Arsip Tag: eddy ganefo

‘Best Effort’ Kadin Indonesia untuk Pelaku UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19

111 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Wabah Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Kadin Indonesia mengkaji bahwa 83% pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi terhenti usahanya. Hal tersebut juga berpotensi tumbuhnya 99 juta pengangguran baru. Suatu kondisi yang sangat berbahaya kalau hal ini terjadi.

Untuk mencegah hal tersebut dan di tengah berbagai kebijakan yang dihadapi, Kadin Indonesia membuat inovasi serta program-program lebih dari biasanya yang selama ini fokus pada pengembangan UMKM. “Selain itu, secara berkelanjutan Kadin Indonesia membantu juga UMKM secara detail dan teknis,” ujar Ketua Umum Edy Ganefo kepada awak media, pada Senin, 29 Juni 20 di Jakarta.

Edy menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada segenap pengurus Kadin Indonesia, baik ditingkat Pusat, maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk membantu mempromosikan produk UMKM, melalui berbagai media, baik medsos (FB, WA, IG, Twitter, dan lain-lain) juga melalui e-commerce dan lain-lain,” jelasnya

“Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga secara nyata membantu penjualan ekspor produk UMKM bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI); bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki perijinan ekspor pun kami bantu,” imbuhnya sembari menyampaikan telah meminta kepada segenap Komite Luar Negeri Kadin Indonesia untuk mencari dan membantu melakukan penjualan produk UMKM pada berbagai negara di dunia.

Edy Ganefo juga memberikan apresiasi tinggi kepada segenap pengurus Kadin yang telah bekerja melebihi kebiasaan sebelumnya. “Adapun langkah tersebut dilakukan karena kekhawatiran Kadin Indonesia akan kehancuran UMKM,” terangnya.

“Kekompakan dan kebersamaan segenap pengurus Kadin bekerja membantu UMKM secara Ikhlas merupakan upaya terbaik Kadin Indonesia, dan Alhamdulillah hasilnya banyak pelaku UMKM terbantu untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini,” beber Edy Ganefo seraya mengucap rasa syukur.

Terpisah, Ibu Mieske pelaku UMKM yang selama ini memproduksi dan menjual sepatu, mengalami keterpurukan , di mana produknya tidak dapat berjualan, karena sepinya permintaan. “Sesuai arahan Kadin, saya mencoba alih sementara usaha agar dapat bertahan, dengan memproduksi dan menjual produk kuliner yaitu Rendang Padang,” ungkapnya.

“Berkat bantuan pengurusan Kadin Indonesia yang secara Ikhlas mempromosikan dan membeli produk rendang kami, Alhamdulillah kami bisa bertahan dalam kondisi di mana karyawan tidak memiliki pendapatan dari produksi sepatu, namun dari hasil penjualan rendang, semua bisa bertahan,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/red/YFI)
Editor (+rony banase)

Kadin Indonesia Inisiasi Satgas dalam Strategi Penyelamatan UMKM

513 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagaimana hasil kajian Kadin Indonesia terdahulu, di mana terdapat potensi 83% atau 52 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kemandekan usahanya, Dari potensi UMKM yang akan mandek usahanya, dominan adalah Usaha Mikro.

Kondisi pelaku UMKM cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana 60% pertumbuhan ekonomi berasalah dari pelaku UMKM, yang juga mendominasi pemenuhan tenaga kerja di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua umum kadin Indonesia Eddy Ganefo dalam siaran persnya yang diterima redaksi, pada Senin, 27 April 2020.

Eddy juga mengatakan bila dikalkulasi, maka setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun 2,5% yang berasal dari potensi usaha UMKM yang berhenti. “Dari 52 juta pelaku UMKM yang berpotensi mandek usahanya, akan mengakibatkan setidaknya 99 juta pengangguran baru. Kondisi yang cukup berdampak pada faktor keamanan negara bila tidak segera dilakukan pembenahan dan pemberian stimulus yang mencukupi,”ujarnya.

Untuk itu, Kadin Indonesia mencoba memberikan masukan dan usulan kebijakan yang harus dilakukan berbagai pihak, agar potensi mandek usaha UMKM dapat diminimalkan dan tidak menjadi stagnan.

Adapun usulan kebijakan yang dikaji oleh Kadin Indonesia antara lain :

Pertama, Pemenuhan kebutuhan pokok pelaku UMKM setidaknya sebesar Rp.187 triliun untuk selama 6 (enam) bulan ke depan, di mana masing–masing pelaku UMKM mendapatkan dana untuk pembelian kebutuhan pokok sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) per bulan.

