Oleh : Tere Liye
Bupati terpilih di salah-satu kabupaten NTT ternyata adalah Warga Negeri Asing, alias WNA (Amerika Serikat). Dia lahir di Kupang, kemudian tinggal di AS. Jika aslinya dia dulu WNI, maka saat dapat WNA di AS sana, dia akan pakai sumpah-sumpah segala di sana. Lantas bagaimana sumpahnya itu sekarang? Tapi, terserahlah bagaimana dia dapat itu WNA.
Yang jadi masalah, kok bisa dia lolos dapat rekomendasi parpol, direstui KPU, lantas dipilih rakyat di sana?
Tidakkah kita belajar dari kasus Menteri yang dulu juga WNA?
Apakah masalah ini serius?
Tergantung kamu mau lihat dari sisi mana. UU jelas sekali mewajibkan calon pilkada itu WNI. Baca UU. Itu UU loh, bukan peraturan ketua kelas di SD. Tapi mungkin, di sini semua digampangkan saja. Mungkin mereka slow, karena besok-besok bisa diurus WNI-nya, balik lagi jadi WNI (kayak Menteri yang dulu). Tapi nasib. Ketahuan duluan. Viral duluan.
Kok bisa PDIP, Gerindra, Demokrat (yang mencalonkan) tidak tahu? Kok bisa KPU tidak tahu? Dan lebih akurat lagi: dia ini kan mau jadi pemimpin. Kok bisa dia menggampangkan masalah ini? Kalau situ memang WNA, loh kok bisa tetap maksa maju? Mbok ya urus dulu WNI-nya. Kan bisa sih. Sabar gitu loh? Atau pandemi memang membuat tidak sabar? Bisnis menurun, penghasilan menurun, jadi pejabat memang 100% gaji tetap, kekuasaan, dan lain-lain membuat tidak sabar lagi?
Hal-hal begini terus saja terjadi. Dipertontonkan.
Menggampangkan masalah. Menggampangkan peraturan. Mereka sih enak, paling cuma minta maaf, diurus WNI-nya, bisa-bisa tetap jadi pejabat (kayak Menteri yang dulu). Coba kalau kejadian ini dengan rakyat jelata. Bisa-bisa di deportasi ke luar negeri. Bisa-bisa masuk penjara. Masuk bui, merasakan kerangkeng.
Serius, my friend. Kita tidak bisa memperbaiki banyak hal, jika kita sendiri tidak punya integritas. Apa itu integritas? Sudah tahu peraturannya apa, eh elu hajar saja. Dan ini soal jadi pemimpin. Sapunya kotor, kok disuruh menyapu, membangun daerah. Hal-hal sepele bisa jadi cerminan kamu itu memang punya integritas atau tidak? Antri misalnya. Pemimpin yang baik, selalu bisa antri. Bukan malah menyelak, memaksa minggir orang lain.
Tapi terserahlah, logika kalian memang beda. Bahkan saat ada pejabat negara mencuri, merampok uang rakyat, dan jelas-jelas terbukti, mereka tetap santai. Ada pejabat negara yang terbukti menyuap, dia tetap bergaya. Duh, Gusti, kalau pakai logika lurus, berbohong kecil saja sudah cukup bikin keringat dingin, tidak bisa tidur nyenyak..
Kalian memang beda. Entah masih punya rasa malu atau tidak.(*)
Penulis juga menorehkan karya di novel ‘Negeri Para Bedebah’
Foto utama (*/fateclick.com)