Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto membuka rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun 2021, langkah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2022, serta rencana kebutuhan anggaran tahun 2023 Kemenkumham Wilayah Bali, NTB, dan NTT pada Selasa 16 November 2021.
Rakorwil terpusat di Kanwil NTB ini diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas serta para Kepala UPT se-NTT dari Hotel Sotis, Kupang.
Sekjen Andap Budhi dalam arahannya menyampaikan 3 (tiga) hal penting kepada seluruh jajaran Kemenkumham RI antara lain, menyangkut masalah kesehatan di tengah pandemi Covid-19, evaluasi kinerja, dan menyikapi perkembangan lingkungan strategis.
Berkaitan dengan pandemi, Andap Budhi meminta seluruh jajaran diminta merajut kebersamaan. Para pimpinan, baik Kepala UPT maupun Kepala Kantor Wilayah harus bisa menggelontorkan rasa optimisme dan semangat kepada seluruh jajarannya. Namun, tidak hanya pimpinan yang menaruh perhatian kepada anggotanya. Sesama rekan maupun senior dan junior juga harus saling memperhatikan satu sama lain.
“Mari kita saling memperhatikan. Mencegah itu lebih baik. Jangan sampai nanti ada distorsi komunikasi,” ujarnya.
Andap Budhi kembali menegaskan, pegawai yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dipersilakan untuk bekerja dari rumah (work from home). Pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mewaspadai kemungkinan serangan gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun beserta perkiraan masuknya varian virus baru. Namun demikian, informasi ini bukan berarti untuk ditakuti ataupun dikhawatirkan. Jalan keluarnya tetap dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta menuntaskan vaksinasi.
“Saat ini Indonesia sudah terbuka untuk perlintasan lalu lintas dari luar. Ada 5 bandara yang dibuka, kemudian juga ada kepulangan pekerja migran,” imbuhnya.
Menurut Andap Budhi, peningkatan kasus Covid-19 di luar negeri juga perlu diantisipasi. Di samping melalui penerapan protokol kesehatan, perlu disiapkan pula SOP ketika bertugas di pintu masuk kedatangan internasional dan perlintasan negara, serta dalam penyelenggaraan event nasional atau internasional. Termasuk menyiapkan pelayanan publik sesuai dengan tahapan ketika nanti pandemi sudah menjadi endemi.
“Kalau kita clear, aman saat Nataru (Natal dan Tahun Baru) ini, konsep ke depan adalah dari pandemi menjadi endemi. Ada tiga tahapan, yakni supresi, stabilisasi, dan normalisasi,” jelasnya.
Andap Budhi kemudian memaparkan evaluasi secara umum sejak bulan Januari hingga tanggal berjalan di November ini. Evaluasi mencakup perencanaan awal, pembangunan sarana prasarana, pelaksanaan anggaran, pencapaian kinerja, hingga implementasi reformasi birokrasi. Seluruh jajaran diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan yang menyebabkan potensi kerugian negara, serta mengenali kembali tugas dan fungsi (tusi)-nya. Selain itu, bekerja dengan sebaik-baiknya dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Apabila ada permasalahan, harus menjadi bagian dari solusi. Jangan selalu mengeluh dan memiliki pemikiran out of the box. Selesaikan masalah tanpa masalah baru,” terangnya.
Andap Budhi berharap seluruh jajaran Kemenkumham dapat membentuk diri menjadi SDM unggul, tangguh, kompeten dan adaptif sehingga mampu membuat berbagai terobosan baru yang kreatif. Dalam menghadapi era disrupsi, pihaknya berpesan agar jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan teknologi, jangan cepat merasa puas dan jadikan prestasi sebagai hal yang biasa.
“Di era 4.0 ini butuh kecepatan. Kita ubah mindset untuk dijabarkan melalui implementasi di lapangan,” pungkasnya.
Sumber (*/Humas Kumham NTT/rin)