Arsip Tag: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

‘DAFA Awards 2020’ Tuas Motivasi Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor

100 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Penganugerahan Data Forum Anak (DAFA) Award Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual. DAFA Award 2020 mengangkat tema “Petualangan di Gunung Kebahagiaan” dan terdapat 13 Nominasi Penghargaan untuk Forum Anak.

“Penghargaan ini menjadi motivasi agar anak-anak dapat terus memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa. Kami sangat mendukung inisiasi Forum Anak Nasional dalam menyelenggarakan DAFA Award sebagai ajang Pengumpulan Data dan Informasi Forum Anak se-Indonesia. Ini menunjukkan bahwa anak-anak telah memahami betapa pentingnya data sebagai bahan untuk melakukan evaluasi sekaligus mengukur efektivitas program maupun lembaga,” tutur Menteri Bintang pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Menteri Bintang menambahkan melalui DAFA Award, anggota Forum Anak Nasional telah belajar memanfaatkan data sesuai fungsinya yakni sebagai dasar untuk melakukan evaluasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan yang terbaik dalam memanfaatkan data sesuai kriteria layak mendapatkan penghargaan.

“Selamat, Bunda ucapkan kepada para pemenang semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi Pelopor dan Pelapor (2P) dalam melakukan kegiatan serupa. Besar harapan agar DAFA Award 2020 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam melakukan berbagai kegiatan ke depan dan terus mengembangkan serta meningkatkan kapasitas dan kualitas Forum Anak,” tambah Menteri Bintang.

“Salah satu hak dasar anak adalah hak partisipasi. Pemenuhan hak anak harus terjamin dalam kondisi apa pun sebab hal tersebut merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak. Maka dari itu, Kemen PPPA mengembangkan dan meningkatkan wadah partisipasi anak, salah satunya melalui Forum Anak. Kunci keberhasilan Forum Anak dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah adanya kemauan dan kemampuan anak untuk berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia

DAFA Award pertama kali diselenggarakan pada tahun 2012 oleh Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN) bekerja sama dengan pengurus Forum Anak Nasional dan Daerah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan upaya konkret untuk memberikan apresiasi kepada setiap forum anak yang aktif, kreatif, serta inovatif dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan.

DAFA Award 2020 bertujuan untuk melakukan pendataan profil forum anak beserta kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui keaktifan forum anak di setiap daerah, serta memberikan penghargaan kepada forum anak yang aktif, kreatif, dan inovatif sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Mekanisme yang diterapkan dalam DAFA Award kali ini adalah pendataan profil forum anak dalam bentuk Lembar Profil Forum Anak yang dikirimkan secara online, kemudian dilakukan penilaian oleh dewan juri. Peserta DAFA Award 2020 berjumlah 343 Forum Anak, terdiri dari 18 Forum Anak di tingkat Provinsi, 156 FA Kabupaten, 66 FA Kota, 80 FA Kecamatan, 8 FA Desa dan 15 FA Kelurahan.

Perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, I Wayan Eka Wijaya menyampaikan terima kasih kepada Kemen PPPA dan Forum Anak Nasional atas penghargaan DAFA Awards 2020 sebagai Forum Anak Provinsi terbaik. “Penghargaan sebagai Forum Anak Provinsi terbaik merupakan kebanggaan bagi kami. Ini akan menjadi motivasi bagi anak-anak untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Dinas PPPA dan Forum Anak yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah aktif berperan dan bekerja keras sehingga kita bisa meraih penghargaan ini. Besar harapan kami dapat mempertahankan penghargaan ini dan ke depan kami bisa meningkatkan upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak di Bali khususnya,” ujar I Wayan Eka Wijaya.

