Arsip Tag: kakanwil kemenkumham ntt

Reaksi Keras Kakanwil Kemenkumham NTT Terhadap Praktik Joki Anak di Ngada

539 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone bereaksi terhadap praktik joki anak pada balap kuda yang dilaksanakan di Bajawa Kabupaten Ngada. Reaksi tersebut muncul akibat cidera yang dialami oleh salah satu joki.

Tak hanya itu, Kakanwil perempuan pertama di lingkup Kemenkumham NTT ini pun mempertanyakan perang dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 Ngada yang memberikan izin pelaksanaan pacuan kuda dalam masa normal baru yang seharusnya mengedepankan protokol kesehatan ketat.

“Seharusnya, harus jaga jarak, memakai masker karena masih dalam suasana pandemi Covid-19,” tegasnya kepada media ini pada Senin, 3 Agustus 2020 di ruang kerjanya.

Selain itu, tegas Marciana, yang lebih fatal adalah anak sebagai joki terjatuh dan cidera. “Apa pun yang terjadi, anak jangan dieksploitasi, karena mereka tak bisa berbuat apa-apa, apalagi ibunya ikut terlibat,” ungkapnya.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone

Seperti diberitakan oleh Voxntt, Seorang anak di bawah umur terjatuh dari kuda dalam pegelaran pertandingan balapan kuda yang diselenggarakan oleh Pordasi Ngada di lapangan pacu Amalelu, Desa Lo’a, Kecamatan Soa, pada Minggu, 2 Agustus 2020. (Baca : https://voxntt.com/2020/08/02/breaking-news-jadi-joki-anak-di-bawah-umur-terjatuh-dari-kuda/66122/

Kakanwil Kemenkumham NTT yang juga aktif sebagai pemerhati anak ini menegaskan bahwa anak boleh bekerja 3—4 jam, namun terlebih dahulu memenuhi hak-haknya. “Anak boleh bekerja dan mencari uang, bertujuan agar dia diajarkan bertanggung jawab, namun saat semuanya haknya telah terpenuhi,” urainya.

Terkait penyelenggara pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki, Marciana juga sangat mengecam peran mereka. “Mereka harus bertanggung jawab, karena melibatkan anak dalam pacuan kuda yang berisiko dan rawan terhadap kekerasan, karena dia terjatuh dan dirawat di puskesmas,” tegasnya.

Kondisi serupa yang terjadi sebagai kebiasaan yang dipraktikkan di semua kabupaten di Provinsi NTT pun menjadi perhatian Kakanwil Kemenkumham NTT. Menurutnya, kondisi serupa di mana, menggunakan anak sebagai joki pacuan kuda harus menjadi perhatian semua pihak.

“Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) NTT maupun Pordasi Kabupaten/Kota harus memperhatikan kondisi ini, karena menggunakan anak sebagai joki pacuan kuda, telah memenuhi dan mengandung unsur eksploitasi anak,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Tak Hanya Pencuri Ternak, Efek Jera Bakal Diterapkan ke Napi Pemerkosa Anak

450 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Ini kita lakukan bagi mereka sehingga ada refleksi kritis dalam diri mereka sendiri. Agar timbul efek jera. Pencurian ini sudah sangat sering mengganggu masyarakat kita. Tentunya kita tidak mau ini terus terulang, maka dari itu perlu ada pembinaan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama,” ujar Wagub Josef Nae Soi dalam sesi konferensi pers pada Minggu, 19 Juli 2020 di Lapas Kelas IIA Kupang.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/07/19/tiga-napi-pencuri-ternak-dipindahkan-dari-lapas-sumba-ke-nusa-kambangan/

Untuk diketahui pada tanggal 28 Mei 2020, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah bersurat secara resmi ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk pemindahan tiga WBP Kasus Pencurian Ternak dari Lapas Waikabubak ke Nusa Kambangan. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli, Kakanwil Kemenkumham NTT, kembali mengirimkan surat serupa kepada Dirjen Pemasyarakatan agar surat Gubernur NTT tanggal 28 Mei tersebut bisa ditindaklanjuti.

Wagub Nae Soi mengatakan, dengan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan tentunya ada jarak jauh antara para narapidana dengan tempat tinggal dan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan impact atau dampak tersendiri bagi pelaku atau orang lain yang punya ingin melakukan tindakan pencurian serupa.

