Arsip Tag: presiden jokowi

Anggota KORPRI Harus Berinovasi dan Mengubah Cara Kerja

34 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Presiden RI, Ir. Joko Widodo meminta segenap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.

“Dengan teknologi yang semakin canggih, cara kerja kita juga harus berubah. Kecepatan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan berkarya. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saya mengajak anggota Korpri untuk terus melakukan inovasi, ” kata Jokowi dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Korpri Tingkat Provinsi NTT di Halaman Rumah Jabatan Gubernur NTT, pada Jumat, 29 November 2019.

Mengambil tema “KORPRI Melayani, Berkarya dan Menyatukan Bangsa” para ASN berpakaian KORPRI disanding tenun ikat daerah NTT, para PNS Lingkup Pemerintah Provinsi mengikuti acara tersebut dengan penuh semangat.

Menurut Jokowi, ke depan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik akan semakin tinggi. Karenanya, setiap anggota KORPRI harus memberikan pelayanan secara profesional.

“Kita tidak boleh lagi menyelesaikan masalah saat ini dengan cara-cara masa lalu. Melainkan dengan cara-cara kekinian yang lebih cepat, efektif, efisien dan memberikan dampak jangka panjang,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Untuk mewujudkan hal ini, Jokowi meminta para PNS untuk terus melakukan terobosan. Saat ini pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi dengan mengedepankan e-goverment di era industri 4.0.

Foto bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para ASN penerima SK Pensiun

“Inovasi adalah rohnya birokrasi. Saya ingin kita semua jadi birokrat yang inovatif. Agar terjadi perubahan dalam cara pandang, sikap dan bertindak dalam semangat melayani. PNS juga harus memiliki media sosial untuk mengetahui keadaan sekitar karena informasi dari warganet lebih cepat diketahui melalui media ini dibandingkan media mainstream, “tandas Jokowi.

Selanjutnya Jokowi mengharapkan agar KORPRI harus mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jokowi mengingatkan KORPRI bukanlah organisasi politik melainkan organisasi kedinasan yang berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan. Memastikan setiap target dan tujuan dapat terwujud dengan baik.

“Pengabdian setiap anggota KORPRI adalah tegak lurus terhadap bangsa dan bernegara. Anggota KORPRI harus menjadi garda terdepan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Menggaungkan secara terus menerus dan membangun kesadaran sebagai bangsa besar dan bangsa pemenang. Menebarkan optimisme dalam setiap gerak langkahnya, “pungkas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTT menyerahkan SK pensiun kepada beberapa PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang memasuki masa purna bhakti pada tanggal 1 Desember 2019. Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT,Insan Pers dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame—Staf Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Tunjuk 7 Staf Khusus dari Kaum Milenial

96 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 7 (tujuh) staf khusus milenial atau dari kalangan anak muda. Jokowi berharap staf khususnya yang baru ini bisa memberi kesegaran ide-ide pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

“Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif,” kata Jokowi di Istana Merdeka, pada Kamis, 21 November 2019.

Pertama, langsung saja saya perkenalkan. Saudara Adamas Belva Syah Devara, umur 29 tahun, S2 ganda lulusan Harvard dan Stanford di Amerika Serikat. Kita kenal Mas Belva adalah pendiri dan CEO Ruang Guru. Masuk ke Forbes 30 di umur di bawah 30 tahun. Juga dapat medali emas dari Lee Kuan Yew saat lulus NTU Singapura.

Kedua, Putri Indahsari Tanjung umur sangat muda 23, saya juga kaget. Ini lulusan di Academy of Arts di San Fransisco. Kita sering dengar sebagai CEO Creativepreneur dan Chief Business Officer Kreavi.

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra umur 32 tahun. Lulusan Harvard di dunia entrepreneur banyak meraih penghargaan atas inovasinya dan kepeduliannya sektor-sektor UMKM. Menjadi CEO Amartha Mikro fintech. Saya kenal beliau saat urusan fintech.

Keempat, Ayu Kartika Dewi, 36 tahun, tapi kelihatannya masih 25 tahun. Adalah salah satu anak muda yang punya misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan. Menjadi pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke (Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali). Meraih Gelar MBA di Duke University di Amerika.

Kelima, Gracia Billy Mambrasar umur 31 tahun. Ini putra tanah Papua, lulusan Australia National University (ANU) S2, sekarang sebentar lagi selesai di Oxford dan nanti Oktober juga akan masuk Harvard untuk S3. Billy talenta hebat tanah Papua yang kita harapkan banyak berkontribusi dengan gagasan inovatif dalam membangun tanah Papua. Menjadi CEO Kitong Bisa.

