Jakarta, Garda Indonesia | Sebagaimana diketahui awal terjadinya perpecahan di Kadin Indonesia pada awal tahun 2013 merupakan bagian permasalahan yang belum dapat diselesaikan sebagai dampak bahwa selama Kadin Indonesia berdiri tidak berhasil mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara signifikan.
Bahkan Kadin Indonesia tidak memprioritaskan pembinaan kepada UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, di mana pada Pasal 7 butir D yang menyatakan “penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia,” di mana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia ditujukan terutama kepada pengusaha menengah, kecil dan pengusaha sektor informal” dalam hal ini jelas fokus pada UMKM.
Bahwasanya, dualisme diawali dengan pertama kali terjadinya Musyawarah Nasional Luar Biasa, sebagai bentuk tidak puas berbagai Kadin daerah dan asosiasi terhadap Kadin Indonesia, di mana pelaksanaan Munas Luar Biasa Kadin Indonesia tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin Indonesia. Demikian dituturkan oleh RM Tedy Aliudin, S.Si, M.M. – Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas dalam pres rilis yang diterima redaksi, pada Selasa pagi, 13 Juli 2021.
Tedy juga mengungkap bahwa dalam Munas Luar Biasa Kadin Indonesia tersebut secara aklamasi memilih dan menetapkan Rizal Ramli sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, yang dalam perjalanannya Rizal Ramli ditunjuk sebagai Menteri di Kabinet Jokowi (kabinet kerja jilid I).
Eddy Ganefo sebagai estafet Kadin Indonesia menggantikan Rizal Ramli secara aklamasi yang mana pelantikan Eddy Ganefo disaksikan Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Ham, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Panglima TNI serta Ketua DPD RI Dr. Oesman Sapta dan masih banyak lainnya.
Selanjutnya tidak lama dari pelantikan, Eddy Ganefo dan para pengurus Kadin Indonesia lainnya melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan audiensi Presiden Jokowi meminta agar Eddy Ganefo dan pengurus lainnya fokus pada pembinaan UMKM.
Dan sejak Eddy Ganefo sebagai ketua umum Kadin Indonesia, berbagai program dan kegiatan berfokus pada pengembangan UMKM, yang dirasakan cukup berhasil dan mendapat banyak simpati dan apresiasi berbagai pihak, termasuk Komunitas UMKM Naik kelas, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
“Eddy Ganefo tidak pernah lelah untuk hadir dan memberikan berbagai materi pembinaan dan memberikan semangat pada UMKM, termasuk di saat Pandemi Covid-19, secara rutin ia berupaya dengan banyak cara, agar UMKM dapat bertahan, bahkana berkembang di tengah kondisi UMKM terpuruk,” ungkap Tedy.
Tidak banyak UMKM yang tahu kondisi dualisme Kadin Indonesia, beber Tedy, namun pada beberapa waktu terakhir berbagai media menyatakan bahwa telah berlangsung Musyawarah Nasional Kadin Indonesia dengan Ketua Umum terpilih adalah Arsyad Rasyid.
“Tidak sedikit UMKM mempertanyakan kenapa Eddy Ganefo diganti ? ada juga yang bingung, karena yang mereka tahu Kadin Indonesia pada Desember 2020 telah melakukan Munas tepat waktu dalam pemilihan Ketua Umum Kadin, di mana Eddy Ganefo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2020—2025,” terangnya.
Adapun, setelah Arsyad Rasyid, terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang menyatakan akan kembali menyatukan Kadin Indonesia, hal ini membuat banyak pelaku UMKM merasa was-was, khawatir kalau Kadin Indonesia kembali satu, maka konsentrasi pembinaan kepada pelaku UMKM kembali bubar, Kadin akan seperti dulu, fokus pada kepentingan pribadi dan kelompok usaha besar saja.
“Riak suara kekhawatiran ini sedang bergema pada pelaku UMKM secara nasional, karena secara nyata, Eddy Ganefo sangat peduli dan hanya fokus pada UMKM, terlebih di saat Pandemi Covid-19, bahkan Eddy Ganefo membentuk tim khusus penyelamatan UMKM,” urai Tedy.
Pelaku UMKM dominan berharap tetap ada 2 Kadin, di mana satu Kadin berfokus pada UMKM saja, seperti beberapa negara juga memiliki lebih dari satu Kadin, semisal negara Jepang yang cukup berhasil mengelola UMKM karena ada Kadin yang fokus pada UMKM. Bahkan dalam suatu media di mana Ketua MPR RI Bapak Bambang S menyatakan, “bila perlu ada 10 Kadin di Indonesia, agar semua kerja untuk meningkatkan dunia usaha di Indonesia” adalah suatu pemikiran yang patut dipertimbangkan.
“Komunitas UMKM Naik Kelas, yang terbentuk berdasarkan akta pendirian dan telah disahkan oleh Kemenkumham, dengan tegas menyatakan menolak wacana penggabungan kembali Kadin menjadi satu. Pernyataan kami ini melihat kenyataan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dimana UMKM telah mendapat tempat yang layak dalam Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Eddy Ganefo,” tegas Tedy sembari menekankan, “Kami khawatir, bila Kadin bergabung kembali menjadi satu, maka akan seperti dulu, di mana kami UMKM tidak mendapat perhatian khusus oleh Kadin Indonesia.”
Tedy berharap Presiden Republik Indonesia mengambil langkah bijak, memutuskan dualisme Kadin Indonesia, agar keduanya bisa diakomodir dengan pembagian tugas yang jelas. Apalagi menyambut Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia butuh 500 ribu pelaku usaha besar, agar setidaknya sama dengan negara maju lainnya, yang 0,5% pelaku usahanya adalah pengusaha besar, sementara Indonesia baru 0,01% saja.
“Kami solid dan UMKM Bersatu di bawah Kadin Indonesia kepemimpinan Eddy Ganefo sebagai sosok panutan UMKM, yang senantiasa hadir dan peduli pada UMKM Indonesia,” tandas Tedy Aliudin. (*)
Sumber berita dan foto (*/tim)