Arsip Tag: presiden jokowi

Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

132 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020. “Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini,” ujarnya.

Kepala Negara memastikan bahwa pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tersebut yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana untuk tindak pidana umum.

“Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya,” imbuhnya.

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu diakui melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

“Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama,” kata Presiden. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Wajibkan Warga Pakai Masker saat Beraktivitas di Luar Rumah

136 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengingatkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Di awal, WHO menyampaikan bahwa yang pakai masker hanya yang sakit. Tapi, sekarang semua yang keluar rumah harus pakai masker,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020.

Kepala Negara meminta agar masyarakat mematuhi imbauan tersebut. Maka itu, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memastikan ketersediaan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat. “Saya meminta agar penyiapan masker sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker,” kata Presiden.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Yuri), juga telah menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti rekomendasi dari WHO.

Yuri menyampaikan bahwa masyarakat disarankan untuk mengenakan masker kain yang dapat dicuci dan dikenakan berkali-kali. Untuk saat ini, masker medis seperti masker bedah dan N-95 diprioritaskan bagi dokter dan paramedis. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

433 Desa Belum Berlistrik, Presiden Jokowi Ingin Desa Segera Menikmati Listrik

171 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Joko Widodo, hingga April 2020, rasio tersebut telah mencapai angka 99,48 persen.

Peningkatan rasio tersebut cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2014 lalu yang masih berada di kisaran angka 84 persen. Capaian rasio saat ini juga telah melampaui target RPJMN 2015—2019 sebesar 96 persen.

Namun, Kepala Negara meminta jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri terlebih dahulu mengingat dalam indikator electricity access population Indonesia masih berada di peringkat 95. “Masih tertinggal dari Malaysia di peringkat 87, Vietnam peringkat 84, serta Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan yang berada di peringkat 2,” tuturnya saat memimpin rapat terbatas mengenai peningkatan rasio elektrifikasi di pedesaan melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 3 April 2020.

Selain itu, dalam indikator electricity supply quality, Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Singapura dengan berada pada peringkat 54. Sejumlah desa di Indonesia diketahui juga masih belum dialiri listrik. “Juga masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, yakni 75.000, tapi apa pun ini harus kita selesaikan,” kata Presiden.

Sejumlah desa tersebut tersebar di 4 provinsi dengan rincian sebanyak 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, 5 desa di Nusa Tenggara Timur, dan 1 desa di Provinsi Maluku. Terkait hal itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk segera mengidentifikasi dan bergerak menyelesaikan persoalan.

“Saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jarak rumah antar-penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat,” ucapnya.

Selanjutnya, setelah identifikasi terlaksana, Presiden meminta jajarannya untuk segera menyiapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program elektrifikasi di desa-desa tersebut.

Tak sampai di situ, Presiden juga ingin memastikan bahwa listrik tidak hanya masuk desa-desa tersebut, tapi juga dapat dinikmati dan diakses oleh warga, utamanya yang berada di lapisan bawah, sehingga mereka dapat memenuhi keperluannya sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa-desa tersebut.

“Dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Antisipasi Ramadan 2020, Presiden Jokowi : Distribusi Logistik Jangan Terganggu

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ramadan tahun 2020 tampaknya mesti dilalui di tengah tantangan bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Maka itu, persiapan menghadapi bulan suci bagi umat Islam tersebut juga harus dipersiapkan sejak dini.

Dalam pembahasan bersama jajaran terkait melalui telekonferensi pada Kamis, 2 April 2020, Presiden menegaskan soal ketersediaan bahan-bahan pokok dan stok pangan yang harus tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Ketersediaan bahan-bahan pokok, ini betul-betul harus dicek di lapangan. Saya sudah cek juga ke Bulog, saya cek ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa, saya melihat beras, daging, telur, gula, terigu, dan lain-lainnya masih berada pada kondisi baik,” ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Selain ketersediaan, terjangkaunya harga bahan-bahan pokok tersebut juga harus dipastikan. Menteri Pertanian dan Perdagangan telah menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pertanian di pasaran akan berangsur menuju harga normal.

“Tadi Menteri Pertanian sudah menyampaikan bahwa minggu-minggu depan, mungkin harga (gula) akan turun pada posisi normal lagi di Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menyampaikan kepada saya bawang juga beberapa sudah masuk dan kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu depan atau syukur minggu ini sudah kembali ke normal dengan harga di Rp20.000 sampai Rp30.000,” tuturnya.

Kemudian, Kepala Negara meminta Menteri Dalam Negeri agar distribusi logistik tersebut ke daerah-daerah tidak terhambat oleh karena penutupan akses di sejumlah wilayah. Presiden juga menginstruksikan Menteri untuk memberi teguran kepada daerah.

“Saya kemarin mendapatkan laporan dari dua daerah. Urusan beras ini agak terganggu karena terdapat jalan-jalan yang ditutup. Jadi tolong kepala daerah diberitahu mengenai ini,” kata Presiden.