Sementara itu, Perwakilan Forum Anak Kota Bandung, Bara Athaya mengungkap rasa senang dan bangganya atas penghargaan yang diraih Forum Anak Kota Bandung di DAFA Awards 2020 sebagai Forum Anak teraktif. “Terima kasih kepada Bunda Bintang, Bunda Lenny, dan semua pihak yang terlibat dalam DAFA Awards 2020. Penghargaan ini akan menjadi pemicu dan pemacu kami dalam berperan aktif dan perencanaan pembangunan serta perlindungan anak. Semoga ke depannya kami terus semangat dan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal partisipasi hak- anak. Kami persembahkan penghargaan ini kepada Forum Anak Kota Bandung dan seluruh anak-anak di Jawa Barat,” ujar Bara.

Seiring dengan semakin berkembangnya Forum Anak di Indonesia, kapasitas dan peran Forum Anak harus terus ditingkatkan baik sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, maupun tentang Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP). Hingga saat ini, Forum Anak di berbagai daerah telah melakukan berbagai kegiatan dan aksi positif dengan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka. Melihat perkembangan tersebut, maka diperlukan adanya pendataan yang sistematis guna mengetahui keaktifan Forum Anak di setiap daerah.

Adapun pemenang dalam 13 kategori penghargaan DAFA Award tahun 2020, adalah:

  1. Forum Anak Provinsi Terbaik – Forum Anak Provinsi Bali.
  2. Forum Anak Kota Terbaik – Forum Anak Kota Tanjungpinang.
  3. Forum Anak Kabupaten Terbaik – Forum Anak Kab. Bekasi.
  4. Forum Anak Kecamatan Terbaik – Forum Anak Kecamatan Moyudan, Kab. Sleman.
  5. Forum Anak Kelurahan Terbaik – Forum Anak Kelurahan Teladan, Kab. Bangka Selatan.
  6. Forum Anak Desa Terbaik – Forum Anak Desa Banaran, Kab. Gunung Kidul.
  7. Forum Anak dengan Program Unggulan Terbaik – Forum Anak Provinsi Bali.
  8. Lembar Profil Terbaik – Forum Anak Kab. Blitar.
  9. Forum Anak Lembar Profil Terbanyak – Forum Anak Provinsi Riau.
  10. Forum Anak 2P Terbaik – Forum Anak Kab. Buleleng.
  11. Forum Anak Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) Terbaik – Forum Anak Kota Tanjungpinang.
  12. Forum Anak Teraktif – Forum Anak Kota Bandung.
  13. Media Sosial Forum Anak Terbaik – Forum Anak Kota Banjarmasin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Indonesia Paparkan Capaian Pemberdayaan Perempuan & Kesetaraan Gender ke Anggota OKI

89 Views

Burkina Faso, gardaindonesia.id | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise memimpin delegasi Indonesia pada 7th Ministerial Conference On The Role of Women In The Development In The OIC Member States Ouagadougou, di Burkina Faso, Afrika Barat. Pertemuan yang berlangsung sejak 30 November – 1 Desember 2018 dihadiri oleh menteri terkait dari negara-negara OKI dan negara peninjau.

Ikut dalam delegasi Indonesia Wakil Direktorat HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Tema yang diangkat dalam pertemuan kali ini adalah Pemberdayaan Perempuan Di Negara-Negara Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Tantangan dan Prospek.

Pada pembukaan Senior Official Meeting yang diikuti delegasi Indonesia, Wakil Sekretaris Jendral OKI menegaskan, pentingnya pemberdayaan perempuan untuk memastikan peran perempuan dalam pembangunan, serta mendukung perjuangan perempuan di seluruh dunia yang terus menghadapi tantangan dalam merealisasikan hak maupun potensinya.

Dalam Senior Official Meeting, Menteri Yohana turut menyampaikan pandangannya tentang kemajuan perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di dunia muslim saat ini telah mengambil peran kepemimpinan seperti menjadi presiden, menteri, wakil parlemen dan berpartisipasi dalam dunia kerja dan bisnis. Di samping itu, peran perempuan juga semakin meningkat di bidang keuangan, akademis dan sains serta diakui secara internasional atas pencapaian mereka.

