Arsip Tag: arahan presiden jokowi

Pinjaman Online Ilegal Rugikan Masyarakat, Kapolri Perintah Jajaran Tindak Tegas

101 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran untuk menindak penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal. Pasalnya, pinjol dinilai merugikan masyarakat.

“Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Kapolri mengatakan perintah itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurut Kapolri, pinjol memanfaatkan situasi perekonomian masyarakat yang tengah terdampak akibat pandemi. Pinjol kerap memberikan tawaran sehingga membuat masyarakat tergiur jasa pinjol.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutur Kapolri.

Padahal sudah banyak kasus yang bermula dari pinjol. Paling parah, ada yang sampai bunuh diri karena terlilit utang akibat pinjol. Ia meminta kepada jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya pinjol. Ia juga meminta jajaran melakukan patroli siber di media sosial.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” papar Kapolri.

Diketahui, hingga Oktober 2021, Polri menerima 370 laporan terkait pinjol ilegal. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 287 proses penyelidikan dan 3 tahap penyidikan.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Polri)

Kapolri Instruksi Seluruh Polda Tindak Tegas Aksi Premanisme

282 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi Premanisme yang meresahkan masyarakat, terkait adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Jokowi untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi Premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” tegas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 Juni 2021

Tak hanya itu, Kapolri menyebut telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Kemudian, Kapolri juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman. “Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” tegas Kapolri Lystio.

Selain itu, Kapolri mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan tersebut akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

“Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” tandas Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo.

Tak Ada Ruang Premanisme di Indonesia

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat pagi, 11 Juni 2021, menyampaikan bahwa saat ini Polri fokus terhadap praktik pemberantasan premanisme di Masyarakat.

“Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog di sana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh supir kontainer,” ujar Irjen Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim.

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Argo, Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut. “Asops Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme,” jelasnya.

Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok. “Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada supir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu,” tambahnya sembari menyampaikan ini menjadi tugas pokok Polri dan sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak,” terangnya.

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktik Premanisme, hal ini supaya praktik premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapkan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek Premanisme. “Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan,” tandas Argo.

Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Bhabinsa dan Bhabinkabtimas. Serta menggerakkan Polres dan Polsek untuk memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktik Premanisme.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Presiden Jokowi: Indonesia Mampu Bangkit di Tahun 2021

454 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Selama tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda sekiranya 215 negara telah mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian dunia. Bangsa Indonesia pun tak luput dari cobaan yang tidak mudah. Namun, dalam pernyataannya di penghujung tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur karena tetap mampu menghadapi persoalan global tersebut.

“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran,” ujarnya dalam tayangan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 31 Desember 2020.

Meski diterpa dampak pandemi, Indonesia saat ini masih tetap dapat menjalankan roda kehidupan. Masyarakatnya juga mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini dapat segera diatasi dan menyelesaikan satu per satu dampak perekonomian yang ditimbulkan.

Kepala Negara optimistis bahwa memasuki tahun 2021, Indonesia mampu bangkit dan melahirkan banyak inovasi. Demikian halnya kondisi perekonomian yang akan berangsur membaik.

“Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik. Mulai terasa di kuartal ke-3 dan 4 tahun 2020. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan industri masa depan sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak harus berkomitmen untuk dapat menghentikan wabah ini dengan segera. Di sisi pemerintah, pemerintah akan terus berupaya mengendalikan Covid-19 dan melakukan program vaksinasi di tahun 2021 untuk menghentikan penyebarannya.

Adapun di sisi masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta ditingkatkannya kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan serta tidak menganggap remeh penyebaran Covid-19.

“Semua orang, semua orang, harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan: pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021,” kata Presiden.

Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama mengatasi ujian berat yang dirasakan sepanjang tahun 2020 ini. Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat, Kepala Negara berharap agar tahun 2021 menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita.

“Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Keluarga Makin Terdampak Covid-19, Ini Arahan Presiden kepada Menteri PPPA

319 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak, termasuk lanjut usia (Lansia). Pada September 2020, kasus positif Covid-19 menunjukkan tren meningkatnya kasus di kluster keluarga. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan beberapa arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga terkait langkah untuk menekan dampak Covid-19 pada perempuan, anak, dan keluarga pada Kamis, 24 September 2020, di Istana Negara.

“Arahan Presiden Joko Widodo di antaranya adalah melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan 3M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) kepada keluarga, terutama perempuan dan anak. Dalam melakukan sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan 3M, Kemen PPPA akan melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Bintang pada Konferensi Pers terkait Covid-19 di Keluarga, Perempuan, dan Anak yang dilakukan secara virtual di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Bintang menyampaikan bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat keluar rumah, namun juga di dalam rumah.

“Saya mendorong kaum perempuan sebagai “manajer” rumah tangga selalu mengingatkan keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, baik ketika di luar maupun di dalam rumah. Walaupun sedang berada di dalam rumah, saya sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi jika di dalam rumah tersebut terdapat kelompok rentan, yakni balita dan lansia,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan paparan Covid-19 pada klaster keluarga semakin meningkat karena kemungkinan paparan tersebut terjadi ketika Ayah atau Ibu bekerja di luar rumah. Oleh karenanya, saya mengimbau ketika Ayah atau Ibu baru masuk rumah segera membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan keluarga.

Dalam waktu dekat Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membuat protokol kesehatan keluarga untuk pencegahan terinfeksi Covid-19, baik di dalam dan di luar rumah, serta tindakan yang dilakukan bila ada anggota keluarga yang terinfeksi.

