Arsip Tag: menteri keuangan

Presiden Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

501 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Oktober 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik tersebut adalah:

  1. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai ketua;
  2. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai wakil ketua;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua;
  4. (H.C.) Drs. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, S.H., sebagai sekretaris;
  5. Emil Salim, M.A., Ph.D., sebagai anggota;
  6. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., sebagai anggota;
  7. Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai anggota;
  8. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., sebagai anggota;
  9. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, sebagai anggota;
  10. Tri Mumpuni sebagai anggota.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut.

Selanjutnya, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.(*)

Sumber dan foto (*/BPMI Setpres)

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Semester I 2021 & APBN Bidang Kesehatan

373 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sejumlah indikator perekonomian dan proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I tahun 2021 yang berada pada angka 3,1—3,3 persen. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 5 Juli 2021.

“Untuk tahun 2021 ini, tadi telah saya sampaikan realisasi semester I pertumbuhan ekonomi di 3,1—3,3 (persen). Inflasi di 1,33 (persen), tingkat suku bunga 6,59 persen, itu lebih rendah dari asumsi 7,29 persen untuk SBN 10 tahun. Inflasi tadi 1,33 lebih rendah dari asumsi APBN yang 3 persen,” ujar Menkeu, Sri Mulyani.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), urai Menkeu, berada di angka 14.299 per dolar AS, lebih rendah dari nilai tukar asumsi 14.600 per dolar AS. Harga minyak berada di 62 dolar AS per barel, lebih tinggi dari harga minyak asumsi 45 dolar AS per barel. Untuk target produksi siap jual atau lifting minyak berada di angka 663 ribu barel per hari, lebih rendah dari asumsi 705 ribu barel per hari. Untuk lifting gas berada di angka 1.007.000 barel setara minyak per hari, sama dengan asumsi pada APBN.

Sementara itu, di sisi pendapatan, sampai dengan semester I pendapatan negara mencapai Rp.886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen. Angka Rp.886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu Rp.1.743,6 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,1 persen ini, menurut Menkeu, adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus, terutama jika dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen.

“Penerimaan pajak sudah mencapai Rp.557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun ini Rp.1.229,6 triliun. Ini tumbuh mendekati 5 persen, 4,9 persen. Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat yaitu kontraksinya sampai 12 persen atau hanya Rp.531,8 triliun. Jadi sekali lagi, dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan dari minus 12 persen tahun lalu, sekarang melonjak mengalami pertumbuhan mendekati 5 persen,” jelas Menkeu.

Untuk bea dan cukai, urai Sri Mulyani, juga sudah terkumpul Rp.122,2 triliun atau 56,9 persen dari target Rp.215 triliun. Ini terjadi pertumbuhan sampai 31,1 persen atau naik tiga kali lipat jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 8,8 persen. Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah terkumpul Rp206,9 triliun atau tumbuh 11,4 persen dibandingkan tahun lalu yang berada pada angka Rp185,7 triliun.

“Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa karena tahun lalu PNBP kita mengalami kontraksi 11,2 persen. Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat,” imbuhnya.

Di sisi belanja negara, pada semester I sudah direalisasikan sebesar Rp.1170,1 triliun atau 42,5 persen dari target belanja tahun ini. Belanja ini tumbuh 9,4 persen dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,4 persen. Jika dilihat lebih rinci, kenaikan yang signifikan disumbangkan oleh belanja pemerintah pusat yaitu sebesar Rp796,3 triliun atau naik 19,1 persen dari tahun lalu.

“Ini sumbangannya terutama dari belanja kementerian/lembaga yaitu Rp.449,6 triliun atau 43,6 persen dari total belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L ini melonjak 28,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini tumbuhnya sudah sangat tinggi dan memang APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I ini,” ungkap Sri Mulyani.

Adapun untuk belanja non-K/L mencapai Rp.346,7 triliun atau naik 8,9 persen dari tahun lalu. Untuk transfer ke daerah masih mengalami kendala, yaitu terealisasi Rp373,9 triliun atau kontraksi 6,8 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp400,9 triliun.

“Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) atau berarti belum dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya. Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp.283,2 triliun atau 1,72 persen,” imbuhnya.

Menkeu menilai bahwa dengan adanya peningkatan angka kasus Covid-19 yang kemudian berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka APBN perlu meningkatkan dukungannya bagi program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk pagu di bidang kesehatan, pada tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi yaitu mencapai Rp193,93 triliun.

“Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan, terutama untuk membiayai diagnostik testingtracing, untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien, untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Di dalam anggaran kesehatan ini termasuk insentif untuk perpajakan bagi sektor kesehatan,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Foto utama oleh harianhaluan.com

Perang Bambang Tri vs ‘The Iron Lady SMI’ Ayo Mencicil dan Jangan Pecicilan!

431 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Sudahlah Mas Bambang Tri, bayar saja kewajibannya. Kenapa mesti menunggak? Bikin malu saja! Mulailah mencicil, jangan pecicilan lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menang melawan gugatan soal pencekalan Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam amar putusan PTUN Jakarta, tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta per Jumat 5 Maret 2021:

“Amar putusan. Mengadili. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

Ini menyangkut soal apa sih?

Bambang Tri tahun lalu dicekal untuk pergi ke luar negeri lantaran belum melunasi utangnya kepada negara. Sejak kapan utang itu? Sejak 1997. Untuk keperluan apa? waktu itu untuk dana talangan perhelatan Sea Games 1997 di mana Bambang Tri menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP)nya.

