Arsip Tag: marciana dominika jone

Kumham & Dekranasda NTT Diseminasi MPIG Tenun Tradisional Sumba Barat Daya

225 Views

Sumba Barat Daya, Garda Indonesia | Kolaborasi dan sinergi Dekranasda Provinsi NTT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) melakukan diseminasi dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kakanwil Kumham NTT, Marciana Dominika Jone mendukung penuh upaya pemerintah daerah dengan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya.

Hadir pada kesempatan itu Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, LSM, para Ketua Sanggar dan Pengrajin Tenun.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT bersama Dekranasda Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya pembentukan MPIG Tenun Tradisional.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan terhadap setiap hasil tenun. “Kalau diilhami secara budaya, melalui tenun ikat sebenarnya kita diajarkan sejarah, dilihat dari karakteristik motif tenunan menggambarkan mengenai siapa kami sebenarnya,” ujar Marthen

Setiap tenunan yang dihasilkan, imbuh Marthen, merupakan buah tangan para penenun yang luar biasa yang menuangkan ide kreatifnya tanpa meninggalkan unsur budaya di dalamnya. “Ibarat penenun itu seperti seniman yang menjaga kualitas karya ciptaannya,” alasnya.

Untuk itu, tekan Wabup Sumba Barat Daya ini, tenun ikat perlu dilindungi dengan dilakukan pendaftaran. Selain memberikan legitimasi secara hukum, tujuan perlindungan IG tenun ikat akan memberikan peningkatan ekonomi dan pariwisata budaya Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pembentukan MPIG, tandas Wabup SBD, adalah langka awal untuk memberikan manfaat dan pengembangan potensi produk IG yang ada dan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten SBD akan berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

“Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk dapat bekerja secara baik,” tutup Wabup Marthen Christian Taka.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat mengawali materinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang sangat peduli akan perlindungan KIK di Provinsi NTT.

Wujud dari kepedulian tersebut, lanjut Merci Jone sapaan akrabnya, Dekranasda Provinsi NTT menginisiasi pembentukan MPIG Tenun Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Merci juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten SBD dan Dekranasda Kabupaten SBD yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Suasana Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Merci Jone menjelaskan pengenalan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Kabupaten SBD memiliki banyak potensi KIK misalnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Indikasi Geografis, serta Tenun Ikat yang memiliki motif yang indah.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jelas Merci Jone, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ia mengatakan, Indonesia secara umum memiliki kekayaan Indikasi yang sangat besar. Lebih dari 200 potensi Indikasi Geografis di Indonesia, namun baru sedikit yang telah terdaftar. Khusus di NTT, terdapat 9 Indikasi Geografis yang sudah mendapat sertifikat IG dan 8 lainnya dalam proses pendaftaran, dan untuk Kabupaten SBD memiliki banyak sekali potensi kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang harus dilindungi.

“Tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas daerah,” jelas Merci Jone.

Menurutnya, indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan tanda pengenal dan sebagai indikator kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi Geografis juga memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keorisinalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Serta IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Merci Jone juga menjelaskan, dalam permohonan IG hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat yang pada umunya dikenal dengan masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kelembagaan Masyarakat ini dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, membuat program kerja, memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses permodalan, memberikan advokasi bagi anggota MPIG serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis tersebut adalah terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG tersebut akan berperan untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota MPIG, menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait, memberikan advokasi bagi anggota MPIG, membuat program kerja, administrasi kelembagaan dan keuangan yang teratur, memfasilitasi anggota MPIG untuk mendapatkan akses permodalan, serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon untuk pengajuan permohonan IG, jelas Merci, berupa softcopy dokumen deskripsi, surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, abstrak/ringkasan terkait produk IG yang dimohonkan, label/logo indikasi geografis, bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp.500.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

“Bagi pemerintah daerah, pendaftaran IG memberikan peningkatan ekonomi, melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran, meningkatkan harga produk di pasaran, meningkatkan citra daerah, serta membuka lapangan kerja, agrowisata, dan pelestarian tanah,” jelas Merci Jone.

