Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT menyatakan, keberadaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdaya guna untuk meningkatkan perekonomian di NTT. Kalangan perbankan diharapkan dapat menambah jumlah penyaluran KUR kepada masyarakat.
“KUR kita di NTT sekarang baru mencapai Rp. 1 triliun lebih. Jumlah ini masih tergolong kecil, belum terlalu besar. Kita ingin mendorong agar Tahun 2019 ini bisa mencapai Rp 2—3 triliun lebih,” jelas Gubernur Viktor Laiskodat saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Senin (21/1).
Dipimpin oleh Ketua Tim Agun Gunanjar Sudarsa, 5 (lima) orang rombongan Komisi XI DPR melakukan kunjungan kerja selama 3 ( tiga) hari dari tanggal 21—23 Januari untuk memantau dan mengawasi penyaluran KUR di NTT. Para anggota Komisi Anggaran tersebut akan melakukan kunjungan lapangan dan bertemu dengan bebrapa perwakilan penerima KUR di Kota Kupang.
Menurut Gubernur Viktor, kehadiran dan kunjungan Komisi XI itu memberikan energi positif dalam mendorong kerjasama Pemerintah Provinsi dengan kalangan perbankan untuk meningkatkan jumlah penyaluran KUR di NTT. Kehadiran KUR turut berperanan dalam membantu perekonomian masyarakat. Terutama dalam menggali potensi-potensi yang ada menuju NTT Bangkit Menuju Sejahtera.
“Target saya, KUR di tahun 2019 ini bisa menyentuh Rp 3 triliun Karena peluang KUR untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja sangat besar dan potensial. Terutama dalam mempersiapkan tenaga kerja, baik ke dalam maupun ke luar negeri dengan kompetensi dan kualitas kerja yang bagus,” jelas Viktor Laiskodat.
Di hadapan anggota Komisi XI tersebut, Viktor Laiskodat juga menguraikan target pemerintah Provinsi untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 1,1 triliun menjadi Rp 3 triliun di tahun 2023. Banyak orang yang menganggap target tersebut terlampau bombastis. Namun, lanjut Viktor, dengan kerja yang luar biasa dan desain yang baik, target tersebut diyakini akan tercapai. NTT punya banyak potensi-potensi hebat dan luar biasa.
“Kami sedang mendesain APBD Provinsi secara efisien. Kita sedang melakukan konsolidasi anggaran dengan cara misalnya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh dinas dan biro diadakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kami juga melakukan perampingan perangkat daerah dari 48 menjadi 39. Begitupun misalnya dalam tender jalan. Para pengusaha di NTT tidak punya aspal, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dengan sediakan aspal sehingga bisa berkontribusi bagi PAD. Masih banyak cara-cara baru yang dapat kita lakukan untut tingkatkan PAD sesuai target”,pungkas Viktor Laiskodat.
Ketua Tim Komisi XI, Agung Gunanjar Sudarsa, mengapresiasi perhatian pemerintahan Presiden Jokowi untuk masyarakat di pelosok-pelosok desa. Tidak hanya kedaulatan politik yang diperhatikan tetapi juga kucuran dana yang terus meningkat baik dana transfer ke desa, program keluarga harapan dan juga KUR.
“Kami ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan KUR di NTT. Kami akan mengunjungi para penerima manfaat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di NTT. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kalangan perbankan dan non perbankan melalui KUR punya kewajiban untuk mendorong roda perekonomian masyarakat,” jelas politisi Golkar tersebut.(*)
Sumber berita (*/Aven Rame-Humas Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)