“Saya kira tidak berkelebihan, jika Saya bersama Bapak Gubernur meminta pada Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Pas (Dirjen Pemasyarakatan), melalui Kakanwil Kemenkumham NTT bahwa kami ingin menitip masyarakat kami untuk dibina lebih intensif di Nusa Kambangan. Ke depan, mari kita jaga NTT agar aman dan kita bangun dengan nilai kemanusiaan dan sikap kejujuran yang tinggi untuk semua elemen masyarakat,” ungkap Wagub Nae Soi.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Merci Jone (kiri) bersama Wagub NTT Josef Nae Soi (tengah), dan Kadiv PAS Kemenkumham Provinsi NTT dalam sesi konferensi pers pada Minggu, 19 Juli 2020 di Lapas Kelas IIA Kupang

Senada, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, mengatakan pemindahan para napi ini juga dilakukan karena sering terjadi kasus pencurian dalam jumlah yang besar dan sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang sudah sangat resah karena ternaknya dicuri. Bukan sedikit tapi hingga puluhan ekor. Ini tentunya sangat berimbas bagi ekonomi masyarakat itu sendiri. Kita akan melepas ketiga narapidana yang mana adalah pelaku pencurian ternak di daerah Sumba. Terima kasih untuk Pemprov NTT yang sudah memfasilitasi pemindahan para napi ini,” beber Merci.

Merci yang juga aktif sebagai pegiat dan pemerhati perempuan dan anak membeberkan fakta terkait jumlah narapidana kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang saat ini sedang dibina di lembaga pemasyarakatan.

Di hadapan para awak media, Merci menyampaikan perlu diberlakukan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan khusus terhadap anak karena setelah didata dan dikaji ternyata tindak pidana tertinggi di NTT yakni pelaku pemerkosaan khusus terhadap anak.

“Ke depan, kita usahakan agar para pelaku pemerkosaan anak dan pelecehan seksual juga harus kita pindahkan ke Nusa Kambangan untuk mendapatkan pembinaan intensif,” tegasnya.

Menurut Merci, salah satu kasus kriminal terbesar yang terjadi di NTT adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Oleh sebab itu harus dilakukan tindakan yang memberikan efek jera juga bagi para pelakunya.

“Sekitar 75 persen isi lapas dan rutan adalah pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak,” urainya.

Merci Jone yang menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham NTT sejak 17 Maret 2020, menyampaikan keberadaan para napi pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saat berkunjung ke rutan dan lapas di Provinsi NTT. “Ada di Rutan Soe, Rutan Maumere, Lapas Ba’a Rote, dan Lapas Kalabahi,” ungkapnya.

Khusus di Lapas Kalabahi, urai Merci, sekitar 90 persen adalah Pelaku pemerkosa dan pelecehan seksual terhadap anak. “Untuk model pembinaan dapat kita lakukan berupa pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan, atau ke Aceh, atau model lain agar ada efek jera,” tandas Merci Jone. (*)

Sumber berita (*/Meldo Nailopo—Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Foto utama oleh Aven Rame
Editor (+rony banase)

Tiga Napi Pencuri Ternak Dipindahkan dari Lapas Sumba ke Nusa Kambangan

3.631 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 3 (tiga) Napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Waikabubak saat sedang ditampung sementara di Lapas Kelas IIA Kupang, menurut rencana bakal dipindahkan pada Senin, 20 Juli 2020 ke Lapas Nusa Kambangan. Keputusan pemindahan tersebut atas usulan dari Pemprov NTT kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan dieksekusi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Jone menyampaikan bahwa pemindahan tiga napi pencurian ternak difasilitasi oleh Pemprov NTT. “ Kami berterima kasih kepada Pemprov NTT telah memfasilitasi pemindahan dari Lapas Sumba Barat ke Lapas Nusa Kambangan,” ujarnya kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang hadir dalam sesi konferensi pers pada pada Minggu, 19 Juli 2020 pukul 16.30 WITA—selesai di Lapas Kelas IIA Kupang.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat menyerahkan secara resmi ketiga napi untuk selanjutnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan

Sementara, Wagub Josef Nae Soi mengungkapkan bahwa upaya pemindahan ketiga napi ke Nusa Kambangan sebagai upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

“Karena kita warga NTT sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kejujuran, boleh kita miskin harta, namun kaya martabat,” tegasnya di hadapan Kakanwil Kemenkumham NTT, Kadiv PAS Kemenkumham Provinsi NTT, Mulyadi; Kalapas Kelas IIIB Waikabubak, Andi Yudosutijono; Kalapas Kelas IIA Kupang, Badarudin.

