Arsip Tag: kakanwil kemenkumham ntt

Ke Menteri Yasona Laoly, Bupati Belu Minta Tambah Lima Pos Lintas Batas

413 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM bersama Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dalam dialog langsung secara virtual dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada giat Kumham Peduli, Kumham Berbagi pada Kamis, 29 Juli 2021 yang dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia; menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Saya dr. Taolin Agustinus, Bupati Belu. Dari Pos Lintas Batas Negara Motaain, Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT atas nama masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri bersama jajarannya yang pada hari ini sudah berbagi, sudah peduli untuk masyarakat kami yang terdampak yang akibat pandemi COVID-19 dan kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berakhir,” ujar Bupati Belu.

Bupati Belu menyampaikan permintaan yakni terkait penggunaan Pas Lintas Batas (PLB) yang selama ini sesuai MoU hanya masyarakat Desa Silawan yang menggunakan PLB. “PLB ini sangat membantu dan memudahkan warga yang tinggal di wilayah perbatasan tetapi hanya satu desa saja yakni masyarakat Desa Silawan,” terang Bupati Taolin Agustinus.

Bupati Belu, dr. Agus Taolin saat berdialog dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

Bupati Belu mengusulkan kepada Menkumham agar ke depan ditambah 5 (lima) desa di perbatasan dapat menggunakan juga fasilitas PLB sehingga mendapat kemudahan. “Saya mengharapkan agar Pak Menteri bersama jajarannya kalau bisa MoU-nya diperluas agar masyarakat yang ada di perbatasan saat pandemi ini berakhir masyarakat dapat memperoleh kemudahan ini,” ucapnya.

Bupati Belu pun mengungkapkan bahwa telah bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM terkait pegawai Kemenkumham yang bertugas di perbatasan dan masih kesulitan untuk hunian dan lain-lain. “Pemkab telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Mudah-mudahan Kemenkumham bisa berkoordinasi dengan PUPR untuk membantu perumahan bagi pegawai Kemenkumham di lintas batas ini. Sekali lagi terima kasih,” harapnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly langsung merespons bahwa akan mengecek surat yang dikirim Pemkab Belu dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR. “Memang, tentunya pegawai kita membutuhkan tempat apalagi pegawai-pegawai di PLBN. Kami akan koordinasikan. Memang tahun ini dan tahun lalu kondisi keuangan negara sangat berat karena mengalami refocusing akibat pandemi COVID-19 tetapi ini akan menjadi agenda kita,” terang Yasona.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat memberikan pas lintas batas kepada 10 keluarga penerima

Terkait Pas Lintas Batas, Menteri Yasonna mengutarakan bahwa tambahan kuota untuk beberapa desa akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Dirjen Imigrasi bersama tim untuk ke Kabupaten Belu melihat dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk urusan lebih lanjut.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone melaporkan bahwa bantuan yang sudah disiapkan, akan diberikan kepada 1.058 keluarga yang tersebar di 24 kabupaten dan 1 kota. Khusus untuk wilayah perbatasan, diberikan bantuan sebanyak 425 paket bantuan pada 5 titik perbatasan. “Kita patut bersyukur karena berkah dari Tuhan melalui keluarga besar Kemenkumham, kita dapat saling berbagi di tengah situasi sulit akibat pandemi. Kami izin melaporkan juga bahwa pada hari ini, kami memberikan 10 Pas Lintas Batas kepada 10 keluarga yang ada di wilayah perbatasan,” ujar Marciana kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Adapun bantuan sosial yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham NTT berupa paket sembako, di antaranya beras, telur, mie instan, ikan kaleng, susu kental manis, minyak goreng, sabun mandi, dan masker medis.

