Arsip Tag: pilkada sabu raijua

MK Diskualifikasi Orient Riwu Kore dan Tetapkan Pemilihan Suara Ulang

405 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan sengketa Pilkada Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, diajukan oleh Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, beralamat di Jalan Eltari Km. 3 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada Rabu, 7 April 2021, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Kamis, 15 April 2021, selesai diucapkan pukul 15.03 WIB, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 antara lain :

Pertama, Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

Kedua, Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);

Ketiga, Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;

Keempat, Memerintahkan Termohon (KPU Sabu Raijua, red) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Takem Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);

Kelima, Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

Keenam, Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

Ketujuh, Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; dan

Kedelapan, Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/mkri.id)

Jika Terbukti WNA, Status WNI Orient Riwu Kore Bakal Dicabut

427 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

Selain itu, seorang Warga Negara Indonesia bakal kehilangan kewarganegaraan jika, c). dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

Juga, seseorang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan jika, f). secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g). tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h). mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

Seseorang, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Oleh karena itu, sesuai dengan informasi yang diperoleh Garda Indonesia dari laman Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, menyampaikan bahwa sehubungan dengan beredarnya pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang status kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore, maka Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nusa Tenggara Timur Christian Penna bersama tim melakukan koordinasi dengan Pihak Bawaslu Provinsi NTT pada Rabu, 3 Februari 2021; terkait adanya Informasi bahwa Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara aaing (WNA).

Dalam pertemuan tersebut Christian Penna, menyampaikan bahwa apabila informasi tersebut benar, maka Imigrasi akan turut mencari bukti-bukti untuk memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk proses penetapan kehilangan kewarganegaraan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, mengatakan bahwa sejak awal sebelum dimulai Pilkada sudah ada surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait dengan hal tersebut.

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pilkada maka Bawaslu Provinsi NTT menindaklanjuti dengan bersurat ke instansi-instansi terkait untuk memastikan status kewarganegaraan dan syarat lain terhadap calon bupati,” tandasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto Utama (*/istimewa/koleksi facebook kelaradui)

Status WNA Orient, Kemendagri Tunggu Konfirmasi Otoritas Berwenang

310 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada Kamis pagi, 4 Februari 2021, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, memimpin rapat bersama dengan KPU RI dan Bawaslu RI untuk mencermati usulan penundaan pelantikan  Bupati Terpilih Sabu Raijua. Bawaslu memberikan saran atas polemik yang terjadi di Sabu Raijua dan mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan pelantikan. Hadir juga Dirjen Polpum, Dirjen Dukcapil, Kapolda NTT, dan juga ada staf khusus Menteri Dalam Negeri

“Tentunya, usulan Bawaslu ini menjadi bahan laporan bagi kami kepada pimpinan, Bapak Menteri, agar nanti mengambil keputusan yang tepat,” kata Akmal.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/02/04/cermati-usulan-bawaslu-kemendagri-tunda-pelantikan-orient-riwu-kore/

Dikatakan Akmal, para pejabat terkait, dalam kesempatan tersebut menyampaikan masukan berdasarkan perspektif yang hampir sama. Meski demikian, pihaknya mengaku akan menghormati proses demokrasi dan fakta hukum di lapangan, sehingga keputusan Mendagri tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sejumlah masukan terkait pelantikan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, yang akhir-akhir ini kemenangannya menuai polemik, karena status kewarganegaraan.

“Kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, tetapi ketika ada fakta hukum yang terjadi sekarang, kita juga harus memperhatikan ini sebagai sebuah langkah yang harus kita antisipasi agar nanti ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon melalui keputusan Mendagri, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.

Kemendagri, terang Akmal, masih menunggu konfirmasi dari otoritas maupun lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk menentukan status kewarganegaraan Orient P Riwu Kore berdasarkan fakta hukum. Meski demikian, usulan Bawaslu akan menjadi opsi yang dipertimbangkan.

