Arsip Tag: kakanwil kemenkumham ntt

Seleksi Kompetensi Dasar CASN Kumham NTT 2021 Terap Prokes Ketat, Ini Pesan Tegas Kakanwil Merci Jone

267 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 1.194 peserta calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) NTT mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test (CAT) tanggal 18 Oktober 2021 di auditorium Kampus Undana Kupang. Sesi tes terdiri atas 3 sesi seleksi dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA, 11.00 WITA dan 14.00 WITA.

Tes SKD CASN 2021 Kementerian Hukum dan HAM dihelat pada tanggal 18—29 Oktober 2021 atas kerja sama Kumham NTT, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Undana Kupang.

Tahapan seleksi para peserta SKD CASN Kumham 2021, diawali dengan pengecekan suhu tubuh, menitipkan barang bawaan, mendaftarkan diri, mengambil pin registrasi, kemudian mengikuti simulasi, dilanjutkan pemeriksaan badan. Lalu peserta memasuki ruang ujian. Peserta tetap diarahkan untuk menggunakan masker dengan benar, diperiksa suhu tubuh, jika ditemukan ada peserta memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat, maka diarahkan menggunakan ruangan khusus.

Rusli Samsul Hadi, Kabag Umum Kumham NTT selaku sekretaris panitia SKD CANS 2021 kepada Garda Indonesia menyampaikan jika terdapat peserta terkonfirmasi Covid-19, maka bakal dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

“Kami akan buatkan jadwal tersendiri dengan menggunakan ruang isolasi. Dan jika peserta yang hasil rapid test antigen melewati batas waktu 1 x 24 jam, maka Tim Gugus Tugas Covid-19 Undana juga menyiapkan fasilitas test antigen,” tandasnya.

Merci Jone : Jangan Pernah Percaya Siapapun

Kakanwil Kumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat membuka SKD CASN 2021 menegaskan bahwa seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan terbuka dan tidak ada orang yang bisa membantu anak-anak (peserta SKD CASN 2021) lolos seleksi.

“Dan jangan pernah percaya kepada siapa pun atau oknum yang menjanjikan dapat meloloskan untuk lulus di Kemenkumham. Yang bisa membantu hanya Tuhan atau diri sendiri,” tegas Kakanwil Merci Jone sapaan akrabnya

Merci Jone pun mengimbau para peserta untuk mengerjakan soal dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Merci Jone juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana SKD CASN 2021, kemudian ia pun mengajak para peserta untuk berdoa bersama dan dipimpinnya dengan tata cara agama Katolik.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Tim Pora Ngada Dikukuhkan, Kakanwil Marciana Jone Minta Bekerja Pakai Hati

178 Views

Bajawa, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto menghadiri rapat koordinasi dan pembentukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) di Kabupaten Ngada (termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo) pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Hadir pula mewakili Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan, Drs. Agustinus Sila.

Kakanwil Marciana Jone mengukuhkan Tim Pora yang terdiri dari beberapa stakeholder terkait terdiri dari unsur TNI, Polri, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Inteligen Negara, Polisi Pamong Praja, dan pejabat struktural Kantor Wilayah dan jajaran Imigrasi Labuan Bajo.

Marciana dalam sambutannya mengatakan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

“Strategi pengawasan orang asing yang dilakukan khususnya di wilayah Kabupaten Ngada harus dilakukan dengan cara kolaborasi dan sinergitas secara intens antar instansi terkait guna cegah dini dan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian yang ada di wilayah Kabupaten Ngada serta melalui penerapan penggunaan Aplikasi Apoa yang berbasis teknologi informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai database bagi pengawasan orang asing,” ujarnya.

Marciana menekankan penggunaan Aplikasi Apoa diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. “Dengan adanya Tim Pora ini, saya yakin dapat mempermudah kita mengamanatkan ketentuan Keimigrasian yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011, apalagi jika kita bekerja dengan hati, maka setiap tusi yang kita emban dapat berjalan dengan baik.”

Ditambahkannya, jika sebelumnya di Kabupaten Ngada telah terbentuk Tim Pora, namun belum dilaksanakan fungsinya secara baik, maka inilah saatnya Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo bersama seluruh unsur yang terbentuk dalam Tim Pora mengoptimalkan kinerja.