Turut hadir Inspektur Wilayah V, Budi Ateh, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si, Kabag Protokol, Christoforus M. Loe Mau, SE, Plt. Adminsitrator PLBN Motaain, Engelbertus Klau, S.STP, Jajaran Kemenkum NTT serta perwakilan penerima bantuan.(*)

Sumber dan foto (*/prokompim belu)

Editor (+roni banase)

Kemenkumham NTT Peduli & Berbagi di Oepoli—Batas Negara RI & Timor Leste

284 Views

Oepoli-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT melakukan bakti sosial mengusung tema “Kumham Peduli dan Berbagi, Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 yang dilaksanakan pada Kamis pagi, 29 Juli 2021 pukul 09.00 WITA—selesai di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Pos Oepoli, perbatasan Republik. Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pantauan Garda Indonesia, sekitar 100 kepala keluarga yang menerima undangan untuk menerima bantuan berupa sembako, diarahkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh. Lalu, oleh petugas diambil data per KK yang rata-rata berdomisili di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.

Diana Ndolu dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT sedang mengukur suhu tubuh penerima bantuan sosial

Kemudian, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT, Garnadi dan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Esau M Louk Fanggi menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Tampak keceriaan dan ekspresi mereka usai menerima bantuan bakti Kemenkumham Provinsi NTT.

Kepala Kanwil Kemenkuham NTT, Marciana Dominika Jone mengungkapkan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat diberikan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan. “Total bantuan untuk seluruh NTT, diberikan kepada 1.058 KK. Penyerahan bantuan dilakukan secara serentak pada Kamis, 29 Juli 2021 di 21 kabupaten dan 1 kota oleh Unit Pelaksana Teknis di masing-masing kabupaten. Sedangkan di wilayah perbatasan diserahkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT di wilayah tersebut,” terang Merci Jone sapaan akrabnya.

Pencocokan data penerima bantuan oleh Diana Ndolu

Adapun alokasi bantuan, imbuh Merci, 100 KK di Montain, Turiskain 75 KK, Metamauk 75 KK, Napan 75 KK, dan Oepoli 100 KK.

Sementara asal sumbangan, tandas Merci berasal dari sumbangan sukarela seluruh  ASN di jajaran Kanwil Kemenhukham NTT, para Notaris, Dharma Wanita, Persekutuan Oikumene, Majelis Taklim Kanwil NTT, Ikatan Alumni AKIP Perempuan, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

10 Anak Didik Pemasyarakatan Dapat Remisi dari Kemenkumham NTT

299 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Pada momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2021 bertajuk “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan Remisi Anak Nasional (RAN) bagi 1.020 anak, pada Jumat, 23 Juli 2021. Di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 10 (sepuluh) anak didik pemasyarakatan (Andikpas) juga memperoleh remisi.

Adapun 10 Andikpas yang memperoleh remisi di antaranya :

  • LPKA Kupang : 5 orang terdiri dari 3 orang remisi 1 bulan, 2 orang remisi 3 bulan.
  • LP Waingapu : 2 orang remisi masing-masing 1 bulan.
  • LP Atambua : 1 orang remisi 1 bulan.
  • LP Lembata : 1 orang remisi 1 bulan
  • LP Waikabubak : 1 orang remisi 1 bulan

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan dari total 23 Andikpas yang diusulkan, yang memperoleh remisi sebanyak 10 orang. “Yang disetujui mendapat remisi sebanyak 10 orang dengan kisaran usia 12—17 tahun,” urainya.

Pose bersama usai pemberian remisi kepada 5 Andikpas di LPKA Klas I Kupang

Selain itu, tandas Marciana, anak berhak mendapatkan remisi sesuai Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, bahwa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. “Dan remisi yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, Noveri Budisantoso menyampaikan peringatan HAN 2021 diselenggarakan sederhana, namun tidak mengurangi khidmatnya. “Kami mengharapkan dari pemberian remisi ini, Andikpas dapat segera kembali pulang ke rumah karena ada pemotongan masa pidana,” ujarnya.

