Arsip Tag: presiden jokowi

HUT ke-56 Partai Golkar, Presiden Jokowi: Ekonomi Indonesia Bakal Pulih

152 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Jokowi Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

Di awal sambutan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar. “Semoga Partai Golkar yang sudah besar sekarang ini terus besar dan berkontribusi untuk Indonesia Maju,” ucapnya.

Menurut Presiden, pandemi Covid-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan telah menciptakan efek domino, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah sosial dan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya, mulai dari tingkatan rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga korporasi.

“Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia” ungkapnya dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Kepala Negara menjelaskan, sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5 persen. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

“Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” imbuhnya.

Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar. Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

“Ini artinya peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik, dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” jelas Presiden.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Fenomena La Nina Dapat Picu Bencana, Presiden : Siapkan Langkah Antisipasi

197 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan di Indonesia akibat fenomena anomali iklim La Nina. Data menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sebesar 20 hingga 40 persen di atas normal.

“Laporan yang saya terima dari BMKG, fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia akan naik 20—40 persen di atas normal,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Secara khusus, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk segera menghitung potensi dampak yang ditimbulkan kepada sejumlah sektor seperti pertanian, perikanan, dan perhubungan.

“Karena (peningkatan curah hujan) 20 sampai 40 persen itu bukan kenaikan yang kecil,” tuturnya.

Kepala Negara juga meminta agar informasi mengenai perkembangan cuaca terus disampaikan sesegera mungkin kepada seluruh provinsi. Dengan itu, pemerintah daerah dapat secara optimal mempersiapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

“Saya minta untuk disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan ke depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Izin dan Kesempatan Bagi Pelaku UMKM

133 Views

Bogor, Garda Indonesia | Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disusun dengan semangat untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan keluarga pekerja memberi kesempatan besar bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memulai usaha atau bahkan mengembangkan usaha mereka.

Kesempatan tersebut akan diperoleh mereka melalui kemudahan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. UU tersebut hendak menyederhanakan prosedur yang selama ini berjalan. “Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, proses yang harus dilalui UMK disamakan dengan usaha-usaha besar yang mana pada akhirnya menyulitkan mereka yang hendak memulai usahanya untuk mengurus perizinan. Pemerintah amat menyadari potensi UMK sebagai penggerak ekonomi sehingga dalam UU Cipta Kerja ini peran mereka akan didukung melalui perubahan aturan yang memudahkan ini.

Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Untuk membentuk PT misalnya, kini tidak ada lagi persyaratan pembatasan modal minimum sehingga semua orang akan merasa mudah untuk mengajukan pembentukan PT.

“Pembentukan koperasi dipermudah. Jumlahnya (anggota) hanya sembilan orang saja untuk koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan makin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air,” imbuh Presiden.

Urusan sertifikasi halal juga disinggung dalam UU tersebut. Kini, UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman dapat mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma.

Proses perizinan lainnya yang hendak disederhanakan melalui UU Cipta Kerja ini ialah izin bagi kapal nelayan penangkap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala Negara menjelaskan bahwa perizinan tersebut akan semakin dimudahkan dengan pengurusan di satu pintu. “Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang ini cukup dari unit di KKP saja,” urai Presiden Jokowi.

Aturan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan para nelayan kecil dan memajukan industri perikanan di Tanah Air.

Muara dari keseluruhan penyederhanaan regulasi yang berbelit dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pelaku UMK tersebut ialah untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan,” ucap Presiden Jokowi.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Siapa Bermain Api di Omnibus Law?

840 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Siapa bermain api di Omnibus Law? Sekarang lagi tren, hari ini, kemarin dan esok, semua sibuk membakar Omnibus Law. Omnibus, anda tahu? Itu adalah bus yang pertama kali diperkenalkan di Paris tahun 1820; itu bus yang bisa mengangkut begitu banyak orang, makanya disebut dengan Bus Omni atau Omni Bus. Kemudian, sejarahnya Omni Bus dikembangkan di Amerika Latin menjadi semua yang bisa masuk dalam satu keranjang dinamakan Omnibus.

Kalau anda makan semua hal dan digabungkan dalam satu perut, maka perut anda adalah Perut Omnibus Law.

Sahabat Indonesia, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang merangkum begitu banyak undang-undang yang ada untuk dipadukan, disatukan dalam suatu kerangka undang-undang yang integratif; itu semangat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Karena apa? Indonesia, dari dulu terkenal, undang-undang satu ke undang-undang lain saling tabrakan.

Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Makanya, dia memerintahkan pembantunya dan kerja sama dengan anggota DPR untuk membuat yang namanya Omnibus Law. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang Omnibus Law dan ada 11 klaster. Salah satu klaster yang mendapatkan resistensi cukup keras adalah klaster Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang sedang ramai.

Sahabat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, itu luar biasa. Semangatnya adalah memadukan undang-undang yang saling bertabrakan selama ini, dalam satu undang-undang yang permanen yang mengatur semuanya, bukan hanya pekerja tapi juga iklim usaha yang menyangkut masalah iklim investasi di Indonesia. Kita membutuhkan itu! Mengapa? Khusus pada saat pandemi sekarang, kita membutuhkan recovery yang luar biasa dan itu kita membutuhkan investor asing untuk masuk di Indonesia.

Sahabat Indonesia, Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor! Kenapa? Bukan karena sumber daya kita tidak melimpah! Bukan karena apa? yang paling utama ternyata karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Itu yang mereka katakan!

Hukum atau peraturan sering tumpang tindih, sehingga mereka bingung. Nah,ini akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu undang-undang yang sangat integratif yang namanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja artinya ini penyempurnaan dari undang-undang yang ada bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan para pihak di dalamnya.

Dalam Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, tidak ada satu pun pasal-pasal yang merugikan buruh atau pekerja Tidak ada satu pun yang merugikan asosiasi pengusaha atau investor. Intinya, Presiden Jokowi ingin membuat iklim usaha yang kondusif, makanya beliau ingin dikenang sebagai “Bapak Omnibus Law Indonesia”.

Tapi pertanyaannya sekarang, Mengapa Omnibus Law khususnya yang klaster Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini, begitu mendapat tolakan? Nah, ada beberapa hal. Saya mau kritik Pemerintah dan DPR bahwa mungkin selama ini pemangku kepentingan yang ada di asosiasi pekerja atau federasi buruh atau yang lain-lain atau mungkin akademisi kurang didengar suaranya, makanya menimbulkan resistensi. Tapi, kalau dari versi Pemerintah atau DPR, mereka telah melakukan itu, mungkin kurang optimal.

Sahabat Indonesia, beberapa hari ini muncul penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Muncul berbagai keluhan bahwa Undang-undang Cipta Lapangan Kerja merugikan buruh ini dan itu. Ada, mungkin 12 item. Ternyata, begitu ditelisik lebih dalam lagi semuanya hoaks alias berita palsu. Kenapa tidak ada di Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini yang merugikan buruh?,  Masalah buruh kontrak atau pekerja dengan paruh waktu atau cuti, itu pun tidak ada yang dirugikan. Semuanya diatur! Mungkin mereka kurang teliti dan membacanya. Nah, yang paling mungkin lagi, ada kelompok tertentu yang menggunakan isu Omnibus Law ini untuk membuat kegaduhan.

Sebagai rakyat, saya percaya yang terakhir, kenapa? Kalau mau punya itikad baik, Harusnya mereka datang ke DPR sebelum diundangkan kemarin, untuk menyampaikan tidak setuju poin ini, ini, dan ini! Bukan dengan turun ke lapangan dengan membuat chaos, apalagi di saat pandemi yang harusnya, kita semua menjaga jarak aman satu sama lain.

Nah, ini apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Ketua Serikat Pekerja mengancam akan membuat demo besar-besaran, demo nasional. Kemudian, ada lagi nih, yang mantan Jenderal, mantan Panglima TNI. “Kami mendukung gerakan mogok nasional!”

Pertanyaannya, tahu gak sih orang-orang ini dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja? Kalaupun ada yang tidak sempurna, sempurnakan!. Duduk bersama, kita sempurnakan! Ada jalur-jalur lain untuk menyempurnakan itu. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya penekanan kepada DPR untuk me-review kembali undang-undang itu. Bisa ! Toh itu belum diundangkan sekarang.

Sahabat Indonesia, undang-undang ini belum serta merta berlaku pada hari ini juga, meskipun sudah diketok palu oleh Ketua DPR. Perlu peraturan turunan di bawahnya, perlu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur Peraturan Wali Kota, Peraturan Bupati. Jadi, pasti panjang urutannya.