Keberlanjutan MPIG sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Di antaranya memfasilitasi pembentukan peraturan daerah, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan SDM bagi anggota MPIG. Oleh karena itu, Merci Jone sangat mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang “Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual”. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Jaga Indikasi Geografis Vanili Alor, Kumham NTT & Pemda Alor Bersinergi

324 Views

Kalabahi, Garda Indonesia | Conduct an export readliness study and design an enhancement programme dari ARISE + Indonesia bakal melakukan pendampingan untuk 17 indikasi geografis di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 2 (dua) indikasi geografis yang bakal dinilai dan ditinjau kembali yakni Kopi Arabika Flores Bajawa dan Vanili Alor. ARISE + Indonesia bekerja sama dengan Dirjen  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM membantu menyiapkan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) di Kabupaten Ngada dan Alor.

Sementara 15 indikasi geografis antara lain Kopi Arabika Gayo, Kayu Manis Kerinci, Gula Aren Kulon Progo, Madu Sumbawa, Lada Luwu Timur, Garam Amed, Pala Siau, Beras Adan Krayan, Beras Pandan Wangi Cianjur, Cengkeh Minahasa, Cengkeh Moloku Kie Raha, Teh Java Preanger, Kopi Arabika Kintamani Bali, Lada Putih Muntok, dan Kopi Robusta Pupuan Bali.

ARISE + Indonesia bakal mengidentifikasi kebutuhan MPIG dalam mengembangkan kapasitas perdagangan dan ekspor dengan mempertimbangkan persyaratan Uni Eropa dan struktur pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.

Guna menindaklanjuti pendampingan dan evaluasi terhadap indikasi geografis Vanili Alor, maka Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dan Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. Kepala Bidang Pelayanan Hukum beraudiensi dengan Bupati Alor, Amon Djobo pada Senin pagi, 20 September 2021 di ruang kerjanya.

Merci Jone sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT menyampaikan dan memohon dukungan Bupati Alor untuk memperhatikan MPIG Vanili Alor agar ke depan tetap mempertahankan indikasi geografis.

“Jika MPIG Vanili Alor memang bagus, maka indikasi geografis tetap dipertahankan dan bakal masuk dalam pasar Uni Eropa, namun jika terdapat pelanggaran dalam proses produksi dan pemasaran, bisa saja indikasi geografis Vanili Alor dicabut,” tegas Merci Jone.

Sementara itu, Bupati Amon Djobo juga meminta dukungan dan pembinaan dari Kemenkumham Provinsi NTT untuk membina dan membantu para kelompok tani Vanili Alor.

Bupati Amon Djobo juga menekankan bahwa Kadis Pertanian dan Kadis Perdagangan Kabupaten Alor akan bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT guna memberikan pencerahan dan edukasi kepada kelompok MPIG Vanili Alor.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Lahan Tidur Lapas Kalabahi Jadi Produktif & Bermanfaat bagi Masyarakat Alor

303 Views

Kalabahi, Garda Indonesia | Pasca-sidak mendadak pada Minggu siang, 19 September 2021  sekitar pukul 11.10 WITA–selesai di Lapas Kalabahi, Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone melihat progres pengolahan lahan tidur Lapas Kalabahi seluas 15.000 m2 (1,5 hektar) di Kadelang yang dioptimalkan menjadi ladang sayur oleh Kalapas Kalabahi dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Lahan tersebut dieksekusi Kalapas Kalabahi Efendi Yulianto menjadi sarana asimilasi dan edukasi (SAE) bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kalabahi atas arahan dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone. Sebelumnya, lahan tersebut hanya ditumbuhi semak belukar, namun pasca-tiga bulan dilantik menjadi Kalapas, kini, lahan tersebut diolah lokasi wisata petik sayur dengan memberdayakan sekitar 17 orang WBP.