Waktu itu, Presiden Soeharto (ayah Bambang Trihatmodjo) menggelontorkan duit Rp.35 miliar bagi konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Di mana teknis pelaksanaannya diserahkan kepada PT Tata Insani Mukti (TIM). Bambang Tri juga menjabat komisaris di perusahaan itu.

Kabarnya, dana tersebut adalah dana Non-APBN yang diambil dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

Lantaran menunggak terus, Sri Mulyani akhirnya menyodorkan tagihan utang yang harus dibayar putra ketiga Presiden Soeharto itu sebesar Rp.50 miliar (ini lantaran ditambah bunga 5 persen per tahun).

Menurut pengacara Bambang Tri, Prisma, tagihan ke kliennya itu tidaklah berdasar. Katanya, “Bunga 5 persen setahun yang sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai utang hingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun ya itu, unsur politiknya dibawa-bawa. Apalagi tanpa diduga Presiden Soeharto lengser di 1998.”

Keberatan dari Bambang Tri adalah lantaran ia merasa bukan penanggungjawab PT Tata Insani Mukti, ia “cuma” Komisaris di situ,  maka ia menolak bila harus menanggung tagihan tersebut. Apalagi sampai dicekal.

Pencekalan ini bermula saat Menkeu mencekal Bambang Tri di akhir 2019. Kemudian diperpanjang 6 bulan lagi pada Mei 2020, berdasarkan SK No 108/KM.6/2020 tentang: Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Saudara Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Penunjukan PT Tata Insani Mukti , di mana Bambang Tri “cuma” sebagai komisaris, oleh Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games 1997, Bambang Tri adalah ketuanya, rupanya adalah praktik kongkalikong yang biasa dilakukan di era orde baru (Orba).

Sekarang ada yang mau berkelit dari tanggung jawab, dan mau melemparkannya ke penanggung jawab PT TIM, yaitu dewan direksi tentunya. Ya, itulah risiko dewan direksi, tapi – siapa pun juga tahu – direksi seperti itu ya cuma “wayang orang” saja. Ada aktor-intelektual (pengendali) dari direksi yang hanya berfungsi sebagai wayang orang seperti itu.

Siapa pun juga mafhum, di era orba, para Putra Putri Presiden (P3) ini kerap menjalankan pola bisnis yang disebut “berburu di kebun binatang”. Begitu pula saat perhelatan Sea Games XIX di Jakarta. Konsorsium yang dipimpin oleh Bambang Tri dapat tugas mengelola penyelenggaraannya. Untuk itu, ia memperoleh hak monopoli untuk promosi, penyiaran, sampai soal pengadaan segala sesuatu yang diperlukan.

Termasuk mengimpor mobil atau kendaraan yang setelah perhelatan selesai boleh dijual lagi. Dan kabarnya hasil penjualan mobil atau kendaraan ini pun tak jelas rimbanya. Juga terkait pembangunan Hotel Mulia yang saat itu izinnya untuk 16 lantai. Tapi faktanya menjulang terus sampai 40 lantai. Sempat ada kekisruhan soal lisensi ini.

Fasilitas bagi P3 ini bukan cuma hak monopolinya, tapi juga modal awalnya pun dipasok dari duit rakyat. Bambang Tri pun dapat modal dari negara Rp 35 miliar (saat itu US Dollar sekitar 2 ribuan rupiah).

Pendek kata pola bisnis-bisnis seperti ini memang lazim dilakukan kelompok P3 (putra putri presiden) saat itu. Modalnya dari duit rakyat, dan mesti dapat semacam hak monopoli. Lezatnya bukan alang kepalang bukan? Tapi ya sudahlah, masa itu sudah lewat. Yang belum lewat dan tidak boleh dilewatkan adalah utang-utang mereka yang sekarang jadi piutang negara!

Kabarnya pula bahwa Menkeu sudah beri kesempatan untuk mencicilnya.

Karena itu, mulailah mencicil, janganlah pecicilan lagi!

Minggu, 7 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh Tim Infografis detikcom

Lantik Lima Anggota Dewan Pengawas LPI, Ini Harapan Jokowi Terhadap Investasi

211 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada Rabu, 27 Januari 2021. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

Para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik tersebut ialah:

  1. Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota;
  3. Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun2021—2024;
  4. Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021—2025; dan
  5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021—2026.

Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’aruf Amin memberikan saat memberikan selamat kepada Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

“Tadi baru saja kita melantik Dewan Pengawas LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang kita namakan Indonesia Investment Authority (INA). Ini adalah lembaga yang kita harapkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan negara kita,” ujar Presiden Joko Widodo selepas acara pelantikan tersebut.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

“Saya yakin dengan rekam jejak para profesional ini yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik kita harapkan INA ini mendapatkan kepercayaan baik dari dalam negeri maupun internasional sehingga alternatif pembiayaan yang kita harapkan untuk pembangunan betul-betul bisa kita raih dalam jumlah yang besar,” kata Kepala Negara.

Setelah pelantikan ini, Dewan Pengawas LPI akan memilih dewan direksi yang berjumlah lima orang. Direksi LPI tersebut nantinya juga akan diisi oleh kalangan profesional. Presiden Joko Widodo meminta agar proses tersebut dapat segera dilakukan. “Saya minta agar paling lambat minggu depan sudah juga terbentuk (dewan direksi) dan setelah itu langsung bekerja, tancap gas, sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+roni banase)