Arsip Tag: usaha mikro kecil menengah

Diskon Tambah Daya “Super Merdeka” Diperpanjang Hingga 31 Oktober 2020

454 Views

Jakarta, Garda Indonesia | PLN memperpanjang program tambah daya listrik “Super Merdeka” hingga 31 Oktober 2020. Perpanjangan ini dilakukan melihat tingginya animo pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) pada program tersebut. Hingga 4 Oktober 2020, total 30 ribu pelanggan telah mendaftar untuk memanfaatkan program ini.

“Kami bersyukur program ini mendapatkan sambutan luar biasa dari pelanggan. Awalnya kami buka hanya sampai tanggal 3 Oktober 2020, namun melihat animo yang ada kami perpanjang hingga 31 Oktober 2020,” tutur Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi.

Program ini memberikan keringanan bagi pelanggan golongan tarif Bisnis dan Industri tegangan rendah mulai dari daya 450 VA sampai dengan daya 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai dengan daya 16.500 VA.

“Melalui program ini kami ingin memberikan keringanan biaya tambah daya yang super ekonomis demi membantu dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM di tengah pandemi,” tambah Agung.

Mengingat UMKM/IKM adalah backbone kegiatan ekonomi pada saat ini, layanan Super Merdeka merupakan kepekaan PLN kepada pelanggan UMKM/IKM yang membutuhkan listrik untuk kegiatan bisnisnya.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo “Super Merdeka” untuk UMKM/IKM dapat menghubungi PLN melalui Contact Center PLN 123, yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram @pln123_official, website www.pln.co.id aplikasi PLN MOBILE, serta melalui Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat. (*)

Sumber berita dan foto (*/Corporate Communication and CSR PLN)
Editor (+rony banase)

12 Juta Usaha Mikro dan Kecil Bakal Terima Bantuan Modal dari Presiden Jokowi

614 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebanyak 60 pelaku usaha mikro dan kecil dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu menerima secara langsung bantuan modal kerja dari Presiden Joko Widodo. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2020.

Kepala Negara amat memahami situasi yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut di tengah pandemi Covid-19 ini. Penurunan omzet dagang sering kali ia dengar langsung sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 yang nyatanya tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja, melainkan turut memengaruhi sektor ekonomi baik kecil maupun besar.

“Saya tahu mungkin situasi saat ini tidak seperti situasi yang dulu-dulu yang biasanya mungkin omzetnya per hari bisa Rp.600 (ribu) atau 800 (ribu), sekarang hanya 200 (ribu) atau mungkin lebih kecil dari itu. Semua merasakan dan ini tidak hanya terjadi untuk yang usaha kecil, usaha tengah juga kena, usaha besar juga kena,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap agar bantuan modal kerja sejumlah Rp.2,4 juta yang diserahkan langsung olehnya tersebut setidaknya dapat membantu meringankan beban yang dirasakan utamanya oleh para pelaku usaha mikro maupun kecil. Bantuan tersebut nantinya juga akan segera didapatkan oleh kurang lebih 12 juta usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

“Ini nanti akan juga diberikan kepada 12 juta usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Tetapi Bapak/Ibu semua mengawali. Isinya memang tidak banyak, tapi saya kira bisa menambah modal kerja,” ujarnya.

Selain meringankan beban, Kepala Negara juga berharap agar bantuan modal kerja tersebut dapat membuat usaha para penerima bantuan menjadi semakin berkembang meski harus bertahan di tengah pandemi. Maka itu penggunaan dari bantuan tersebut harus benar-benar digunakan untuk membiayai usaha mereka.

Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada penerima manfaat bantuan usaha mikro dan kecil di Istana Merdeka

“Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP, atau beli pulsa, hati-hati. Saya ikuti lo ini. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja,” tegas Presiden.

Salah seorang pedagang yang hadir menerima bantuan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga berharap agar bantuan yang telah diterimanya itu juga dapat dinikmati oleh rekan-rekan seprofesinya sesegera mungkin.

“Saya mewakili yang lain mengucapkan banyak terima kasih atas yang telah Bapak berikan kepada kami ini dan bisa nanti juga diberikan kepada rekan-rekan. Semoga Bapak diberikan panjang umur dan selama ini apa yang Bapak kerjakan menjadi berkah untuk semua rakyat Indonesia,” tuturnya.

Penyerahan bantuan modal kerja tersebut dilakukan dalam dua sesi sebagai upaya untuk mencegah kerumunan yang terlalu banyak dan dengan tetap menjaga jarak aman dan mematuhi protokol kesehatan. Para penerima bantuan tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kompleks Istana Kepresidenan.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

5 Skema Perlindungan & Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

171 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah menyiapkan 5 (lima) skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.

Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp.4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April—September 2020,” kata Presiden.

Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Ada pun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah Pandemi Covid-19 berakhir. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Kadin Indonesia Inisiasi Satgas dalam Strategi Penyelamatan UMKM

538 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagaimana hasil kajian Kadin Indonesia terdahulu, di mana terdapat potensi 83% atau 52 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kemandekan usahanya, Dari potensi UMKM yang akan mandek usahanya, dominan adalah Usaha Mikro.

Kondisi pelaku UMKM cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana 60% pertumbuhan ekonomi berasalah dari pelaku UMKM, yang juga mendominasi pemenuhan tenaga kerja di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua umum kadin Indonesia Eddy Ganefo dalam siaran persnya yang diterima redaksi, pada Senin, 27 April 2020.

Eddy juga mengatakan bila dikalkulasi, maka setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun 2,5% yang berasal dari potensi usaha UMKM yang berhenti. “Dari 52 juta pelaku UMKM yang berpotensi mandek usahanya, akan mengakibatkan setidaknya 99 juta pengangguran baru. Kondisi yang cukup berdampak pada faktor keamanan negara bila tidak segera dilakukan pembenahan dan pemberian stimulus yang mencukupi,”ujarnya.

Untuk itu, Kadin Indonesia mencoba memberikan masukan dan usulan kebijakan yang harus dilakukan berbagai pihak, agar potensi mandek usaha UMKM dapat diminimalkan dan tidak menjadi stagnan.

Adapun usulan kebijakan yang dikaji oleh Kadin Indonesia antara lain :

Pertama, Pemenuhan kebutuhan pokok pelaku UMKM setidaknya sebesar Rp.187 triliun untuk selama 6 (enam) bulan ke depan, di mana masing–masing pelaku UMKM mendapatkan dana untuk pembelian kebutuhan pokok sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) per bulan.

Adapun mekanisme pemberian bantuan kebutuhan pokok dalam bentuk dana yang ditransferkan ke rekening bank masing-masing pelaku UMKM.

Kedua, Mengingat dominan pelaku UMKM yang berpotensi mandek usaha adalah pelaku Usaha Mikro, di mana salah satu karakteristik usaha Mikro adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dengan modal kecil, dan saat ini berpotensi modal yang ada sudah habis untuk pemenuhan pokok, maka perlu diberikan stimulus pemberian kredit modal usaha, dengan jumlah sebesar Rp.260 triliun.

Jajaran Pengurus Kadin Indonesia

Dengan rata–rata pemberian kredit modal usaha sebesar Rp.5 juta untuk setiap pelaku UMKM, secara proporsional, tanpa agunan, layaknya pemberian kredit KUR.

Kadin Indonesia merasa ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan para pihak lainnya, untuk lebih memberikan arah usaha kepada sektor yang cukup memiliki peluang besar, sebagai bagian aset bangsa, yaitu bidang pertanian dan kelautan.

Indonesia setidaknya membutuhkan 3 juta ha lahan sawah baru, agar kondisi kebutuhan beras dapat terjamin dan menjadi negara swasembada beras.

Saatnya pemerintah mengarahkan kepada pelaku UMKM untuk membuka peluang pertanian yang selama ini masih banyak yang diimpor, seperti kedelai, bawang putih, dan lain-lain. “Begitu pun peluang usaha dibidang hasil kelautan yang memiliki potensi yang masih besar untuk digali,” beber Eddy.

Korporasi Pertanian dan kelautan menjadi saat yang tepat untuk segara dijalankan secara baik, guna menopang perekonomian dan membantu pelaku UMKM. Belanja pemerintah dan perusahaan–perusahaan besar/ BUMN, semaksimal mungkin untuk dapat menyerah produk dan jasa dari pelaku UMKM Indonesia.

Masih menurut Eddy, Saatnya pemerintah membuat regulasi yang lebih membantu pelaku UMKM, yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia. “Peluang ekspor UMKM masih di bawah 20% dari total ekspor Indonesia, masih sangat minim. Perlu bantuan para pihak, terutama Pemerintah, untuk memberikan ruang ekspor sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM,” ungkap Eddy.

Eddy juga berharap agar peran para Duta Besar dapat menjadi marketing produk UMKM sangat diharapkan, agar pasar dunia dapat menyerap produk UMKM dan sistem kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar perlu dibuatkan regulasi yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak.

“Untuk memastikan semua ini, Kadin Indonesia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penyelamatan UMKM Indonesia. Satgas setingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Kadin Indonesia fokus dan ingin sekali bertindak nyata dalam penyelamatan UMKM Indonesia,” pungkas Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)