“Pemerintah Indonesia sangat menghargai komitmen berkelanjutan dan upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan oleh anggota OKI melalui pertemuan ini. Telah banyak kemajuan, namun di sisi lain pekerjaan dan tantangan harus kita atasi bersama. Misalnya saja, sangat disayangkan melihat masih tingginya tingkat buta huruf perempuan di dunia muslim, kemiskinan dan kematian ibu, serta diskriminasi, kekerasan, marjinalisasi, kawin paksa, dan kurangnya akses hak-hak dasar yang masih dihadapi perempuan,” papar Menteri Yohana.

Untuk menujukkan komitmen Indonesia, pada kesempatan tersebut Menteri Yohana memaparkan sejumlah kemajuan dan upaya-upaya pemerintah Indonesia di bidang yang relevan dengan tujuan OPAAW; diantaranya :

Pertama, Indonesia sangat berkomitmen mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan lewat keterlibatan langsung Presiden Jokowi melalui perannya sebagai HeForShe Impact Champion. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah membentuk Pusat Layanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak korban kekerasan (P2TP2A) yang menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban kekerasan, serta koordinasi di antara para pemangku kepentingan.

Kedua, Indonesia menghadapi tantangan masalah terkait pelaporan kekerasan. Stigmatisasi dan nilai-nilai patriarki di beberapa masyarakat serta ketergantungan ekonomi menghalangi perempuan atau keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperluas akses ke mekanisme pelaporan, perlindungan dan layanan kepada korban, meningkatkan kampanye kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan, serta mempermudah akses ke layanan pengaduan atau pelaporan melalui peningkatan jumlah lembaga dan fasilitas bantuan, seperti unit khusus perempuan dan perlindungan anak (UPPA) di kantor polisi dan rumah sakit, unit layanan pada Dinas PPPA, dan layanan pengaduan langsung melalui telepon.

Ketiga, Memajukan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik. Indonesia saat ini mempunyai 8 menteri perempuan untuk menangani masalah strategis. Terdapat 23 perempuan bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat dan 17% anggota parlemen perempuan di tingkat legislatif. Salah satu tantangan umum untuk memenuhi kuota ini adalah nilai-nilai patriarki serta kurangnya kapasitas dan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperkuat kerangka hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mensyaratkan partai politik untuk memiliki 30% perwakilan perempuan dalam struktur organisasinya di tingkat nasional, meluncurkan Grand Desain untuk Representasi Perempuan di Pemilu 2019.

Keempat, Memberdayakan perempuan di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, perempuan memiliki kontribusi yang berharga bagi perekonomian Indonesia. Tantangan di lapangan diantaranya akses terbatas ke modal, pelatihan, dan pasar. Pemerintah Indonesia mendorong akses ke pembiayaan perdagangan dan bantuan keuangan, meningkatkan literasi digital perempuan sebagai peran dalam sektor STEM (Science, Technology, Enginering and Mathematics) serta menerapkan model pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dalam bisnis skala mikro. Intervensi ini menghasilkan peningkatan skala bisnis dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Perempuan mencapai 47,9% dari angkatan kerja di Indonesia dan 60% dari pemilik usaha kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah pendukung untuk keseimbangan kerja-keluarga oleh perempuan. Misalnya, Jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk perempuan hamil, dan menyediakan ruang khusus anak di kantor. Namun disisi lain, tanggung jawab yang ditanggung oleh perempuan dalam tugas perawatan seringkali mencegah perempuan bekerja penuh waktu.

Kelima, Memperkuat Institusi Keluarga. Dalam 2 tahun terakhir, program pemberdayaan perempuan difokuskan untuk mengakhiri tiga masalah: kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; perdagangan orang; dan kesenjangan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kunci solusi untuk masalah di atas pada akhirnya tergantung pada kekuatan keluarga. Untuk mencapai hal ini, Indonesia telah menerapkan program Pengembangan Keluarga, yang berfokus pada ketahanan keluarga. Ketahanannya terdiri dari 4 pilar, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosio-psikologis dan ketahanan sosio-budaya.