Jadi, Kenapa kita terburu-buru mau menghantam pemerintah dalam kaitan ini? Saya kok tidak yakin mereka punya niat yang baik! Mohon maaf, Sahabat Indonesia karena saya tahu kelihatannya orang-orang ini punya intens yang negatif, punya kehendak negatif untuk membuat kegaduhan.

Oke, yang pertama tadi yang namanya judicial review bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau sebagai warga bangsa atau kelompok warga bangsa tidak setuju dengan undang-undang, kita bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Semua ada jalurnya, semua ada jalannya, semua ada mekanismenya! Kenapa itu tidak dilakukan? Jangankan masalah pasal demi pasal, dibatalkan pun bisa! Kalau MK memutuskan seperti itu. Kita ada dua jalan, untuk meminta DPR untuk me-review kembali atau minta kepada MK uji materi. Ada jalannya, ada mekanismenya, ada caranya!

Sahabat Indonesia, Saya dengar hari ini, dan mungkin besok mereka menggerakkan mahasiswa, karena dianggap pemerintah zalim.

Hai mahasiswa! Mengerti gak anda Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja? Sudah belajar belum? Jangan bergerak, beraksi, hanya berdasarkan asumsi atau kabar bohong! Sebagai intelektual anda memalukan, sebagai pemimpin bangsa, memalukan kalau anda ikut dalam tarian dari orang-orang yang sengaja membuat chaos!

Pelajari dulu, satu demi satu, pasal demi pasal. Kalau tidak, memalukan! Nanti, anda kayak Kuda. Kuda tunggangan para politisi, kuda tunggangan para gelandangan politik, kuda tunggangan para petualang, yang ingin berebut kekuasaan dari negara ini. Malu!, Anda calon pemimpin bangsa. Kalau saya jadi Anda, saya akan datang ke ketua DPR atau pemerintah minta penjelasan lebih detail seperti apa. Apakah benar Hoaks ini? Tentunya, Hoaks tak ada yang benar! Tolong belajar mengerti tentang sesuatu yang esensial, Jangan hanya di permukaan, Anda bergerak menggerakkan orang di masa pandemi. Belum, nanti terjadi klaster, Anda harus bertanggung jawab! Kalau penyebaran Virus Corona ini muncul dari demonstrasi ini, Anda bertanggung jawab! Jangan asal teriak, jangan memprovokasi!

Belum lagi, saya dengar ada anak STM mau turun juga, semakin kuat dugaan saya bahwa demo-demo untuk menolak Omnibus Law ini adalah demo-demo yang sangat manipulatif dan rekayasa. Oleh siapa? oleh orang-orang yang menginginkan kegaduhan di negeri ini.

Saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya mendukung Indonesia! Saya menginginkan ada kedamaian, Saya menginginkan kehidupan yang harmoni, apalagi di masa pandemi ini. Semua lagi bertahan dari serangan virus, semua bertahan dari serangan pandemi ekonomi yang mengancam kita, Anda merusaknya dengan serta merta, ini sangat tidak fair!

Jadi, saran saya kepada adik-adik mahasiswa atau anak STM atau kelompok-kelompok pekerja, Jangan mau anda dijadikan tunggangan kaum politisi busuk yang sekadar ingin memanfaatkan keberadaan anda di lapangan! Yang rugi siapa? Anda! Nanti, kalau investor tidak mau datang ke sini, nanti kalau pengusaha hengkang dari Indonesia, pabrik-pabrik tutup! Siapa yang rugi? Anda, bukan?

Tidak ada dalam pasal demi pasal di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihilangkan dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja! Justru, disempurnakan! Pelajari itu!, jangan hanya beraksi, berasumsi dari tulisan wa (whatsapp) grup atau media sosial yang lain. Cross check, benar gak sih? bisa cross check di media mainstream, televisi, media yang akurat! Jangan dari media abal-abal. Jangan dari Instagram saja, jangan dari wa saja!, demo-demo tahun kemarin diputar, kerusuhan kemarin diputar kembali, hanya untuk menebar ketakutan.

Hati-hati!, negara kita ini sedang digerogoti dari dalam, bukan oleh orang asing, tapi oleh orang kita sendiri! Oleh siapa? Oleh orang yang ingin sekali berkuasa.