Selanjutnya, sejumlah jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat utamanya yang berada di lapisan bawah, sebagaimana yang sudah disampaikan, agar segera diimplementasikan sesegera mungkin di lapangan. Sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat turut menjaga daya beli masyarakat di saat menjalani ibadah Ramadan dan di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19.

Tak kalah penting, Presiden mengajak keterlibatan tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal disiplin menjaga jarak aman sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Pentingnya cuci tangan yang benar serta berdiam di rumah dalam rangka karantina mandiri juga harus dapat dipahami oleh masyarakat.

“Ini perlu terus disampaikan dalam rangka menjalankan protokol kesehatan secara ketat baik di rumah maupun di luar rumah secara disiplin,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Gratiskan Pelanggan Listrik 450 VA untuk Periode April—Juni 2020

466 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi dampak Covid-19, pemerintah menggratiskan biaya pemakaian listrik untuk daya 450 VA selama 3 (tiga) bulan ke depan.

Hal itu berarti sebanyak kurang lebih 24 juta pelanggan listrik dalam golongan daya tersebut akan mendapat stimulus tersebut mulai bulan April—Juni 2020 mendatang.

“Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama tiga bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” ujarnya dalam keterangan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020.

Sementara bagi pelanggan listrik dengan daya 900 VA, pemerintah memberikan keringanan biaya pemakaian berupa potongan tarif sebesar 50 persen selama tiga bulan ke depan.

“Untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tandasnya.

Untuk diketahui, anggaran bagi kebijakan pembebasan biaya listrik selama tiga bulan untuk pelanggan daya 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan daya 900 VA tersebut berasal dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang secara keseluruhan mencapai Rp.405,1 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp.110 triliun dialokasikan bagi program perlindungan sosial di mana kebijakan bagi pelanggan listrik dari masyarakat lapisan bawah tersebut merupakan salah satunya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Foto oleh Muchlis Jr
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi : “Fokus Kita Mencegah Meluasnya Covid-19”

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mudik saat Idulfitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

“Bahkan, laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020.

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, ujar Presiden, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta ke Provinsi Jawa Timur. Selama delapan hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antar-provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke empat provinsi tersebut.

“Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” imbuhnya.

Karena itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” paparnya.

Ketiga, Presiden melihat bahwa arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

“Karena itu saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil agar betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” jelasnya.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting.

“Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus,” ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung.

“Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Foto oleh Muchlis Jr.
Editor (+rony banase)

Presiden Ajak Negara G20 “Perang” Lawan Covid-19 & Pelemahan Ekonomi Dunia

27 Views

G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi ini jangan sampai mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 untuk bersama-sama memenangkan dua “peperangan”, yaitu melawan Covid-19 dan pelemahan ekonomi dunia. Demikian disampaikannya saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, pada Kamis malam, 26 Maret 2020.

“Pertama, kita harus kuatkan kerja sama melawan Covid-19,” kata Presiden di hadapan para pemimpin G20.

Menurut Presiden, G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi ini jangan sampai mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

“Untuk itu G20 harus aktif memimpin upaya menemukan antivirus dan obat Covid-19. Tentunya bersama WHO,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama dan menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19.

“Kita harus mencegah resesi ekonomi global melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi UMKM,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas, dan memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19.

“Dengan gejolak keuangan global yang tinggi dukungan foreign exchange sangat penting. Saya juga mendukung peningkatan peran global dan regional financial safety net, termasuk melalui SDR swap line dan currency swap facility, seperti Chiang Mai Initiative,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya bagi negara anggota G20 untuk mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi barang.

“Utamanya bahan pangan pokok dan barang kesehatan,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi juga menekankan perlunya anggota negara G20 untuk menumbuhkan kepercayaan dunia bahwa kita mampu memenangkan “perang” dan melewati krisis ini.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Foto oleh Muchlis Jr.
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi: Prioritaskan Tes Cepat untuk Tenaga Medis & Keluarganya

92 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, untuk terlebih dahulu memprioritaskan tes cepat atau rapid test Covid-19 bagi para dokter dan paramedis beserta keluarganya. Perlindungan maksimal bagi para tenaga medis memang menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan wabah virus korona.

“Tadi pagi saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu,” ujarnya dalam keterangan pers melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 24 Maret 2020.

Selain dokter dan paramedis beserta keluarganya, tes cepat tersebut juga terlebih dahulu diperuntukkan bagi orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan disertai keluarga mereka.

“Juga para ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) serta keluarganya. Ini yang harus didahulukan,” kata Presiden.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang telah menginstruksikan dilakukannya tes cepat dengan cakupan yang lebih luas untuk mendeteksi secara dini apakah seseorang terpapar virus korona penyebab Covid-19. Alat-alat tes atau pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat diperbanyak dengan segera dan tersedia secara luas di sejumlah fasilitas kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)