Arsip Tag: marciana dominika jone

Ke Menteri Yasona Laoly, Bupati Belu Minta Tambah Lima Pos Lintas Batas

413 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM bersama Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dalam dialog langsung secara virtual dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada giat Kumham Peduli, Kumham Berbagi pada Kamis, 29 Juli 2021 yang dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia; menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Saya dr. Taolin Agustinus, Bupati Belu. Dari Pos Lintas Batas Negara Motaain, Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT atas nama masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri bersama jajarannya yang pada hari ini sudah berbagi, sudah peduli untuk masyarakat kami yang terdampak yang akibat pandemi COVID-19 dan kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berakhir,” ujar Bupati Belu.

Bupati Belu menyampaikan permintaan yakni terkait penggunaan Pas Lintas Batas (PLB) yang selama ini sesuai MoU hanya masyarakat Desa Silawan yang menggunakan PLB. “PLB ini sangat membantu dan memudahkan warga yang tinggal di wilayah perbatasan tetapi hanya satu desa saja yakni masyarakat Desa Silawan,” terang Bupati Taolin Agustinus.

Bupati Belu, dr. Agus Taolin saat berdialog dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

Bupati Belu mengusulkan kepada Menkumham agar ke depan ditambah 5 (lima) desa di perbatasan dapat menggunakan juga fasilitas PLB sehingga mendapat kemudahan. “Saya mengharapkan agar Pak Menteri bersama jajarannya kalau bisa MoU-nya diperluas agar masyarakat yang ada di perbatasan saat pandemi ini berakhir masyarakat dapat memperoleh kemudahan ini,” ucapnya.

Bupati Belu pun mengungkapkan bahwa telah bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM terkait pegawai Kemenkumham yang bertugas di perbatasan dan masih kesulitan untuk hunian dan lain-lain. “Pemkab telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Mudah-mudahan Kemenkumham bisa berkoordinasi dengan PUPR untuk membantu perumahan bagi pegawai Kemenkumham di lintas batas ini. Sekali lagi terima kasih,” harapnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly langsung merespons bahwa akan mengecek surat yang dikirim Pemkab Belu dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR. “Memang, tentunya pegawai kita membutuhkan tempat apalagi pegawai-pegawai di PLBN. Kami akan koordinasikan. Memang tahun ini dan tahun lalu kondisi keuangan negara sangat berat karena mengalami refocusing akibat pandemi COVID-19 tetapi ini akan menjadi agenda kita,” terang Yasona.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat memberikan pas lintas batas kepada 10 keluarga penerima

Terkait Pas Lintas Batas, Menteri Yasonna mengutarakan bahwa tambahan kuota untuk beberapa desa akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Dirjen Imigrasi bersama tim untuk ke Kabupaten Belu melihat dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk urusan lebih lanjut.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone melaporkan bahwa bantuan yang sudah disiapkan, akan diberikan kepada 1.058 keluarga yang tersebar di 24 kabupaten dan 1 kota. Khusus untuk wilayah perbatasan, diberikan bantuan sebanyak 425 paket bantuan pada 5 titik perbatasan. “Kita patut bersyukur karena berkah dari Tuhan melalui keluarga besar Kemenkumham, kita dapat saling berbagi di tengah situasi sulit akibat pandemi. Kami izin melaporkan juga bahwa pada hari ini, kami memberikan 10 Pas Lintas Batas kepada 10 keluarga yang ada di wilayah perbatasan,” ujar Marciana kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Adapun bantuan sosial yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham NTT berupa paket sembako, di antaranya beras, telur, mie instan, ikan kaleng, susu kental manis, minyak goreng, sabun mandi, dan masker medis.

Turut hadir Inspektur Wilayah V, Budi Ateh, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si, Kabag Protokol, Christoforus M. Loe Mau, SE, Plt. Adminsitrator PLBN Motaain, Engelbertus Klau, S.STP, Jajaran Kemenkum NTT serta perwakilan penerima bantuan.(*)

Sumber dan foto (*/prokompim belu)

Editor (+roni banase)

Kemenkumham NTT Peduli & Berbagi di Oepoli—Batas Negara RI & Timor Leste

284 Views

Oepoli-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT melakukan bakti sosial mengusung tema “Kumham Peduli dan Berbagi, Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 yang dilaksanakan pada Kamis pagi, 29 Juli 2021 pukul 09.00 WITA—selesai di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Pos Oepoli, perbatasan Republik. Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pantauan Garda Indonesia, sekitar 100 kepala keluarga yang menerima undangan untuk menerima bantuan berupa sembako, diarahkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh. Lalu, oleh petugas diambil data per KK yang rata-rata berdomisili di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.