Sahabat Indonesia, Hati-hati, Kalau tidak sempurna, mari kita sempurnakan. Kalau tidak lurus, mari kita luruskan! Pemerintah itu bukan dewa, Presiden bukan manusia setengah dewa, bisa juga diberikan masukan, saran, intinya ada niat dari kita.

Saya mohon maaf, Sahabat Indonesia, saya tidak melihat niat baik dari para pentolan demo, pentolan yang menggerakkan, memobilisasi orang turun ke lapangan di masa pandemi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kenapa? mereka mengorbankan kesehatan para pekerja, mengorbankan para mahasiswa, mengorbankan para pelajar STM untuk turun ke lapangan berhadapan dengan aparat keamanan. Mereka hanya ingin menimbulkan chaos, menimbulkan kegaduhan.

Kasihan Polisi kita, kasihan Tentara kita harus dibenturkan dengan sesama. Jahat sekali orang yang punya niat seperti itu! Jadi, maaf, tolong Anda sabar dan mohon Anda jangan terpancing dalam provokasi ini. Negara ini sedang ada cobaan, ada pandemi Corona yang belum berakhir.

Mari bersama bersatu padu mendukung lingkungan kita untuk menjadi sehat, dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Jangan membuat kegaduhan! Para pekerja tolong belajar apa sih yang anda prioritaskan? ada atau tidak? Dihilangkan atau tidak? Jangan keburu emosi terlalu kreatif dari berita-berita bohong!

Sekali lagi, saya tidak percaya dengan niat baik orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan di negeri. Saya hanya ingin semua pihak semua, pemangku kepentingan, semua kita untuk saling bersinergi membangun bangsa ini, menciptakan kedamaian bukan kegaduhan. Apalagi dirongrong oleh orang-orang yang ingin negeri gaduh, karena ambisi ingin menjadi seorang presiden atau penguasa.

Kalau terjadi instabilitas keamanan di negeri ini, siapa yang rugi? Mereka yang di daerah Menteng, mereka yang di daerah Sudirman atau daerah Cendana? Bukan! Kita rakyat kecil yang rugi, mereka enak uangnya sudah melimpah ruah, di luar negeri sudah banyak uang! Kita tak punya uang! kita sedang berusaha untuk hidup bertahan hidup demi anak kita.

Jangan, kita mau diperalat oleh mereka! para begudal penguasa, mereka adalah penjahat kemanusiaan, karena mereka tidak peduli dengan Anda. Mereka hanya peduli bagaimana berkuasa di negeri ini.

Foto utama oleh cnbcindonesia.com
Editor (+rony banase)

HUT Ke-75 TNI Sinergi untuk Negeri, Peringatan Minimalis di Istana Negara

170 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mengangkat tema “Sinergi untuk Negeri” peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dihelat di Istana Negara, pada Senin, 5 Oktober 2020.

Selaku Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo memimpin jalannya peringatan ke-75 Hari TNI dan bertindak sebagai Komandan Upacara ialah Kolonel Kal. Eri Ahmad Harahap, S.T., M.M. Sementara Brigjen TNI Lismer Lumban Siantar, S.I.P. bertindak sebagai Perwira Upacara.

Presiden Joko Widodo memimpin jalannya mengheningkan cipta pada awal upacara. Selanjutnya, Letda Mar. Yafet Basik-Basik memandu pengucapan Sapta Marga. Pada kesempatan itu, tiga prajurit TNI berprestasi dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya diberikan kepada Kolonel Inf. Sri Widodo, Bintang Jalasena Nararya diberikan kepada Kapten Mar. Suryo Hadil Umam, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya diberikan kepada Peltu Sobirin.

Dalam amanatnya, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-75 kepada TNI yang tidak hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Banyak kiprah TNI selama perjalanan panjangnya bagi bangsa dan negara.

“Perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

Presiden Jokowi saat menyapa secara virtual para prajurit TNI yang sedang bertugas di beberapa lokasi

Kontribusi TNI bagi negara tidak hanya melalui operasi militer untuk perang, tetapi juga dirasakan melalui operasi militer selain perang yang di antaranya sigap membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam hingga kini membantu pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

“Atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI, prajurit yang sedang bertugas di mana pun, juga kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah,” tuturnya.

Selepas menyampaikan amanat dan selesainya prosesi upacara peringatan, Kepala Negara menyempatkan diri untuk menyapa prajurit TNI yang mengikuti upacara ini secara virtual dari beberapa titik yang tersebar di Indonesia.

