Arsip Tag: presiden jokowi

Jalin Sinergi Lintas Sektor, Pemerintah Target 1 Juta Vaksinasi per Hari

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil mewujudkan target vaksinasi sebesar 700 ribu per hari sebagaimana yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 17 Juni 2021, pemerintah berhasil mencatat capaian angka 716 ribu vaksinasi per harinya.

“Bapak Presiden pada minggu lalu, meminta agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700 ribu (vaksinasi) di bulan ini. Kami sampaikan bahwa angka 716 ribu sudah tercapai hari Kamis kemarin,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang memberikan keterangan secara virtual selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin, 21 Juni 2021.

Atas capaian tersebut, Budi menyebut bahwa pihaknya akan berupaya untuk segera mencapai angka 1 juta vaksinasi per harinya dalam beberapa waktu yang akan datang. Ia meyakini bahwa dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah maka target tersebut akan mampu dicapai.

“Alhamdulillah kami bekerja sama terus, berkomunikasi, dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Insyahlah kita percaya dan yakin bahwa angka 1 juta vaksin per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Menteri Kesehatan menyampaikan, lonjakan kasus penularan Covid-19 seperti yang sedang terjadi saat ini sebelumnya juga pernah terjadi di beberapa daerah seperti Riau, Cilacap, Kudus, hingga Bangkalan. Dengan berbekal pengalaman tersebut dan disertai dengan kerja keras serta kerja sama seluruh pihak, maka persoalan yang kini tengah dialami di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya juga dapat diselesaikan bersama.

“Insyahlah kita akan bisa menghadapi masalah ini bersama. Ingat, batasi kegiatan, selama liburan ini stay at home, tinggal di rumah dan kumpul bersama keluarga,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Kampus Merdeka, Nadiem: Mahasiswa Mampu Hadapi Tantangan Global

211 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat berbagai kebijakan dan insentif bagi perguruan tinggi untuk dapat mendorong perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang dapat keluar dari kampus, dalam artian mempelajari segala sesuatu yang ada di luar lingkungan akademis.

Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh pihak untuk beradaptasi dengannya, tak terkecuali para pelajar dan mahasiswa. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cepat itu juga yang menentukan daya saing suatu bangsa. Maka, diperlukan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mengikuti perubahan global untuk dapat mewujudkan visi Indonesia Maju.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan bibit unggul negara untuk dapat menakhodai bangsa di masa mendatang. Salah satunya ialah kebijakan Kampus Merdeka yang dihadirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan tersebut disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Juni 2021.

“Saya mau bertanya ke Mas Menteri, apa yang telah dilakukan Mas Menteri untuk mencapai visi SDM unggul melalui program Kampus Merdeka?” ujar Presiden ditujukan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Nadiem kemudian menjelaskan bahwa mencapai visi SDM unggul memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Program Kampus Merdeka merupakan jawabannya bagi kebutuhan untuk mendorong pemberdayaan mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan mengambil kendali atas masa depan.

Nadiem Makarim memaparkan konsep Kampus Merdeka kepada Presiden Jokowi

Kampus Merdeka secara sederhana dapat diartikan sebagai kampus yang dimerdekakan. Namun, yang menjadi pertanyaan ialah dari apa kampus-kampus yang ada ini dapat dimerdekakan. Nadiem menjelaskan bahwa pihaknya ingin agar kampus di Indonesia dimerdekakan dari sekat-sekat yang telah lama terbentuk.

“Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antar-fakultas, dan sekat antar-prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, sistem perguruan tinggi, yang berkolaborasi. Gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding,” ucap Nadiem Makarim.

Untuk dapat menjalankan cita-cita tersebut, terang Nadiem, Kemendikbudristek membuat berbagai kebijakan dan insentif bagi perguruan tinggi untuk dapat mendorong perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang dapat keluar dari kampus, dalam artian mempelajari segala sesuatu yang ada di luar lingkungan akademis kampus.

Seperti misalnya mendapat pembelajaran di universitas lain dan di luar negeri, mengambil pembelajaran dari proyek sosial di tengah masyarakat, mendorong kewirausahaan, hingga menjalani magang bersertifikat yang dilakukan di industri atau perusahaan nirlaba. “Kita pun ingin dosen-dosen kita juga keluar kampus untuk mendapat pengalaman, membina mahasiswa di luar, mencari pengalaman kerja di industri dan universitas lain,” imbuh Nadiem.