Adapun mekanisme pemberian bantuan kebutuhan pokok dalam bentuk dana yang ditransferkan ke rekening bank masing-masing pelaku UMKM.

Kedua, Mengingat dominan pelaku UMKM yang berpotensi mandek usaha adalah pelaku Usaha Mikro, di mana salah satu karakteristik usaha Mikro adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dengan modal kecil, dan saat ini berpotensi modal yang ada sudah habis untuk pemenuhan pokok, maka perlu diberikan stimulus pemberian kredit modal usaha, dengan jumlah sebesar Rp.260 triliun.

Jajaran Pengurus Kadin Indonesia

Dengan rata–rata pemberian kredit modal usaha sebesar Rp.5 juta untuk setiap pelaku UMKM, secara proporsional, tanpa agunan, layaknya pemberian kredit KUR.

Kadin Indonesia merasa ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan para pihak lainnya, untuk lebih memberikan arah usaha kepada sektor yang cukup memiliki peluang besar, sebagai bagian aset bangsa, yaitu bidang pertanian dan kelautan.

Indonesia setidaknya membutuhkan 3 juta ha lahan sawah baru, agar kondisi kebutuhan beras dapat terjamin dan menjadi negara swasembada beras.

Saatnya pemerintah mengarahkan kepada pelaku UMKM untuk membuka peluang pertanian yang selama ini masih banyak yang diimpor, seperti kedelai, bawang putih, dan lain-lain. “Begitu pun peluang usaha dibidang hasil kelautan yang memiliki potensi yang masih besar untuk digali,” beber Eddy.

Korporasi Pertanian dan kelautan menjadi saat yang tepat untuk segara dijalankan secara baik, guna menopang perekonomian dan membantu pelaku UMKM. Belanja pemerintah dan perusahaan–perusahaan besar/ BUMN, semaksimal mungkin untuk dapat menyerah produk dan jasa dari pelaku UMKM Indonesia.

Masih menurut Eddy, Saatnya pemerintah membuat regulasi yang lebih membantu pelaku UMKM, yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia. “Peluang ekspor UMKM masih di bawah 20% dari total ekspor Indonesia, masih sangat minim. Perlu bantuan para pihak, terutama Pemerintah, untuk memberikan ruang ekspor sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM,” ungkap Eddy.

Eddy juga berharap agar peran para Duta Besar dapat menjadi marketing produk UMKM sangat diharapkan, agar pasar dunia dapat menyerap produk UMKM dan sistem kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar perlu dibuatkan regulasi yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak.

“Untuk memastikan semua ini, Kadin Indonesia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penyelamatan UMKM Indonesia. Satgas setingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Kadin Indonesia fokus dan ingin sekali bertindak nyata dalam penyelamatan UMKM Indonesia,” pungkas Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Wabah COVID-19 Tak Surutkan Semangat Pelaku UMKM Binaan Kadin Indonesia

162 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kadin Indonesia menyelenggarakan Pelatihan dan Seminar Nasional di SOHO Pancoran Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan untuk ke sekian kalinya. Adapun kegiatan tersebut diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tema “UMKM Naik Kelas” yang merupakan Program unggulan Kadin Indonesia tahun 2020.

“Amanat Undang Undang bahwa pada hakikatnya Kadin Indonesia melakukan Pembinaan dan membantu hal-hal yang berkaitan dengan UMKM, bukan kepada pelaku Usaha Besar,” ujar Eddy Ganefo, selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, saat memberikan sambutan dalam pembukaan seminar, pada Selasa, 17 Maret 2020.

Seminar menghadirkan 3 orang Pembicara yaitu Dr. Benny Pasaribu, M.Ec. selaku Pakar Ekonomi Kerakyatan, Ir Luwarso Sapa, selaku Komisari iPangan; dan Eddy Genefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dengan Moderator Nur Kholis, mantan Ketua Komnas HAM.

“Saya sungguh terharu, tidak menyangka para peserta banyak yang hadir, dalam kondisi wabah Virus Corona, karena kami panitia dalam kondisi bimbang, di saat harus mendengarkan imbauan pemerintah, namun di sisi lain keinginan besar Pelaku UMKM untuk menambah wawasan lebih baik lagi,” ujar Raden Tedy selaku Ketua Pelaksana kegiatan kepada media yang tergabung dalam IMO-Indonesia.

