Arsip Tag: presiden jokowi

Presiden Jokowi Terima Vaksinasi Covid-19, Tak Ada Gejala Pascaimunisasi

174 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19.

Sekitar pukul 09.36 WIB, Presiden tampak berjalan menuju teras Istana Merdeka yang telah ditata seperti tempat simulasi vaksinasi di puskesmas beberapa waktu lalu. Sebelum disuntik vaksin, Presiden terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta penapisan kesehatan, antara lain pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah.

Hasil penapisan kesehatan oleh petugas menunjukkan suhu tubuh Presiden saat diperiksa adalah 36,3 derajat celcius dan tekanan darah 130/67 mmHg. Presiden juga menjawab sejumlah pertanyaan seputar riwayat kesehatan hingga dinyatakan sehat dan layak mengikuti vaksinasi.

Kepala Negara kemudian menuju meja berikutnya di mana proses penyuntikan dilakukan. Adapun yang bertindak selaku vaksinator presiden adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM dengan dibantu seorang asisten yang mempersiapkan peralatan.

Vaksinator tampak menyuntikkan vaksin di lengan kiri Presiden Jokowi, sekitar pukul 09.42 WIB. Proses penyuntikan pun berjalan dengan aman dan lancar.

“Bagaimana, Pak?” tanya vaksinator.

“Tidak terasa sama sekali,” jawab Presiden.

Untuk diketahui, vaksin yang disuntikkan kepada Presiden adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan PT. Bio Farma (Persero). Vaksin tersebut telah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan 1.620 relawan di Bandung.

Persiapan vaksinasi Covid-19 kepada Presiden Jokowi oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM

Vaksin tersebut juga telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Usai penyuntikan, Presiden mengikuti proses observasi kemungkinan Kejadian Ikutan Pascaimunasisi (KIPI) di Ruang Oval, Istana Merdeka, selama sekitar 30 menit. Presiden tampak berkegiatan seperti biasa setelah proses vaksinasi dan tampak berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Vaksin Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Untuk itu, para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, saat memberikan keterangan pada Rabu, 16 Desember 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tuturnya saat itu.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+roni banase)

Tahap Pertama, 700 Ribu Vaksin Covid-19 Dikirim ke 34 Provinsi

213 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 yang telah dimiliki Indonesia ke sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo menyampaikan, untuk tahap pertama sebanyak kurang lebih 700 ribu vaksin dari 3 juta dosis vaksin yang ada telah sampai di sejumlah daerah.

“Dua hari yang lalu dan kemarin telah kita kirim vaksin ke 34 provinsi untuk menangani Covid-19. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah, nanti akan dikirim lagi di tahap berikutnya,” ujarnya dalam acara “Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Menurut jadwal, sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku juga akan tiba di Indonesia pada pekan mendatang. Nantinya bahan baku vaksin Covid-19 tersebut akan diproduksi lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin siap pakai.

Pada tahap pertama pelaksanaan vaksinasi gratis, pemerintah menempatkan tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 menjadi prioritas pertama yang bakal memperoleh vaksin tersebut. Setelahnya vaksin akan diberikan kepada para tenaga publik dan diikuti dengan masyarakat umum.

“Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini kita akan bisa menangani dan mengendalikan Covid-19,” kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan meski pihaknya sudah menggulirkan program vaksinasi. Disiplin untuk mengenakan masker, rutin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan merupakan kunci utama untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Tetapi saya tetap titip kepada kita semua untuk menyampaikan juga kepada saudara, tetangga, rekan, dan kawan kita, meskipun vaksinasi sudah akan mulai, untuk tetap waspada. Jangan lengah!” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Presiden Jokowi: Pakai Bantuan Tunai 2021 Secara Tepat, Jangan Beli Rokok

729 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai bantuan yang diserahkan kepada para penerima manfaat Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apa pun. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi proses penyaluran ini.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu bahwa tidak ada potongan-potongan,” ujarnya dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Kepala Negara menuturkan bahwa para penerima manfaat akan langsung menerima nilai bantuan yang diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, proses penyaluran salah satu program bantuan juga akan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri hingga gubernur untuk turut mengawal proses penyaluran ini agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak terdapat pemotongan dalam bentuk apa pun sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak ekonomi dari bantuan yang diberikan.

“Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apa pun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada para penerima manfaat baik yang hadir secara langsung di Istana Negara maupun yang hadir secara virtual agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Rangkaian Bantuan Tunai Tahun 2021 yang diserahkan kepada para penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia secara serentak tersebut hendaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan serta kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga terdampak pandemi.

“Untuk penerima saya pesan, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini,” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+roni banase)

Presiden Jokowi Lantik Irjen Pol Petrus Golose Jadi Kepala BNN RI

25 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Desember 2020, melantik Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan Kepala BNN dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Petrus R. Golose lahir di Manado pada 27 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 sebelum menamatkan pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1998 dan magister manajemen di tahun 2002.

Presiden Jokowi memberikan selamat kepada Kepala BNN dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Di samping itu, turut dilantik Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Restorasi Gambut diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Hartono menamatkan pendidikan kehutanan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Ia melanjutkan pendidikan pascasarjananya dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Universitas Edinburgh Inggris pada 1998.

Acara pelantikan yang didahului dengan pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019—2024 tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Inilah Program Unggulan Risma di Kementerian Sosial

412 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Sosial Tri Rismaharini mengutarakan sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakannya saat memimpin Kementerian Sosial, yang akan dilakukan dengan melibatkan dari kementerian sampai perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikannya usai diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Menteri Sosial (Mensos), sehari sebelumnya dilantik pada Rabu pagi, 23 Desember 2020.

Program pertama yang diusung Risma adalah perbaikan data penerima bantuan. Dalam hal ini, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan, serta perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. “Akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau golnya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi,” ujarnya.

Program kedua, adalah program pemberdayaan masyarakat. Ditegaskannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 kemanusiaan, keadilan, serta fakir miskin dan anak terlantar berada di bawah tanggungan pemerintah.

“Karena itu, kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu,” kata Risma.

Berdasarkan pengalaman saat menjalankan program tersebut di Kota Surabaya, ungkap Risma, kaum disabilitas dan anak-anak jalanan juga dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Selanjutnya, program ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

“Kami akan memberdayakan. Kalau suaminya sudah bekerja, namun kondisinya masih butuh bantuan atau miskin, maka kami akan melibatkan mesin yang kedua yaitu kaum ibu-ibunya,” terang Risma.

Ditambahkannya, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan membentuk koperasi-koperasi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya ini juga mengutarakan program untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Salah satunya melalui program pertanian sederhana yang melibatkan Kementerian Pertanian.

“Kalau kita bisa bersama-sama, tentunya percepatan untuk pengurangan kemiskinan, terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas, dan kemudian masalah sosial itu bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kami harus melakukannya tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan kementerian yang lain,” paparnya.

Terakhir, Risma juga menjelaskan mengenai program untuk anak terlantar sehingga mendapatkan haknya.

“Kita ingin bahwa anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikannya. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya,” tegas Risma. Dalam hal ini, imbuhnya, Kemensos antara lain akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Presiden Jokowi Saksikan Sumpah Anggota Komisi Yudisial Periode 2020—2025

158 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan tahun 2020—2025. Pengucapan sumpah tersebut digelar pada Senin, 21 Desember 2020, di Istana Negara.

Pengangkatan para anggota Komisi Yudisial dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 131/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015—2020 dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020—2025.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin memberikan selamat kepada Komisi Yudisial Periode 2020–2025

Nama-nama anggota Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Keppres tersebut ialah:

  1. Joko Sasmito, S.H., M.H.;
  2. M. Taufiq HZ, M.H.I.;
  3. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.;
  4. Sukma Violetta, S.H., LL.M.;
  5. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.;
  6. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.;
  7. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

Komisi Yudisial sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung, serta melaksanakan kode etik dan/atau pedoman perilaku tersebut.