“Nah, kami tentunya harus konfirmasi ulang kepada lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk memastikan kewarganegaraan ini. Solusi yang ditawarkan oleh Bawaslu menjadi opsi yang akan kami jadikan pertimbangan kepada Bapak Menteri untuk diambil. Tetapi, sekali lagi bahwa proses ketetapan, apakah kewarganegaraan adalah WNI atau WNA kami serahkan sepenuhnya nanti kepada otoritas yang berwenang,” jelas Akmal.

Adapun masa jabatan Bupati Sabu Raijua masa bakti 2015—2020 akan berakhir pada 17 Februari 2021. Untuk itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan kebijakan akan diambil sebelum tenggat waktu masa jabatan habis.

“Kemendagri memiliki perhatian dan mencermati permasalahan ini dan segera mengambil keputusan dengan langkah yang tepat. Sekali lagi kami menghormati demokrasi, tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati, sehingga langkah-langkah ini akan menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan diambil oleh Bapak Menteri dalam waktu sebelum tanggal 17 Februari,” pungkas Akmal. (*)

Sumber berita dan foto (*/Puspen Kemendagri)

Editor (+roni banase)

Cermati Usulan Bawaslu, Kemendagri Tunda Pelantikan Orient Riwu Kore

618 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pelantikan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. Pertimbangan ini diambil, setelah Kemendagri menghelat rapat bersama KPU dan Bawaslu yang membahas status kewarganegaraan Bupati Sabu Terpilih saat perhelatan Pilkada 9 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/02/02/diduga-palsu-bawaslu-sabu-raijua-telusuri-status-warga-negara-bupati-terpilih/

“Tadi pagi, kami memimpin rapat bersama-sama KPU dan Bawaslu RI. Ada Dirjen Polpum, Kapolda NTT. Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” kata Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik saat memberikan keterangan pers pada Kamis, 4 Februari 2021.

Akmal Malik mengungkapkan, untuk menanggapi pemberitaan yang cukup ramai terkait Bupati Terpilih Sabu Raijua (berpasangan dengan Wakil Bupati Terpilih Tobias Uly, Paket Ie Rai), diduga berwarga negara Amerika Serikat (AS), maka posisi Kemendagri harus mencermati permasalahan tersebut dengan saksama untuk mengambil langkah cepat dan komprehensif.

“Hari ini kami mengundang pihak yang terkait dengan dinamika yg terjadi di Kabupaten Sabu Raijua untuk membicarakan perspektif mereka, saran dan langkah yang harus dilakukan,” ujar Akmal Malik.

Dikatakan Dirjen Otda) Kemendagri, usulan Bawaslu tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mengambil keputusan yang tepat. Apalagi, masukan dari KPU, Polda dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri memiliki perspektif yang hampir sama dengan Bawaslu. “Kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua tetapi kita ada fakta hukum yang terjadi seperti sekarang. Kita harus memperhatikan hal ini sebagai sebuah kerangka yang harus diantisipasi,” terang Akmal Malik.

Sehingga, lanjutnya, ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Meski Ditjen Dukcapil, Bawaslu dan KPU menyampaikan semua proses demokrasi sudah selesai. Bahkan Bawaslu sudah melakukan pengawasan yang cukup efektif dan Ditjen Dukcapil juga sudah memberikan data-data, namun ada fakta yang tidak dapat dihindari terkait warga negara asing dari Bupati Sabu Raijua.

“Kami tentu harus konfirmasi ulang pada lembaga atau otoritas yang punya kewenangan akan kewarganegaraan ini,” tandas Akmal Malik.(*)

Sumber berita (*/berisatu.com)

Foto utama (*/istimewa/facebook/kelaradui)

Editor (+roni banase)

Sapu Kotor

485 Views

Oleh : Tere Liye

Bupati terpilih di salah-satu kabupaten NTT ternyata adalah Warga Negeri Asing, alias WNA (Amerika Serikat). Dia lahir di Kupang, kemudian tinggal di AS. Jika aslinya dia dulu WNI, maka saat dapat WNA di AS sana, dia akan pakai sumpah-sumpah segala di sana. Lantas bagaimana sumpahnya itu sekarang? Tapi, terserahlah bagaimana dia dapat itu WNA.

