Arsip Tag: presiden jokowi

Pemerintah Siapkan Proses Evakuasi Empat WNI di Kapal Pesiar ‘Diamond Princess’

20 Views

Riau, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Menurutnya, saat ini pemerintah masih dalam proses persiapan untuk evakuasi.

“Ya ini dalam proses persiapan tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan,” kata Presiden di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Untuk mengevakuasi WNI dari Jepang, pemerintah sendiri masih mempertimbangkan apakah evakuasi akan dilakukan lewat jalur laut atau udara. “Apakah nanti dievakuasi dengan kapal, rumah sakit langsung, atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya (diputuskan),” imbuhnya.

Kepala Negara berharap, keputusan mengenai evakuasi bisa segera diambil setelah proses diplomasi dengan otoritas Jepang selesai. “Ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang, untuk kita minta ini, minta ini, tapi di sana masih belum menjawabnya. Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus korona atau SARS-CoV-2, termasuk empat WNI dari Indonesia. Empat WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

“Kita ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang,” kata Presiden, kemarin.

Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Jepang juga terus melakukan komunikasi dengan semua WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut. KBRI juga memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi para WNI.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Renovasi Sekolah untuk Dukung Pengembangan SDM Indonesia

24 Views

Pekanbaru, Garda Indonesia | Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari lima fokus kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2019—2924. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah salah satunya melakukan renovasi bangunan-bangunan sekolah sebagai sarana bagi siswa untuk menuntut ilmu.

“Lima tahun ke depan kita ingin pengembangan sumber daya manusia. Kalau sarana dan prasarana tidak mendukung ya itu mustahil akan kita capai yang namanya pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik,” kata Presiden usai meninjau pembangunan jalan tol di Kota Pekanbaru, Riau, pada Jumat, 21 Februari 2020.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan rehabilitasi 1.679 sekolah baik SD, SMP, SMA, maupun SMK, serta 177 madrasah. Khusus di Provinsi Riau, rehabilitasi dan renovasi dilakukan pada 127 sekolah, 2 madrasah, dan 1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355,5 Miliar.

“Pembangunan sekolah, renovasi total sekolah-sekolah, 2019 kemarin ada 1.679 sekolah madrasah dari SD, SMP, SMA, SMK yang kita bangun total, rehab total, renovasi total,” ujarnya.

Sebelum meninjau jalan tol, Presiden meninjau sekaligus meresmikan renovasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Madrasah yang sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan tersebut kini telah menjadi lebih layak digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar.

“Memang mesti kayak gitu, ada toiletnya yang minimal bintang 3, saya cek airnya bagus,” imbuhnya.

Rehabilitasi sekolah tersebut tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas saja, melainkan meliputi perbaikan ruang pendukung, toilet, perbaikan drainase, hingga perbaikan lapangan dan fasilitas olahraga guna mendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

“Saya senang tadi ada untuk tempat olahraganya. Basket ada, badminton ada, voli ada. Kebetulan tadi memang lokasinya 2 hektare di MTs N 3 tadi. Sehingga ya semua nanti akan seperti itu. Pembangunan tidak hanya satu ruang, enggak akan rampung-rampung,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia Basket 2023, Presiden: Harus Kita Manfaatkan

26 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia, bersama dengan Filipina dan Jepang, akan menjadi tuan rumah bersama untuk penyelenggaraan Piala Dunia Basket FIBA tahun 2023 mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait melakukan persiapan sejak dini untuk menyukseskan gelaran internasional tersebut.

Dalam rapat terbatas yang dihelat di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2020, Kepala Negara mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan menandakan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Hal tersebut harus dapat dimanfaatkan betul oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya.

“Indonesia, Filipina, dan Jepang terpilih sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIBA 2023. Ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada negara kita yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terkait hal itu, Presiden meminta jajarannya untuk mulai menyiapkan aturan hukum atau regulasi sebagai dasar bagi penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 mendatang di Indonesia. Selain itu, anggaran persiapan dan penyelenggaraan juga harus dialokasikan sejak jauh hari.