“Perempuan dan anak perempuan mewakili setengah dari peradaban manusia. Merupakan kewajiban dan tugas kita sebagai pemerintah, anggota masyarakat dan individu akan berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan mereka. Memberdayakan perempuan harus tetap menjadi prioritas utama bagi kita semua. Tidak hanya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan, tetapi sebagai kekuatan bagi pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan. Kami yakin bahwa Konferensi ini akan memperkuat setiap negara anggota OKI dalam membuat aksi nyata bagi perempuan di dunia Islam, baik secara individu maupun dengan kerja sama di bawah kerangka OKI,” jelas Menteri Yohana.

Pada Konverensi ke 7 ini, Indonesia menyambut baik komitmen OKI yang tinggi terhadap kerja-kerja pemberdayaan perempuan daan kesetaraan gender yang ditunjukkan melalui pengembangan seperangkat pedoman standardisasi pelaporan nasional tentang implementasi OPAAW oleh Sekretariat OKI dan SESRIC. Pedoman menggambarkan mekanisme tujuan atau capaian untuk kepentingan keluarga, perempuan dan anak di dunia muslim yang tercantum dalam OIC Plan of Action for the advancement of women (OPAAW) atau Rencana Aksi OKI ntuk Kemajuan Perempuan dan Program Aksi OKI 2025. Indonesia juga menyambut baik resolusi pemberdayaan perempuan Palestina dan memperkuat STEM untuk remaja putri.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA RI)
Editor (*/rony banase)

KemenPPPA & UNFPA Rumuskan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

91 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah”, (Jumat,16/11/18) yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin.

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina Suraya, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga; utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset; pendidikan rendah; pendapatan rendah; interpretasi agama dan keluarga; serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak tahun 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Lima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/08/teh-kelor-suguhan-resmi-bagi-tamu-pemerintah-provinsi-ntt/

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa lima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (*/PM PPPA + rb)

Utusan PUSPA NTT Hadir dalam Temu Nasional PUSPA 2018 di Medan

70 Views

Medan, gardaindonesia.id | Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia mulai digelar di Ballroom Hotel Grand Aston City Medan Sumatera Utara, Senin/12 November 2018.

Temu PUSPA Nasional 2018 dengan tema Sinergitas untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuka dengan resmi oleh Menteri PPPA Prof Yohana Yambise; Temu PUSPA diikuti oleh 400 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/09/empati-apresiasi-wagub-josef-bagi-pemulung-tpa-alak-dalam-giat-puspa/

Utusan PUSPA Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Dinas PPPA NTT diwakili oleh Kadis PPPA Dra Bernadeta M Usboko,M.Si., dan Usman Husin,SE dan unsur organisasi masyarakat diwakili oleh Fony Mella,ST (Obor Timor) dan Indra M Lay (Jarpuk Ina Fo’a); unsur media diwakili oleh Rony Banase (gardaindonesia.id) ikut dan terlibat dalam Temu Nasional Forum PUSPA yang digelar 12—14 November 2018 di Medan Sumatera Utara.

Kadis PPPA NTT Dra Bernadeta Usboko kepada media gardaindonesia.id menyampaikan kegiatan ini sebagai koordinasi Temu Nasional PUSPA dalam rangka sinergitas dan percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami merupakan utusan dari Provinsi NTT untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dan melejitkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memberikan yang terbaik bagi perempuan dan anak,” ujar Dra Bernadeta.

Lebih lanjut, Erni Usboko sebutan akrab Kadis PPPA NTT ini, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan petunjuk dari Menteri PPPA apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kekompakan dan percepatan berseragam dari pusat hingga daerah. Fokus kegiatan selanjutnya masih dipusatkan pada program ThreeEnds (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan ekonomi.

“Model model kegiatan kedepan akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” pungkas Erni Usboko.