Yang jadi masalah, kok bisa dia lolos dapat rekomendasi parpol, direstui KPU, lantas dipilih rakyat di sana?

Tidakkah kita belajar dari kasus Menteri yang dulu juga WNA?

Apakah masalah ini serius?

Tergantung kamu mau lihat dari sisi mana. UU jelas sekali mewajibkan calon pilkada itu WNI. Baca UU. Itu UU loh, bukan peraturan ketua kelas di SD. Tapi mungkin, di sini semua digampangkan saja. Mungkin mereka slow, karena besok-besok bisa diurus WNI-nya, balik lagi jadi WNI (kayak Menteri yang dulu). Tapi nasib. Ketahuan duluan. Viral duluan.

Kok bisa PDIP, Gerindra, Demokrat (yang mencalonkan) tidak tahu? Kok bisa KPU tidak tahu? Dan lebih akurat lagi: dia ini kan mau jadi pemimpin. Kok bisa dia menggampangkan masalah ini? Kalau situ memang WNA, loh kok bisa tetap maksa maju? Mbok ya urus dulu WNI-nya. Kan bisa sih. Sabar gitu loh? Atau pandemi memang membuat tidak sabar? Bisnis menurun, penghasilan menurun, jadi pejabat memang 100% gaji tetap, kekuasaan, dan lain-lain membuat tidak sabar lagi?

Hal-hal begini terus saja terjadi. Dipertontonkan.

Menggampangkan masalah. Menggampangkan peraturan. Mereka sih enak, paling cuma minta maaf, diurus WNI-nya, bisa-bisa tetap jadi pejabat (kayak Menteri yang dulu). Coba kalau kejadian ini dengan rakyat jelata. Bisa-bisa di deportasi ke luar negeri. Bisa-bisa masuk penjara. Masuk bui, merasakan kerangkeng.

Serius, my friend. Kita tidak bisa memperbaiki banyak hal, jika kita sendiri tidak punya integritas. Apa itu integritas? Sudah tahu peraturannya apa, eh elu hajar saja. Dan ini soal jadi pemimpin. Sapunya kotor, kok disuruh menyapu, membangun daerah. Hal-hal sepele bisa jadi cerminan kamu itu memang punya integritas atau tidak? Antri misalnya. Pemimpin yang baik, selalu bisa antri. Bukan malah menyelak, memaksa minggir orang lain.

Tapi terserahlah, logika kalian memang beda. Bahkan saat ada pejabat negara mencuri, merampok uang rakyat, dan jelas-jelas terbukti, mereka tetap santai. Ada pejabat negara yang terbukti menyuap, dia tetap bergaya. Duh, Gusti, kalau pakai logika lurus, berbohong kecil saja sudah cukup bikin keringat dingin, tidak bisa tidur nyenyak..

Kalian memang beda. Entah masih punya rasa malu atau tidak.(*)

Penulis juga menorehkan karya di novel ‘Negeri Para Bedebah’

Foto utama (*/fateclick.com)

Diduga Palsu, Bawaslu Sabu Raijua Telusuri Status Warga Negara Bupati Terpilih

880 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan penelusuran terkait status kewarganegaraan dari Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pilkada 9 Desember 2020, Saudara Orient Patriot Riwu Kore; sejak proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Demikian penegasan Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma kepada Garda Indonesia pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 11.41 WITA—selesai. Penelusuran tersebut, ungkap Yudi, dilakukan karena adanya kecurigaan saat pendaftaran bakal calon.

Saat dikonfirmasi, apakah penelusuran tersebut karena adanya  surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) bernomor : 002/AMAPEDO-SR/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 tentang pengaduan terkait identitas diri dari Calon Bupati Terpilih Pasangan Nomor urut 2 (Paket Ie Rai); Ketua Bawaslu Sabu Raijua memastikan bahwa surat itu ada.

“Tetapi sebelumnya, kami Bawaslu telah melakukan penelusuran karena saat pendaftaran ada kecurigaan, meski tidak ada laporan dari masyarakat, namun patut dicurigai dan ditelusuri,” urai Ketua Bawaslu Sabu Raijua.