Pelaksanaan pengucapan sumpah ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Muktamar IX PPP, Presiden Jokowi: Infrastruktur Digital Penting

125 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam enam tahun terakhir ini, pemerintah terus fokus membangun infrastruktur penghubung antardaerah. Infrastruktur tersebut bukan hanya berupa jalan tol, jalur kereta api, jalur penerbangan, dan tol laut saja, tetapi juga konektivitas digital yang dipercepat jangkauannya di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa infrastruktur digital tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional, mempermudah dan mempermurah arus logistik, serta meningkatkan ekonomi digital dan e-commerce semata. Lebih dari itu, infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas budaya, konektivitas gagasan, dan semangat sebagai sebuah bangsa besar, serta untuk semakin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, kita bisa meningkatkan komunikasi antarumat yang tersebar di seluruh Tanah Air untuk menyebarkan Islam wasathiyah, menebarkan kesejukan dan kedamaian, menumbuhkan toleransi dalam perbedaan dan kebinekaan, dan memperkukuh persatuan dalam keberagaman,” kata Presiden dalam sambutannya melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Desember 2020, saat membuka Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara virtual.

Menurut Presiden, konektivitas fisik dan digital juga bisa dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dalam membangun daerah dan desa. Seperti diketahui, 75 ribu desa, 514 kabupaten/kota, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

“Kita bisa berbagi inspirasi untuk mengembangkan inovasi dan kita bisa mengakselerasi kualitas sumber daya manusia kita di seluruh pelosok nusantara untuk menghadapi dunia yang sekarang ini penuh dengan perubahan, persaingan, hiperkompetisi antarnegara, antarperusahaan, antarindividu yang betul-betul harus kita ikuti hari per hari,” imbuh Presiden Jokowi.

Pemanfaatan infrastruktur untuk hal-hal yang positif tersebut, lanjut Presiden, harus diaktifkan agar ruang ini tidak diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden juga mengimbau agar semua pihak aktif mengisi pemberitaan di media sosial dengan keteduhan dan kesejukan.

“Kita juga harus mengklarifikasi berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks, dan menutup banyaknya ujaran-ujaran kebencian untuk kita saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” ungkapnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar fondasi Pancasila di kalangan siswa dan santri, baik yang berada di lembaga pendidikan umum maupun pesantren, terus diperkokoh. Tujuannya, untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar para siswa dan santri memiliki karakter keindonesiaan yang kuat.

Mengakhiri sambutannya, Presiden meyakini bahwa sebagai partai Islam tertua dan partai pemersatu umat yang terpercaya dan dipercaya umat, Partai Persatuan Pembangunan sudah sangat berpengalaman dalam ikut membangun bangsa besar ini. Partai Persatuan Pembangunan juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi organisasi-organisasi lain dalam memperkukuh persatuan dan kerukunan bangsa, serta dalam mempercepat pembangunan nasional Indonesia.

“Saya meyakini Muktamar IX ini akan menjadi arena untuk memperkukuh persatuan partai, untuk memperkukuh persatuan nasional, untuk memperbesar kontribusi partai dalam pembangunan nasional kita, serta menjadi pijakan bagi kebangkitan PPP untuk memenangkan hati umat,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Sementara, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa hadir di tempat diselenggarakannya Muktamar yaitu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Presiden Jokowi Serahkan Kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu

117 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo menyerahkan langsung kompensasi kepada sejumlah korban terorisme masa lalu di Istana Negara, pada Rabu, 16 Desember 2020, pukul 13.30—14.30 WIB.

Turut hadir dalam acara penyerahan kompensasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Acara ini juga diikuti sejumlah perwakilan DPR RI, pejabat pemerintah dan para wakil Ketua LPSK melalui aplikasi Zoom (daring).

Mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya acara dengan jumlah peserta yang banyak, penyerahan kompensasi dilakukan secara simbolis kepada 19 korban terorisme yang dipilih untuk mewakili ratusan korban lainnya. Korban yang dipilih menerima kompensasi merupakan representasi dari sejumlah peristiwa terorisme dan profesi. Sejumlah korban yang mengikuti acara telah melalui tes usap PCR sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Pemerintah memperkuat kembali komitmen tersebut untuk pemulihan korban terorisme masa lalu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020. PP tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi.