“Juga segera disiapkan dan bentuk organizing committee (OC)-nya yang menyiapkan rancangan kegiatan secara komprehensif mulai dari perencanaan, penganggaran, kegiatan pra-event termasuk keamanan dan pengamanan, kesehatan, dan lain-lainnya. Juga di dalamnya dalam rangka mempromosikan wajah baru Indonesia, memperkenalkan pariwisata, dan lain-lain,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden juga ingin memastikan bahwa loka penyelenggaraan ajang empat tahunan tersebut di Indonesia dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FIBA, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung bagi publik selama penyelenggaraan berlangsung.

Tentu saja Presiden Joko Widodo tak ingin hanya melihat kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 di Indonesia. Tak kalah penting, tim nasional bola basket Indonesia juga dimintanya untuk segera disiapkan agar dapat berkompetisi dengan tim-tim nasional lainnya di masa mendatang.

“Saya juga minta disiapkan persiapan untuk timnas bola basket yang tangguh dan bermental dalam rangka 2023 yang akan datang,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada Juni 2017, Indonesia bersama dengan Filipina dan Jepang menjadi kandidat tuan rumah untuk penyelenggaraan ajang tersebut di tahun 2023. Ketiga negara bersaing dengan kandidat lainnya, yakni Argentina dan Uruguay (tuan rumah bersama), Rusia, serta Turki.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Ingin Pariwisata Indonesia Mampu Lampaui Negara Tetangga

64 Views

Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata, salah satu yang dipertimbangkan adalah soal pemberian diskon atau insentif.

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas upaya peningkatan indeks daya saing pariwisata serta dampak wabah virus korona terhadap pariwisata. Ratas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2020.

“Siang hari ini rapat terbatas mengenai peningkatan peringkat pariwisata Indonesia. Tapi nanti di dalamnya juga langsung akan kita hitung kemudian akan kita putuskan mengenai stimulus pada dunia pariwisata kita karena masalah korona,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index dari tahun ke tahun memang semakin baik. Tercatat, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Meski demikian, peringkat Indonesia tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia ke depannya.

Rapat Terbatas (ratas) Presiden Jokowi dan jajarannya digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2020.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian diskon atau insentif, baik untuk wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Diskon atau insentif bagi wisman yaitu 30 persen dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan,” jelasnya.

“Untuk destinasi wisata ke mana, termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih misalnya 50 persen, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita karena memang sekarang baru ada masalah karena virus korona,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

18 Views

Skema agroforestri memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver yang memiliki fungsi lingkungan dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

Wonogiri, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat dalam kunjungan kerja ke Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 15 Februari 2020.

Desa yang dikunjungi oleh Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Keduang yang cukup berandil besar atas sedimentasi ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Sedimentasi tersebut pada akhirnya dapat memperpendek usia waduk dari yang diperkirakan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi di sekitar wilayah tersebut melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini ada waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Tetapi setiap tahun 3,2 juta meter kubik sedimen yang masuk ke waduk. Kenapa itu ada? Setiap tahun dikeruk muncul lagi. Karena hulunya enggak pernah diurus. Ini yang mau kita urus,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak masyarakat setempat untuk bersahabat dengan alam dan sekaligus melakukan rehabilitasi lahan dengan cara melakukan penanaman pohon dengan skema agroforestri yang memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menyampaikan kondisi Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri kepada Presiden Jokowi

“Tapi yang paling penting barang ini, vetiver. Kombinasi antara sengon, vetiver, dan lainnya. Ini di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang mudah longsor, di tempat-tempat hulu yang fungsi mengikat tanahnya itu penting, ini yang harus ditanam,” kata Presiden.

Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah dan pada saat bersamaan menahan partikel tanah dengan akar serabutnya. Hal tersebut dapat mencegah erosi oleh angin dan air sehingga penanaman tanaman tersebut tengah digalakkan pemerintah beberapa waktu belakangan di daerah-daerah yang rawan mengalami longsor.

Di sekitar lokasi penanaman vetiver, juga ditanam tanaman-tanaman produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti sengon, kelengkeng, durian, alpukat, petai, sirsak, dan lain sebagainya yang juga diikuti dengan pembangunan teras tangga pada lahan dan dam penahan erosi.