Tantangan terkait hal tersebut memang sangat berat. Namun, perubahan ini merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan transformasi sistem pendidikan tinggi Indonesia untuk dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan mampu mengejar perubahan global.

“Bagaimana mereka belajar berkolaborasi kalau tidak belajar berkarya sebagai tim, bagaimana mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia nyata. Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar di lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang terus, harus sekali-kali pergi ke laut,” tutur Nadiem.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Ganti Doni Monardo, Ganip Warsito Dilantik Sebagai Kepala BNPB

177 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo pada Selasa, 25 Mei 2021, melantik Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan tersebut dihelat di Istana Negara, Jakarta, usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Ganip Warsito kelahiran Magelang, 23 November 1963, merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1986. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPB, ia menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Ganip juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III pada 2019—2021, Pangdam XIII/Merdeka (2016—2018), dan Asops Panglima TNI (2018—2019).

Kepala BNPB, Ganip Warsito dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ganip Warsito menggantikan Kepala BNPB sebelumnya, Doni Monardo, yang memasuki masa pensiun dari dinas TNI pada 1 Juni 2021.

Presiden Jokowi saat memberikan salam kepada Ganip Warsito dan istri dengan menerapkan protokol kesehatan ketat

Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Kepala BNPB, Ganip Warsito. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Presiden Lantik Gubernur dan Wagub Kalimantan Tengah Masa 2021—2024

61 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Sugianto Sabran dan Edy Pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021—2024. Acara pelantikan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di Istana Negara pada Selasa, 25 Mei 2021.

Terlebih dahulu, gubernur dan wakil gubernur terpilih menerima petikan Surat Keputusan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Selanjutnya, bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara.

Pelantikan Sugianto Sabran dan Edy Pratowo berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Sugianto Sabran dan Edy Pratowo resmi mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah setelah diambil sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan pasangan terpilih gubernur dan wagub Kalimantan Tengah melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan terbatas. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Sugianto Sabran mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kalimantan Tengah kepadanya dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo menekankan kepadanya terkait penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah agar ekonomi daerah bisa tumbuh.

“Dalam 100 hari kerja, kami tetap bekerja seperti biasa, yaitu di samping pengendalian Covid, perekonomian baik untuk UMKM tetap, pembangunan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara luas di Kalimantan Tengah,” jelasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Presiden: Tak Spontan Jadi Dasar Pemberhentian

239 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK.

Menurut Presiden Jokowi, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta atau spontan dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Demikian pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” pinta Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Cegah Covid Pasca-Lebaran, Bupati/Wabup Belu Rapat Virtual Bersama Presiden

233 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, Finasim dan Wakil Bupati Drs. Aloysius Haleserens, M.M., mengikuti rapat virtual melalui Video Conference (Vicon) di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 17 Mei 2021, pukul 15.00 WITA.

Rapat virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo tersebut berkaitan dengan kewaspadaan terhadap munculnya kasus Covid–19 baru pasca-lebaran dan dampaknya bagi kehidupan perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada pemda/pemprov se-indonesia

Joko Widodo menegaskan, ada potensi munculnya kasus baru Covid pasca-lebaran. Karena itu, harus tetap waspada dan hati – hati meskipun telah dikeluarkan kebijakan larangan mudik. “Tadi pagi saya mendapatkan data, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6—17  Mei. Awal – awal saya sampaikan, ada 33% masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman. Kemudian, ada larangan mudik, turun menjadi 11%. Setelah sosialisasi, turun lagi menjadi 7%. Saat pelaksanaan, ada pendekatan–pendekatan, turun menjadi 1,1%. Memang 1,1 % kelihatan kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali, masih 1,5 juta orang yang masih mudik,” urai Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden ke–7 RI ini berharap, kasus Covid aktif yang sudah mengalami penurunan dari puncaknya pada 5 Februari 2021, tidak kembali meningkat seperti tahun lalu. “Kasus aktif, ada 176.000, tetapi sekarang sudah turun menjadi 90.800, turun 48%. Ini yang harus kita perhatikan dan harus ada konsistensi agar semakin turun,” pinta Jokowi.