Diana Ndolu dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT sedang mengukur suhu tubuh penerima bantuan sosial

Kemudian, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT, Garnadi dan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Esau M Louk Fanggi menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Tampak keceriaan dan ekspresi mereka usai menerima bantuan bakti Kemenkumham Provinsi NTT.

Kepala Kanwil Kemenkuham NTT, Marciana Dominika Jone mengungkapkan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat diberikan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan. “Total bantuan untuk seluruh NTT, diberikan kepada 1.058 KK. Penyerahan bantuan dilakukan secara serentak pada Kamis, 29 Juli 2021 di 21 kabupaten dan 1 kota oleh Unit Pelaksana Teknis di masing-masing kabupaten. Sedangkan di wilayah perbatasan diserahkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT di wilayah tersebut,” terang Merci Jone sapaan akrabnya.

Pencocokan data penerima bantuan oleh Diana Ndolu

Adapun alokasi bantuan, imbuh Merci, 100 KK di Montain, Turiskain 75 KK, Metamauk 75 KK, Napan 75 KK, dan Oepoli 100 KK.

Sementara asal sumbangan, tandas Merci berasal dari sumbangan sukarela seluruh  ASN di jajaran Kanwil Kemenhukham NTT, para Notaris, Dharma Wanita, Persekutuan Oikumene, Majelis Taklim Kanwil NTT, Ikatan Alumni AKIP Perempuan, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

10 Anak Didik Pemasyarakatan Dapat Remisi dari Kemenkumham NTT

299 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Pada momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2021 bertajuk “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan Remisi Anak Nasional (RAN) bagi 1.020 anak, pada Jumat, 23 Juli 2021. Di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 10 (sepuluh) anak didik pemasyarakatan (Andikpas) juga memperoleh remisi.

Adapun 10 Andikpas yang memperoleh remisi di antaranya :

  • LPKA Kupang : 5 orang terdiri dari 3 orang remisi 1 bulan, 2 orang remisi 3 bulan.
  • LP Waingapu : 2 orang remisi masing-masing 1 bulan.
  • LP Atambua : 1 orang remisi 1 bulan.
  • LP Lembata : 1 orang remisi 1 bulan
  • LP Waikabubak : 1 orang remisi 1 bulan

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan dari total 23 Andikpas yang diusulkan, yang memperoleh remisi sebanyak 10 orang. “Yang disetujui mendapat remisi sebanyak 10 orang dengan kisaran usia 12—17 tahun,” urainya.

Pose bersama usai pemberian remisi kepada 5 Andikpas di LPKA Klas I Kupang

Selain itu, tandas Marciana, anak berhak mendapatkan remisi sesuai Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, bahwa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. “Dan remisi yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, Noveri Budisantoso menyampaikan peringatan HAN 2021 diselenggarakan sederhana, namun tidak mengurangi khidmatnya. “Kami mengharapkan dari pemberian remisi ini, Andikpas dapat segera kembali pulang ke rumah karena ada pemotongan masa pidana,” ujarnya.

Noveri Budisantoso pun menjabarkan, jumlah Andikpas LPKA Kupang sebanyak 30 orang. “ Yang kita usulkan 28 Andikpas karena 2 belum memenuhi syarat dan SK remisi yang turun hanya untuk 5 orang,” tandasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/LPKA Kupang)

“Idul Qurban Oikumene” Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT

232 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT memaknai Idul Adha 1442 H dengan kembali menyalurkan qurban kepada panti asuhan anak yang berada di seputar Kota Kupang. Prosesi Idul Qurban yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Juli 2021 pukul 08.00 WITA—selesai di halaman belakang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dengan mengurbankan 15 hewan kurban berupa 3 ekor Sapi dan 12 ekor Kambing.

Pada tahun sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT juga melaksanakan Idul Qurban pada Sabtu, 1 Agustus 2020 pukul 07.30 WITA—selesai di halaman belakang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dengan mengurbankan 5 hewan kurban berupa 3 ekor sapi (2 ekor dari Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Hukum HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Sri Pugu Budi Utami dan rekan dari Balitbang HAM dan 1 ekor serta 5 ekor kambing dari staf Kemenkumham Provinsi NTT).

