Kupang, Garda Indonesia | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Johanna Lisapaly memaparkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran 2023 dalam sesi penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) oleh Gubernur NTT kepada seluruh pimpinan perangkat daerah NTT bertempat di ruang rapat gubernur, gedung Sasando pada Kamis, 5 Januari 2023.
Johanna Lisapaly memaparkan, terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pendapatan daerah terealisasi sebesar 87,35 % atau Rp4,38 triliun lebih dari budget Rp5,02 triliun. Belanja daerah terealisasi sebesar 86,7 % atau sebesar Rp4,76 triliun lebih dari budget sebesar Rp5,49 triliun lebih. Jumlah pembiayaan sebesar Rp472,48 miliar lebih sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat (SiLPA) sebesar Rp96,08 miliar lebih yang secepatnya dilakukan pergeseran anggaran untuk memastikan anggaran terhadap SiLPA.
Terkait APBD tahun anggaran 2023, urai Johanna Lisapaly, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5.340.255.924.189,-. Terdiri atas pendapatan asli daerah dalam sebesar Rp2.139.341.049.189 atau sebesar 40,06 % dari total pendapatan. Pendapatan transfer sebesar Rp3.199.163.279.000,- atau sebesar 59,91% dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.751.596.000,- atau sebesar 0,03% dari total rencana pendapatan daerah.
Sementara pada pendapatan daerah transfer umum yaitu dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp3.199.163.279.000 terdapat tambahan rincian sekarang diistilahkan sebagai block grent dan spesific grent dengan detail dapat dijabarkan sebagai berikut, DAU formasi baru PPPK sebesar Rp2.324.466.000,- DAU bidang pendidikan sebesar Rp305.656.333.000,- DAU Bidang Kesehatan Rp96.144.585.000,- DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp81.043.493.000.
DAU bidang-bidang ini namanya spesific grent, sementara block grent tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar Rp1.371.850.218.000,- dalam penjabarannya DAU block grent ini alokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS serta PPPK dan juga sebagiannya kewajiban pinjaman daerah.
Dengan kondisi ini, tandas Johanna Lisapaly, maka seluruh belanja lainnya termasuk kewajiban pinjaman akan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dalam takaran implementasi hal ini telah diterapkan, terbukti Kementerian Keuangan di mana dana transfer untuk Januari 2023 hanya sebesar Rp105 miliar atau kurang lebih sebesar setengah 12 bagian dari total DAU block grent. Belanja Daerah ditargetkan Rp5.111.494.298.993,- dengan surplus sebesar Rp228.761.625.196,- yang akan digunakan untuk menutup rencana pengeluaran pembiayaan.
Merespons kondisi keuangan pemerintah provinsi, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menekankan pentingnya membangun kinerja dengan kualitas terbaik untuk memberi manfaat besar bagi daerah.
“Kita perlu terus membangun kinerja dengan panggilan untuk melayani daerah ini. Bangun cara berpikir yang terus mendukung visi pembangunan ‘NTT Bangkit Menuju Sejahtera’, dan kita lakukan dengan kerja cerdas dan kerja cerdas,” ujar Gubernur VBL.
Birokrasi, imbuh Gubernur VBL, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran. Maka perlu dengan desain kinerja yang luar biasa.
“Jangan kerja dengan cara-cara biasa, dan jangan kerja sendiri-sendiri. Kita bangun tim kerja kolaboratif. Bergerak bersama dan saya juga minta agar bisa kerja dengan libatkan pihak swasta. Kita lakukan ini juga untuk mengejar ketertinggalan kita dalam aspek pembangunan,” imbau Gubernur VBL. (*)
Sumber (*/Humas Setda NTT)
Editor (+roni banase)