Noveri Budisantoso pun menjabarkan, jumlah Andikpas LPKA Kupang sebanyak 30 orang. “ Yang kita usulkan 28 Andikpas karena 2 belum memenuhi syarat dan SK remisi yang turun hanya untuk 5 orang,” tandasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/LPKA Kupang)

“Idul Qurban Oikumene” Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT

232 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT memaknai Idul Adha 1442 H dengan kembali menyalurkan qurban kepada panti asuhan anak yang berada di seputar Kota Kupang. Prosesi Idul Qurban yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Juli 2021 pukul 08.00 WITA—selesai di halaman belakang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dengan mengurbankan 15 hewan kurban berupa 3 ekor Sapi dan 12 ekor Kambing.

Pada tahun sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT juga melaksanakan Idul Qurban pada Sabtu, 1 Agustus 2020 pukul 07.30 WITA—selesai di halaman belakang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dengan mengurbankan 5 hewan kurban berupa 3 ekor sapi (2 ekor dari Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Hukum HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Sri Pugu Budi Utami dan rekan dari Balitbang HAM dan 1 ekor serta 5 ekor kambing dari staf Kemenkumham Provinsi NTT).

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan 15 ekor hewan Idul Qurban berasal dari partisipasi Majelis Taklim, dan iuran oikumene dari seluruh elemen pegawai Kemenkumham NTT. “Kami urunan setiap bulan Rp.20.000,- per pegawai yang bersifat oikumene ‘gerakan bersama’ dari semua pemeluk agama dan partisipasi dari Majelis Taklim yang mana kami belikan hewan Idul Qurban,” urai Mercy sapaan akrabnya.

Tujuan Idul Qurban ini, imbuh Mercy, dapat mempererat hubungan dan semangat persaudaraan dan selalu bekerja sama dalam semua kondisi. “Selanjutnya, panitia  mendistribusikan qurban dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat ke panti,” ujarnya.

Selain itu, tandas Mercy Jone, pada 6 Agustus 2021, Kemenkumham Provinsi NTT bakal laksanakan bakti sosial di perbatasan Napan, Oepuli, Metamauk, Turiskain di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU).

“Tentunya, semua dana operasional baksos bersumber dari hasil iuran bulanan pegawai Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT,” pungkasnya.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Enam Tahun Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

302 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 28 Juni 2021.

Laporan pemeriksaan keuangan disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan didasarkan 3 (tiga) dasar yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Opini yang diberikan BPK, jelas Hendra Susanto, atas hasil pemeriksaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian. “Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Hendra berharap agar Kemenkumham untuk tidak mendapat salah satu opini seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran,” ulasnya.

Marciana Dominika Jone beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat mengikuti secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015—2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra pun menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. Hal ini memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Kemenkumham dan pemberian cendera mata dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Yasonna H. Laoly, Menteri Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna merespons baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” pintanya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Demo Hari Ke-17, Pengungsi Afganistan Datangi IOM dengan Tuntutan Sama

343 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pengungsi Afganistan dan Pakistan yang menempati Hotel Ina Boi dan Kupang Inn kembali melakukan ujuk rasa (demonstrasi) pada Kamis, 20 Mei 2021 pukul 09.25 WITA—selesai di depan Kantor IOM (International Organization for Migration). Para demonstran, sekitar 15 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan juga memboyong anak-anak dan mendirikan tenda darurat.

Masih dengan tuntutan yang sama, para demonstran (pengungsi Afganistan, red) tersebut bersikukuh menemui langsung pihak IOM guna menyampaikan aspirasi mereka yakni terus menuntut agar IOM memfasilitasi mereka dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk dilakukan pemindahan ke negara ketiga atau resettlement ataupun daerah lain, namun hal ini belum dipenuhi IOM sehingga mereka merasa resah dan terus melakukan aksi unjuk rasa.

