Pemerintah Kota Kupang meraih penghargaan kota terbaik kedua dalam kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertajuk “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” di Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay.
Rakornas ini merupakan forum tertinggi koordinasi percepatan perluasan digitalisasi daerah yang dihadiri oleh pimpinan kementerian lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh kepala daerah sebagai ketua TP2DD. Satgas ini diketuai Menko Airlangga Hartarto, dan beranggotakan 7 (tujuh) kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemenkominfo, KemenPAN dan RB, Kementerien Sesneg, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selaku Ketua TP2DD.
Selain Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT juga meraih penghargaan terbaik kedua sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, serta Kabupaten Nagekeo sebagai terbaik ketiga TP2DD Tingkat Kabupaten untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6—7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menurutnya menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah.
Wapres Ma’aruf juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023. “Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai.
Kota Kupang Raih Penghargaan TPID Kota IHK Terbaik Tahun 2022
Kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang bersama stakeholder untuk pengendalian inflasi berbuah manis. Kota Kupang berhasil meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Terbaik Tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sebelumnya Kota Kupang masuk nominasi penghargaan tersebut bersama Kota Maumere dan Kota Mataram.
Setahun sebelumnya TPID Kota Kupang juga sempat masuk nominasi namun belum beruntung. Dan pada tahun 2023 ini, TPID Kota Kupang berhasil meraih juara. Selain Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Provinsi NTT juga meraih penghargaan sebagai TPID Kota Non IHK Terbaik dan TPID Provinsi Terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo diterima oleh Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 31 Agustus 2023. Hadir dalam Rakor tersebut para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, para gubernur dan bupati/wali kota penerima penghargaan. Rakor tersebut diikuti secara daring oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang bersama Kepala BPS Kota Kupang, perwakilan Forkopimda Kota Kupang dan para pimpinan perangkat daerah terkait dari Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang.
Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada tim pengendali inflasi baik pusat maupun daerah, para gubernur dan bupati/wali kota yang telah berjuang sehingga inflasi nasional pada bulan Juli 2023 sangat terkendali pada angkat 3,08 persen. Menurutnya pengendalian inflasi sangat penting. Jika di negara lain inflasi hanya dikendalikan oleh bank sentral lewat kenaikan suku bunga dan nilai tukar, di Indonesia pengendalian inflasi dilakukan dengan kombinasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta pengecekan secara langsung di lapangan.
Presiden mengaku senang dalam pengecekan belum lama ini, harga sejumlah komoditi di pasar sudah turun. Hanya 1 komoditi yang masih mengalami kenaikan harga, yakni beras yang naik 5 hingga 6 persen akibat super el nino. Namun dia memastikan stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton beras dan 400 ribu ton dalam perjalanan yang akan segera dimanfaatkan untuk mengendalikan harga. Awal September 2023 ini pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan beras untuk 21,3 juta penerima manfaat sejumlah 10 kg/kepala keluarga selama 3 bulan. Presiden mengimbau jika harga beras masih terus naik, para kepala daerah bisa menggunakan anggarannya untuk intervensi pasar serta selalu menyediakan cadangan bahan pangan di daerah masing-masing.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan inflasi nasional pada bulan Juli 2023 lalu berada di angka 3,08 persen, turun dari angka 5,51 persen pada akhir 2022 lalu, termasuk salah satu yang terendah di dunia. Menurutnya penurunan terjadi di semua kelompok, baik inflasi inti, harga pangan yang bergejolak maupun harga yang diatur oleh pemerintah. Inflasi di seluruh wilayah tercatat menurun dan berada dalam sasaran inflasi nasional.
Perry mengakui pencapaian ini berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan BI dalam Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah, juga berkat kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Presiden pada 18 Agustus 2022 lalu. Diperkirakan inflasi nasional akan tetap terkendali hingga akhir tahun, di kisaran angka 3,0 persen dan pada tahun 2024 mendatang ditargetkan bisa turun hingga 2,5 persen,
Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay, usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kerja kolaborasi dan kerja sama yang baik, sehingga bisa meraih penghargaan ini.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik, Forkopimda, perangkat daerah, para pengusaha, para penjual di pasar serta semua pihak yang sudah ikut terlibat dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang. Terima kasih juga untuk Penjabat Wali Kota Kupang Periode 2022—2023, Bapak George Hadjoh, berkat kerja kerasnya,” ungkapnya. (*)