“Kakanim Labuan Bajo segera bentuk Whatsapp Group bersama seluruh Tim Pora dan lakukan koordinasi secara intens di Kabupaten Ngada agar Tim ini tidak hanya tertera di dalam SK saja, namun dapat diimplementasikan dalam kerja nyata”, tegas Kakanwil Marciana.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Kumham & Dekranasda NTT Diseminasi MPIG Tenun Tradisional Sumba Barat Daya

225 Views

Sumba Barat Daya, Garda Indonesia | Kolaborasi dan sinergi Dekranasda Provinsi NTT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) melakukan diseminasi dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kakanwil Kumham NTT, Marciana Dominika Jone mendukung penuh upaya pemerintah daerah dengan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya.

Hadir pada kesempatan itu Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, LSM, para Ketua Sanggar dan Pengrajin Tenun.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT bersama Dekranasda Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya pembentukan MPIG Tenun Tradisional.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan terhadap setiap hasil tenun. “Kalau diilhami secara budaya, melalui tenun ikat sebenarnya kita diajarkan sejarah, dilihat dari karakteristik motif tenunan menggambarkan mengenai siapa kami sebenarnya,” ujar Marthen

Setiap tenunan yang dihasilkan, imbuh Marthen, merupakan buah tangan para penenun yang luar biasa yang menuangkan ide kreatifnya tanpa meninggalkan unsur budaya di dalamnya. “Ibarat penenun itu seperti seniman yang menjaga kualitas karya ciptaannya,” alasnya.

Untuk itu, tekan Wabup Sumba Barat Daya ini, tenun ikat perlu dilindungi dengan dilakukan pendaftaran. Selain memberikan legitimasi secara hukum, tujuan perlindungan IG tenun ikat akan memberikan peningkatan ekonomi dan pariwisata budaya Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pembentukan MPIG, tandas Wabup SBD, adalah langka awal untuk memberikan manfaat dan pengembangan potensi produk IG yang ada dan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten SBD akan berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

“Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk dapat bekerja secara baik,” tutup Wabup Marthen Christian Taka.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat mengawali materinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang sangat peduli akan perlindungan KIK di Provinsi NTT.

Wujud dari kepedulian tersebut, lanjut Merci Jone sapaan akrabnya, Dekranasda Provinsi NTT menginisiasi pembentukan MPIG Tenun Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Merci juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten SBD dan Dekranasda Kabupaten SBD yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Suasana Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Merci Jone menjelaskan pengenalan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Kabupaten SBD memiliki banyak potensi KIK misalnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Indikasi Geografis, serta Tenun Ikat yang memiliki motif yang indah.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jelas Merci Jone, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ia mengatakan, Indonesia secara umum memiliki kekayaan Indikasi yang sangat besar. Lebih dari 200 potensi Indikasi Geografis di Indonesia, namun baru sedikit yang telah terdaftar. Khusus di NTT, terdapat 9 Indikasi Geografis yang sudah mendapat sertifikat IG dan 8 lainnya dalam proses pendaftaran, dan untuk Kabupaten SBD memiliki banyak sekali potensi kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang harus dilindungi.

“Tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas daerah,” jelas Merci Jone.

Menurutnya, indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan tanda pengenal dan sebagai indikator kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi Geografis juga memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keorisinalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Serta IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Merci Jone juga menjelaskan, dalam permohonan IG hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat yang pada umunya dikenal dengan masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kelembagaan Masyarakat ini dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, membuat program kerja, memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses permodalan, memberikan advokasi bagi anggota MPIG serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis tersebut adalah terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG tersebut akan berperan untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota MPIG, menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait, memberikan advokasi bagi anggota MPIG, membuat program kerja, administrasi kelembagaan dan keuangan yang teratur, memfasilitasi anggota MPIG untuk mendapatkan akses permodalan, serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon untuk pengajuan permohonan IG, jelas Merci, berupa softcopy dokumen deskripsi, surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, abstrak/ringkasan terkait produk IG yang dimohonkan, label/logo indikasi geografis, bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp.500.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

“Bagi pemerintah daerah, pendaftaran IG memberikan peningkatan ekonomi, melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran, meningkatkan harga produk di pasaran, meningkatkan citra daerah, serta membuka lapangan kerja, agrowisata, dan pelestarian tanah,” jelas Merci Jone.