Wagub Nae Soi juga menegaskan terlebih jika ada predikat pencurian, karena merupakan nista bagi masyarakat NTT karena kejujuran sebagai nilai utama. “Oleh karena itu, kami memohon ke Menteri Hukum dan HAM, agar dapat memindahkan napi dari Lapas Waikabubak ke Lapas Nusa Kambangan,” ungkapnya.

Lanjut Nae Soi, mungkin saat dibina di tempat jauh tersebut bisa didapatkan refleksi karena mencuri telah menjadi kebanggaan (pride). “Hal ini yang tak boleh terjadi,” tandasnya.

Ketiga Napi yang sementara ditampung di Lapas Kelas IIA Kupang dan akan segera dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan

Adapun data ketiga napi atau WBP yang segera dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan yakni :

  1. Bora Boli, profesi petani (60 tahun), Pidana 5 tahun, domisili Desa Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  2. Endris Soki, petani (20 tahun), Pidana 3 tahun, domisili di Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
  3. Umbu Siwa Wuhu, petani, Pidana 6 tahun, domisili di Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Rakor Virtual Capaian Kinerja, Yasonna Ajak ASN Kemenkumham Kompak

120 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada tanggal 29 Juni—2 Juli 2020, jajaran 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seluruh Indonesia bakal mengikuti Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja. Dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc Ph.D. pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 09.30 WITA—selesai di Graha Kebangsaan Jakarta dengan tema “Tatanan Normal Baru Kumham Pasti Produktif.”

Diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengayoman, Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja diikuti oleh 247 orang lingkup Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia; termasuk jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang diikuti secara virtual oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. didampingi oleh Kadiv Yankumham, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, Kadiv Imigrasi, pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 10.30 WITA—selesai di di Ruang Multi Fungsi Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Sebelum rakor, dilaksanakan penandatanganan kerja sama sertifikat elektronik pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Pengelolaan Data Berbasis Elektronik (PDBE).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap menyelenggarakan Rapat Kerja sekaligus melakukan pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja kita pada semester I Tahun Anggaran 2020 dengan media virtual.

“Pengendalian dan evaluasi ini sangat penting dan berharga, karena sudah terbukti bahwa dengan beberapa kali kita melaksanakan rapat kerja dengan mekanisme seperti yang sudah dan akan kembali kita laksanakan ini, kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya, prestasi kinerja sudah menjadi budaya di kementerian yang kita cintai ini,” ujar Yasonna mengawali sambutan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dan arahan dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Semester I TA 2020

Pada rapat koordinasi evaluasi kinerja Semester I 2020 dipilih simbol “dua lumba-lumba mengapit logo corporate university”. Yasonna menjelaskan makna dari logo tersebut, bahwa Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi, dia mampu menerima dan merespons instruksi dengan baik, dia hidup dan bekerja dalam kelompok dan mempunyai sifat tolong menolong baik untuk kelompoknya maupun untuk makhluk hidup lainnya. Lumba-lumba adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama.

Dan keistimewaan lain dari lumba-lumba, urai Yasonna, adalah memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima pesan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba, sehingga terhindar dari benturan. Teknologi ini yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam.

Secara simbolik, terang Yasonna, memberikan makna bahwa sebagai ASN Kemenkumham harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong menolong dan loyalitas kepada institusi, bangsa dan negara sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Dan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, dibutuhkan ASN yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sinergi kolaborasi yang baik sehingga mampu menyelesaikan tantangan dan hambatan secara cepat dan tepat.

“Sehingga, mulai dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana harus mempunyai kecerdasan intelektual (intelektual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), dan kecerdasan kreativitas (creativity quotient) untuk menghadapi kondisi saat ini yang masih belum stabil,” imbau Yasonna Laoly.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa kompak, gotong royong, kolaborasi dan sinergi dalam hal apa pun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna meminta seluruh jajaran untuk terus introspeksi dan memantaskan diri untuk mendukung kemajuan organisasi. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu :

Pertama : Kondisi New Normal ini menuntut ASN Kemenkumham mengubah pola kerja dan mengubah mindset ke arah digital. Birokrasi Digital, sudah menjadi kewajiban dan seluruh ASN harus mau dan mampu mengikuti pola kerja baru yang seluruhnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

“Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai semester I ini, memang belum maksimal tetapi saya yakin pada semester 2 nanti capaian kinerja dan realisasi anggaran akan naik secara signifikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi Covid-19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia,” ucap Yasonna.

