerasi kepemimpinan berjalan baik di Partai Demokrat. “Ada semacam penerimaan kuat di internal Partai Demokrat bahwa AHY adalah harapan sekaligus takdir yang tidak bisa dihindari menjadi bagian terpenting dalam sejarah partai demokrat,” tegas Ubedilah, yang juga salah satu pemimpin gerakan mahasiswa dalam reformasi 1998 lalu.

Rilis survei ini dihadiri antara lain oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PD Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa dan anggota F-PDIP DPR RI Rieke Dyah Pitaloka.(*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama (*/kompilasi berbagai sumber)

“Reshuffle Kabinet” Prabowo Ngamuk dan Direksi BUMN, Apa Relevansinya?

571 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Kabarnya usulan eksekutif tentang perubahan nomenklatur Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi sudah disetujui oleh DPR. Lalu sempat ada “keramaian” berturut-turut soal jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Bahkan beritanya heboh soal sampai Prabowo ngamuk-ngamuk, katanya. Hmm…

Aroma reshuffle kabinet makin tercium jelas. Kapan dan siapa jadi isu utamanya. Perbincangan publik soal itu pun ramai, dan tentu saja tak kalah ramai adalah lobi-lobi politik di kamar terang maupun di ruang-ruang gelap.

Ya, tak salah lagi, semua aktor dan kekuatan politik sudah bergerak menyiapkan kuda-kudanya masing-masing, untuk apa? untuk apa lagi kalau bukan menyongsong Pemilu 2024 yang “cuma” tinggal 3 tahun lagi.

Jangan lupa juga bahwa pra Pemilu 2024 ada even politik besar di tahun 2022 (tahun depan). Ada apa memangnya? Tahun 2022—2023 adalah tahun di mana sekitar 200-an kepala daerah akan habis masa tugasnya dan bakal digantikan oleh para Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Presiden via Kemendagri.

Konstelasi politik Indonesia akan tetap dinamis dan cenderung panas. Tentang siapa pengganti Presiden Joko Widodo menjadi tema sentral. Plus isu derivatifnya, siapa menteri yang diganti? diganti oleh siapa? Siapa dirjen baru? Siapa Direktur dan Komisaris yang baru di BUMN yang strategis? Dan seterusnya. Itu semua jadi “rebutan” para aktor politik.

Kita semua maklum bahwa kontestasi Pilpres, Pileg maupun Pilkada tentu membutuhkan Pil Kuat (amunisi finansial) yang tidak kecil dosisnya. Itu penting bagi semua aktor politik yang mengincar kursi-kursi jabatan. Kursi jabatan itu berarti pemegang mandat kekuasaan.

Tinggal pertanyaannya adalah, kekuasaan itu bakal dipakai untuk apa? Pertanyaan inilah yang mesti jadi titik acuan semua konstituen (pemilih) di seluruh Indonesia.

Ingatlah, setiap kita sebagai pemilih saat memasuki bilik suara adalah pemegang mandat kekuasaan itu. Saat memasuki bilik suara kekuasaan itu masih ada di tangan kita masing-masing. Namun, begitu kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu sudah berpindah ke tangan mereka yang menang dalam penghitungan suara.

Ada dua arus besar. Pertama, mereka yang berkontestasi dalam pemilu dengan orientasi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sebut saja kontestan egois. Pewaris nilai-nilai orba.

Atau yang kedua, mereka yang ikut kontestasi lantaran memang murni demi tujuan memperbaiki sistem politik, artinya demi kesejahteraan rakyat banyak. Kontestan altruis. Reformis sejati.

Kontestan egois akan senantiasa berisik dengan mengklaim dirinya sebagai praktisi politik yang paling berpengalaman dan paling realistis, begitu klaimnya. Sekaligus mereka menuduh kontestan altruis sebagai politikus idealis, masih hijau dan naif.

Voters (pemilih) bisa mulai membaca perilaku politik dari para aktor politik seperti itu dari sejak sekarang. Lihat dan perhatikan rekam jejak mereka. Mana yang selama ini sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? Contoh paling nyata adalah soal transparansi anggaran misalnya.

Mana politisi dan parpol yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat dan secara konsisten mau memperjuangkan transparansi anggaran? Biasanya ia yang jadi bulan-bulanan politisi serta parpol gaek pewaris nilai-nilai orba. Mana politisi serta parpolnya yang pernah ngamuk-ngamuk, ngambek bahkan walk-out saat sidang di parlemen lantaran usulan bancakan anggaran jumbonya dikritisi terus oleh politisi atau parpol muda dan idealis itu?