Keberlanjutan MPIG sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Di antaranya memfasilitasi pembentukan peraturan daerah, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan SDM bagi anggota MPIG. Oleh karena itu, Merci Jone sangat mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang “Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual”. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT Harmonisasi Empat Ranperda Sumba Barat Daya

245 Views

Sumba Barat Daya, Garda Indonesia |  Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone memenuhi undangan Pemda Sumba Barat Daya (SBD) guna menata 4 (empat) regulasi (harmonisasi Ranperda), ditandai pertemuan Kakanwil bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete di ruang kerjanya, pada Kamis, 30 September 2021.

Kakanwil Merci Jone (sapaan akrabnya, red) juga menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham NTT yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

“Saya berkunjung ke Kabupaten SBD sebenarnya tidak semata-mata dalam rangka penataan regulasi saja, tapi bagaimana tusi (tugas dan fungsi, red) Kemenkumham di daerah harus bisa diimplementasikan pada pemerintah daerah se-NTT,” ujarnya.

Merci menambahkan, ada beberapa tugas pembangunan Hukum dan HAM yang mesti dijalankan Kanwil Kemenkumham NTT di daerah yakni menyangkut penataan regulasi sesuai dengan mandat UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kakanwil Merci Jone menekankan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus melibatkan Perancang. “Tidak ada lagi Perda yang tidak melibatkan Perancang dan tidak ada lagi Perda yang bisa langsung ke Biro Hukum dan itu sudah ada Peraturan Gubernur pada tahun 2020. Di Biro Hukum hanya mengambil no registrasi saja,” jelasnya.

Pose bersama Kakanwil Kumham NTT, tim perancang, dan Pemda Sumba Barat Daya

Pelibatan Perancang, lanjut Merci Jone, sudah dimulai sejak penyusunan Propemperda untuk tahun berikutnya sampai dengan penyusunan Naskah Akademik dan terakhir pengharmonisasian di Kantor Wilayah. Selain penataan regulasi, Kanwil Kemenkumham NTT juga bertugas memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang ada di NTT termasuk Kabupaten SBD.

“Di Kabupaten SBD, yang menjadi perhatian kami adalah tenun ikat. Bagaimana agar tenun ikat ini bisa dilindungi dan tidak dijiplak oleh orang lain. Saya berharap setelah bertemu dengan Bapak Bupati, proses perlindungan ini dapat berjalan dengan baik,” papar Merci Jone.

Merci Jone menandaskan, Kabupaten SBD juga memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual Komunal seperti potensi wisata dan seremonial adat yang belum tercatat dan mendapatkan perlindungan hukum. Tugas Kanwil Kemenkumham berikutnya adalah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, memastikan pelaporan AKSI HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah, serta melaksanakan pelayanan di bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian.

Bupati Kornelius Kodi Mete menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kakanwil beserta jajaran di Kabupaten SBD untuk membantu penataan regulasi mulai dari penyusunan naskah akademik hingga nanti melakukan pengharmonisasian. Adapun Ranperda yang kini tengah disusun meliputi Ranperda Penyertaan Modal Perumda Lawadi, Ranperda Penyertaan Modal pada Bank NTT, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Ala Virtual, Kumham NTT Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021

229 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Jajaran Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual, pada Jumat 1 September 2021. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Garnadi, Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi; Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi serta pejabat administrator dan pengawas melaksanakan upacara di ruang multi fungsi. Sementara para ASN, yang bekerja dari kantor maupun dari rumah mengikuti dari ruangan kerja dan tempat tinggal masing-masing.

Pelaksanaan upacara secara virtual mengikuti upacara tingkat pusat dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tahun di masa pandemi ke endemi ini, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema “Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila”.

Presiden RI Joko Widodo tiba di tempat upacara sekitar pukul 07.58 WIB atau 08.58 WITA. Upacara diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, serta pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Puan Maharani saat membacakan Ikrar.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas lalu ditutup.