Dari kecurigaan tersebut, imbuh Ketua Bawaslu Sabu Raijua, pihaknya menyurati ke Imigrasi Klas 1 Kupang, dan bersurat dua kali ke KPU untuk memperingatkan agar berhati-hati dan cermat melihat syarat administrasi calon. “Tujuannya agar calon yang dihasilkan kredibel dan memiliki identitas jelas,” ujarnya seraya mengungkapkan penelusuran dilakukan hanya melalui e-mail karena dalam kondisi pandemi covid.

Selain itu, karena situasi pandemi, Bawaslu Sabu Raijua juga menyurati Bawaslu RI untuk meminta bantuan dan Bawaslu Provinsi NTT agar dapat membantu proses penelusuran itu. “Dari proses tersebut, hingga saat ini belum memperoleh jawaban,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa pihaknya juga bersurat ke Dirsistik Imigrasi, Dirjen  Administrasi Umum (DAU), dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dari hasil penelusuran karena hanya melanjutkan surat yang ada, terang Ketua Bawaslu Sabu Raijua. “Lalu, kami memastikan e-mail yang telah kami kirim dan memperoleh jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat,” ucapnya.

Adapun balasan e-mail dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Sabtu, 30 Januari 2021 yang ditujukan kepada Yudi Tagihuma Huma, Bawaslu Kab. Sabu Raijua, Provinsi NTT dan diteruskan kepada amapedohawu@gmail.com isinya sebagai berikut : “Bersama ini, kami menjawab surat Bapak tertanggal 7 Januari 2021, perihal pertanyaan status kewarganegaraan dari Bapak Orient Patriot Riwukore. Kami informasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwukore adalah benar warga negara Amerika. Terima kasih untuk perhatian dan kerja sama Bapak.” American Citizen Services https://id.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Setelah ada, balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait status Orient Patriot Riwu Kore yang masih berstatus aktif sebagai warga negara Amerika, Ketua Bawaslu Sabu Raijua mengungkapkan karena terkait kondisi, maka pihaknya masih melakukan koordinasi. “Sebagai tindak lanjut, saya telah perintahkan kepada anggota untuk melanjutkan tugas ini dengan melakukan koordinasi dengan provinsi,” ulasnya.

Lanjut Ketua Bawaslu Sabu Raijua, memang telah ada penetapan Bupati Terpilih Sabu Raijua, dan jika dilihat secara de facto dan de jure dan legal standing daripada pemerintahan yang sah setelah adanya pelantikan nanti. “Namun, kami juga telah menyampaikan ke Bawaslu Provinsi NTT terkait dengan hasil jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa status kewarganegaraan dari Saudara Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus warga negara Amerika. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan dengan kondisi ini, dapat mengajukan komplain,” terangnya.

Siapa pun, termasuk masyarakat Sabu Raijua, tandas Ketua Bawaslu Sabu Raijua, dapat mengajukan komplain. “Karena jika dilihat dari sisi normatif standar utama berwarga negara Indonesia sesuai dengan pasal 7 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa saat diminta klarifikasi terkait kondisi tersebut melalui pesan whatsapp pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 13.15 WITA tak bisa menanggapi karena sedang mengikuti sidang MK secara virtual. “Kami lagi sidang MK..maaf yach,” tulisnya seraya mengirimkan foto suasana sidang.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi pada Selasa, 2 Februari 2021 pukul 16.49 WITA, menyampaikan bahwa pada prinsipnya KPU telah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang bersangkutan dan ada rekomendasi dari Bawaslu Sabu Raijua yang mempertanyakan status kewarganegaraan.

“Lalu berdasarkan rekomendasi itu, KPU Sabu Raijua melakukan klarifikasi dokumen kependudukan yang bersangkutan ke instansi yang mengeluarkan yaitu Disdukcapil Kota Kupang lalu klarifikasi sudah dilakukan dan dalam bentuk tertulis berita acara ditandatangani bersama. Hasil berita acara itu menerangkan bahwa yang bersangkutan benar Warga Negara Indonesia,” jelas Ketua KPU Provinsi NTT.