Kepala Negara mengatakan, pola penanaman serupa ini nantinya akan diterapkan di daerah-daerah lain yang masuk ke daerah aliran sungai, utamanya untuk menangani erosi dan sedimentasi ke waduk-waduk yang berada di sekitarnya.

“Tidak hanya Waduk Gajah Mungkur saja, semua waduk yang sedimennya tinggi diselesaikan dengan cara penanaman tanaman ini. Sengon, tanaman buah-buahan, petai, jengkol, durian, sirsak, semuanya. Tapi jangan lupa sekali lagi yang namanya vetiver. Karena nanti tiga sampai empat tahun akarnya bisa sampai tiga sampai empat meter dan mengikat tanah. Ini yang penting,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan penanaman pohon bersama, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga sekaligus meninjau pembangunan dam penahan erosi di sekitar lokasi penanaman serta melihat kebun bibit desa yang menyediakan aneka jenis bibit tanaman produktif dan vetiver yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.(*)
Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Pastikan 285 WNI di Natuna Sehat dan Siap Kembali ke Keluarga

26 Views

Magelang, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memastikan bahwa 285 orang yang telah menjalani observasi selepas evakuasi dari Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dalam kondisi sehat dan siap kembali berkumpul bersama keluarga.

Mereka telah menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna yang mana hal tersebut sesuai dengan protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Itu proses protokol kesehatan dari WHO yang kita ikuti secara ketat. Karantina di Natuna juga ketat diawasi, dicek harian. Sekarang sudah 14 hari, memang protokolnya seperti itu,” ujar Presiden dalam keterangannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 14 Februari 2020.

Kepala Negara sekaligus menepis kekhawatiran mengenai kondisi mereka selepas kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

“Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa prosedur sudah dilalui dan kembali,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 285 orang akan segera dipulangkan dari Natuna selepas observasi tersebut. Mereka terdiri atas 237 WNI yang tinggal di Provinsi Hubei, 1 WNA (suami dari WNI), 5 anggota tim pendahulu KBRI Beijing, dan 42 orang dari tim penjemput termasuk kru pesawat dan petugas kesehatan.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Pinta Menko Polhukam & Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleransi

107 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus intoleransi yang terjadi di Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun dan Masjid Al-Hidayah di Minahasa Utara.

Presiden kembali menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

“Jelas konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, pada Rabu, 12 Februari 2020.

Presiden juga telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah. Keduanya juga diminta menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang bersikap intoleran.

“Jangan sampai intoleransi itu ada! Tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri,” tegasnya.

“Tegas ini harus diselesaikan, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun Tanjung Balai maupun masjid yang ada di Minahasa. Harus dirampungkan karena bisa jadi preseden yang bisa menjalar ke daerah lain,” imbuhnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi: Pemerintah Indonesia Tak Berencana Pulangkan WNI Eks ISIS

73 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Rasa aman bagi kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memutuskan untuk tak memulangkan WNI yang terlibat dalam kelompok teroris lintas batas ISIS.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman bagi kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia. Mengutamakan hal tersebut, hingga saat ini pemerintah tak berencana untuk memulangkan anggota ISIS eks WNI yang terlibat dalam kelompok teroris lintas batas.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana. ISIS eks WNI,” ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2020.

Selanjutnya, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk melakukan identifikasi dan mendata lebih jauh mengenai jumlah pasti dan identitas diri dari warga negara yang terlibat dalam kelompok tersebut.

“Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan karena kita memang masih memberikan peluang untuk yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Selasa, 11 Februari 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menjelaskan bahwa berdasarkan data saat ini, terdapat kurang lebih 689 WNI yang terlibat dalam kelompok itu. Setelah menimbang dari berbagai sisi, pemerintah juga disebutnya tak memiliki rencana untuk memulangkan mereka.

“Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS,” ucapnya.

Adapun yang berkaitan dengan anak-anak, Mahfud menyebut bahwa pemerintah akan memberikan pertimbangan khusus terhadap hal tersebut.

“Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Artinya, lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada,” kata Mahfud.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)