Arsip Tag: dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Optimalkan Pelayanan, Dinas PMD Belu Diseminasi Mekar Desa

419 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada desa–desa yang memiliki penduduk padat dan wilayahnya luas, maka Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memprakarsai pembentukan/ pemekaran desa.

Hal ini tertuang dalam surat pemberitahuan Sosialisasi Pembentukan/ Pemekaran Desa tanggal 9 April 2021, nomor: DPMD.010/ 112/ IV/ 2021 yang ditujukan kepada Camat Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat dan Camat Lamaknen. Surat tersebut ditandatangani oleh Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk, M.M. dengan tembusan kepada para kepala desa, tempat sosialisasi.

Wilayah desa yang menjadi tempat sosialisasi di antaranya di Desa Tukuneno, Naekasa, Bakustulama, Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat; Desa Silawan dan Desa Manleten di Kecamatan Tasifeto Timur; Desa Kabuna, Desa Dualaus di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan Desa Dirun, Desa Makir, Desa Fulur di Kecamatan Lamaknen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, S.Ip., ketika dikonfirmasi Garda Indonesia di ruang kerjanya pada Rabu, 21 April 2021 mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke 11 (sebelas desa) yang tersebar di empat kecamatan selama seminggu. “Memang, beberapa desa itu wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduknya banyak. Karena itu, perlu adanya pemekaran sesuai dengan amanat UU Desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari UU nomor 6, PP nomor 47 tentang perubahan atas PP nomor 43, dan Permendagri nomor 1 tentang Penataan Desa,” urainya.

Nona Alo berharap, dengan dilakukannya sosialisasi dimaksud, kiranya ada dukungan dari pihak–pihak terkait. “Kami mohon dukungan dan kerja sama dari masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD,” pintanya.

Adapun syarat pembentukan desa merujuk pada UU Desa Nomor 6  Tahun 2014 :

  1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  2. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
  3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota;
  7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur Pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

234 Kelompok Penerima Manfaat di Belu Terima BLT Dana Desa

384 Views

Belu- NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 234 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 11 dusun selaku Kelompok Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), pada Rabu 20 Mei 2020.

Pantauan Garda Indonesia, pembagian BLT itu didahului dengan penyerahan secara simbolis kepada sejumlah warga PKM di Dusun Asora oleh Kepala Desa Bakustulama, Raymundus Berek di Ruang Aula Kantor Desa.

“Pembayaran pagi ini dilakukan secara simbolis saja kepada warga di dusun terdekat Asora. Selanjutnya, Tim Relawan Covid-19 akan menyebar ke setiap dusun lainnya untuk menyerahkan dari rumah ke rumah. Setiap KK kita berikan Rp.600.000, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Roy Berek, demikian sapaan karibnya.

Total pembayaran tahap I menurut Berek, sebesar Rp. 140.400.000 (Seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). “Kita lakukan pembayaran kepada semua KPM dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan sebagaimana diamanatkan protokol Covid-19, dan dipastikan tuntas hari ini, dengan tidak memotong sepeser pun. ” terangnya.

Kepala Desa Bakustulama, Raymundus Berek (kedua dari kanan) bersama perwakilan PMD Kabupaten Belu saat penyerahan BLT Dana Desa di Ruang Aula Kantor Desa

Kepala desa dalam arahannya, mengajak semua warga KPM guna menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengeluarkan kebijakan baik berupa BLT kepada semua warga negara yang terdampak Covid-19.

“Selain memberikan perhatian dari segi kesehatan, pemerintah juga membantu masyarakat dari segi ekonomi. Karena itu, patut untuk kita berikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat atas kepedulian berharga ini. Saya berharap, uang yang sudah diterima, bisa dipergunakan sebaik- baiknya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga selama masa Pandemi Covid-19,” tandasnya.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Ferdinandus Manek menuturkan, pihaknya hadir untuk mengecek penyaluran dana BLT, agar benar- benar tepat manfaat.

Senada, Ferdi Manek menghimbau kepada semua penerima BLT- DD agar bantuan dana yang diterima itu, bisa dipergunakan secara baik untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Apabila terdapat kekurangan atau pun kekeliruan dalam realisasi pembayaran BLT- DD, Manek meminta kepada warga KPM untuk segera melaporkan kepada ketua RT/RW setempat, sekdes dan kepala desa untuk segera diselesaikan demi menghindari salah paham.

“Uang ini digunakan untuk kebutuhan pokok. Kalau ada yang pakai beli hp baru, maka tahap berikutnya layak diberi tanda merah,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekcam Kecamatan Tasifeto Barat Domingos Soares, Babhinkamtibmas Desa Bakustulama Yandri Manu dan para pendamping Dana Desa Bakustulama.(*)

Penulis : (*/HH)
Editor : (+ rony banase)