Kepala Rudenim Kupang, Heksa Asik Soepriadi kepada Garda Indonesia menyampaikan, tetap melakukan pengawasan terhadap para pengungsi asal Afganistan yang terus berunjuk rasa di depan Kantor IOM, yang mana sempat berhenti berunjuk rasa di Hari Raya Idul Fitri (hari ke-15). “Aksi para pengungsi ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 April hingga 20 Mei 2021 dan sempat tidak melakukan unjuk rasa pada tanggal 11—16 Mei 2021 yaitu pada saat hari Raya Idul Fitri,” ungkap Heksa.

Selain itu, imbuh Heksa, terdapat 2 (dua) angota Unit Pengawasan Orang Asing (POA) Kepolisian Resort Kupang Kota yang tetap memantau jalannya unjuk rasa tersebut. “Beberapa pengungsi yang sering berunjuk rasa memilih datang ke Kantor Rudenim Kupang untuk berkoordinasi,” ujar Heksa.

Anak-anak pengungsi pun menemani para orang tua mereka (pengungsi Afganistan dan Pakistan) yang berdemo di depan Kantor IOM

Menurut Heksa, aksi unjuk rasa tersebut akan terus dilakukan oleh para pengungsi Afganistan karena tuntutan mereka ke IOM belum terpenuhi. “Petugas Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan terus memantau jalannya aksi unjuk rasa di kantor IOM hingga para pengungsi membubarkan diri dan pulang ke hotel masing-masing,” tegasnya.

Jumlah pengungsi yang berunjuk rasa, ujar Heksa, sudah mulai berkurang dari hari ke hari. “Hal ini disebabkan adanya pro dan kontra di antara para pengungsi yang berunjuk rasa dan apabila para pengungsi melakukan unjuk rasa yang anarkis dan mengganggu ketertiban umum, maka Kepolisian Resort Kupang Kota yang akan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.

Diketahui, pada tanggal 17 Mei 2021, dua perwakilan pengungsi ke Kanwil Kumham NTT bertemu Kadiv Keimigrasian untuk meminta bantuan agar tuntutan mereka dipenuhi IOM dan pada 19 Mei 2021 ke Kantor Gubernur NTT, bertemu Wakil Gubernur menyampaikan alasan serta tuntutan mereka terhadap IOM.

Kakanwil Kemenkumham NTT Audiensi dengan Wagub Josef Nae Soi Bahas Masalah Pengungsi

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, dan Kasubbag HRBTI, Yustina Lema; melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi di ruang kerja Wagub, pada Selasa, 11 Mei 2021; membahas soal pengungsi asal Afghanistan dan Pakistan yang belakangan kerap berunjuk rasa ke IOM (International Organization for Migration).

Marciana mengkhawatirkan para pengunjuk rasa yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sebagian bahkan sedang dalam kondisi hamil. Hampir setiap hari, para pengungsi tersebut mendatangi IOM. Disisi lain, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Rudenim Kupang juga sudah berkomunikasi dengan IOM dan UNHCR. Namun, karena alasan pandemi Covid-19, IOM dan UNHCR tidak boleh bertemu langsung dengan pengungsi sesuai dengan SOP-nya.

Mercy Jone sapaan akrab Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan IOM sebagaimana isi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pengungsi menuntut agar segera dipindahkan dari Indonesia, karena di Indonesia mereka tidak bisa bekerja. Selain itu, anak-anak juga tidak mendapatkan akses pendidikan. Pengungsi juga menuntut untuk segera pindah ke negara ketiga.

“Tugas dan fungsi kami di Kemenkumham hanya sebatas pengawasan administrasi saja,” ujar Mercy kepada Wagub Nae Soi.

Wakil Gubernur, Josef Nae Soi mengatakan  akan berupaya untuk berkomunikasi dengan IOM dan UNHCR guna mencari solusi yang terbaik. Prinsip dasar pemerintah daerah adalah tetap memperhatikan asas Kemanusiaan sehingga tuntutan pengungsi dapat dipenuhi namun tidak menimbulkan polemik baru.