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan 15 ekor hewan Idul Qurban berasal dari partisipasi Majelis Taklim, dan iuran oikumene dari seluruh elemen pegawai Kemenkumham NTT. “Kami urunan setiap bulan Rp.20.000,- per pegawai yang bersifat oikumene ‘gerakan bersama’ dari semua pemeluk agama dan partisipasi dari Majelis Taklim yang mana kami belikan hewan Idul Qurban,” urai Mercy sapaan akrabnya.

Tujuan Idul Qurban ini, imbuh Mercy, dapat mempererat hubungan dan semangat persaudaraan dan selalu bekerja sama dalam semua kondisi. “Selanjutnya, panitia  mendistribusikan qurban dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat ke panti,” ujarnya.

Selain itu, tandas Mercy Jone, pada 6 Agustus 2021, Kemenkumham Provinsi NTT bakal laksanakan bakti sosial di perbatasan Napan, Oepuli, Metamauk, Turiskain di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU).

“Tentunya, semua dana operasional baksos bersumber dari hasil iuran bulanan pegawai Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT,” pungkasnya.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Enam Tahun Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

302 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 28 Juni 2021.

Laporan pemeriksaan keuangan disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan didasarkan 3 (tiga) dasar yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Opini yang diberikan BPK, jelas Hendra Susanto, atas hasil pemeriksaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian. “Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Hendra berharap agar Kemenkumham untuk tidak mendapat salah satu opini seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran,” ulasnya.

Marciana Dominika Jone beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat mengikuti secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015—2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra pun menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. Hal ini memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Kemenkumham dan pemberian cendera mata dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Yasonna H. Laoly, Menteri Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna merespons baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” pintanya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

WBK/WBBM di Kemenkumham NTT, Ombudsman : Jangan Hanya Seremonial

320 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Mengawali tahun 2021, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia mencanangkan zona integritas. Kemenkumham Provinsi NTT pun telah menyepakati untuk mencapai 18 target kinerja dengan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk jajaran Kemenkumham Provinsi NTT, deklarasi ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada Senin, 8 Februari 2021, turut hadir dan menjadi saksi yakni Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTT Bambang Setyadi, mewakili Kejati NTT.

Kepala Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menyampaikan sambutan mengungkapkan terdapat 11 eselon I dan ada kurang lebih 22 pelayanan turunan dari unit eselon I dan terdapat layanan-layanan yang merupakan hasil inovasi dari Kanwil dan daerah.

Tahun 2021, imbuh Marciana, para Kepala Divisi telah melahirkan inovasi-inovasi baru untuk segera diwujudkan dalam kaitan wilayah bebas korupsi. “Salah satunya, aplikasi SONDE (Sistem Online Dapur Elektronik) hasil kreasi dari Kepala Divisi Pemasyarakatan. Melalui aplikasi ini, Kadiv maupun Kakanwil dapat mengontrol menu makanan yang disiapkan oleh Lapas dan Rutan melalui handphone setiap hari,” urainya.

Di samping itu, terdapat inovasi layanan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yakni memastikan “Satu Desa Satu Paralegal.” Pelayanan ini untuk menjembatani masyarakat tidak mampu dengan lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kanwil Kemenkumham, ketika berhadapan dengan hukum. “Kemudian inovasi dari Kadiv Imigrasi, survei terhadap layanan-layanan keimigrasian. Termasuk bila ada keluhan, silakan langsung ke Pak Kadiv. Itu juga bagian dari memperbaiki layanan kami,” imbuhnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menandatangani pakta integritas

WBK itu, tegas Merci Jone, harus terpatri di dalam hati dan jangan ada cela untuk bermain dengan uang rakyat dan jajaran Kemenkumham Provinsi NTT tak hanya sekadar lips service. “Dan setiap 3 (tiga) bulan melakukan coffee morning bersama teman-teman wartawan untuk menyampaikan realisasi penggunaan anggaran,” tandasnya seraya mengatakan semoga kita sehat dan menjadi orang jujur dan meminta jika memperoleh informasi terkait pelayanan Kemenkumham agar disampaikan untuk diperbaiki.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menyampaikan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan pelayanan publik.