Kedua: Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan para Kepala Badan, harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan Evaluasi mulai dari pusat sampai ke daerah, namun harus memberdayakan Kepala Kantor Wilayah, karena bagaimana pun Kakanwil adalah wakil Menteri di daerah dan pemegang komando lapangan di wilayah. Loyalitas harus tegak lurus kepada pimpinan, jangan menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga: Lakukan kerja sama dengan stakeholders dan berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi kalau perlu jemput bola. Sebagai contoh yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual yang membuat kebijakan loket pelayanan virtual (LOKVIT) telah berhasil menaikkan perolehan PNBP nya, dorong stakeholder untuk memanfaatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya jual bagi sektor UMKM. Hal ini harus diikuti oleh unit penghasil PNBP lain, seperti Imigrasi dan AHU.

Di bidang pemasyarakatan, Yasonna minta agar fokus pada pemindahan para bandar narkoba, koordinasikan dengan instansi terkait dengan baik dan bangun sinergitas serta komunikasi untuk menangani Warga Binaan secara tepat sasaran.

Keempat: Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, khususnya belanja modal karena dengan membelanjakan APBN akan mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki.

Kelima: Terkait teknologi informasi, agar segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Humas Kemenkumham Provinsi NTT

Hanya Sabu & Ngada Mencatat Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham NTT

278 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kekayaan Intelektual bersifat personal dan komunal [indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional] seharusnya menjadi perhatian kita dan terutama pemerintah daerah untuk dicatatkan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Begitu banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten di Provinsi NTT. Sebenarnya apa itu Ekspresi Budaya Tradisional? Jadi, ekspresi budaya tradisional adalah hasil aktivitas intelektual, pengalaman atau pemahaman yang diekspresikan oleh masyarakat adat dalam konteks tradisi yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termaksud di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, benda atau tak benda atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut.

Demikian pemaparan Kepala Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. dalam sesi Sahabat Pengayoman dengan Tema “Perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Komunal, Menjaga Kekayaan Budaya NTT Agar Tidak Bernasib Sama Seperti Reog Ponorogo” di RRI Kupang pada Selasa, 16 Juni 2020 pukul 09.00—10.00 WITA.

Kakanwil Kemenkumham NTT (kiri) dalam sesi dialog interaktif di RRI Kupang pada Selasa, 16 Juni 2020

Mercy Jone, sapaan akrab dari Kakanwil Kemenkumham NTT yang menjabat sejak 4 (empat) lalu ini didampingi oleh Erni Mamo Li, SH, M.Hum. Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dientje Bule Logo hadir sebagai narasumber; menegaskan bahwa banyak sekali jenis-jenis Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Nusa Tenggara Timur.

“Ada yang berbentuk verbal dan teks misalnya berupa cerita, puisi, dongeng atau simbol indikasi dan lain sebagainya, seperti di Pulau Sumba ada cerita legenda Fatumalandong, EBT musik seperti lagu-lagu daerah dari tiap daerah di NTT, EBT gerakan seperti tarian daerah misalnya Tarian Pado’a dari Kabupaten Sabu, Hegong dari Sika, serta Tarian Ja’i dari Bajawa yang sudah sangat mendunia,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Mercy, di setiap daerah di NTT, masing-masing daerah mempunyai upacara adat misalnya Reba yang merupakan upacara adat dari Ngada, dilaksanakan setiap tahun untuk mensyukuri hasil panen di daerah tersebut dan setiap upacara adat di daerah mempunyai seremonialnya masing-masing.

Khusus di Provinsi NTT, ungkap Mercy, hingga saat ini hanya Sabu yang mencatatkan 2 (dua) EBT dan Ngada mencatatkan 10 (sepuluh) EBT.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional agar generasi muda tahu dari mana dia berasal,” tandas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT.

Ekspresi Budaya Tradisional (Tari Foti) dari Pulau Rote

Negara Punya Kewajiban Melindungi

Dalam konteks ini, tegas Mercy, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua peninggalan prasejarah dan sebagainya, caranya dengan mencatatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

“Tinggal dicatatkan, maka akan langsung dilindungi,” jelas Mercy seraya menyampaikan bahwa proses pencatatan EBT tidak serumit Indikasi Geografis yang harus dilakukan penelitian.

Ekspresi Budaya Tradisional Suku Alor

Topik ini diangkat dan dibahas, urainya, dengan tujuan agar masyarakat akan lebih paham seperti apa dan bagaimana sehingga kekayaan intelektual komunal dan hak cipta kita bisa terlindungi agar tidak diklaim oleh negara/daerah lain seperti kasus Batik, Reog Ponorogo dan Angklung.

