Arsip Tag: kepala bpbd kota padang

Pemkot-DPRD Kota Kupang Siap 500 Tangki Air Bersih bagi Masyarakat Marginal

313 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Termasuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di Provinsi NTT sesuai rilis BMKG, maka Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan antisipasi sebagai tanggap darurat terhadap ancaman kekeringan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/19/alami-kemarau-bmkg-warning-14-kabupaten-kota-di-provinsi-ntt/

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, pada Selasa, 22 September 2020 mengatakan dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan persoalan kekeringan. Oleh karena itu, memasuki Oktober nanti telah disiapkan 500 tangki air untuk warga terdampak.

“500 tangki untuk masyarakat marginal, sebagai langkah upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan saat ini diajukan usulan anggaran senilai Rp.1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah. “Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok

Jimy juga mengungkapkan persoalan ancaman kekeringan ini dibahas bersama Banggar DPRD, sebab persoalan kekeringan ini merupakan hal urgen yang harus ditangani dengan baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan dalam masa pembahasan kebijakan perubahan anggaran 2020 ini sangat tepat untuk diajukan usulan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.

Menurutnya, selain menyuplai air, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber air lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir. “Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk ditangani. “Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)
Foto utama oleh antara

Penyandang Disabilitas di Kota Padang Dilatih Evakuasi Saat Bencana

185 Views

Padang, Garda Indonesia | Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Organisai Penyandang Disabilitas (OPEDIS), Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan Tuna Runggu Indonesia, (GERGATIN) Himpunan Wanita Disabiltas Indonesia) yang berada di Kota Padang memperoleh pelatihan dari BPBD Kota Padang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat secara Inklusif dengan harapan saat terjadi bencana, mereka (penyandang disabilitas) bisa mengevakuasi dirinya sendiri atau bahkan membantu orang lain.

Musibah atau ujian bisa menghampiri siapa saja. Termasuk para penyandang disabilitas. Itu artinya, mereka juga harus memiliki upaya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko bencana.

“Yang menginspirasi kami dari BPBD Kota Padang untuk melakukan ini, karena memang bencana itu semuanya bisa kena, termasuk teman-teman disabilitas,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Dr. Edy Hasymi,M.Si. saat menggelar pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Inklusif, Selasa, 1 Oktober 2019.

Penyematan tanda peserta pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Inklusif

Menurut Edy, pelatihan tersebut digelar untuk meningkatkan kemandirian dari Penyandang Disabilitas. Termasuk dalam proses evakuasi saat terjadi bencana.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas. Sebab tidak bisa dipungkiri, selama ini penyandang disabilitas lebih banyak menjadi objek evakuasi.

“Kalau kita bicara masalah evakuasi, individu kan berhak mengevakuasi, nah itu yang ingin kita capai. Bagaimana teman-teman bisa mengevakuasi dirinya dan menolong yang lain,” tambahnya.

Sedangkan menurut Drs. Henry, M.M. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan peserta yang mengikuti pelatihan merupakan penyandang disabilitas sebanyak 47 orang dan pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari di Whiz Prime Hotel.

“Peserta pelatihan diajak untuk memahami tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Khususnya banjir dan gempa,” ujar Henry

Selain itu, mereka juga diajak praktik langsung. “Jadi apa yang kita perdengarkan ke mereka, itu yang akan kita sentuhkan ke mereka. Ini jalur evakuasi, ini suara sirine tanda bahaya,” imbuhnya.

Pelatihan PRB Inklusif dilakukan secara bertahap. Menurut Henry, penyandang disabilitas memerlukan waktu lebih lama untuk mengenal hal baru.

“Ini kan hal baru di kota Padang karena kita berpijak pada kejadian gempa di Chile yang mana jumlah korban jiwa turun drastis dari awal terjadinya Gempa dan Tsunami 4 tahun setelah Gempa Tsunami melanda bagaimana Pemerintah setempat secara giat melakukan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sehingga saat kejadian tidak banyak merenggut korban jiwa, jadi untuk memasukkan hal-hal baru seperti ini butuh proses yang agak panjang. Jadi saat ini cenderung kita masih memberi proses penyadaran, kenapa sih ada PRB inklusif, “pungkas Henry. (*)

Sumber berita (*/Humas BPBD Padang)
Editor (+rony banase)