Pantauan Garda Indonesia pada Minggu siang, 19 September 2021, saat sidak mendadak Kakanwil Marciana Dominika Jone di lokasi lahan yang diolah menjadi wisata petik sayur dan kebun Kelor tersebut, tampak Kalapas dan WBP sementara merawat sayur mayur berupa bunga kol, sawi, kangkung, pohon pepaya, dan menyiapkan media tanam untuk ditanami Kelor dari Dekranasda NTT.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat meninjau progres pengolahan lahan oleh Lapas Kalabahi

Kalapas Efendi Yulianto menyampaikan, terealisasinya wisata petik sayur dan kebun Kelor yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut atas arahan dari Kakanwil Marciana Dominika Jone dan bantuan dari Bupati Alor, Amon Djobo. “Bapak Bupati memberikan bantuan kepada Lapas Kalabahi berupa sumur bor, pompa air, dan mobil pick up,” ungkapnya sembari menyampaikan progres persiapan penanaman Kelor.

Selain itu, imbuh Kalapas Efendi, Wisata Petik Sayur Lapas Kalabahi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dan sesuai dengan program kerja Bupati Amon Djobo “Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar, Bersama-sama Membangun Alor”

“Masyarakat di Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor termasuk dari Pulau Pantar datang membeli sayur di sini. Takaran pembelian sayur oleh masyarakat dipatok 5 ribu rupiah dan dapat memetik sendiri. Adapun dari hasil penjualan sayur mayur, 50 persen ke WBP, 15 persen PNBP, 35 persen untuk operasional,” tandasnya.(*)

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Kumham NTT Raih Penghargaan Terbaik II UAPPA dari Dirjen Perbendaharaan

48 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) NTT menerima penghargaan peringkat kedua sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021. Piagam Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kakanwil, Marciana Dominika Jone pada Jumat pagi, 17 September 2021 di ruang kerjanya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plt. 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Herbudi Adrianto bersama Kabid PPA 2, Vincensia Retnasari dan Kabid PAPK 1,  Eko Hartono Hadi, serta disaksikan juga oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT, Mulyadi dan Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mohammad Ridwan.

Herbudi mengapresiasi kinerja baik dari Kanwil Kemenkumham NTT selama ini dalam pengelolaan keuangan. “Penghargaan ini sebagai bukti keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Marciana juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil DJPB Provinsi NTT yang selama ini terus membantu menunjang Kanwil Kemenkumham NTT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menerima penghargaan dari DJPb NTT

Selain itu, harapan Kakanwil Marciana juga agar sinergitas yang telah ada tetap terjaga serta berharap bahwa masukan dan saran terus diberikan untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya.

“Sinergi yang ada kiranya tetap terjaga bahkan perlu terus dibangun bersama. Kami juga berharap adanya masukan dan saran terus diberikan demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai demi kelangsungan setiap program dan kegiatan yang transparan dan akuntabel,” tutur Marciana.

Selain itu, disampaikan pula oleh Kabid PPA 2, Vincensia Retnasari terkait nilai realisasi anggaran pada triwulan III ini yang harus berada pada tataran nilai 76,98%.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Marciana mengatakan bahwa hingga saat ini, realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kemenkumham NTT masih berada pada angka 66,32%, namun semua bidang dan bagian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tusi demi mendongkrak nilai capaian output sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mengakselerasi realisasi terutama belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Marciana menyampaikan harapan agar ke depan, di bawah pengawasan Kanwil Ditjen DJPb Provinsi NTT, dengan diterimanya penghargaan ini, Kanwil Kemenkumham NTT lebih terpacu untuk dapat terus meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator melalui pertemuan dan evaluasi rutin, termasuk meningkatkan kedisiplinan penyampaian data Rekonsiliasi pada Aplikasi E-Rekon-LK agar realisasi penyerapan anggaran lebih maksimal.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Ketua Dekranasda Mastuti Djafar Apresiasi Kreativitas WBP Lapas Kelas IIB Ende

209 Views

Ende, Garda Indonesia | Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Ende, Mastuti H. Djafar melakukan kunjungan pada Lapas Kelas IIB Ende, pada Rabu 15 September 2021, diterima Kalapas Ende, Antonius Jawa Gili beserta seluruh jajaran petugas dan turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang menyempatkan diri mengunjungi Lapas Ende di sela kesibukan kunjungan kerjanya pada Pemda Kabupaten Ende.