Ditambahkan oleh Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li , EBT sangat berhubungan erat dengan hak cipta dan hak cipta sendiri merupakan suatu karya hasil ciptaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan karena inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

“Suatu karya cipta yang masuk dalam lingkup undang-undang hak cipta itu penciptanya harus diketahui dan terkait dengan EBT yang disampaikan Ibu Kakanwil tadi penciptanya sudah tidak diketahui sehingga pemegang hak cipta dari ekspresi budaya tersebut adalah pemerintah dalam hal ini atas nama seluruh masyarakat sehingga tanggung jawabnya ada pada pemerintah bersama dengan masyarakat pemilik eskpresi budaya tersebut,” terang Erni Mamo.

Di akhir dialog, Erni mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mari terus lindungi karya yang merupakan hasil dari ciptaan kita karena dengan melindungi, kita mempunyai hak, tidak hanya hak secara ekonomi tetapi juga hak moral karena sampai dengan kita tidak ada di dunia ini pun hak moral akan tetap ada dan melekat pada karya kita.

Penulis, editor dan foto utama (+rony banase)
Foto pendukung Humas Kemenkumham NTT

Suguhan Kopi Bajawa bagi Tamu Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT

194 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Siapa pun yang melakukan kunjungan kerja ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara (NTT), Marciana Dominika Jone, S.H. bakal memperoleh suguhan khas ‘Kopi Bajawa’.

Seperti yang diperoleh Garda Indonesia saat menemui srikandi pertama yang memimpin Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang berlokasi di Jalan W J Lalamentik No 98, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada Selasa, 14 April 2020 pukul 10.45 WITA. Sebelumnya, Garda Indonesia membuat janji wawancara melalui telepon genggam pada Minggu, 12 April 2020 pukul 13.56 WITA.

Saat menunggu di Ruang Kerja Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Garda Indonesia langsung disuguhi kopi panas asal Bajawa, salah satu kopi olahan masyarakat Kabupaten Ngada yang telah menggapai Sertifikasi Indikasi Geografis (bagian dari perlindungan kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM bersifat komunal) dengan cita rasa berbeda (khas) dan nikmat. Selain, Kopi Bajawa, Kopi Manggarai juga telah memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis.

Sambil menunggu Kakanwil Kemenkumham NTT mengadakan rapat dengan para eselon III dengan tetap mengedepankan physical distancing (menjaga jarak duduk 1 meter) dan memakai masker, Garda Indonesia menikmati Kopi Bajawa di ruang tunggu. Berselang 20 menit kemudian dan belum usai menyeruput kopi asli dari Pulau Flores, muncullah Kakanwil dan kami melanjutkan percakapan hangat di ruang kerjanya dengan tetap menjaga jarak sambil menikmati Kopi Bajawa.

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Merciana D Jone

Kepada Garda Indonesia, Merci Jone sapaan akrabnya menyampaikan beberapa target kinerja (tarja) termasuk capaian Kopi Bajawa dan Kopi Manggarai menerima Sertifikasi Indikasi Geografis. “Kami menerapkan Work from Home (WFA) dan Physical Distancing di lingkungan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, satu divisi hanya 3 orang,” ujar Merci seraya berkata dalam beberapa menit ke depan bakal mengadakan wawancara telekonferensi.

Selain itu, ujar Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang dilantik oleh Wagub NTT Josef Nae Soi pada Selasa, 17 Maret 2020, cita rasa Kopi Bajawa dan Kopi Manggarai berbeda dan tidak akan menyuguhkan kopi lain. “Datang ke Kakanwil, maka kami akan menyuguhkan kopi dengan cita rasa dan kekhasan sehingga memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis,” beber Merci yang sebelumnya menjadi Kabid HAM selama 11 tahun.

Lanjutnya, setiap tamu yang datang, saya selalu menyuguhkan Kopi Bajawa atau Kopi Manggarai. “Saat ini, hanya ada Kopi Bajawa, maka kami menyuguhkannya,” ungkap Merci Jone sembari menyampaikan setiap tamu yang datang selalu dikenalkan Indikasi Geografis (IG) Provinsi NTT lainnya yakni Vanili Alor, Tenun Ikat Sikka, dan Tenun Ikat Alor.

Kepada Garda Indonesia, Merci Jone juga mengungkapkan menjadi Kakanwil adalah Amanah Tuhan dan selalu bekerja dengan hati gembira dan menghindari amarah. “Saya mau staf Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT harus bekerja dalam tim. Saya pun harus menjadi role model bagi mereka,” katanya sambil membeberkan berbagai program kerja Kemenkumham Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)