Pertemukan IOM dan Perwakilan Imigran Afganistan, Wagub Tegaskan Akan Cari Jalan Keluar Terbaik

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS)  mempertemukan perwakilan imigran Afganistan dengan pihak International Organization For Migration (IOM) di ruang kerjanya, pada Rabu, 19 Mei 2021 yang memfasilitasi berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan para imigran. Hadir 3 (tiga) orang perwakilan imigran yakni Kubra Hasani,  Reza Khademi dan Azim Hasani serta Kepala IOM Kupang, Asni Yurika.

Foto bersama Wagub NTT, perwakilan pengungsi dan IOM

Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan, Wagub Nae Soi menegaskan, pemerintah Provinsi NTT telah menganggap para imigran  sebagai bagian dari penduduk NTT walaupun bukan warga negara Indonesia.  “Saudara-saudara, warga negara apa pun, namun karena sudah tinggal lama di Kupang, kami sudah anggap jadi penduduk NTT. Keluhan-keluhan itu akan kita carikan jalan keluar yang terbaik. Kebetulan ada IOM di sini, kita akan diskusikan secara kekeluargaan, ” jelasnya.

Wagub Nae Soi pun menjelaskan sebagai daerah transit,  Pemerintah Provinsi NTT tidak bisa membantu banyak untuk siapkan settlement atau tempat tinggal yang layak bagi para imigran karena keterbatasan anggaran. “Namun kita akan fasilitasi untuk cari win-win solution. Karena teman-teman dari IOM juga dibatasi dengan aturan. Kita akan konsultasikan dengan pihak terkait lainnya untuk selesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini. Beri saya waktu dua minggu untuk bicarakan hal ini lebih intens dengan IOM dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Wagub juga meminta para imigran untuk menyiapkan argumentasi-argumentasi yang lebih meyakinkan agar dapat diteruskan oleh pemerintah provinsi ke berbagai pihak untuk menemukan jalan keluar yang tepat. “Kalau teman-teman imigran mau pindah ke tempat yang lebih layak, tolong teman-teman cari argumentasi  yang memudahkan teman-teman bisa pindah. Kita akan fasilitasi hal ini. Kebetulan saya pernah kunjungi tempat penampungan yang sangat baik di Batam dan Tangerang bersama Menteri Hukum dan HAM. Begitu pun kalau teman-teman imigran mau jadi warga negara Indonesia, kita juga bisa bantu fasilitasi hal ini. Kita pasti akan cari jalan keluar terbaiklah,” tutur Nae Soi.

Sementara itu, Kubra Hasani mewakili para imigran menyampaikan terima kasih kepada Wagub Josef Nae Soi karena bisa mempertemukan para imigran dengan pihak IOM. “Terima kasih bapa sudah bantu kami ketemu dengan IOM. Karena sudah lama kalau mau ketemu mereka, tidak bisa. Kami lihat IOM kurang transparan dalam mengurus kami,” kata Kubra.

Dengan suara bergetar, wanita yang telah 6 (enam) tahun menetap di Kupang itu menyampaikan  keluhan-keluhan para imigran. Di antaranya keinginan untuk pindah ke tempat dengan settlement yang layak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Juga permasalahan pendidikan anak. “Sebagai orang tua,  saya sedih lihat anak-anak saya karena tidak bisa sekolah seperti anak-anak lokal.  Mereka memang sekolah tapi itu hanya formalitas. Mereka tidak bisa ikut ujian dan dapat ijazah karena tidak teregister. Dan hal ini tidak diberitahu oleh IOM secara terbuka. Juga masalah urusan medis atau kesehatan, mereka juga kurang terbuka. Kami hanya mau supaya aturan-aturan tentang imigran dari UNHCR diperhatikan dengan sungguh,” ungkap wanita beranak dua tersebut dengan derai air mata.