Beberapa dari prajurit TNI yang mengikuti upacara secara virtual dan disapa oleh Presiden ialah para prajurit TNI yang bertugas di rumah sakit khusus Covid-19 Pulau Galang, yang bertugas di perbatasan Skouw Papua, yang bertugas melakukan pengamanan pulau terluar di Pulau Sekatung, Satuan Radar TNI AU Saumlaki, yang bertugas di KRI Jhon Lie, serta yang bertugas dalam Satuan Tugas UN Kongo.

Hadir secara langsung dalam upacara peringatan ini ialah undangan terbatas di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md., Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Jika Presiden Jokowi ke Sabu Raijua, Niko Rihi Heke: Kami Siapkan Nama Sabu

353 Views

Sabu-NTT, Garda Indonesia | Beragam respons bermunculan dari beberapa warga Sabu Raijua di platform media sosial (grup facebook) usai publikasi berita telah 13 kali kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi NTT (simak https://gardaindonesia.id/2020/10/01/hingga-kini-telah-13-kali-jokowi-ke-ntt-5-kali-dalam-kepemimpinan-vbl-jns/

Menanggapi kondisi tersebut, Nikodemus Rihi Heke pada Jumat, 2 Oktober 2020, menyampaikan bahwa Pemda Sabu Raijua telah bersurat ke Gubernur NTT, dan Sekretaris Negara agar Presiden Jokowi dapat mengunjungi Sabu.

“Jika Presiden Jokowi berkenan mengunjungi Pulau Sabu, maka kami bersama Mone Ama telah menyiapkan sebuah nama Sabu,” ungkap Niko Rihi Heke sembari mengungkapkan saat pidato kenegaraan Bupati Sabu Raijua pada 17 Agustus 2020 telah meneguhkan sebuah nama Sabu kepada Presiden Jokowi.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/14/berbusana-adat-sabu-presiden-jokowi-pidato-di-sidang-tahunan-mpr-ri/

Nama Sabu atau Ngara Waje merupakan sebuah panggilan kesayangan yang diberikan oleh pemangku adat atau Mone Ama kepada orang terhormat yang telah menginjakkan kaki di Pulau Seribu Lontar tersebut.

“Nama Sabu bagi Presiden Jokowi merupakan bentuk penghargaan atau bentuk penghormatan masyarakat Sabu Raijua kepada Presiden Jokowi,” terang Niko Rihi Heke.

Ada pun nama Sabu, tandas Niko Rihi Heke, yang bakal diberikan kepada Presiden Jokowi ialah Marihi Jaka yang mempunyai harmoni makna dari Ama Rihi Joko Widodo.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto utama oleh BPMI Setpres

Hingga Kini Telah 13 Kali Jokowi Ke NTT, 5 Kali dalam Kepemimpinan VBL-JNS

3.064 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Hingga kini, terhitung telah 13 kali Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kunjungan pertama dilakukan pada April 2014, saat melihat Peternakan Sapi di Kabupaten Kupang dan kunjungan ke-13 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari ini Kamis, 1 Oktober 2020, bertepatan pada ulang tahun ke-57 Ibu Iriana Joko Widodo.

Namun, dalam masa kepemimpinan Gubernur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur, Josef Nae Soi (JNS); Jokowi yang telah 2 (dua) kali menjabat sebagai Presiden RI tersebut telah 5 (lima) kali mengunjungi Provinsi NTT.

Presiden Jokowi saat menuruni tangga pesawat kepresidenan di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo

Kali ini, saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Labuan Bajo, disambut oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di tangga pesawat. Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Kabupaten Manggarai Barat dengan Pesawat Kepresidenan dan tiba di Bandar Udara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan.

Presiden kemudian menuju Kampung Ujung, Waecicu dan Goa Batu Cermin untuk melakukan peninjauan.

Setelah itu, Kepala Negara diagendakan untuk turut meninjau kelanjutan proyek pembangunan terminal multi purpose atau multifungsi Labuan Bajo. Terminal tersebut sebelumnya pernah ditinjau oleh Presiden pada 20 Januari 2020 lalu, selanjutnya pada 11 September 2020 yang lalu, Menko Marves bersama Menteri PUPR turut mengunjungi proyek tersebut.