Keenam, Angkie Yudistia, umur juga masih muda 32 tahun. Anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak sociopreneur melalui ThisAble Enterprise yang didirikan. Saya minta Angkie jadi jubir presiden di bidang sosial.

Ketujuh, Aminuddin Ma’ruf, umur 33 tahun, pernah jadi ketum PB PMII, saya minta keliling ke santri, pesantren, untuk menebar gagasan inovasi baru. Saya yakin santri bisa lahirkan talenta-talenta yang hebat memajukan bangsa ini.

“Tujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif. Sehingga kita bisa mencari cara baru, cara yang out of the box, yang melompat mengejar kemajuan negara kita,” jelas Presiden Jokowi.

“Saya juga minta mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak-anak muda, santri, diaspora yang tersebar di berbagai tempat, dan saya yakin dengan gagasan segar kreatif untuk membangun negara ini. Kita akan lihat nanti gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan,”tandas Jokowi. (*)

Sumber berita (*/idn/imk)
Editor (+rony banase)

Ayo..KPK Bekerjalah Lebih Baik

66 Views

Oleh Azas Tigor Nainggolan

Presiden Joko Widodo di depan Forum Pimpinan Daerah mengatakan dan menegaskan akan menggigit pihak-pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah. Jokowi juga mengaku bisa menggigit para pengganggu itu dengan menggunakan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, Bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikan saja di sana ada yang main-main,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, pada Rabu, 13 November 2019.

Kepada para peserta, Jokowi mengingatkan kembali apa yang menjadi agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. “Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” Presiden Jokowi menegaskan peringatannya.

‘Gigit’ dalam pengakuan presiden Jokowi itu dimaksud sebagai tindakan menegakkan aturan demi kepastian hukum agar terlaksananya agenda pembangunan nasional. Artinya presiden Jokowi akan mendorong aparat penegakan hukum agar bekerja secara baik dan benar.

Secara khusus presiden akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penegakan hukum lebih baik lagi. Berkaitan dengan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik: ‘Penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. Agenda besar ini sejalan dan dapat diwujudkan melalu 5 Visi Pembangunan Periode Kedua Presiden Jokowi, yakni:
1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan,
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul,
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya,
4. Reformasi birokrasi, dan
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, artinya Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa agenda besar pemerintah itu harus dikawal serta diwujudkan. Salah satu agenda atau visi besarnya adalah suasana kepastian hukum dan penegakan hukum secara konsisten agar bisa mengundang investasi seluas-seluasnya.

Mewujudkan agenda besar bisa dilakukan apabila pemerintah dan aparat hukum secara kompak bisa menjalankan lima visi pembangunan yang dicanangkan presiden Jokowi. Nah untuk menjalankan 5 visi pembangunan di atas dapat dilakukan apabila KPK bekerja secara baik, berani dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kinerja penegakan yang baik dari KPK sangat dibutuhkan agar bisa membuka terwujudnya agenda besar pembangunan pemerintah. (*)

Jakarta, 13 November 2019
(*/Penulis merupakan Advokat dan Pengamat Kebijakan Umum)
Editor (+rony banase) Foto oleh antara

Presiden Jokowi Lantik Idham Aziz Sebagai Kapolri

90 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 1 November 2019 pukul 09.30 WIB.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/10/31/komjen-pol-idham-azis-jabat-kapolri-bamsoet-sosok-tepat/

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pelantikan tersebut yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Usai pembacaan surat keputusan, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum penandatanganan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang bertindak selaku saksi.

Jabat tangan Kapolri Idham Azisz dengan Presiden Jokowi usai pelantikan

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Idham Aziz.

Dalam acara pelantikan tersebut, Idham Aziz juga memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/Polri Tahun 2019 tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.

Penanggalan dan penyematan tanda pangkat baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Idham Aziz dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan pengajuan Idham Aziz menjadi Kapolri dalam rapat paripurna Masa Sidang I Tahun 2019—2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019.(*)

Sumber berita (*/Nasional Keberagaman)
Editor (+rony banase)

Presiden Minta Penyelesaian Proyek Huntap Duyu-Tondo Dipercepat

103 Views

Palu, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyelesaian proyek pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah khususnya Duyu-Tondo agar dapat segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan presiden saat meninjau langsung huntap di dua lokasi tersebut dalam kunjungan kerjanya yang didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Widodo di Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Dalam keterangannya, presiden menilai bahwa penyelesaian pembangunan huntap tersebut harus segera diselesaikan mengingat sudah ditunggu-tunggu oleh warga yang terdampak gempa-tsunami-likuifaksi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.