Menanggapi hal ini,  Kepala IOM Kupang, Asni Yurika mengungkapkan, IOM sudah berupaya memfasilitasi agar anak-anak dari para imigran bisa bersekolah, namun karena Indonesia belum bergabung dan menandatangani Konvensi Pengungsi  Tahun 1951, jadi ada keterbatasan-keterbatasan. “Keterbatasan ini juga ada di bidang pendidikan. Mereka memang tidak bisa dapatkan ijazah karena memang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita bukan tidak mau fasilitasi sampai mereka dapatkan ijazah. Tapi kita hanya ikuti yang dianjurkan kepada kita. Jadi kita hanya bisa fasilitasi sampai di situ saja,” jelas Asni.

Lebih lanjut Asni menguraikan terkait proses pemindahan imigran. Prosesnya baru bisa terjadi jika ada resettlement atau penempatan ke negara ketiga.

“Mereka akan dipindahkan sementara waktu ke Jakarta karena lebih dekat dengan kedutaan negara yang mau terima mereka. Kami juga bisa fasilitasi perpindahan kalau mereka mau pulang ke negara asal secara sukarela. Kemudian ada pemindahan yang terkait dengan situasi medis, di mana mereka butuh bantuan medis lebih lanjut, ” pungkas Asni.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh Rudenim Kupang

Foto pendukung oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT

Kota Kupang Raih Hak Cipta Motif Tenun Bunga Sepe, Merci Jone Ucap Proficiat

284 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Upaya dan kerja keras Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang yang diketuai Ny. Hilda Riwu Kore-Manafe menjadikan Motif Bunga Flamboyan atau Bunga Sepe (nama lokal Kota Kupang, red) menjadi tenunan khas daerah Kota Kupang telah terdaftar dan mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seremonial penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan bernomor 000209238 berlangsung pada Selasa pagi, 9 Maret 2011 di lantai 2 kantor Wali Kota Kupang; diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. kepada Hilda Riwu Kore – Manafe selaku pencipta motif tenun ikat dengan judul Motif Sepe.

Selanjutnya, Surat Pencatatan Ciptaan diperoleh Pemerintah Kota Kupang selaku pemegang hak cipta yang diterima oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay. Prosesi penyerahan tersebut disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir yakni Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo, Asisten II Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata, Ketua Bhayangkari Polres Kupang Kota, Yunita Satria Perdana, Ketua DWP Kota Kupang, Lousie Marlinda Funay – Pelokila, dan beberapa pimpinan perangkat daerah serta para Camat.

Kepala Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Jone, menyampaikan proficiat kepada Hilda Riwu Kore – Manafe selaku Ketua Dekranasda Kota Kupang yang menurutnya telah melakukan karya intelektual anak bangsa yaitu menciptakan motif tenun ikat sepe. Dikatakan, adanya penyerahan surat pencatatan ciptaan ini maka secara hukum tenun ikat motif sepe karya Ibu Hilda dilindungi oleh negara.

“Ketika dikemudian hari apabila ada para pihak yang tidak bertanggungjawab mencoba-coba mengklaim untuk menenun dengan motif yang sama maka itu akan masuk pada ranah pidana,” tuturnya.

Ketua Dekranasda Kota Kupang, Hilda Manafe menyematkan Selendang Tenun Motif Sepe kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone

Merci Jone pun menyampaikan potensi kekayaan intelektual di Kota Kupang yang belum mendapatkan perlindungan secara baik. Padahal menurutnya hal ini bisa dilakukan dengan bantuan Pemerintah Kota. “Ada banyak kelompok tenun ikat yang ada di Kota Kupang, tolong bantu mereka untuk mendaftarkan karya cipta mereka, karena ketika mereka tidak didaftarkan sangat disayangkan harga mereka itu bisa dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit,” ucapnya.