Jadi kami, imbuh Thomas Dohu, berdasarkan dokumen kependudukan (KTP) dan hasil klarifikasi lalu menetapkan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon yang merupakan Warga Negara Indonesia. “Dan itu sudah dilakukan dan telah selesai,” jelasnya.

Saat ini, tandas Ketua KPU Provinsi NTT, Pilkada di Indonesia khususnya NTT telah ditetapkan dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pelantikan (khusus bagi yang tidak memiliki perkara di MK). “Jadi, kita tidak lagi kembali ke belakang dan mekanisme itu tidak lagi di KPU karena telah selesai melakukan tahapannya,” pungkasnya.(*)

Sumber berita (*/tim)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh iki.or.id

Maballa dan Mahoro Nomor Urut 1 dalam Pilkada di Sabu Raijua

516 Views

Sabu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sabu Raijua telah melakukan penarikan nomor urut pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Sabu Raijua pada Kamis, 24 September 2020 dengan hasil paket Helama Tona Ie (Nikodemus Rihi Heke dan Johanis Uly Kale) mendapat nomor urut 1, Orient Riwu Kore dan Thobias Uly (Ie Rai) nomor urut 2 dan Takem Radja Pono dan Hegi Radja Haba (TRP-Hegi) mendapat nomor urut 3.

Calon bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke atau Maballa pada Jumat, 25 September 2020 menyampaikan bahwa nomor 1 yang diperoleh merupakan simbol kemenangan. “Jika dihubungkan dengan nomor 1 (satu) dengan perhelatan pilkada, maka saya dan tim pemenangan meyakini itu sebagai simbol kemenangan bagi kami,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/06/24/sabu-raijua-wakil-ntt-dalam-even-wonderful-indonesia-di-oslo-norwegia/

Lanjutnya, jika ditanyakan kepada orang apakah mereka mau nomor 1 pasti orang akan memilih nomor 1 (satu), bukan nomor 2 (dua), dan atau nomor 3 (tiga).

Terkait persiapan kampanye program yang bakal dihembuskan, calon petahana yang pernah mendampingi tim kesenian Sabu Raijua mengikuti pentas seni dalam even Wonderful Indonesia yang dihelat oleh KBRI Oslo di Norwegia pada 28—30 Juni 2019; menjelaskan bahwasanya isu pembangunan yang sedang dikerjakan dan akan dilakukan yang menjadi program unggulan sebagai upaya membangun masyarakat Sabu Raijua.

“Menurut kami leading sector Sabu Raijua adalah sektor pariwisata, maka kami (Maballa dan Mahoro,red) karena kami membaca dari kondisi dan potensi yang tersedia,” tandasnya.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2019/06/30/tarian-sabu-raijua-guncang-norwegia-warga-oslo-turut-menari/

Senada, Calon Wakil Bupati Sabu Raijua, Johanis Uly Kale atau Mahoro kepada Garda Indonesia, mengatakan dengan memperoleh nomor urut 1, maka harapannya menang dan ditindaklanjuti dengan kerja keras bahwa kemenangan telah ada di depan mata.

“Tim Helama Tona Ie sedang bekerja di lapangan dengan melakukan konsolidasi ke akar rumput,” ungkap Jo Uly sapaan akrabnya.

Pria milenial asal Kecamatan Mesara (baca Mehara,red) ini pun mengimbau para pendukung paslon dan timnya untuk tidak melakukan kampanye hitam. “Sebaiknya kita saling menghormati dan menghargai, jangan menggunakan akun palsu menyerang pribadi karena mengganggu kondusifnya pilkada dan dapat memancing kericuhan,” pintanya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama (*/istimewa)

