Arsip Tag: berita bohong

Karo Humas Pemprov NTT : Tidak Ada Instruksi Gubernur untuk Tutup Pasar!

581 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Merebaknya kabar bohong (hoaks) tentang instruksi Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) untuk menutup pasar di Provinsi NTT terkait antisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 dibantah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si.

“Kita memahami bahwa dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Virus Corona sangat luas dan ekonomi juga sedikit stagnan dan tentu akan mempengaruhi perekonomian nasional. Namun demikian untuk menggerakkan roda ekonomi NTT, kita tetap menjaga distribusi barang dan jasa termasuk pasar-pasar tradisional masih dibuka. Tidak ada instruksi dari Gubernur NTT bahwa pasar akan ditutup,” tandas Marius kepada pers di ruang Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, pada Sabtu, 21 Maret 2020.

Marius menanggapi sekaligus mengklarifikasi merebaknya hoaks tentang penutupan pasar karena ada Instruksi Gubernur NTT. Hoaks ini disebarkan oleh LPP RRI Kupang. Namun pihak LPP RRI Kupang yang dikonfirmasi terpisah, juga membantah. “Tidak benar. Kami tidak pernah menyiarkan berita tentang penutupan pasar karena ada Instruksi Gubernur VBL. Bisa didengar dari setiap rekaman berita yang kami publish,” ucap Kepala Seksi Pemberitaan LPP RRI Kupang, Adi Adoe.

Lebih lanjut Marius menjelaskan, karena pasar itu merupakan jantung perekonomian. “Di pasar semua pangan, minuman, buah-buahan berada di sana; dan pasar tetap dibuka. Karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya hoaks. Kami selalu mengatakan bahwa semua informasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan selalu keluar dari otoritas pemerintah melalui Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT termasuk meng-update informasi tentang virus Corona. Kami minta kepada rekan-rekan media untuk bisa meluruskan berita yang tidak benar dan sedikit mengganggu masyarakat,” tandas mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Kabiro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTT, Jelamu Ardu Marius (kanan) dan Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum, Valeri Guru

Marius berharap agar masyarakat di Provinsi NTT untuk dapat menyaring dengan baik berbagai informasi dan berita yang terpublish di publik. “Terkait Virus Corona, kita jangan anggap sepele. Virus ini sangat mematikan. Kita boleh mengambil contoh dari negara-negara maju yang terkena Virus Corona. Sebagai warga Indonesia khususnya NTT yang di mana kita tidak memiliki sarana prasarana seperti yang ada di negara maju, salah satu cara yang paling mudah adalah untuk memproteksi diri kita,” kata Marius.

Karena itu, pihaknya juga berharap kepada seluruh warga NTT yang melakukan perjalanan ke negara, daerah dan provinsi yang telah terpapar Virus Corona dapat melakukan isolasi mandiri. “Kita harus lakukan isolasi fisik selama satu hari. Tidak ke mall, tidak ke pasar, tidak ke tempat ibadah atau kemana pun untuk menghindari kemungkinan Virus Corona yang ada di diri kita untuk tidak menyebar,” pintanya.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pejabat pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Kita jangan bandel dengan virus ini. Kita harus berasumsi bahwa virus ini ada di diri kita sekarang; sehingga kita melakukan antisipasi. Kita tidak perlu berspekulasi bahwa virus ini ada di daerah lain. Kita harus berasumsi bahwa virus ini ada di sekitar kita. Itu adalah asumsi yang harus kita bangun agar kita dapat membangun strategi untuk mengantisipasi Virus Corona,” katanya.

Pihaknya berharap agar seluruh masyarakat NTT tidak panik tetapi siaga. “Masyarakat tidak perlu panik. Tidak gelisah tetapi tetap waspada. Sehingga kita tetap menjaga keselamatan masyarakat kita, provinsi termasuk Indonesia pada umumnya. Untuk itu tetap percayakan otoritas pemerintahan untuk men-drive seluruh tata kelola pemerintahan dan pembangunan termasuk di bidang kesehatan,” tandasnya.

Doktor penyuluh pertanian jebolan IPB Bogor ini berharap agar masyarakat dan semua stakeholders terkait di Provinsi NTT untuk terus patuh terhadap apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota setempat.

“Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan. Pada saat yang sama kita sedang menjaga keselamatan orang lain” tegasnya. (*)

Sumber berita (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Kominfo & Dewan Pers Bentuk Satgas Penanganan Berita Bohong

54 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dewan Pers melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk membentuk satgas dalam menangani berbagai konten negatif dalam bentuk berita bohong agar tidak beredar luas di jaringan internet dan mudah diakses masyarakat.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan peran Kementerian Kominfo dalam satuan tugas (satgas) ini adalah sebagai pihak yang berwenang untuk mengendalikan konten.

“Pers adalah suatu profesi yang sangat kredibel, pilar demokrasi keempat. Kami dan Dewan Pers membentuk satgas ini untuk melaksanakan fungsi sebagai pengendali konten negatif yang bertentangan dengan perundangan”, kata Semuel dalam jumpa pers di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (12/04/2019).

Menurut Semuel, beberapa konten negatif yang beredar selama ini tidak semuanya dapat dihapus karena ada konten-konten jurnalistik yang telah dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Tidak semua konten bisa di-take down khususnya yang memiliki value jurnalistik. Dengan satgas maka (proses) take downn-ya cepat. Begitu melanggar perundangan ya di-takedown. Meskipun terlambat daripada tidak sama sekali”, katanya.