Mastuti Djafar memberikan apresiasi terhadap kegiatan pembinaan di Lapas Ende terutama kegiatan keterampilan dan kreativitas warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta berpesan untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut agar saat usai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, mereka mempunyai keterampilan yang bisa dipakai untuk melanjutkan hidup ke depannya.

Ketua Dekranasda Ende, Mastuti Djafar (berjilbab hijau) saat mengunjungi Lapas Kelas IIB Ende didampingi Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone

Mastuti Djafar pun menyempatkan diri berkeliling dan berdialog secara langsung dengan warga binaan yang berada pada Lapas Ende. “Tetap tabah dalam menjalani masa pidana serta dalam menjalani masa pidana harus selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat yang bisa berguna pada saat sudah keluar dan kembali ke masyarakat nanti,” ujarnya.

Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan perhatian pemerintah daerah melalui Dekranasda dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende guna mendukung kegiatan pembinaan di Lapas Ende. (*)

Berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

MoU Kemenkumham NTT dan Pemda Lembata Siapkan Perda Berkualitas

333 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang merupakan produk hukum daerah wajib memperhatikan aspek prosedural, teknis, dan substansi dan wajib dibikin secara baik. Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang mana melakukan pengharmonisasian dari bidang hukum (di daerah kewenangan berada pada Kanwil Kemenkumham).

Demikian ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat momentum penandatanganan memory of understanding (MoU) produk hukum daerah dengan Pemda Lembata pada Jumat pagi, 10 September 2021 pukul 10.00 WITA—selesai di Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

“Perda harus berkualitas dan dapat diimplementasikan,” ujar Merci Jone sapaan akrab dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT kepada perwakilan Pemda Lembata (Asisten I mewakili Bupati Lembata, Wakil Ketua I dan Anggota DPRD Kabupaten Lembata) sembari mengimbau agar semua Perda di Kabupaten Lembata harus dievaluasi kembali.

Merci Jone pun menekankan Pemda Lembata untuk memperhatikan Perda terkait perlindungan kekayaan intelektual dan bantuan hukum bagi orang miskin. “Kita punya sekali kekayaan intelektual personal dan komunal sehingga kita perlu menjaga dan merawat. Di samping itu, perlu juga memperhatikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Lembata karena mereka wajib didampingi saat berhadapan dengan hukum,” tandasnya.

Foto bersama Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone (tengah) bersama Asisten I, Wakil Ketua I, dan anggota DPRD Kabupaten Lembata

Mewakili Pemda Kabupaten Lembata, Asisten I Pemda Lembata, Alo Buto menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang telah menerima dan melakukan penandatanganan MoU dengan Pemda Lembata dan menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Lembata tak bisa hadir karena ada agenda lain.

“Ini pertama kali bagi Pemda Lembata mudah-mudahan dapat taat asas. Ke depan, bersama Bapenperda dan pemerintah dapat dievaluasi, direvisi, dan diperbaiki sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Alo Buto.

Semoga, imbuh Alo Buto, kerja sama ini dapat berlanjut dan terjalin sehingga produk hukum yang dibangun sejak tahap, proses, hingga hasil akhir dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata, Begu Ibrahim, menyampaikan bahwa  penandatanganan MoU dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT merupakan pertama kali. “Ini yang kami tunggu selama ini, sebelumnya kami ingin melakukan studi banding ke Kabupaten Ngada dan Sikka.