Saat ini di Kota Kupang, imbuh Merci Jone, yang sudah terdaftar untuk mendapatkan kekayaan intelektual personal sebanyak 75 untuk merek, 10 untuk hak cipta salah satunya karya Ketua Dekranasda Kota Kupang dan 11 paten. Namun menurutnya, sesuai data yang dimiliki Kanwil Kemenkumham, di Kota Kupang masih terdapat 10.217 usaha mikro dan 1.352 usaha kecil total secara keseluruhan 11.569 UMKM yang memiliki potensi untuk di daftarkan, namun belum dilakukan.

Untuk itu, Merci Jone mendorong agar Pemkot Kupang dapat memfasilitasi para pelaku UMKM tersebut agar bisa didaftarkan tentunya dengan kerja sama dan dukungan dari perbankan di NTT. “Ruang ini diberikan sebenarnya tinggal bagaimana kepedulian kita terhadap karya intelektual personal yang kurang lebih 11.569 di Kota Kupang harus diberdayakan,” ucapnya.

Ia berharap dengan dilakukannya penyerahan surat pencatatan ciptaan hari ini dapat menjadi titik awal atau start gebrakan yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda akan mempengaruhi pelaku UMKM di Kota Kupang untuk ikut mendaftarkan karya cipta mereka.

Sementara, Ketua Dekranasda Kota Kupang, Hilda Riwu Kore-Manafe selaku pencipta motif tenun ikat sepe mengungkapkan awal dirinya terinspirasi dari Bunga Flamboyan atau Sepe yang dianggapnya unik. “Sepe merupakan bunga yang mempunyai keunikan tersendiri karena Bunga Sepe hadir di Kota Kupang hanya pada bulan September hingga Desember yang menggambarkan Natal akan tiba,” ungkapnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menyampaikan Proficiat dan Potensi Kekayaan Intelektual di Kota Kupang

Hilda Riwu Kore-Manafe mengisahkan ikhwal dirinya menjadikan Motif Bunga Sepe menjadi ciri khas tenunan Kota Kupang karena sejak menjabat sebagai Ketua Dekranasda, dirinya melihat daerah atau kabupaten lainnya di NTT memiliki tenunan khas sendiri lengkap dengan aksesorinya sedangkan Kota Kupang belum ada. “Dari situ saya terinspirasi bahwa kita harus punya motif khas kota yang tepat dan kita lihat di sini banyak sekali Sepe yang mengingatkan Natal sudah dekat, unik sekali, itu yang menginspirasi Sepe menjadi Ikon Kota Kupang,” tuturnya.

Diakui Hilda Manafe, tidaklah mudah untuk dalam mewujudkan hal tersebut. Kesulitan yang ditemui oleh karena dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan teknik menenun dari para penenun. “Berbagai percobaan dan usaha yang terus dilakukan untuk mendapatkan bentuk desain yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk tenunan, akhirnya kami menemukan mama-mama penenun di Kelurahan Penkase yang bisa menghasilkan tenunan yang cantik, indah serta dipadu dengan warna-warna lembut yang berasal dari tumbuhan alami yang ada di sekitar wilayah Kota Kupang,” jelasnya.

Dikatakan Hilda Manafe, saat ini para mama-mama penenun telah menghasilkan tenunan dengan jenis tenun ikat, Buna dan Sotis berupa selendang, pashmina, sarung dan selimut. Selain itu, imbuhnya, untuk melengkapi tenunan sepe, pihaknya juga membuat berbagai aksesoris dari bahan-bahan lokal yaitu tulang, kayu dan batu akik. “Jadi nanti kami akan melegalkan itu semua lewat proses pendaftaran kekayaan intelektual ini,” tambahnya.