Gubernur VBL saat menyambut Presiden Jokowi di tangga pesawat kepresidenan

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan langsung menuju Bandara Komodo untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut hadir dalam kunjungan kerja yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Presiden Jokowi saat berbincang intens dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

Ada pun perincian jumlah kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Provinsi NTT (berbagai sumber) sebagai berikut:

  1. April 2014, kunjungan ke Peternakan Sapi di Kabupaten Kupang;
  2. Des 2014, kunjungan ke Pos Perbatasan Motaain, di Kabupaten Belu;
  3. Juli 2015, kunjungan ke Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.
  4. Des 2015, Natal Bersama di Kota Kupang;
  5. Juli 2016, Harganas Ke-23 di Kota Kupang;
  6. Des 2016, kunjungan ke PLBN Motaain di Kabupaten Belu;
  7. Juli 2017, kunjungan ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD);
  8.  Pada 8–9 Jan 2018, kunjungan di Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Rote Ndao;
  9. 20 Mei 2019, kunjungan ke Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu;
  10. Juli 2019, kunjungan ke Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
  11. Pada 26 Agustus 2019, Panen Garam di Nunkurus Kabupaten Kupang;
  12. Jan 2020, Presiden mesmikan Hotel Ina Bay di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
  13. Kamis, 1 Oktober 2020, Presiden Jokowi meninjau pembangunan terminal multi purpose atau multifungsi Labuan Bajo.

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Bercakap dengan Dokter Faisal, Presiden Jokowi : Betapa Berat Tangani Covid-19

294 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja keras yang ditunjukkan para dokter di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, melalui perbincangan itu terungkap bahwa dokter yang bertugas menangani pasien Covid-19 di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tersebut sempat dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

“Dokter Faisal lagi di mana? Sepertinya sedang tidak bertugas?” tanya Presiden di awal pembicaraan melalui sambungan video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu pagi, 27 September 2020.

“Hari ini saya pertama masuk, Pak, setelah saya menjalani perawatan. Saya terkena Covid. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam,” jawab Faisal.

Dokter Faisal sudah bersiaga menangani pasien Covid-19 semenjak awal mewabah di Indonesia. Kontak erat dengan sejumlah pasien Covid-19 selama bertugas membuatnya sempat terpapar virus penyebab pandemi di sekitar 215 negara.

Sebelumnya, Dokter Faisal telah menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya. Setelah melalui sejumlah pemeriksaan dan dilakukan tes usap, ia dinyatakan sembuh dan dapat kembali bertugas untuk kembali menolong dan memberikan pengobatan bagi para pasien yang terinfeksi Covid-19.

“Kemarin rontgen terakhir dan sudah di-swab. Saya dinyatakan sudah boleh bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas,” tuturnya.

“Alhamdulillah sudah sembuh. Dokter Faisal, bagaimana penanganan Covid di RSPI Sulianti Saroso?” Presiden melanjutkan perbincangan.

Dokter spesialis paru lulusan Universitas Indonesia tersebut menjelaskan bahwa perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan standar dari Kementerian Kesehatan. Begitu pula dengan sarana dan obat-obatan yang tersedia lengkap. Namun, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya mengalami kekurangan tenaga medis oleh karena lonjakan pasien yang datang.

“Alat medis insya Allah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang. Pasien makin bertambah,” ungkapnya.

Faisal juga menjelaskan mengenai kesehariannya saat merawat para pasien. Kebosanan merupakan salah satu hal utama yang dirasakan pasien saat menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mengakui memberikan waktu dan atensi yang lebih bagi para pasiennya untuk berbincang dan bercanda meski merasakan keterbatasan dan sesak selama menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.

“Saya biasa sama pasien-pasien sering agak lama. Di samping periksa, walaupun saya sesak karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda. Terakhir itu saya kasih semangat buat pasien supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swab-nya,” ucapnya.

“Saya bisa bayangkan betapa beratnya bertugas menangani Covid ini,” sahut Presiden.

Sang dokter pun menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tetap berdisiplin menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 di tengah masyarakat.

“Tetap jaga sesuai protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menghindari berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan kita bisa lewati pandemi ini,” ujar Faisal.

Di pengujung perbincangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai dedikasi serta kerja keras yang ditunjukkan oleh dokter Faisal beserta dokter-dokter lain dan tenaga medis di seluruh Indonesia untuk memberikan perawatan kepada para pasien Covid-19.

“Saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)