Sementara itu, dalam seminar, Dr. Benny Pasaribu banyak membahas pengembangan dunia usaha, dan kondisi di saat wabah virus Corona yang cukup berpengaruh pada dunia usaha. “Andai dilakukan lockdown, kasihan masyarakat kecil, dari mana mereka akan mendapatkan penghasilan, seperti Ojek Online, pedagang dan lain-lain. Saya prediksi Pertumbuhan Ekonomi akan terkoreksi hingga di bawah 3%, namun jika diberlakukan Lockdown, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita akan negatif,” papar Dr. Benny Pasaribu.

Sementara itu, Ir. Luwarso Sapa lebih membahas tentangan Korporasi Petani dan Nelayan, di mana kalau pelaku usaha UMKM bersatu akan lebih kuat membentuk usaha Korporasi secara bersama sama. “99,99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM, dan sebagian besar usaha Mikro. UMKM harus naik kelas, di mana pelaku usaha Mikro berupaya meningkatkan omzet dan aset untuk naik ke usaha kecil dan seterusnya,” papar Eddy Ganefo saat penyampaian materi UMKM Naik Kelas.

Kegiatan Pelatihan dan Seminar juga diikuti kegiatan pameran yang diisi oleh pelaku UMKM binaan Kadin Indonesia. “Alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat, produk saya sudah terjual lebih dari Rp.1 juta,” ujar Ibu Hera, yang menjual aneka produk minuman dari Jahe Merah, Temulawak, Daun Kelor, Lemon dan lain lain, yang cukup menarik perhatian peserta di saat wabah virus Corona.

Sesi Pelatihan dilakukan usai Istirahat makan siang, dengan materi Desain Promo dan Pengemasan Produk UMKM, agar pelaku UMKM dapat lebih memberikan daya jual atas produknya secara baik dan efisien. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Usaha, Bidang Pariwisata dan Incraft sebagai nara sumber, M. Syukri Machmud yang sekaligus sebagai Founder Solusi Tuntas dan chairman Assosiasi Sales Travel Indonesia.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Eddy Ganefo: Majukan Perekonomian, Kadin Harus Bersinergi dengan Pemda

165 Views

Sulut, Garda Indonesia | Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Utara secara aklamasi mempercayakan Jemmy Tumimoor sebagai Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2020—2025 dan dilantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo di hadapan seluruh Pengurus Kadin se-Sulut pada Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Eddy Ganefo menyampaikan bahwa Kadin Indonesia adalah wadah pengusaha yang mempunyai tugas sebagai alat komunikasi, membina sekaligus bersinergi dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah agar program berjalan dengan baik dan meminta agar Ketua Kadin Sulut dapat bersinergi bersama pemerintah daerah (pemda) agar perekonomian di daerah semakin meningkat dan semakin baik ke depan.

“Indonesia memiliki pohon kelapa terbesar di dunia dan yang paling besar ada di Sulawesi Utara, dan Filipina mendeklarasikan sebagai negara penghasil Kelapa termasuk India, padahal kelapanya berasal dari Sulawesi Utara,” sebut Eddy Ganefo.

Lanjut Eddy, “Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulut dapat melihat hal ini, agar kita di Sulut dapat membuat kelapa yang dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan yang berlipat ganda,”

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo  (kedua dari kanan) dan Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, Jemmy Tumimoor ( paling kanan)

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara Jemmy Tumimomor, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Saya akan jalankan dengan baik. Sulawesi Utara adalah sebuah kerangka global yang terdiri dari 15 kabupaten/Kota dengan memiliki sumber daya alam yang luar biasa serta perhatian pemerintah Pusat yang sangat intens di bumi nyiur melambai,” ungkap Tumimoor.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk segera melakukan pelebaran bandara yang memiliki banyak proyek strategis nasional, salah satu contoh pelebaran bandara yang akan dibangun hingga ke Likupang.

Ada beberapa proyek strategis pemerintah yang menjadi prioritas seperti pembangunan Bendungan Kuwil yang menelan anggaran sampai 1 Triliun, Jalan Tol yang dalam proses perampungan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas areal 2000 hektar.

“Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi teman-teman pengusaha di Sulut dan pada kesempatan ini juga saya mengajak agar kita memberikan apresiasi pada sektor UMKM yang telah berhasil dan mempromosikannya sampai ke Negara Filipina” jelas Tumimomor.

“Saya mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kadin yang telah dilantik pada hari ini untuk bersinergi bersama kita bergandengan tangan, serta membuat terobosan-terobosan untuk membangun perekonomian Sulawesi Utara yang semakin hebat ke depan,” pinta Tumimoor.

Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si. memberikan apresiasi dengan Pengurus Kadin Sulut yang baru terpilih dan berharap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan mampu ditunaikan dengan baik.

“Kita patut bersyukur dan bangga, Sulut semakin tahun makin maju dan berkembang, memasuki tahun 2020 tidak sedikit progres positif dalam aspek pembangunan sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi sulut selalu berada di atas 6% bahkan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5%, inflasi daerah yang terkendali, penurunan Angka kemiskinan di Sulawesi Utara,” ungkap Edwin Kindangen.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Drs. Edwin Kindangen, M.Si,Danlatamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta.M.Mar,Stud, Kolonel Arh Christian Noel Frederik Tanjong dan Seluruh Pengurus Kadin Kabupaten Kota Se-Sulut.(*)

Sumber berita (*/amr—Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Sinergi Kembangkan UMKM, Kadin Indonesia Teken MoU dengan Nelayan

158 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan.

“Selain kelemahan kompetensi berbagai hal, juga kesulitan anggota kami adalah pemasaran aneka produk kelautan dan permodalan,” ujar H. Arfah Said Syukri, Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo), saat acara penanda tangan MoU dengan Kadin Indonesia, pada Rabu, 29 Januari 2020 di Kantor Kadin Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kami sangat membutuhkan binaan Kadin Indonesia dengan Program UMKM Naik Kelas, agar kami bisa berkembang dengan baik,” tegas H. Arfah mengemukakan keinginannya MoU dengan Kadin Indonesia.

Koperasi Pusat Perikanan Indonesia dengan anggota para nelayan dan pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual hasil kelautan/ perikanan anggotanya tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang.

Adapun keinginan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia untuk dapat mendapat binaan dalam Program UMKM Naik Kelas, karena keyakinan anggota bahwa Kadin Indonesia memiliki program yang tepat dan sesuai harapan para anggota.

Program UMKM Naik Kelas, yang salah satunya adalah pembinaan dengan memberikan pelatihan antara lain Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan Usaha, UMKM Digital, Packaging Produk, Strategi Usaha, Tata cara Ekspor dan lainnya, serta dengan pendampingan mediasi permodalan dari Bank dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo)

Kerja sama Kadin Indonesia dengan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, diharapkan dapat membantu para anggota koperasi yang merupakan nelayan dan pelaku usaha produk kelautan/ perikanan dalam pengembangan usahanya.

“Kadin Indonesia menyambut baik dan berupaya akan membantu anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, dalam pengembangan usahanya, antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai hal,” ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Eddy Ganefo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan H. Arfah Said Syukri, selaku Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia. Hadir juga Yockie Hutagalung, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia, Junaidi Hisom, Wakil Ketua Bidang Syariah Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. Sementara dari pengurus Koperasi Pusat Perikanan Indonesia hadir juga Imam Sutrisno, Wakil Ketua, Arief Rahman, Bendahara, Khasan Al Quzaeri, Wakil Sekretaris, Adi Suriadi Zebua, Wakil Bendahara, beserta pengurus lainnya.

Dalam acara MoU tersebut juga dihadiri oleh Chairul Fadhly Harahap Kementerian Tenaga Kerja, selaku Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi, beserta staf.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM Yockie Hutagalung dalam sambutannya saat penandatanganan MoU mengatakan untuk percepatan pengembangan UMKM secara ekstrem dibutuhkan regulasi Pemerintah yang memberikan berbagai hal istimewa kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha besar seharusnya tidak lagi bermain pada sektor yang seharusnya dilakukan oleh UMKM.

Dengan dilakukannya MoU ini diharapkan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia menjadi bagian dari Program UMKM Naik Kelas dan akan diberikan berbagai pembinaan dan pendampingan.

“Kadin Indonesia sangat berharap keinginan berkembang bermunculan dari pelaku UMKM Indonesia, dan kami akan berupaya melakukan pembinaan, pendampingan dan mencarikan pasar atas produk-produk UMKM,” Tutup Raden Tedy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Kadin Indonesia Dorong Skema UMKM Naik Kelas Secara Nasional

181 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sesuai data BPS dan Kementrian Koperasi & UKM, bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari pelaku UMKM, didominasi Usaha Mikro (98,7%) dari total UMKM, yaitu usaha dengan omzet (penjualan) di bawah Rp.300 juta per tahun.

