Merespons berbagai perspektif, keresahan, dan penolakan akan pengembangan proyek geotermal di pulau Flores, Gubernur Laka Lena menegaskan pentingnya menekan kemiskinan di NTT dengan meningkatkan pengembangan jalan, air, dan listrik bagi masyarakat.
Kupang | Semangat kolaborasi mengembangkan potensi energi panas bumi atau geotermal di pulau Flores ditunjukkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, PLN UIP Nusra & PLN UIW NTT, pemerhati lingkungan, para bupati/wali kota dalam sesi rapat koordinasi pada Senin, 28 April 2025 pukul 14:00—18:45 Wita di lantai 1 ruang rapat Gubernur NTT, Melki Laka Lena.
Pengembangan energi baru terbarukan sebagai proyek strategis nasional (PSN) di Flores sebagai geothermal island menggapainya penolakan dari 6 (enam) Uskup hingga dibentuk satuan tugas penanganan isu sosial dan teknis melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Satgas ini mulai bertugas pada Mei 2025 untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.
Rapat kedua berlangsung selama 6 (enam) jam yang dipimpin langsung Gubernur Laka Lena dan dihadiri Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Prof. Dr. Eng, Eniya Lestiani Dewi, B.Eng., M.Eng. IPU. General Manager PLN UIP Nusra, Yasir; General Manager PLN UIW NTT, Eko Sulistyono beserta jajarannya ini bergulir diskusi alot dan diskursus mengenai kebutuhan akan energi listrik dan air bagi masyarakat.
Merespons berbagai perspektif dan keresahan akan pengembangan proyek geotermal di pulau Flores, Gubernur Laka Lena menegaskan pentingnya menekan kemiskinan di NTT dengan meningkatkan pengembangan jalan, air, dan listrik bagi masyarakat.
“Salah satu cara menolak kemiskinan dengan mengundang investasi berupa jalan, air, dan listrik. Saat ini banyak pembangkit listrik berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan paling gampang pakai PLTD,” urainya.
Ditekankan Gubernur Laka Lena, memang paling gampang pakai PLTD, namun sampai kapan NTT terus begini ke depan. “Masa dari tahun 1970-an kita terus pakai PLTD dan masih level begini? Saya bilang tidak! Saya ikut pemerintah pusat meneruskan kebijakan yang bagus (pengembangan geotermal, red),” ungkapnya.
Gubernur Laka Lena pun tak menampik keresahan yang muncul berupa protes akan pengembangan proyek geotermal di pulau Flores dengan melakukan uji petik di lapangan dengan menugaskan satuan tugas penanganan isu sosial dan teknis.
Sementara, Prof. Eniya Lestiani Dewi mengatakan bahwa pengembangan Flores sebagai pulau geotermal bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan beban subsidi negara akan penggunaan BBM pada pembangkit listrik.
Ditekankan Prof. Eniya, Pengembangan proyek geotermal pun mengurangi kompensasi penggunaan BBM. “Indonesia Timur membebani subsidi negara, maka perlu ditekan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik hingga diupayakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) hingga mengalihkan subsidi BBM pada sektor yang lebih menguntungkan,” ucapnya.
Penulis (+roni banase)