Melalui nota kesepahaman itu, secara resmi akan terbentuk sebuah satgas yang bertugas mengecek dugaan konten negatif sekaligus memilah konten yang termasuk ke dalam konten jurnalistik dan yang bukan produk jurnalistik.

“Kami tidak mau melakukan kesalahan take down karena itu adalah produk jurnalistik. Kami tidak akan melakukan pemblokiran kepada media resmi karena dilindungi oleh undang-undang”,tandasnya.

Dirjen Aptika mengatakan bahwa satgas ini sudah ada dan sudah bekerja sejak dua tahun lalu, namun belum dirumuskan secara formal. “Satgas sudah bekerja sejak 2 tahun lalu ini hanya formalnya”, ujarnya.

Dirjen Semuel mengharapkan adanya peresmian secara formal dapat meningkatkan kinerja satgas tersebut. Ia pun meminta masyarakat yang menemukan adanya konten negatif dapat segera melaporkan kepada Aduan Konten Kominfo atau Dewan Pers agar dapat segera ditindaklanjuti.

Blokir “Media” yang Sebar Berita Bohong

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan saat ini banyak terdapat media yang mengaku resmi namun kenyataannya tidak terdaftar di Dewan Pers. Lebih parah lagi, menurut Stanley, oknum media itu menyebarkan berita bohong dan melakukan tindak pemerasan terhadap pihak-pihak tertentu.

“Ada media-media yang memeras sekolah atau kantor-kantor kepala desa”, kata Stanley.

Ketua Dewan Pers menjelaskan penanganan hukum untuk para oknum media ini memakan waktu sangat lama karena membutuhkan klarifikasi ke banyak pihak. Dan selama proses tersebut belum selesai, berita bohong tersebut semakin tersebar luas di masyarakat.

Menurut Stanley, keberadaan satgas itu akan dapat melakukan tindakan pemblokiran terhadap oknum media seperti ini sembari menunggu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindarkan penyebaran berita bohong.

“Agar dapat segera dilakukan oleh Kominfo sambil menunggu klarifikasi lebih lanjut. Kalau terbukti itu adalah media peras, abal-abal, bukan berdasarkan fakta, gugus tugas akan menindaklanjuti”,katanya.

Ketua Dewan Pers menjelaskan pentingnya pembentukan satgas ini untuk mengembalikan marwah wartawan sesungguhnya yang menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip jurnalistik.

“Kita harus kembalikan marwah kehormatan jatidiri pers kepada wartawan yang bekerja profesional dan sesuai prinsip jurnalistik”,ujarnya.

Saat ini Kementerian Kominfo bersama pemangku kepentngan telah membentuk satgas untuk kepentingan pemblokiran konten negatif di internet. Bersama Otoritas Jasa Keuangan ada Satgas OJK untuk mengawasi fintech ilegal. Dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, satgas untuk mengawasan peredaran makanan dan obat-obatan. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas Kementerian Kominfo)

Menkominfo: ‘Ayo Bekerjasama Tangkal Hoaks’!

38 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengajak peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum 2019 untuk bekerjasama menangkal Hoaks. Menurutnya, masyarakat dan termasuk media massa yang bermartabat akan menentukan kualitas demokrasi pada Pemilu 2019.

“Kolaborasi, bergandengan tangan, mitigasi, untuk menurunkan tensi sangat penting kita lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, terutama dari aspek digital” jelas Rudiantara, Senin/11/2/2019.

Rudiantara memaparkan, infrastruktur digital di Indonesia saat ini menduduki posisi ke-4 di dunia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia atau lebih dari 150 juta masyarakat Indonesia telah mengakses internet dan sekitar 130 juta masyarakat Indonesia juga mengakses media sosial sehingga menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras termasuk hoaks atau informasi bohong.

Menkominfo RI, Rudiantara

“Sebenarnya, infrastruktur digital kita masih posisi ke-empat di dunia. Lebih dari 150 juta masyarakat kita telah mengakses internet termasuk ke pelosok-pelosok di daerah. Nah, dari 150 itu, 130 jutanya mengakses media sosial. Kebayang kan arus informasi yang beredarnya seperti apa?” terangnya.

Meski demikian, Rudiantara mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja untuk melakukan langkah-langkah cepat dan preventif maupun penindakan untuk mengimbangi arus informasi yang beredar dengan beberapa langkah. Misalnya saja program literasi digital, aduan konten, lambe hoaks dan lain sebagainya.

“Literasi digital terus kami lakukan, bahkan setiap minggu kami lakukan. Memang efeknya sangat lama, tetapi ini dianggap mampu efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar. Lalu kami juga ada situs http://stophoax.co.id, aduan konten dan lambe hoaks. Disitu kita bisa lihat mana atau apa saja sih yang hoaks dan fakta sebenarnya seperti apa” ucap Rudiantara.

Rudiantara juga menekankan fungsi Kehumasan dan Hukum untuk membangun literasi di tengah masyarakat. Menurutnya, peran Bidang Humas dan Hukum kian sentral di tengah arus informasi, mengingat ke depan, 100 persen internet masuk desa maka perlu adanya penguatan sisi kesiapan masyarakat yang bisa digawangi Bidang Humas/ Hukum Provinsi, Kabupaten/Kota.

 

Sumber berita(*/Puspen Kemendagri)

Editor (+rony banase)

Foto oleh : riaumandiri.co