Suatu perimbangan jumlah pelaku usaha yang belum ideal dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka untuk itu perlu digiatkan agar pelaku Usaha Mikro meningkat dan naik menjadi Usaha Kecil dan seterusnya, demikian dituturkan oleh Raden Tedy Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia saat diwawancara oleh media pada Jumat, 24 Januari 2020 di bilangan Menteng Jakarta Pusat ( kantor Kadin, red ).

Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia mengemukakan banyak pihak yang membahas istilah UMKM naik kelas, namun hampir semua belum menyampaikan definisi dan kriteria dari UMKM naik kelas. “Ada yang menyatakan bahwa untuk naik kelas, maka usaha harus berkembang, atau telah mengikuti system digital, atau usaha berubah menjadi orientasi eksport dan lain – lain, tanpa ada batasan kuantitatif,” ujarnya.

Sementara untuk dapat dikatakan naik kelas, jelas Raden Tedy, maka harus didudukkan terlebih dahulu, usaha saat ini di kelas apa dan apabila naik kelas apa. Sebagai contoh; usaha bakso keliling, saat ini harus didudukkan ke kelas apa. Apakah kalau pedagang bakso sudah menggunakan sistem digital, maka akan dikatakan naik kelas, lantas kelas apa yang dia capai?

“Saya mencoba mendefinisikan terlebih dahulu apa itu UMKM naik kelas, dan selanjutnya pembatasan kriteria UMKM berdasarkan kelas yang dimaksud,“jelasnya.

UMKM terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, maka cukup jelas pembagiannya. Sehingga UMKM Naik kelas dapat didefinisikan meningkatnya/ berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masing-masing kelas secara berjenjang, sesuai peningkatan Omzet (penjualan) dan Asset, dengan kriteria sesuai Undang Undang No 20 tahun 2008, tentang UMKM.

Adapun Kriteria Kelas UMKM sebagaimana Undang Undang No 20 tahun 2008, tentang UMKM, maka kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

  1. “Kelas Usaha Mikro”, Apabila Omzet (Penjualan) maksimal Rp.300 juta per tahun dan Aset maksimal Rp.50 juta;
  2. “Kelas Usaha Kecil”, Apabila Omzet (Penjualan) antara Rp.300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan Aset antara Rp.50 juta sampai dengan Rp.500 juta;
  3. “Kelas Usaha Menengah”, Apabila Omzet (Penjualan) antara Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan Aset antara Rp.500 juta sampai dengan Rp.10 miliar.

Untuk Usaha Menengah akan naik kelas ke Usaha Besar, apabila Omzet (Penjualan di atas Rp.50 miliar per tahun atau Aset di atas Rp.10 miliar.

Masing-masing kelas dengan kriteria Omzet dan Aset. Apabila salah satu kriteria (Omzet dan Aset) telah memenuhi, maka Usaha tersebut dapat dikategorikan naik kelas.

Dari definisi dan kriteria tersebut, imbuh Raden Tedy, maka dengan contoh penjualan bakso keliling, akan dapat dikategorikan naik kelas, diawali dengan penetapan usaha bakso tersebut saat ini berada di kelas apa. Maka perlu didata tingkat Omzet dan Asetnya terlebih dahulu. Setiap triwulan, dilakukan evaluasi data Omzet dan Aset untuk melihat perkembangan usahanya.

Dari pendataan awal ini, maka dapat dikatakan bahwa UMKM naik kelas akan sulit terjadi apabila tidak mengerti dan membuat laporan/ catatan keuangan, dan selanjutnya UMKM perlu merencanakan usaha (business plan) dengan penetapan target agar naik kelas. Tidak semua mungkin tercapai dalam 1 tahun, bisa jadi ada yang bisa naik kelas, dengan waktu di atas 1 tahun. Hal ini akan dapat diketahui dari perencanaan usahanya. Memahami pembuatan laporan keuangan dan rencana usaha, merupakan dua hal yang cukup penting dalam menunjang program UMKM naik kelas.

Target pelaku UMKM untuk naik kelas adalah meningkatkan Omzet (penjualan) dan Aset. Untuk itu diperlukan penjualan yang meningkat sesuai targetnya, penjualan dapat dilakukan secara offline maupun online, maka untuk itu pelaku UMKM memerlukan pengetahuan tentang strategi penjualan Offline/ Online (digital).

Tidak sedikit pelaku UMKM kesulitan menjual produk karena faktor kualitas dan kemasan (packaging) produknya. Maka kedua hal ini pun dibutuhkan oleh pelaku UMKM, kata Raden Tedy Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia.

