Oleh : Jhon Sitorus
Mengurus anggaran sebesar Rp3.325 triliun tentu bukan perkara mudah. Nasib negara satu tahun ini ada di tangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI.
Bagi Bu Sri, ini tentu bukan persoalan yang sulit-sulit amat. Pengalaman lebih dari 1 dekade sebagai Menteri Keuangan dan di World Bank tak perlu ditanyakan lagi.
Berbagai krisis bisa kita lewati. Mulai dari Krisis 2008 hingga Covid 2020—2022, keuangan Indonesia tak tergoyahkan meskipun harus mengandalkan utang luar negeri sebagai instrumen pembiayaan negara. Tapi semua bisa di-manage dengan baik, termasuk penerimaan negara di bidang pajak dan nonpajak.
Tapi 2024 sepertinya jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Bu Sri dihadapkan dengan dilema besar soal Pilpres 2024. Bukan soal mendukung siapa, tetapi soal “ugal-ugalan” anggaran dari sang bos, Presiden Jokowi yang “SAY YES” untuk kebutuhan kampanye Menteri Pertahanan, Prabowo dan anaknya yang kebetulan adalah Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming.
Mestinya 2024 ini, kabinet Indonesia Maju bisa “santuy” dan suasananya meriah karena tahun ini ibarat panen kinerja dari 9 tahun belakangan. Ternyata tidak, 2024 tahun yang sangat “merepotkan” bagi semua anggota kabinet, terutama bu Sri.
Bayangkan, anggaran bansos saja hampir 500 triliun atau 14% dari total APBN 2024. Belum lagi anggaran Kemenhan yang naik jadi Rp386 triliun (termasuk pinjaman luar negeri khusus Kemenhan Rp61,58 triliun)
Pos anggaran sebesar itu harus dibagikan dengan perasaan yang campur aduk. Ini benar sesuai fungsinya atau jangan-jangan untuk kampanye pilpres?.
Apalagi, hari-hari Jokowi disibukkan dengan bagi-bagi bansos di pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal, Papua dan NTT tingkat kemiskinannya sangat tinggi, kenapa bukan ke sana bagi-bagi bansos? Sudah pasti demi menggerus suara Ganjar Pranowo.
Mundurnya Mahfud MD semakin mengaduk hati, siapa menteri yang bisa dipercaya integritasnya? Juga seberapa netral seorang Jokowi? Seberapa mampu menempatkan dirinya sebagai ayah Gibran, sebagai Presiden dan sebagai seorang Jokowi? Bagaimana pula dengan Prabowo? Seberapa berintegritas dia sebagai seorang Prabowo, seorang capres dan sebagai seorang Menhan?
Belum lagi Menko Ekonomi Airlangga, Hartarto yang lebih sibuk kampanye ketimbang kerja, juga Mendag Zulhas yang bahkan kerap tertangkap basah menggunakan fasilitas negara sebagai sarana kampanye, juga Bahlil yang lebih sering mengabdi ke Prabowo ketimbang Jokowi, Erick Thohir yang sibuk urus koalisi Prabowo dengan para artis-artis serta PSSI yang tak kunjung membaik.
Konflik kepentingan ditubuh kabinet membuat para menteri mulai saling menjaga jarak. Suasana kabinet tak sehangat 2019—2022 lagi. Ada aroma “ketegangan” terutama Prabowo vs Sri Mulyani karena Prabowo kerap kali menuduh Sri Mulyani memotong anggaran Kemenhan, walau faktanya Kemenhan selalu naik anggarannya setiap tahun dan selalu 3 besar kementerian dengan anggaran terbesar.
Bansos yang hampir setengah Kuadriliun itu jadi perhatian utama. Beberapa kali bu Sri tampak “resah” ketika menjelaskan urgensi bansos ke depan publik, apalagi penyalurannya tak mengikutsertakan Menteri Sosial, bu Risma.
Menteri Sosial kini dirangkap oleh Jokowi, plus dirangkap juga oleh Airlangga Hartarto, Zulhas dan Bahlil demi meraup suara di basis Ganjar Pranowo.
Bu Sri bukan tidak pernah ingin mundur dari Menkeu. Beruntung Bu Mega menahan niat bu Sri demi menyelamatkan Indonesia dari krisis. APBN bisa jadi Bancakan bagi kepentingan politik 02 demi memuluskan segala skenario politik.
Bagai menjaga kambing di antara para macan yang kelaparan, ditinggalkan jadi tulang belulang, bila dijaga akan menguras energi. Butuh kesehatan mental yang luar biasa untuk berada di posisi bu Sri saat ini.
Para menteri bahkan rutin melapor ke Prabowo, bukan ke Jokowi lagi. Seolah-olah, di dalam kabinet ada dua Presiden, bahkan Jokowi terkadang seolah-olah harus “mengabdi” ke Prabowo.(*)
Semoga kuat ya bu Sri, We Love You ❤️
Jumat, 2 Februari 2024