Menteri Bintang juga mengimbau agar masyarakat mengurangi intensitas pertemuan secara offline. “Pada situasi pandemi seperti ini, saya berharap agar kita tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga harus melindungi sesama. Oleh karenanya, kami mengimbau agar masyarakat dapat mengurangi pertemuan dengan keluarga besar secara offline. Jika terdapat acara keluarga, sebaiknya dilakukan secara daring atau online. Di sinilah kreativitas kita semua dituntut demi menekan penyebaran Covid-19,” imbau Menteri Bintang.

“Mari kita bersatu dan saling bekerja bersama. Saya yakin dengan kekuatan Perempuan Indonesia, kita akan bisa segera pulih dan bangkit kembali. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Tangani Pandemi, Klaster Pilkada Jadi Perhatian Serius Presiden Jokowi

447 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020, menjadi salah satu perhatian serius pemerintah dalam hal penyebaran Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, keluarga, dan klaster Pilkada.

“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,” tuturnya.

Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi, saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ucapnya.

Presiden Jokowi ditemani Wapres Ma’aruf Amin saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali,” ujar Presiden.

Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. “Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Presiden Joko Widodo : Capaja TNI-Polri Calon Pemimpin Masa Depan

282 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Capaja TNI-Polri merupakan generasi muda terpilih calon pemimpin masa depan dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat, harus mampu dan siap menghadapi tantangan. Demikian disampaikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada 750 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri Tahun 2020 melalui video conference, bertempat di Gedung Bhineka Eka Bhakti Akademi TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 Juli 2020.

Presiden menegaskan dilantik menjadi Perwira Remaja adalah awal dari prestasi, awal dari medan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan Negara dalam menghadapi medan pengabdian yang penuh dinamika dan syarat dengan tantangan yang jauh lebih dinamis, jauh lebih berat dan jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya. Atas prestasi yang telah dicapai dan akan segera dilantik menjadi perwira remaja TNI dan Polri atas nama pribadi, rakyat, bangsa dan negara menyampaikan selamat kepada Capaja TNI-Polri.

Presiden menjelaskan bahwa dunia berubah dengan cepat, disrupsi teknologi telah berdampak pada semua sektor kehidupan, penerapan otomatisasi, artificer intelijen dan big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat oleh terjadinya pandemi Covid-19 sekarang ini.

Teknologi militer juga berkembang dengan cepat. Teknologi militer terkini menggabungkan instrumen persenjataan dengan menggunakan kecerdasan buatan, teknologi otomatisasi dan teknologi sensor yang mengarah pada pengindraan jarak jauh semakin canggih. Komputasi kuantum juga telah mengarah pada sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber.

Tantangan yang dihadapi oleh Perwira kepolisian juga sangat berat, kejahatan menggunakan teknologi canggih dan kejahatan siber yang lintas negara juga memerlukan kemampuan antisipasi dan mitigasi yang lebih baik. “Oleh karena itu, saudara-saudara wajib untuk terus belajar, belajar sendiri maupun belajar melalui institusi. Tidak bisa lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja, tidak bisa lagi menggunakan cara bekerja yang monoton, dan tidak bisa lagi dengan kemampuan yang standar-standar saja,” imbau Presiden.

Ia pun menegaskan bahwa para perwira TNI dan Polri masa depan, harus memiliki mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja harus makin cerdas dan lincah dalam menghadapi perubahan, cepat beradaptasi dan selalu berpikir inovatif dan harus lebih baik dan lebih cepat dibandingkan negara lain.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga mengingatkan kepada Capaja TNI-Polri untuk harus konsisten terhadap ideologi Negara, Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika dan konsisten kepada tujuan-tujuan besar bangsa, memiliki jiwa kesatria dan pantang mundur, selalu optimis pada kejayaan dan kemajuan bangsa. “Saya berpesan agar selalu merawat semangat persatuan dan kesatuan, semangat persaudaraan dan gotong royong, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, bangsa dan Negara,” ujarnya.

“TNI dan Polri harus selalu bersatu dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan. Jangan pernah lupa terhadap dukungan dan doa dari orang tua karena beliaulah yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan bekerja keras, sehingga Capaja bisa menjadi seorang Perwira,” tambahnya.

Di akhir pembekalannya, Presiden RI Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para orang tua Capaja yang telah mendidik putra putrinya menjadi Perwira, menjadi ksatria bangsa dan juga kepada Pemimpin TNI dan Polri serta para pendidik, para pelatih dan juga para pengasuh jajaran Akademi TNI dan Lemdiklat Polri atas kerja keras dan pengabdiannya, dan dikenang oleh anak didik dan menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk karakter calon-calon pemimpin masa depan bangsa.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Pers Kepresidenan)
Editor (+rony banase)

Tujuh Arahan Presiden Jokowi pada HUT Ke-74 Bhayangkara

273 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh instruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada acara peringatan ke-74 Hari Bhayangkara yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

“Saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, kepercayaan, dan kebanggaan sebagai anggota Polri,” imbau Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden meminta agar Polri terus melakukan reformasi diri secara total dengan membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

“Ketiga, terus mantapkan soliditas internal. Perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” lanjutnya.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan agar Polri terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat,” imbuhnya.

Keenam, Presiden meminta Polri untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

“Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Di penghujung amanatnya, Presiden mengucapkan selamat Hari Bhayangkara untuk seluruh keluarga besar Polri. Presiden juga berpesan agar Polri bisa terus menjadi abdi utama bagi nusa dan bangsa.

“Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas,” tutupnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Lima Arahan Terbaru Presiden Jokowi Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

340 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. Arahan Presiden tersebut yakni :

Pertama, terkait evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa Pekerja Migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)