Selain mengikuti upacara, setiap unit kerja dan seluruh pegawai Kemenkumham RI juga mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang pada 30 September 2021 serta mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui berbagai kanal media massa.

Selanjutnya bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Bendera Merah Putih dikibarkan satu tiang penuh baik di kantor maupun tempat tinggal masing-masing. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT/rin)

Editor (+roni banase)

Sidak Hari Minggu di Rutan Kupang, Merci Jone: Jaga Instansi Kemenkumham

69 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rutan Kelas IIB Kupang, pada Minggu, 26 September 2021, guna memantau kondisi keamanan dan ketertiban serta pelayanan saat hari libur.

Tiba di Rutan, Kakanwil didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Rocky Osingmahi langsung menuju ke dalam blok tahanan untuk melihat keadaan di dalam blok dan berdialog dengan para tahanan serta memberikan arahan kepada para petugas penjagaan.

Kakanwil yang akrab disapa Merci Jone ini  menekankan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta selalu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di dalam Rutan.

“Tidak boleh ada perlakuan yang tidak manusiawi kepada tahanan, baik psikis maupun fisik serta perlakuan yang tidak adil terhadap pelayanan pemberian hak-hak tahanan yang akan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, jaga selalu kondisi di dalam Rutan agar selalu aman dan kondusif,” tegasnya.

Kakanwil Merci Jone saat memberikan arahan kepada para petugas penjagaan.

Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk pungutan liar harus dihilangkan karena akan mencoreng nama baik instansi Kemenkumham. “Nama baik institusi harus kita jaga bersama dengan sebaik-baiknya, bangunlah rasa memiliki dan kecintaan terhadap institusi dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan instansi,” ujar Kakanwil Merci Jone.

Merci Jone pun menekankan akan menindak tegas para oknum yang melakukan kekerasan dan pungli sehingga membuat citra buruk bagi Kemenkumham. Pelayanan bagi tahanan juga menjadi salah satu fokus arahannya baik pelayanan pemberian makanan yang layak, air bersih yang cukup dan pemindahan tahanan yang telah mendapatkan putusan inkrah oleh pengadilan.

“Lakukan assesment dan pemetaan terhadap narapidana yang sisa masa pidananya di atas 12 bulan dan segera lakukan pemindahan secara bertahap ke Lapas,” kata Kakanwil Merci Jone.

Mengakhiri arahan, Kakanwil berpesan kepada seluruh petugas pengamanan agar selalu memperlakukan tahanan dengan baik. “Perlakukan tahanan dengan baik dan manusiawi, anggaplah parah tahanan layaknya keluarga sendiri yang patut kita lindungi,” pesan Merci Jone.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT Siap Bantu Pemda Sumba Barat Wujudkan Perda Berkualitas

253 Views

Waikabubak, Garda Indonesia | Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama tim perancang peraturan perundangan disambut hangat Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade di ruang kerjanya pada Jumat, 24 September 2021. Kunjungan ini guna memenuhi undangan Pemda Sumba Barat untuk melakukan assesment dalam rangka penyusunan naskah akademik dan 4 (empat) draft Ranperda Kabupaten Sumba Barat.

Adapun ranperda yang di- assesment antara lain Ranperda RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021—2026, Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Belajar, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh, serta Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Usai melakukan audensi, Merci Jone (sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham NTT, red) melanjutkan pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat di uula Kantor Bupati. Merci Jone menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumba Barat atas kerja sama yang terjalin antara Pemda Sumba Barat dan Kanwil Kemenkumham NTT dalam mewujudkan pembangunan hukum dan HAM di daerah. Salah satunya penataan regulasi di Kabupaten Sumba Barat.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Kanwil Kemenkumham NTT memiliki kewenangan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51, 52, 53 Tahun 2020 yang mengatur mengenai fasilitasi dan evaluasi Ranperda Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

“Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujar Merci Jone.

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, serta Pelayanan Hukum dan HAM. Kabupaten Sumba Barat dikatakan memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti Kopi Sumba dan Beras Gogo.