Penulis dan Editor (+ rony banase )

 

5000 Perempuan Batam Peringati Hari Pahlawan–Batam Untuk Indonesia

177 Views

Batam, gardaindonesia.id | Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Salah satu bentuk penghargaan terhadap pahlawan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Diinisiasi oleh komunitas perempuan di Batam, 10 November 2018, Kota Batam memperingati hari pahlawan dengan menyelenggarakan Nyanyian untuk Negeri dengan tema dari Batam untuk Indonesia. Acara paduan suara dengan menyanyikan lagu-lagu Nasional yang diikuti 5000 peserta dan dipandu langsung Adi MS.

“Berkat jasa pahlawan kita bisa merasakan kemerdekaan. Namun akhir-akhir ini, kita sangat mudah dipecah belah dan dibelokkan kepada hal-hal yang jauh dari rasa kebangsaan dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Melihat kondisi tersebut terutama minimnya ras nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan para generasi muda, perempuan-perempuan yang tinggal di Batam maupun yang pernah tinggal di Batam membentuk Komunitas Wanita (Kowan) Batam Cinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan menginisiasi kegiatan ini. Harapannya agar rasa nasionalisme dikalangan generasi muda tumbuh dan semakin kuat,” ujar Ketua Kowan Batam, Fenny Widjojo.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang ikut hadir. Menurut Menteri Yohana, sejak lama perempuan telah ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya para pahlawan perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran komunitas Kowan Cinta NKRI dinilai dapat menjadi contoh baik dalam melanjutkan usaha para pahlawan menjaga kesatuan dan mendorong rasa cinta tanah air Indonesia.

“Keterlibatan warga dalam mengisi kemerdekaan dan jasa-jasa pahlawan tidak melulu harus dengan pertarungan di medan perang. Contohnya gerakan bersama dari masyarakat yang diinisiasi oleh komunitas Perempuan seperti Kowan Batam Cinta NKRI, perlu diapresiasi. Acara seperti ini akan membangun persatuan yang cukup erat bagi masyarakat di kota Batam terutama dalam melibatkan perempuan di ruang-ruang kreatif. Adanya rasa persatuan juga dapat menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Batam,” jelas Menteri PPPA Yohana Yembise. (*/PM PPPA + rb)

Rumah Sahabat Perempuan dan Anak Pertama di Indonesia Ada di Sukabumi

77 Views

Sukabumi, gardaindonesia.id | Rumah Sahabat Ibu dan Anak (RUSAIDA) di Kecamatan Cisaat, Sukabumi, didirikan oleh Yuyu Murliah bukan tanpa alasan. Pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya, Yuyu mengaku sebagai penyintas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Alasan tersebut memperkuat tekad perempuan yang pernah menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi selama 14 tahun ini mendirikan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Sebagai seorang penyintas KDRT kami yang paling merasakan beratnya jadi korban. Saya pernah jadi korban kekerasan oleh suami saya yang dulu, dan dilarang menemui anak selama 5 tahun. Saat saya terpuruk, pulang ke Indonesia saya mendapat pelayanan serta dukungan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Sukabumi dan Kemen PPPA. Hingga akhirnya, saya dan anak-anak bisa pulih dan bangkit. Ini yang membesarkan tekad saya mendirikan RUSAIDA sebagai pusat komunitas untuk ibu dan anak sebagai wadah yang bertujuan membangun perempuan dan anak Indonesia yang lebih baik. Kita juga mendirikan RUSAIDA dalam rangka mencapai misi ThreeEnds (program Kemen PPPA, 3 akhiri),” ujar Yuyu Murliah, Inisiator Rumah Sahabat Ibu dan Anak yang juga merupakan anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Di dalam RUSAIDA terdapat Women Crisis Center (Rumah Ramah Anak, Rumah Konseling Keluarga, Rumah Yatim) dan Women Creative Center (Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan). Kegiatan yang dilakukan seperti penanganan anak-anak TKI, anak yatim, penanganan korban trafficking, rehabilitasi medis, bina keluarga TKI, penanganan Lansia, hingga pemberdayaan perempuan. Kehadiran RUSAIDA mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