Menurut Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, penegakan hukum dan reformasi birokrasi merupakan satu dari tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan sesuai dengan Permen PAN/RB No 10 Tahun 2019 dan perubahannya, Ombudsman diminta menjadi saksi dan menjadi tim penilai nasional bersama Menpan RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat saya menjadi saksi ikut menandatangani pakta integritas termasuk Kemenkumham NTT tidak hanya sekadar seremonial belaka dan formalitas, tetapi harus diikuti dengan perbaikan nyata bagi pada loket pelayanan bagi yang melakukan pelayanan langsung dapat nyata dan terdapat perbaikan,” urai Darius Beda Daton.

Ketua Ombudsman Perwakilan NTT menegaskan bahwa pencanangan zona integritas sekaligus dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan melindungi ASN dari tindakan atau perilaku koruptif. “Bila ada komplain dari masyarakat, jangan dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Tapi merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya,” pintanya.

Mudah-mudahan, tandas Darius Beda Daton, masyarakat merasakan ada perubahan birokrasi kita yang lebih bersih, lebih akuntabel, berkinerja tinggi, efisien, efektif, dan mempunyai pelayanan yang lebih berkualitas. “Jangan sampai tidak dirasakan sama sekali,” tegasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Surat Bawaslu Sabu ke Imigrasi Kupang, Ini Penjelasan Kemenkumham NTT

361 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya penelusuran status kewarganegaraan dari Saudara Orient Patriot Riwu Kore, yang dilakukan oleh Bawaslu Sabu Raijua dengan melayangkan surat kepada Kantor Imigrasi Kupang, terkait status warga negara; ditanggapi oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone pada Jumat, 5 Februari 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun, terang Kakanwil Merci Jone (sapaan akrabnya, red), bahwa pada tanggal 5 September 2020, Kantor Imigrasi Kupang mendapatkan surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal Permintaan Data Kewarganegaraan.

“Pada prinsipnya, surat tersebut meminta kerja sama Kantor Imigrasi Kupang untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen khususnya terkait dengan kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore, dan memberikan kepastian status kewarganegaraan yang bersangkutan sebelum tanggal 23 September 2020,” ungkapnya Kakanwil Merci.

Kemudian, Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, pada tanggal 10 September 2020, Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang atas nama Dominikus Nuru, S.H., mengeluarkan surat nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211, hal Permintaan Data Kewarganegaraan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

“Pada prinsipnya surat tersebut menyatakan bahwa saudara: 1) Nikodemus Rihi Heke; 2) Yohanis Uly Kale; 3) Orient Patriot Riwu Kore; 4) Thobias Uly; adalah benar warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Paspor Indonesia,” ungkap Merci Jone.

Selanjutnya, imbuh Kakanwil, pada tanggal 15 September 2020, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang atas nama Sjachril, mengeluarkan surat nomor: W22.IMI.IMI1.GR.07.04-1252, perihal Penarikan Surat. Pada prinsipnya, terang Kakanwil, surat tersebut menyatakan bahwa:

Pertama, Menarik kembali surat Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211, hal Permintaan Data Kewarganegaraan, sehingga seluruh isi surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah secara hukum untuk menentukan status kewarganegaraan bakal calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore; dan

Kedua, Menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat permohonan status kewarganegaraan dari bakal calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ternyata, ungkap Merci Jone, Bawaslu Sabu Raijua belum membalas surat dari Imigrasi Kelas I TPI Kupang, karena kewenangan berada di Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. “Kami ini, sifatnya pasif, menunggu surat balasan dari Bawaslu Sabu Raijua,” urai Merci.

Sehingga hari ini (Jumat, 5 Februari 2021), tandas Merci, “Saya menyatakan bahwa Bawaslu Sabu Raijua belum pernah menyampaikan surat ke Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT untuk diteruskan ke Dirjen AHU,” tegasnya sembari menyampaikan bahwa surat yang disampaikan harus disertai dengan dokumen terlampir.

Jika telah dikirim ke Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, jelas Merci Jone, maka akan segera diteruskan kepada Dirjen AHU. “Sehingga kami membuka ruang kepada masyarakat atau siapa pun untuk menyampaikan surat terkait status kewarganegaraan dari Orient Riwu Kore,” pungkasnya.