Raden Tedy juga mengatakan bahwa secara umum untuk menunjang Program UMKM Naik kelas, dibutuhkan berbagai pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan workshop antara lain :

  • Tata cara Pembuatan Laporan keuangan sederhana;
  • Perencanaan Usaha (Business Plan);
  • Peningkatan kualitas mutu produk;
  • Tata cara pengemasan (packaging) produk;
  • Strategi pemasaran digital;
  • Strategi pengelolaan persediaan (stock);
  • Tata cara pengajuan modal usaha ke Bank/ Lembaga Keuangan;
  • Tata cara Ekspor dan pendampingannya;
  • Perpajakan dan lain-lain.

“Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Eddy Ganefo sebagai ketua umum, telah menyiapkan semua program pendukung UMKM Naik Kelas secara Nasional,” pungkas Raden Tedy. (*)

Sumber berita (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Tahun 2020, Kadin Indonesia Bidik 20.000 UMKM Untuk Naik Kelas

545 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pelaku usaha di Indonesia berdasarkan data Kemenkop 2017 berjumlah 62,9 juta, di mana 99,99% adalah pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah). Dalam 10 tahun terakhir, secara persentase, jumlah pelaku usaha UMKM tidak menunjukkan peningkatan kelas secara signifikan. Dari jumlah total pelaku usaha UMKM, di mana 98,7% adalah usaha Mikro.

Sesuai Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di mana kriteria Usaha UMKM sebagai berikut :

Kadin Indonesia di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Eddy Ganefo, merancang program UMKM naik kelas, di mana diharapkan pelaku usaha Mikro, naik menjadi Usaha Kecil atau Menengah, Pelaku Usaha Kecil naik menjadi pelaku Usaha Menengah atau Besar, dan pelaku Menengah menjadi Usaha Besar.

“Naik kelas pelaku UMKM dapat dilihat dari peningkatan Omzet dan Aset, dan Kadin mendorong agar pelaku UMKM membuat perencanaan tahun 2020 untuk naik kelas,” ujar Eddy Ganefo.

Selain itu Eddy Ganefo juga menyiapkan program UMKM Go Expor, sebagian dari peningkatan omzet pelaku UMKM, selain tetap memperlebar jaringan pemasaran nasional. “Kami menargetkan 20.000 pelaku Usaha UMKM naik kelas di tahun 2020 ini,” ungkap Eddy Ganefo, disela – sela diskusi di Kantor Pusat Kadin Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat Jumat, 3 Januari 2020.

Skema program UMKM Naik kelas, disampaikan oleh Eddy Ganefo dengan flow chat sederhana, yang akan menjadi acuan program kerja segenap Pengurus Kadin Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana setiap Kadin Daerah akan diberikan target UMKM binaannya masing–masing, sebagai bagian dari program UMKM naik kelas. “Semoga dengan bertambahnya pelaku usaha Indonesia akan berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional, dan mengurangi pengangguran setidaknya lebih dari 5 juta orang,” ungkap Eddy Ganefo mengakhir diskusi.

Sementara itu, Raden Tedy Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia, di tengah acara pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan UMKM menyampaikan adalah hal yang sulit bagi pelaku UMKM untuk naik kelas, bila tidak memahami dan membuat laporan keuangan atas usahanya.

“Kadin Indonesia telah menyiapkan berbagai materi pelatihan antara lain, Pembuatan Laporan Keuangan UMKM, Pembuatan Rencana Usaha (Business Plan), Strategi Pemasaran Produk/ Jasa UMKM, UMKM Go Export dan masih banyak lagi, guna menunjang Program UMKM naik kelas,” ungkap Raden Tedy, yang juga sedang menyiapkan kerja sama Aplikasi Keuangan untuk UMKM agar lebih mudah di dalam membuat Laporan Keuangan Usaha.

“Kami hanya fokus pada pembinaan UMKM yang mendominasi dan membutuhkan banyak perhatian. Kami juga telah dan akan lebih banyak lagi menjalin kerja sama dengan Perbankan & Lembaga Keuangan untuk membantu permodalan UMKM. Di tengah era perubahan saat ini, kami optimis jumlah pelaku UMKM akan meningkat menjadi 68 juta ditahun 2020 ini, yang sebelumnya 62,9 juta ditahun 2017. Target ini dari hasil kajian dan Analisa tim yang dimiliki oleh Kadin Indonesia,” tandas Raden optimis.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)