“Saya sangat mengapresiasi kepedulian Ibu Yuyu Murliah selaku insiator. Ini Rumah Sahabat Perempuan dan Anak pertama yang ada di Indonesia dan saya resmikan. Tempat seperti ini dimana terdapat Women Crisis Center di dalamnya, pernah saya temui di Fiji, dan negara-negara besar lainnya. Kedepan, RUSAIDA disamping sebagai rumah aman, juga bisa jadi tempat pemberdayaan perempuan, agar perempuan memiliki keterampilan industri rumahan. Nantinya akan meningkatkan ekonomi perempuan di Sukabumi sehingga mereka tidak perlu bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga dan terhindar dari TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Menurut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, Kabupaten Sukabumi punya masalah mendasar terkait perempuan dan anak. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah kantong TKI di Jawa Barat. Perempuan banyak memilih bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Dampaknya keluarga dan anak terbaikan. Kehadiran RUSAIDA dianggap sebagai salah satu solusi dan upaya membantu pemerintah pusat dan daerah mengurai masalah-masalah perempuan dan anak tingkat akar rumput.

Di lokasi yang sama, Destri Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, dan Darsono, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar sosialisasi TPPO dan Pembekalan bagi calon legislatif (Caleg) Perempuan. Menteri Yohana yang juga memberikan arahan langsung, merasa pembekalan bagi Caleg perempuan perlu dilakukan. Hal ini menurutnya untuk mendorong kuota 30% perempuan dalam legislatif tahun 2019 nanti dapat terpenuhi di Kab.Sukabumi. Sebab pada hasil Pemilu 2014, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi terpilih 50 anggota tetapi hanya diisi 6 perempuan (12%). (*/PM PPPA + rb)

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian PPPA

61 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher mengapresiasi upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak (Rakortek) PA dengan tema Bersama Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan dan Diskriminasi, kehadiran Ali Taher menunjukkan dukungan DPR terhadap Kemen PPPA.

”Komisi VIII DPR sejak awal memberikan dorongan penuh bahwa Kemen PPPA ini harus melakukan sebuah gerakan agar aktivitas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hanya saja persoalannya, Kemen PPPA ini bukanlah kementerian teknis namun kementerian koordinatif. Saya sudah berkali-kali menyarankan agar Kemen PPPA ditingkatkan klusternya, namun memang jalannya akan panjang. Jadi yang paling penting saat ini bagaimana kita intervensi program. Tapi, sehebat apapun program bahwa tanpa koordinasi akan kehilangan makna dan esensi dari sebuah aktifitas. Oleh karena itu terkait rapat koordinasi hari ini, DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemen PPPA ,” ujar M. Ali Taher.

Pada kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga melakukan peningkatan kerjasama yakni penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana. ”Kerjasama LPSK dengan Kemen PPPA ini dimaksudkan sebagai dasar bagi berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan/atau saksi tindak pidana, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas. Tujuannya, mewujudkan sinergitas kebijakan dan kegiatan terkait perlindungan bagi perempuan dan anak,” ujar Sekjen LPSK, Noor Sidharta.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menerangkan jika tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama akan dilanjutkan dengan membuat kelompok kerja yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK Menteri) PPPA. Dalam SK tersebut nantinya akan tertuang perihal tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak, baik Kemen PPPA maupun LPSK. Diantaranya, Kemen PPPA akan menerima pengaduan, melakukan analisis kasus, penjangkauan, memberikan pendampingan, hingga memberikan rujukan ke LPSK tentang perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana untuk mendapat layanan yang dibutuhkan. Sedangkan LPSK akan memberi bantuan tidak hanya advokasi, tetapi juga memberi bantuan secara teknis.