Ini Alasan Utama Hanura NTT Dukung TRP–HEGI dalam Pilkada Sabu Raijua

578 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan memberikan dukungan politik kepada pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Takem Radja Pono (TRP) dan Herman Hegi Radja Haba (Hegi) dalam menghadapi perhelatan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Pernyataan dukungan disampaikan langsung oleh Ketua DPD Hanura NTT, Refafi Gah kepada TRP – Hegi pada Deklarasi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sabu Raijua yang dikenal dengan Koalisi Kerakyatan pada Sabtu, 5 September 2020 di Teni Hawu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain Partai Hanura, turut memberikan dukungan politik kepada TRP–HEGI yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/06/di-hadapan-ribuan-massa-sabu-raijua-ini-janji-trp-hegi-saat-deklarasi/

Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah saat dikonfirmasi Garda Indonesia pada Minggu siang, 6 September 2020, mengungkapkan telah mendukung penuh Koalisi Kerakyatan (TRP–HEGI) karena mereka mengambil keputusan maju dalam Pilkada Sabu Raijua untuk melakukan perubahan.

“Keputusan TRP–HEGI maju dalam Pilkada Sabu Raijua untuk melakukan perubahan berdasarkan hati nurani dan meyakini bahwa paket yang mereka usung dapat membawa perubahan menjadikan Sabu bersinar lima tahun ke depan,” urai Refafi.

Berdasar kondisi tersebut, imbuh Refafi, maka Partai Hanura mengambil keputusan karena sebagai partai berkiblat kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, di situlah ada etika, moral, dan keadilan; sehingga memberikan dukungan politik kepada Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Anggota DPRD Provinsi NTT ini pun deklarasi TRP–HEGI menegaskan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua untuk tidak memilih pemimpin yang loyo serta tidak memiliki semangat untuk melayani masyarakat secara maksimal. Sabu Raijua, tandas Refafi, harus mampu berubah dari kondisi yang ada saat ini sehingga semangat otonomi daerah itu bisa terwujud lewat kesejahteraan rakyat.

Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah menyampaikan orasi politik saat deklarasi TRP–HEGI

Senada, Sekretaris DPD Partai Hanura NTT Elias Koa mengungkapkan, dukungan Partai Hanura kepada Koalisi Kerakyatan, didasari oleh keprihatinan melihat bahwa selama ini selepas kepemimpinan MDT/Marten Dira Tome banyak program dan pembangunan yang digagas tak berkelanjutan dengan baik dan seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sabu Raijua.

“Sehingga partai memandang dan menilai bahwa paket TRP–HEGI yang didukung Koalisi Kerakyatan dinilai layak dan pantas melanjutkan kepemimpinan energik dan berpengalaman dan mereka pernah bekerja di pemerintah provinsi NTT yang mana pernah menjabat Kepala Rumah Tangga Gubernur,” urainya.

Selain itu, beber Sekretaris DPD Partai Hanura NTT, dasar utamanya adalah adanya dukungan kekuatan penuh dari masyarakat yang rela menyerahkan KTP untuk digunakan sebagai bentuk dukungan sebagai calon kepala daerah yang maju dari jalur perorangan (sebanyak 32 ribu lebih KTP sementara yang diverifikasi hanya 50%).

Dengan demikian, tandas Elias, Partai Hanura mendukungnya atas beberapa hasil survei yang membuktikan TRP–HEGI unggul di Sabu Raijua. “Saat ini, TRP–HEGI selain didukung langsung oleh masyarakat Sabu Raijua lewat jalur perorangan dan ada dukungan dari partai Golkar 3 kursi dan Hanura 2 kursi serta partai non kursi lainnya yakni PAN dan Berkarya,” tutupnya.

Terpisah, Bakal Calon Bupati Sabu Raijua, Takem Radja Pono kepada media ini pada Minggu siang, 6 September 2020 mengatakan bahwa Vox Populi Vox Dei ternyata dijunjung di Sabu Raijua. “Saat rakyat Sabu Raijua membukakan pintu buat TRP–HEGI, maka mendapat dukungan Partai sebagai bukti suara rakyat suara Tuhan.

“Ini adalah bukti kedaulatan diberikan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya di 9 Desember. Hanura meyakini kedaulatan ada di tangan rakyat, karena rakyat yang membuka pintu, maka tidak akan ada siapa pun yang dapat menutupinya,” tegas Takem Radja Pono.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh Tim media TRP–HEGI