“Ini kan sudah ditunggu masyarakat. Jadi saya minta ini segera diselesaikan,” kata presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengakui bahwa perkembangan pembangunan huntap itu sempat mengalami hambatan dikarenakan masalah pembebasan lahan. Namun, mantan Wali Kota Solo itu memastikan bahwa hal tersebut sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil yang diteruskan kepada pemerintah daerah.

“Permasalahan yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pembangunan huntap ini kan masalah lahan. Sekarang sudah bisa diselesaikan pemerintah daerah,” ungkap Jokowi.

Setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek pembangunan hunian tetap Duyu selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum kemudian masuk ke tahapan konstruksi.

“Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu,” paparnya.

Mengenai soal target pembangunan huntap Duyu-Tondo, Presiden Jokowi memastikan bahwa pembangunannya dapat rampung pada akhir tahun ini. Sedangkan untuk seluruh huntap di Sulawesi Tengah lainnya seperti Huntap Sigi, Hutap Petobo, Huntap Pombewe, dan Huntap Parigi Moutong, Kepala Negara meminta agar dapat dirampungkan sebelum Idul Fitri tahun 2020.

“Saya sudah minta agar proyek huntap Sulawesi Tengah ini bisa rampung pada tahun 2020. Sebelum Idul Fitri tahun depan,” tutupnya.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut mendampingi presiden di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Pelantikan Presiden dan Kabinet Telah Selesai, Saatnya Bekerja

129 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Jaga persatuan dan kesatuan. Inilah pesan penting yg tersirat pasca pengumuman hasil kabinet Indonesia Maju. Pasti ada yang tidak puas, namun harus disambut baik.

Dengan mengajak rivalnya ke kabinet, tentu saja pilihan yang bijak. Demi kemajuan bangsa. Dan kerelaan Prabowo juga harus dihargai. Harus menjadi tradisi politik di tanah air. Meski berbeda. Namun untuk kepentingan bangsa. Kita harus rela mengesampingkannya. Dari dua tokoh bangsa itu kita perlu belajar.

Yang terpenting saat ini adalah, bahwa kita semua harus tetap menjaga suasana kondusif dalam ikatan persatuan dan kesatuan. “Jangan sampai kita sendiri yang justru mengganggu dengan mengeluarkan pernyataan (statement)yang kontraproduktif dengan sikap presiden. Jangan sampai para elit Kita lebih sibuk mengurusi politiknya dibanding memberikan kesempatan keduanya untuk bekerja,” pinta Ketua MPR RI Periode 2019—2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

“Saya mendorong para elit untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif. Agar suasana kebersamaan kita sebagai bangsa tetap terjaga,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Agenda penting dan mendesak saat ini adalah fokus 100 hari kerja dari para menteri harus menjadi perhatian semua. Seratus hari ke depan adalah kerja nyata bukan lagi retorika.

Situasi politik, relatif sudah lebih stabil dengan berakhirnya masa pemilu, pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. Agenda saat ini yang penting adalah menyiapkan berbagai perangkat payung hukum untuk memudahkan kegiatan usaha, pendidikan dan ikatan sosial. (*)

Sumber berita (*Bamsoet/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ini Alasan Jokowi Pilih dr. Terawan, Tito, Burhanudin & Yasonna Jadi Menteri

226 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada Kamis, 24 Oktober 2019 sore, didampingi Mensesneg Pratikno, Presiden Jokowi membuka alasan pemilihan anggota Kabinet Indonesia Maju kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta.

Usai memanggil satu persatu dan memperkenalkan kepada wartawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada telah mengangkat dan mengambil sumpah para menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Dari nama-nama menteri anggota Kabinet Indonesia Maju itu pemilihan sejumlah nama dianggap cukup mengejutkan.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan penjelasan atas pemilihan sejumlah nama yang dianggap mengejutkan masyarakat.

Menteri Kesehatan, dr. Terawan Agus Putranto; Presiden Jokowi menjelaskan, pemilihan dr. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan karena saat memimpin RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, melakukan tugasnya dengan baik.

“Menteri ini titik beratnya lebih pada pengelolaan, lebih kepada manajemen. Baik itu manajemen anggaran, baik itu manajemen personalianya yang ada di Kementerian Kesehatan, baik manajemen mendistribusikan anggaran agar betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Presiden Jokowi. Karena itu, lanjut Presiden, menterinya harus memiliki pengalaman dan manajemen yang baik. Presiden mengaku melihat dr. Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan.

Alasan kedua, dr. Terawan memiliki rekam jejak yang diakui di dunia internasional, yaitu pernah didaulat menjadi Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM), sebuah organisasi dokter militer dunia. Selain itu, pengalaman dr. Terawan di lapangan juga dibutuhkan untuk menghadapi bencana dan ancaman endemik.