Kemudian Pemda mana yang telah menayangkan rincian anggaran APBD di laman resmi pemda sampai detail harga satuan? Itu bukti paling sederhana dan sangat praktis. Kalau Pemda di tempat Anda belum menyajikan secara transparan pengelolaan APBD-nya secara detail (sampai satuan ketiga) di laman resminya, maka tagih terus. Sambil amati reaksi serta perilaku politik mereka. Apakah ada itikad baik, atau hanya berdalih menunda-nunda dengan motif yang licik?

Kita hanya mau mengajak masyarakat luas untuk tidak “buta-politik”.

Lantaran seperti kata Bertolt Brecht, buta terburuk adalah buta-politik. Di mana akibat tidak peduli pada politik yang terjadi adalah orang-orang jahat yang bakal terus berkuasa secara semena-mena.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (perkoncoan, politik dinasti) tak putus-putusnya dilakoni tanpa rasa malu dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Para politisi busuk seperti ini memang sudah putus urat malunya. Aji mumpung jadi mantra ilmu hitam mereka. Misalnya saja, kita sempat dengar kabar tentang sebuah RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah, milik pemerintah!) yang seenak udelnya diganti namanya dengan abreviasi (singkatan) dari nama kepala daerahnya yang sedang berkuasa.

Bukannya dengan mengangkat nama pahlawan daerahnya yang lebih layak dan lebih lazim. Ini malahan mau bikin tugu (monumen) jasa palsu yang mengumbar namanya sendiri. Benar-benar sudah tidak tahu malu lagi! Soal ini tentu saja para kroni pejabat itu akan seperti anjing herder yang akan terus menggonggong membela juragannya. Right or wrong he is my juragan. Memang herder selalu lebih galak dari pada tuannya. Hiks!

Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa beliau – dalam masa jabatan di periode keduanya – sudah tidak punya beban lagi. Tentu kita membacanya bahwa yang dimaksud dengan “beban” itu adalah semacam tekanan-tekanan politik dari para aktor politik lainnya yang bisa mendistorsi keputusan politiknya sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi.

Waktunya sudah tidak panjang lagi, sisa tiga tahun saja. Sisa waktu yang bisa dimanfaatkannya untuk menanamkan suatu tradisi politik baru. Politik yang bersih, politik yang bebas aroma dagang sapi (transaksional).

Reshuffle Kabinet adalah salah satu tonggak penting untuk menorehkan legacy tentang politik baik itu. Kocok ulang (reshuffle) saja! Tak usah pedulikan mereka yang ngamuk-ngamuk, atau mereka yang dengan licik memainkan peran musuh dalam selimut.

Sikat saja Pak!

Senin, 26 April 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama (*/ilustrasi/sindonews)

Anies, Formula E dan Gen Z

280 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Sejauh pengamatan saya, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Ph.D dan lembaga Indikator Politik Indonesa (IPI) yang dipimpinnya punya kredibilitas. Tak perlu diragukan. Minggu lalu, IPI release survey mereka tentang “Presiden Pilihan” anak muda. Survei dilakukan antara 4—10 Maret 2021. Total sampel yang berhasil diwawancara 1.200 responden, berusia 17—21.

Jadi, anak muda yang dimaksud di sini adalah Gen Z.

Anies Baswedan pada posisi teratas survei itu, di 15,2%, disusul Ganjar Pranowo 13,7% dan seterusnya (lihat tabel) Di media mainstream maupun media sosial, ada yang bereaksi marah, sinis, mengetahui Anies menang, tapi ada juga yang girang.

Bila direnungkan, reaksi emosional publik umumnya masih terpolarisasi secara ideologis, pada dua “-isme” utama yang memiliki akar sejarah panjang ke suatu malam 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta: Nasionalis vs Islam.

Di Pilpres 2019 lalu, juga di Pilpres 2014, panasnya persaingan ideologis ini terasa betul dalam bentuk-bentuknya yang populis sesuai perkembangan zaman, tentu saja.

Tetapi pemahaman tentang politik di Indonesia tidak bisa lagi melulu soal ideologis primordial, faktanya perilaku politik Gen Z penting menjadi faktor analisis. Ini yang akan kita bahas di sini.

****

Bagi Anies Baswedan, hasil survei IPI pasti memberikan justifikasi kalau strateginya sudah tepat. At the same time, juga menjelaskan kenapa dia ngotot untuk mempertahankan penyelenggaraan event Formula E di Jakarta tahun 2022, so-called “Jakarta ePrix 2022.”

Memang betul, di 2022 Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI, sedangkan Pilpres masih 2 tahun kemudian, 2024. Soalnya bukan itu sebetulnya, soalnya adalah kepada siapa Anies mengirimkan pesan melalui event “Jakarta ePrix 2022” dan “psychological repercussions” seperti apa dampaknya.