Penulis, editor, dan foto (+roni banase)

Merci Jone : Makanan dan Minuman di Rutan Harus Layak dan Sesuai

480 Views

Kefa-TTU, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT, Marciana Dominika Jone melakukan kunjungan dan meninjau langsung pelayanan kepada warga binaan di rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Kefamenanu dan Rutan SoE pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Merci Jone (sapaan akrab dari Kakanwil perempuan pertama di NTT, red) dalam kunjungannya didampingi oleh Kabag Program dan Humas Rosmini Manuhutu, Kabag Umum, M. Rusli, Kasubag Program dan Pelaporan Hillon Foes, dan Kasubag Humas, RB dan TI melakukan sidak dan tatap muka dengan jajaran Rutan Kelas IIB Kefamenanu.

Pada kunjungan tersebut, Merci Jone  berkeliling melihat kebersihan lingkungan blok dan kamar hunian warga binaan serta menyempatkan diri berdialog dan menanyakan keadaan para narapidana dan tahanan terkait pelayanan yang diberikan oleh petugas di Rutan Kefa.

Merci pun berdialog dengan seorang Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berpendidikan Kelas 2 SMP yang merasa puas karena telah menerima pendampingan bantuan hukum. Selain itu, ada juga beberapa tahanan yang sudah pada tingkat banding tapi tidak mendapat pendampingan, oleh karena itu Merci berharap kepada Kepala Rutan Kefa agar segera berkoordinasi dengan Posbakumadin untuk memberikan bantuan hukum.

Merci Jone saat memantau Dapur Rutan Klas IIB Kefa

Merci juga memantau Dapur Rutan untuk memastikan menu makanan yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Menu makan WBP harus ditempelkan. Saya tidak mau mendengar ada masalah soal makanan WBP yang tidak sesuai, karena itu hak mereka. Layanilah mereka seperti keluarga kita sendiri. Dengan senantiasa menjaga kualitas dan kebersihan makanan,” tegasnya.

Selain mengapresiasi kebersihan lingkungan blok dan hunian kamar yang tertata rapi sehingga membuat warga binaan merasa nyaman. Merci pun memberikan  arahannya, kepada Kepala Rutan Kefa Antonio L. P. da Costa, yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Ia berpesan agar jabatan yang diemban merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Sehingga dibutuhkan semangat dan integritas yang tinggi dalam mengemban amanah tersebut

Selanjutnya Kakanwil perempuan ini juga memantau setiap pos-pos pelayanan yang ada di Rutan di antaranya, ruang pelayanan kesehatan, ruang perpustakaan dan Pos Bantuan Hukum, “Segera mungkin, saya akan berkoordinasi dengan Pemda TTU, dalam hal ini Bupatinya untuk memberikan bantuan tenaga medis. Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan kita, sebagai hak kesehatan yang harus diperoleh,” tandasnya.

Serupa, Dapur Rutan SoE pun menjadi fokus utama dari Kakanwil Merci Jone, untuk memastikan penyajian makan dan minuman yang di berikan harus layak dan sesuai. “Saya harap makanan yang di berikan dijaga kualitas dan kebersihannya, itu hak mereka. Layanilah mereka dengan baik sesuai menu makan yang telah ditetapkan,” jelasnya usai melakukan kunjungan dari Rutan Klas IIB Kefa pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Merci Jone saat melihat menu makanan dan minuman di Rutan SoE

Lingkungan dan blok kamar hunian juga dicek kebersihannya, “petugas harus senantiasa mengingatkan kepada setiap WBP menjaga kebersihan dan kerapian kamar itu penting. Ini untuk membuat mereka merasa nyaman dan tenang saat berada di Rutan,” ujar Kakanwil.

Kakanwil juga sempat berkomunikasi dengan beberapa warga binaan, sembari menanyakan keadaan mereka dan layanan yang diberikan oleh petugas Rutan. “Selama berada di Rutan apa yang menjadi hak akan kami penuhi. Ketika ada masalah segera komunikasikan ke petugas. Hargai setiap petugas dan patuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Pesan saya, selalu berdoa dan bersyukur dengan proses yang diterima agar lebih baik ke depannya,” pesannya kepada WBP.

Didampingi Kepala Rutan SoE, Merci Jone berdialog dengan penghuni rutan

Selanjutnya, Kakanwil Merci Jone mengingatkan kepada Kepala Rutan yang baru dilantik Nixon G. L. Osingmahi, untuk melaksanakan amanah sesuai janji yang diucap. Junjung tinggi nilai Integritas dan terus lakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik.

“Jangan mudah puas dan harus terus berbenah dan mengubah keadaan lingkungan serta kualitas pelayanan,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)