Begu Ibrahim pun mengungkapkan bahwa Perda Inisiatif untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diajukan. “Dan semoga MoU tak hanya sekadar tanda tangan dan seremonial saja, namun dapat ditindaklanjuti ke depan dengan menyiapkan anggaran,” tandasnya.(*)

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/Ryan Sahertian/Kemenkumham Provinsi NTT)

Waspada Risiko Kebakaran di Lapas-Rutan, Kanwil Kumham NTT Terbitkan Edaran

666 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bercermin dari kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang pada Rabu, 8 September 2021 pukul 01.45 WIB yang menelan korban jiwa 41 orang meninggal, luka ada 8 orang luka, 72 orang luka ringan; maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kumham NTT) menerbitkan surat edaran nomor 4825 tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang Ketentuan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Bencana Kebakaran di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Surat edaran yang bertanda tangan Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone tersebut ditujukan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan); Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Merci Jone sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham NTT menegaskan bahwa mempertimbangkan musibah kebakaran yang terjadi pada Lapas Kelas I Tanggerang, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pencegahan pada setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur agar kejadian tersebut tidak terjadi di wilayah masing-masing.

Surat edaran yang diterbitkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat dan pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, yang meliputi: peningkatan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran; dan pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran. Dan memuat ketentuan Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan Pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran dalam rangka pengendalian kebencanaan dengan dasar penetapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Adapun ketentuan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran yakni :

Pertama, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan program Getting To Zero Halinar (bebas HP, Pungli, Narkoba) di setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;

Kedua, Pimpinan dan staf Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wajib melakukan kontrol blok hunian, beranggang, pos menara, bengkel kerja, dapur dan instalasi listrik dan kabel- kabel listrik yang sudah usang atau rusak;

Ketiga, Pimpinan dan staf penjagaan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wajib memastikan di setiap blok hunian tidak boleh ada sambungan listrik untuk penggunaan dengan alasan apapun pada ruang sel warga binaan pemasyarakatan.

Sementara, ketentuan pencegahan terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran sebagai berikut:

  • Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam melaksanakan kontrol keliling untuk memastikan bahwa Lapas/Rutannya benar – benar dalam keadaan aman dan kondusif;
  • Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memastikan adanya protokol keselamatan dalam hal terjadi kebakaran dan/atau alat pemadam kebakaran yang tersedia cukup dan layak digunakan sewaktu-waktu dalam hal terjadi kebakaran;
  • Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dini, koordinasi dan komunikasi yg baik dg para APH dan penggeledahan secara rutin.

Total Penghuni Lapas/Rutan di NTT

Kakanwil Merci Jone pun membeberkan data sementara per tanggal 7 September 2021, terdapat 11 Lapas dan 7 Rutan di wilayah NTT dengan jumlah penghuni antara lain tahanan 535 orang, narapidana 2 415 orang sehingga berjumlah 2.950 orang dengan kapasitas daya tampung  2.903 orang dengan sebaran jumlah per kasus yakni WBP Narkotika 84 orang, Traficking 38 orang, Korupsi 186 orang, Teroris 2 orang, dan WBP Umum 2.640 orang.

Adapun, imbuh Merci Jone, UPT atau Lapas/Rutan over kapasitas antara lain :

  1. Lapas Kelas II B Atambua kapasitas penghuni 140 orang, diisi 183 orang, sehingga kelebihan 43 orang;
  2. Lapas Kelas IIB Waikabubak kapasitas penghuni 111, diisi 298, kelebihan 187 orang;
  3. Lapas IIB Kalabahi kapasitas penghuni 150 orang, diisi 154, kelebihan 4 orang;
  4. Lapas Kelas III Lembata kapasitas penghuni 83 orang, diisi 93 orang, kelebihan 10 orang;
  5. Lapas Kelas IIB Perempuan Kupang, kapasitas penghuni 50 orang, diisi 64 orang, kelebihan 14 orang;
  6. Rutan Kelas IIB Kupang, kapasitas penghuni 169 orang, diisi 285 orang, kelebihan 116 orang, dan
  7. Rutan Kelas IIB SoE, kapasitas penghuni 141 orang diisi 215 orang, kelebihan 74 orang.

Mengenai jika ada pertimbangan dari tahanan atau narapidana yang ingin pindah Lapas atau Rutan karena kelebihan daya tampung, Merci Jone menekankan bahwa yang penting Lapas atau Rutan yang dituju mau menerima.