Usai vicon, Bupati dan Wakil Bupati Belu didampingi Forkopimda, Pj. Sekda Belu dan Asisten Sekda Belu meninjau Sekretariat Satgas Covid-19.

Jokowi menekankan, tetap berhati–hati lantaran kasus Covid gelombang ke–2 dan ke3 di negara–negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura melonjak drastis. “Kasus per provinsi, data–datanya komplit. Hati–hati, 15 provinsi mengalami kenaikan. Hati–hati Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Bangka Belitung, NTB, Maluku, Maluku Utara, Kalteng, Sulteng, Sulsel, dan hati–hati Gorontalo”, tegas Jokowi.

Turut hadir dalam vicon, pj. sekda Belu Frans Manafe, S.Pi., Dandim 1605/ Belu Letkol Inf. Wiji Guntoro, Kajari Belu Drs. Alfonsius Loe Mau, S.H., M.Hum. plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu Johanes Andes prihatin S.E., M.Si. Asisten III Setda Belu Drs. Alfredo P. Amaral. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Foto: kominfobelu

Berdampak ke Perempuan & Anak, Jokowi Minta Agresi Israel Dihentikan

262 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden dalam cuitannya di akun Twitter resminya @jokowi pada Sabtu, 15 Mei 2021.

Untuk diketahui, per Kamis, 13 Mei 2020, jumlah korban tewas di Gaza terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada total 65 orang tewas, termasuk 16 anak-anak. Selain itu, 365 orang dilaporkan terluka akibat memanasnya konflik Israel dan Palestina tersebut.

Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian Presiden Jokowi. Dalam beberapa hari terakhir, ia juga intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin dunia.

“Dalam beberapa hari terakhir ini saya telah berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, PM Singapura, Presiden Afghanistan, Sultan Brunei Darussalam, dan PM Malaysia,” ungkapnya.

Dalam pembicaraannya dengan sejumlah pemimpin dunia tersebut, selain membahas soal kondisi warga Palestina di Jalur Gaza, Presiden Joko Widodo juga membicarakan soal tindak lanjut ASEAN Leaders’ Meeting hingga perkembangan situasi di Afghanistan.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Salat Idulfitri 1442 H di Halaman Istana Bogor, Presiden Ikuti Prokes Ketat

162 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, melaksanakan salat Idulfitri 1442 H di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis pagi, 13 Mei 2021.

Tiba sekitar pukul 06.16 WIB, Presiden yang mengenakan baju putih lengan panjang dipadukan dengan sarung bermotif batik dan peci berwarna hitam langsung menempati saf depan. Sementara Ibu Iriana yang mengenakan mukena berwarna coklat muda langsung menuju tempat yang telah disediakan.

Tepat pukul 06.36 WIB, salat Idulfitri dimulai. Adapun yang bertindak selaku imam salat Idulfitri adalah Serda Ridwan Payopo yang dalam kesehariannya bertugas sebagai anggota Tim Pampri Den 1 Grup A Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan bahwa menjalankan amalan serta ibadah di rumah dan menerima keadaan dengan adanya wabah seperti saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah Swt. “Kita harus bersabar menerima kenyataan ini, karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan tidak lain yakni dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, para ulama, dan pihak berwenang yang pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman wabah suatu penyakit,” ucapnya.

Serda Ridwan Payopo saat memimpin salat Idulfitri 1442 H di Halaman Istana Bogor

Adapun berkenaan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada Ramadan dan Idulfitri kali ini, Serda Payopo juga berharap agar bulan Ramadan kali ini dapat menjadikan kita semua lebih baik dari sebelumnya. “Oleh sebab itu di tengah tantangan lebih berat ini kita selalu istikamah dengan mempertahankan rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan,” imbuhnya.

Salat Idulfitri 1442 H dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menjaga jarak antarjemaah.

Tampak mengikuti salat Idulfitri kali ini beberapa perangkat melekat antara lain Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini, Komandan Grup A Paspampres Kolonel Inf. Anan Nurakhman, Asisten Ajudan Presiden AKP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan Pengawal Pribadi Presiden Lettu Inf. Windra Sanur.

Setelah salat Idulfitri selesai sekitar pukul 07.02 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)