Hilda Manafe pun menyampaikan terima kasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang telah membantu proses hak cipta sehingga bisa memperoleh sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan yang mempunyai jangka waktu perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun dan berharap kerja sama ini terus berlanjut. Juga ucapan terima kasih kepada Kepala BI Perwakilan Bank NTT yang ikut mempromosikan hasil tenun sepe dan bantuan berupa pembangunan galeri di Penkase. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/PKP_ghe)

Editor (+roni banase)

WBK/WBBM di Kemenkumham NTT, Ombudsman : Jangan Hanya Seremonial

320 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Mengawali tahun 2021, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia mencanangkan zona integritas. Kemenkumham Provinsi NTT pun telah menyepakati untuk mencapai 18 target kinerja dengan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk jajaran Kemenkumham Provinsi NTT, deklarasi ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada Senin, 8 Februari 2021, turut hadir dan menjadi saksi yakni Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTT Bambang Setyadi, mewakili Kejati NTT.

Kepala Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menyampaikan sambutan mengungkapkan terdapat 11 eselon I dan ada kurang lebih 22 pelayanan turunan dari unit eselon I dan terdapat layanan-layanan yang merupakan hasil inovasi dari Kanwil dan daerah.

Tahun 2021, imbuh Marciana, para Kepala Divisi telah melahirkan inovasi-inovasi baru untuk segera diwujudkan dalam kaitan wilayah bebas korupsi. “Salah satunya, aplikasi SONDE (Sistem Online Dapur Elektronik) hasil kreasi dari Kepala Divisi Pemasyarakatan. Melalui aplikasi ini, Kadiv maupun Kakanwil dapat mengontrol menu makanan yang disiapkan oleh Lapas dan Rutan melalui handphone setiap hari,” urainya.

Di samping itu, terdapat inovasi layanan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yakni memastikan “Satu Desa Satu Paralegal.” Pelayanan ini untuk menjembatani masyarakat tidak mampu dengan lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kanwil Kemenkumham, ketika berhadapan dengan hukum. “Kemudian inovasi dari Kadiv Imigrasi, survei terhadap layanan-layanan keimigrasian. Termasuk bila ada keluhan, silakan langsung ke Pak Kadiv. Itu juga bagian dari memperbaiki layanan kami,” imbuhnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menandatangani pakta integritas

WBK itu, tegas Merci Jone, harus terpatri di dalam hati dan jangan ada cela untuk bermain dengan uang rakyat dan jajaran Kemenkumham Provinsi NTT tak hanya sekadar lips service. “Dan setiap 3 (tiga) bulan melakukan coffee morning bersama teman-teman wartawan untuk menyampaikan realisasi penggunaan anggaran,” tandasnya seraya mengatakan semoga kita sehat dan menjadi orang jujur dan meminta jika memperoleh informasi terkait pelayanan Kemenkumham agar disampaikan untuk diperbaiki.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menyampaikan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan pelayanan publik.

Menurut Ketua Ombudsman Perwakilan NTT, penegakan hukum dan reformasi birokrasi merupakan satu dari tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan sesuai dengan Permen PAN/RB No 10 Tahun 2019 dan perubahannya, Ombudsman diminta menjadi saksi dan menjadi tim penilai nasional bersama Menpan RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat saya menjadi saksi ikut menandatangani pakta integritas termasuk Kemenkumham NTT tidak hanya sekadar seremonial belaka dan formalitas, tetapi harus diikuti dengan perbaikan nyata bagi pada loket pelayanan bagi yang melakukan pelayanan langsung dapat nyata dan terdapat perbaikan,” urai Darius Beda Daton.

Ketua Ombudsman Perwakilan NTT menegaskan bahwa pencanangan zona integritas sekaligus dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan melindungi ASN dari tindakan atau perilaku koruptif. “Bila ada komplain dari masyarakat, jangan dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Tapi merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya,” pintanya.

Mudah-mudahan, tandas Darius Beda Daton, masyarakat merasakan ada perubahan birokrasi kita yang lebih bersih, lebih akuntabel, berkinerja tinggi, efisien, efektif, dan mempunyai pelayanan yang lebih berkualitas. “Jangan sampai tidak dirasakan sama sekali,” tegasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)