”Kualitas hidup anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan hak anak berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, perlindungan, partisipasi, serta identitas. Namun, upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal menemukan tantangan yang cukup serius. Sehingga Rapat Koordinasi ini penting utamanya untuk meningkatkan evektifitas kelembagaan perlindungan anak agar terwujud kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara teroadu dan berkelanjutan,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Selain penandatanganan nota kesepahaman bersama, dalam pembukaan Rakortek PA (Senin,5/11/18), Kemen PPPA yang diwakili oleh Sekretaris Kemen PPPA dan Deputi Bidang Perlindungan Anak meluncurkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota (IKKA) 2016. IKKA ini berisi gambaran kondisi anak dari berbagai aspek terutama kebutuhan dasar anak dan hak-hak dasar anak yang akhirnya bermuara bagi peningkatan perlindungan anak secara komprehensif dan holistik. IKKA ini nantinya dapat digunakan bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan kebijakan dan program. Hari pertama Rakortek diisi dengan panel diskusi terkait praktik kerja terbaik penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan pembicara dari pejabat Pemerintah Daerah Kab. Berau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rakortek PA rencananya akan berlangsung hingga 7 November 2018 di Jakarta. (*/PM PPPA + rb)

Tantangan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus & Kelompok Minoritas

115 Views

Manokwari,gardaindonesia.id | Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melakukan dialog bersama dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas dari 10 provinsi; Merupakan upaya Kemen PPPA untuk melihat lebih dekat masalah, terkait perlindungan ABK dan kelompok monoritas yang masih minim.

Saat sesi dialog, jadi momen paling mengharukan bagi Menteri Yohana dan seluruh peserta. Sejumlah ABK maju menanyakan berbagai hal mulai dari cita-cita, kiat menjadi Menteri, hingga keluhan dan pengalaman diskriminasi yang diterima dari teman-teman sebaya. Salah satunya diceritakan oleh Ayu Intan, anak berkebutuhan khusus perwakilan Provinsi Bali.

“Mama Yo (panggilan akrab Menteri Yohana), saya dilahirkan oleh ibu saya dalam keadaan seperti ini, tuli. Tapi mama, mengapa saya dijauhi oleh lingkungan saya? Mengapa mereka memperlakukan saya berbeda? Saya sedari kecil merasa tidak diterima. Saya mau bermain dengan teman-teman, tapi mereka tahu saya tuli mereka lalu mengusir saya. Mereka tidak mau bermain dan berteman dengan saya. Saya sedih mama,” ungkap Ayu yang saat itu menceritakan pengalamannya menggunakan bahasa isyarat ke Menteri Yohana dibantu penerjemah bahasa isyarat.

Menjawab langsung pertanyaan Ayu dan beberapa anak lain, Menteri Yohana menyampaikan akan bekerja keras bersama pemerintah untuk menciptakan lingkungan ramah bagi ABK dan kelompok minoritas. “Kalian semua, anak-anak Indonesia tanpa terkecuali, bebas menentukan masa depan kalian. Bermimpi dan bercita-citalah setinggi-tingginya,” tegas Menteri Yohana.

Masih banyaknya diskriminasi yang dialami ABK dan kelompok minoritas membuat Menteri Yohana meminta masyarakat dan pemerintah daerah mengubah pandangan terhadap ABK dan kelompok minoritas. Agar tercipta lingkungan yang positif dan bebas dari perundungan.

“Perhatian Kemen PPPA terhadap ABK dan kelompok minoritas merupakan salah satu prioritas. Tidak boleh ada satu orang anak pun yang diabaikan haknya dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Tidak ada yang berbeda dari mereka. Mereka sama dengan anak-anak lainnya, punya potensi, perasaan dan harapan untuk menjadi hebat. Masyarakat harus beri akses dan kesempatan yang sama bagi ABK dan kelompok minoritas untuk mengembangkan diri, minat serta mendorong mereka menggapai prestasi. Ini jadi tantangan kita bersama,” jelas Menteri Yohana. (*/PM PPPA + rb)