“Kita ini selalu berada dalam posisi bencana dan ancaman endemik di Indonesia masih ada. Saya lihat waktu beberapa kali saya undang, orientasinya adalah preventif. Itu yang akan lebih dititikberatkan. Artinya yang berkaitan dengan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga yang sehat, bukan titik beratnya pada mengurusi yang telah sakit. Membuat rakyat kita sehat. Saya kira itu,” jelasnya Presiden Jokowi.

Jaksa Agung, S.T. Burhanudin; Adapun terkait pemilihan S.T. Burhanudin sebagai Jaksa Agung, Presiden Jokowi mengatakan ia membutuhkan orang yang berasal dari internal agar lebih memahami hal-hal di dalam Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, sebelumnya S.T. Burhanudin pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Pak Jaksa Agung juga saat bertemu dengan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses perbaikan internal dan juga yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Saya kira itu yang saya sangat tertarik,” kata Presiden.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Untuk posisi Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi menilai Tito Karnavian memiliki pengalaman di lapangan dan hubungan dengan daerah yang baik selama menjabat sebagai Kapolri.

Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada Tito Karnavian untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi di daerah bisa berjalan dengan baik.

“Juga saya sampaikan yang berkaitan dengan pelayanan, utamanya di bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik di daerah-daerah agar bisa dikoordinasi dengan baik dengan seluruh kepala daerah yang ada sehingga tata kelola dalam pelayanan kepada dunia usaha, dunia bisnis, dalam investasi, itu betul-betul bisa ramah, cepat, dan kita harapkan penciptaan lapangan kerja bisa dilakukan,” sambung Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly; Sementara untuk Menteri Hukum dan HAM, Presiden Jokowi memberikan tugas untuk memperbaiki dan mengoreksi apa yang perlu diperbaiki.

Secara khusus, Presiden menugaskan Yasonna Laoly untuk menyelesaikan omnibus law yang merupakan sebuah pekerjaan besar.

“Bagaimana kurang lebih 74 UU itu bisa direvisi sekaligus sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pelayanan publik yang ada, pelayanan kepada dunia usaha, sehingga betul-betul cipta lapangan kerja itu konkret bisa kita lakukan. Saya kira tugas menteri ada di situ. Termasuk juga yang berkaitan dengan tata kelola yang ada di lapas,” ungkap Presiden. (*)

Sumber berita (*/Bey Machmudin–Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)

Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf

236 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Jokowi dan para calon menteri duduk ala lesehan. Jokowi lalu memanggil satu per satu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya.

“Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro,” ujar Jokowi.

Menteri Kabinet Indonesia Maju duduk lesehan di beranda Istana Merdeka

Ada beberapa menteri yang di periode sebelumnya kembali dipercaya. Meski begitu, lebih banyak orang-orang baru di kabinet selanjutnya. Jokowi juga mengubah beberapa kementerian dan lembaga.

Berikut ini nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019—2024 :

  1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Mahfud MD;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto (Golkar);
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Efendi (PDIP);
  4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B. Pandjaitan;
  5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno;
  6. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa (PPP);
  7. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian;
  8. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi;
  9. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto (Gerindra);
  10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly (PDIP);
  11. Menteri Kominfo: Johnny G. Plate (Nasdem);
  12. Menteri PAN-RB:Tjahjo Kumolo;
  13. Menteri Keuangan: Sri Mulyani;
  14. Menteri BUMN: Erick Thohir;
  15. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar);
  16. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto (PKB);
  17. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (Nasdem);
  18. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki;
  19. Menteri Investasi dan BKPM: Bahlil Lahadalia;
  20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama;
  21. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah (PKB);
  22. Menteri ESDM: Arifin Tasrif;
  23. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono (PDIP);
  24. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil;
  25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem);
  26. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi;
  27. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo (Gerindra);
  28. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar (PKB);
  29. Menteri Kesehatan: dr Terawan;
  30. Menteri Dikbud & Dikti: Nadiem Makarim;
  31. Menteri Sosial: Juliari Batubara (PDIP);
  32. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi;
  33. Menteri PPPA: Gusti Ayu Darmavati Bintang Puspayoga (PDIP);
  34. Menteri Pemuda & Olahraga: Zainudin Amali (Golkar).

B. Pejabat setingkat menteri:
1. Jaksa Agung: SP Burhanudin
2. Panglima TNI: Marsekal Hadi Tjahjanto
3. Kapolri: Plt Wakapolri Komjen Ari Dono
4. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
5. Kepala Staf Presidenan: Moeldoko

Sumber berita (*/Berbagai sumber)
Editor (+rony banase)