Selain itu, urai Merci, tahanan ataupun narapidana tersebut telah mendapat putusan bersifat inkrah atau sudah kasasi atau persidangan telah berjalan. “Dan atas permintaan keluarga dapat pindah ke Lapas atau Rutan dalam wilayah Indonesia dengan biaya sendiri,” tandas Kakanwil Merci Jone.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Kemenkumham & Dekranasda NTT Olah Lahan Tidur Jadi Kebun Kelor

623 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Lapas Klas IIA Kupang mendapat kehormatan dikunjungi oleh Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat dan Wakil Ketua Maria Fransisca Djogo pada Senin pagi, 6 September 2021. Disambut oleh Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dan Kalapas Kupang, Badarudin dengan penyematan selendang tenun motif NTT.

Baca juga :  https://gardaindonesia.id/2021/09/05/dekranasda-ntt-kolaborasi-moi-pecut-kelor-jadi-supply-cain-berbasis-kualitas/

Selanjutnya, Bunda 1 Julie Laiskodat dan Bunda 2 Maria Fransisca Djogo menemui sekitar 60 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di aula Lapas Klas IIA Kupang. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, para WBP mendapatkan edukasi dan arahan langsung dari Ketua Dekranasda NTT dan Kang Dudi owner Moringa Organik Indonesia (MOI) tentang tata kelola budi daya Kelor hingga pengolahan Kelor menjadi 150 produk unggulan seperti parfum, sampo, sabun, kopi, teh, nugget, dan lain-lain.

Kepada awak media usai edukasi kepada WBP Lapas Klas IIA Kupang, Julie Sutrisno Laiskodat menyampaikan tahap awal dengan menyosialisasikan tentang potensi Kelor selanjutnya Bunda 2 memfasilitasi pendamping dari Politani sekitar 4 (empat) orang yang akan memberikan pelatihan kepada WBP cara menanam dan mengolah Kebun Kelor.

“Bunda 2 mendapat bibit unggul Kelor dari Solor (Flores Timur, red) dan cara tanam pun ditata agar menjadi Kebun Kelor bukan hutan Kelor, kemudian Dekranasda NTT bakal mengadakan oven pengering daun Kelor dan selanjutnya mendapatkan pelatihan dari Dapur Kelor cara mengeringkan daun Kelor tersebut,” urai Julie Laiskodat.

Kang Dudi dari Moringa Organik Indonesia (MOI) menyampaikan tata kelola budi daya Kelor. Tampak di belakang (dari kiri ke kanan), Bunda Julie Laiskodat, Bunda Maria Djogo, dan Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone

Sesuai SOP Moringa Organik Indonesia (MOI), tandas Julie Laiskodat, daun Kelor hasil olahan WBP bakal dibeli Dapur Kelor untuk diproduksi menjadi berbagai olahan Kelor seperti teh celup Kelor dan lain-lain.

Menanggapi kerja sama dengan Dekranasda NTT, Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan baik lahan di Lapas, Rubasan, Rutan mempunyai lahan cukup besar yang belum dioptimalkan berupa pola pemberdayaan WBP.

“Kami berharap dengan kerja sama dengan Dekranasda dan PKK Provinsi NTT semua lahan kami akan dimanfaatkan menjadi perkebunan Kelor. Dan ini merupakan program pemberdayaan yang sangat baik dan wajib dilaksanakan di Lapas dan Rutan,” ujar Merci Jone sapaan akrabnya seraya menyampaikan program ini menjadi pilot project yang bakal diterapkan di seluruh wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT.

Sementara itu, Kalapas Klas IIA Kupang Badarudin kepada Bunda Julie Laiskodat dan Maria Djogo menyampaikan luas lahan Lapas Kupang sekitar 40 hektar (3—4 hektar dipakai untuk bangunan). “Sisanya berupa lahan tidur dengan kontur tanah campur batu karang, namun dapat dikondisikan dengan dukungan pendampingan. Dan ini menjadi inovasi Lapas Klas IIA Kupang dan bisa menjadi tiket memperoleh WBBM,” ungkap Badarudin.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)