Merci Jone pun meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa ini perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. “Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerja sama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT,” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Merci Jone saat beraudiensi dengan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade

Tugas Kanwil Kemenkumham NTT selanjutnya adalah memastikan Pelaporan Aksi HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah. Di bidang Pemasyarakatan, Merci Jone memohon dukungan Pemda Sumba Barat dalam memenuhi hak-hak WBP di Lapas. Baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun program reintegrasi sosial. Di bidang Keimigrasian, Pemda juga dapat memberikan informasi dalam kaitan pengawasan terhadap orang asing. Mengingat, Sumba Barat memiliki banyak potensi pariwisata.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan Kanwil Kemenkumham NTT khususnya tim perancang dalam penyusunan Ranperda. Untuk mendukung terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas, pihaknya telah meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar terlibat secara aktif memberikan informasi dan data dalam penyusunan naskah akademik.

“Perangkat daerah/unit kerja yang akan membentuk peraturan daerah juga telah kami minta agar segera menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Propemperda 2022,” ujarnya.

Selain penataan regulasi, Yohanis juga siap menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kaitan pelaksanaan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

Di dalam pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni memaparkan hasil assesment empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat sekaligus memfasilitasi penyusunan Propemperda tahun 2022.

Di sela pemaparan tersebut, Yunus memberikan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran teritik dan konsep. Berkaitan dengan konsepsi Ranperda, antara lain memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik,” ujarnya.

Yunus menambahkan, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda. Penyusunan daftar Ranperda didasarkan pada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. (*)

Sumber dan foto (*/Humas/rin)

Editor (+roni banase)

Jaga Indikasi Geografis Vanili Alor, Kumham NTT & Pemda Alor Bersinergi

324 Views

Kalabahi, Garda Indonesia | Conduct an export readliness study and design an enhancement programme dari ARISE + Indonesia bakal melakukan pendampingan untuk 17 indikasi geografis di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 2 (dua) indikasi geografis yang bakal dinilai dan ditinjau kembali yakni Kopi Arabika Flores Bajawa dan Vanili Alor. ARISE + Indonesia bekerja sama dengan Dirjen  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM membantu menyiapkan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) di Kabupaten Ngada dan Alor.

Sementara 15 indikasi geografis antara lain Kopi Arabika Gayo, Kayu Manis Kerinci, Gula Aren Kulon Progo, Madu Sumbawa, Lada Luwu Timur, Garam Amed, Pala Siau, Beras Adan Krayan, Beras Pandan Wangi Cianjur, Cengkeh Minahasa, Cengkeh Moloku Kie Raha, Teh Java Preanger, Kopi Arabika Kintamani Bali, Lada Putih Muntok, dan Kopi Robusta Pupuan Bali.

ARISE + Indonesia bakal mengidentifikasi kebutuhan MPIG dalam mengembangkan kapasitas perdagangan dan ekspor dengan mempertimbangkan persyaratan Uni Eropa dan struktur pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.

Guna menindaklanjuti pendampingan dan evaluasi terhadap indikasi geografis Vanili Alor, maka Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dan Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. Kepala Bidang Pelayanan Hukum beraudiensi dengan Bupati Alor, Amon Djobo pada Senin pagi, 20 September 2021 di ruang kerjanya.

Merci Jone sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT menyampaikan dan memohon dukungan Bupati Alor untuk memperhatikan MPIG Vanili Alor agar ke depan tetap mempertahankan indikasi geografis.

“Jika MPIG Vanili Alor memang bagus, maka indikasi geografis tetap dipertahankan dan bakal masuk dalam pasar Uni Eropa, namun jika terdapat pelanggaran dalam proses produksi dan pemasaran, bisa saja indikasi geografis Vanili Alor dicabut,” tegas Merci Jone.

Sementara itu, Bupati Amon Djobo juga meminta dukungan dan pembinaan dari Kemenkumham Provinsi NTT untuk membina dan membantu para kelompok tani Vanili Alor.

Bupati Amon Djobo juga menekankan bahwa Kadis Pertanian dan Kadis Perdagangan Kabupaten Alor akan bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT guna memberikan pencerahan dan edukasi kepada kelompok MPIG Vanili Alor.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)