Dalam situs Formula E ada artikel “Sign of the times – Formula E captures new, younger audience” tertanggal 18 April 2018. Intinya ada pada dua hal:

Pertama, “Today, the ABB FIA Formula E Championship has one of the fastest growing online audiences, with a 347 per cent rise in the number of 13—17 year-old fans (Generation Z) engaging with its online content since last season,” said Founder and CEO Alejandro Agag. “With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans.”

Kedua, In the age bracket of 18—24, the series experienced growth of 54 per cent since last season, with numbers like these showing a sustained increase in engagement, followers and video views when compared year-on-year.

Kemudian dibahas statistik peningkatan ini dalam artikel tersebut, silahkan Anda klik tautan terkait di bawah untuk membacanya.

****

Menjelang Piplres 2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula. Data ini masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). “Dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa,” menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pada Senin, 17 September 2018.

Sekali lagi, itu hanya jumlah mereka yang akan berusia 17 tahun saat itu. Sedangkan data KPU mencatat bahwa pemilih pemula potensial, 17—22 tahun, mencapai 46 juta orang. Itu di tahun 2019! Silakan Anda hubungkan dengan “age bracket” (rentang usia) para pemirsa Formula E di atas, sambil membayangkan perkembangannya di tahun 2024.

Partisipasi politik Gen Z bisa dilihat dalam konsep “Konektivitas Digital-Diskonektivitas Sosial.” Ini kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, mereka terlihat lebih cepat dan tanggap untuk terjun ke masyarakat dalam suatu konektivitas digital, tetapi pada saat bersamaan mereka terisolasi dari ruang politik partisan, jadi ada diskoneksi sosial dalam dunia nyata.

Aksi politik (dalam arti luas, bukan hanya mencoblos suara) yang dilakukan Gen Z umumnya suatu inisiatif individual, bukan organisasional. Misalnya, menyampaikan pendapat melalui vlog, menghimpun dana sosial lewat Kitabisa.com, mengajukan petisi via Change.org.

Komunitas mereka beranggotakan serangkaian “imagined communities.” Mereka tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi terkoneksi lewat akun media sosial. Mereka bisa saja akrab di Free Fire, Mobile Legends atau PUBG, tetapi tidak di dunia nyata. Mereka bisa saja akrab di Chess.com tetapi hanya sebatas di platform maya itu saja.

Ekspresi politik mereka bentuknya “status” dan “komen” di media sosial, cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis dan kontemporer. Rerefensi mereka adalah para influencers (politisi, ustad, artis, SJW) yang sedang populer.

****

Saat menulis artikel ini saya cek Youtube dengan keyword “Pembukaan Asian Games 2018.” Tiga hasil pencarian teratas memiliki total views 15 juta, 10 juta dan 5,4 juta (ini yang khusus Presiden Jokowi beraksi di motor).

Dan yang mengejutkan, komentar viewer terakhir masih dari minggu lalu! Sekarang tahun berapa?

Maka kita sah untuk berfantasi… Oh, being in the limelight as Jokowi was in 2018, Anies may follow in his footsteps at the opening ceremony of “Jakarta ePrix 2022”. Sah dong, karena aset digital semacam ini di media sosial bisa bertahan bertahun-tahun lamanya, because people will keep revisiting it.

Yang Anies perlukan tinggal mendaur-ulang jejak-jejak digital itu melalui timses-nya melalui suatu post-truth politics. Hey dude, kita hidup di era jejak digital sekaligus era post-truth politics. Anda paham kan maksudnya?

Jakarta ePrix 2022” itu modal penting untuk bermain dalam “Konektivitas Digital-Diskonektivitas Sosial” yang menjadi ciri partisipasi politik Gen Z. Sebagaimana halnya “Asian Games 2018” yang menaikkan citra Jokowi di kalangan Gen Y (Millenials) pada Pilpres 2019.

Maka, pensiun jadi Gubernur DKI Jakarta di 2022 bukanlah akhir segalanya bagi Anies. Penyelenggaraan Formula E di tahun 2022 justru ideal dari sudut pandang ini. It’s just ending an office, but keeping the memory to stay is what counts.

Down payment sebesar GBP 53 juta, atau hampir Rp.1 triliun, justru jangan diminta balik. Di 2024, konstituen Gen Z jumlahnya barangkali sudah mencapai sekitar 70 juta orang.

Maka merebut hati Gen Z jadi prioritas di Pilpres 2024. Apalagi di survei IPI Anies sudah menang. CEO Alejandro Agag benar: “With a clear digital strategy and an always-on content approach, these impressive figures are a result of speaking the same language as our fans.”

Yogyakarta, Rabu,  24 Maret 2021

Ref.: “Sign of the times – Formula E captures new, younger audience”: https://bit.ly/2QDcH89

Foto utama (*/kompilasi)