Presiden Jokowi saat berbincang dengan salah satu penerima kompensasi terorisme masa lalu

“Kompensasi itu bisa diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya kepada LPSK,” kata Presiden Jokowi.

Dalam acara tersebut, pemerintah melakukan pembayaran kompensasi sebesar 39 miliar 205 juta rupiah secara langsung kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia dan yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban.

Untuk diketahui, dari 215 penerima kompensasi, sebanyak 20 di antaranya hadir secara langsung di Istana Negara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara 195 penerima lainnya mengikuti rangkaian acara secara virtual.

Sebelumnya, negara juga hadir dan membayarkan kompensasi kepada korban terorisme yang pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan seperti bom Gereja Oikumene di Kota Samarinda (2016), bom Thamrin (2016), penyerangan Polda Sumatera Utara (2017), bom Kampung Melayu (2017), hingga peristiwa terorisme Sibolga (2019).

LPSK Ucapkan Terima kasih

LPSK mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widowo yang telah berkenan serta meluangkan waktu untuk menyerahkan secara langsung kompensasi. Ini merupakan momentum yang bersejarah, mengingat ini merupakan kali pertama penyerahan kompensasi kepada korban terorisme disampaikan langsung oleh seorang Kepala Negara. Harapan dan penantian korban terorisme yang selama belasan tahun menunggu kehadiran negara terasa menjadi purna.

Nilai tersebut tentu belum sebanding dengan penderitaan korban yang telah menanti selama belasan tahun, dimana korban mengalami degradasi ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesempatan mencari nafkah, trauma psikologis yang dialami bertahun-tahun, derita fisik yang tidak dapat disembuhkan serta mendapat stigma karena kondisi fisik. Namun, kehadiran negara saat ini diharapkan menjadi suntikan semangat baru bagi korban untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo

Jumlah 215 korban merupakan angka sementara dari identifikasi dan inventarisasi yang tim lakukan terhadap korban langsung maupun tidak langsung yang berhasil dijangkau. LPSK memastikan, jumlah korban yang mengajukan permohonan kompensasi ke LPSK akan terus bertambah dan akan melalui mekanisme dan prosedur pemeriksaan yang sama.

Keputusan LPSK dalam menyegerakan pemberian kompensasi kepada 215 korban telah melalui pertimbangan yang matang dan terukur. Setidaknya, hingga Juni 2021 LPSK akan terus bekerja sekuat tenaga dalam memberikan perlindungan bagi ratusan korban tindak pidana terorisme masa lalu lainnya yang hingga saat ini belum menerima hak kompensasi.

Kompensasi merupakan salah satu komponen yang berhak diterima oleh korban terorisme masa lalu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud korban terorisme masa lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana Terorisme sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku ditarik hingga peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Aturan yang lebih teknis menjabarkan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 diatur dalam PP No 35 Tahun 2020 yang baru terbit pada Juli 2020;

Selain kompensasi untuk korban terorisme masa lalu, Hingga saat ini, LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 125 orang yang berasal dari 16 peristiwa serangan terorisme selama kurun waktu 2016 sampai dengan Oktober 2020 yang keputusannya merujuk pada keputusan pengadilan. Total kompensasi yang dibayarkan mencapai Rp. 8.294.969.260,-(Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Masih terdapat 2 peristiwa Terorisme dengan 9 korban di mana Kompensasinya telah diputus oleh pengadilan namun masih menunggu pelaksanaan pembayarannya;

LPSK berharap kompensasi yang diterima oleh para korban, dapat dimanfaatkan secara bijaksana serta dapat digunakan oleh para korban untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi korban. LPSK pun telah merancang program pendampingan melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi para korban tindak pidana, khususnya korban terorisme. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres/Humas LPSK RI)

Foto utama oleh BPMI Setpres

Editor (+roni banase)