Arsip Tag: komisi aparatur sipil negara

Kementerian Hukum dan HAM Raih Sertifikat Sistem Merit “Sangat Baik”

306 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil menerapkan sertifikat sistem merit dengan nilai sangat baik, luar biasa. Ini merupakan kerja keras Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly, red) dan jajarannya. Kami menyiapkan mulai dari audiensi, coaching dan sebagainya sejak Februari, hari ini kita serahkan sertifikat itu,” ucap Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sesi rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Kinerja Semester II secara virtual pada Senin, 23 November 2020 pukul 15.00 WITA atau 14.00 WIB.

Sistem Merit yang digapai Kementerian Hukum dan HAM, ungkap Ketua KASN, mencapai angka 336,5 dengan indeks 0,80. “Ini mengingatkan kerja kami di KASN yang harus memastikan penerapan sistem merit di 719 instansi dan hingga tahun 2024 target kementerian/lembaga harus 100 persen dengan angka sangat baik dan target provinsi harus 85 persen dari 34 provinsi dan 30 persen untuk kabupaten,” urainya.

Ketua KASN juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menerapkan peta jabatan, terkait pengadaan agar diintegrasi dengan latihan dasar (laksa), melaksanakan analisis kompetensi, dan menyusun dan melaksanakan uji kompetensi terhadap semua pegawai.

Dikutip dari http://kasn.go.id  Sistem Merit merupakan cara untuk menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki merupakan salah satu solusi untuk mencapai ASN kelas dunia. Komisi ASN merupakan lembaga pengawas sistem merit ASN Indonesia yang dibentuk sesusai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly saat menerima sertifikat sistem merit dari Ketua KASN

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dalam sambutannya di hadapan Ketua KASN, Menteri PAN RB Thajo Kumolo, Kepala BKN, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini (rapat evaluasi, red) dilakukan menjelang akhir tahun untuk menyiapkan langkah-langkah, analisis, dan evaluasi di tahun berjalan untuk disiapkan pada tahun berikutnya.

“Rapat koordinasi ini juga untuk menetapkan target kinerja dan menyukseskan mandat dan janji kepada presiden untuk meningkatkan target kinerja yang terukur sejak tahun 2020—2024 dengan perencanaan yang smart dan matang sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas,” tegas Yasona.

Pandemi Covid-19, beber Yasona, mengubah pola kerja, pola hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020, namun kinerja Kementerian Hukum dan HAM masih dalam rentang hijau atau mampu menyelesaikan target kerja secara tuntas, dan berkualitas meski dihadapkan pada kondisi serba terbatas.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas segala pencapaian kinerja ini, jajaran Kementerian Hukum dan HAM sangat luar biasa, tetap semangat, produktif, dan terus berprestasi,” imbau Yasona kepada jajaran Kumham termsuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT yang diikuti oleh Kakanwil, Marciana Domimika Jone, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan, dan Kadiv Yankumham.

Selain Rakor Pengendalian Kinerja secara virtual yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23—25 November 2020 yang mengusung tema “Kinerja Kumham Lebih Pasti” juga dilaksanakan Pengukuhan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto utama (*/Humas Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)

Pjs. Bupati Belu Terima Rekomendasi KASN tentang Sanksi Bagi 9 Camat

2.033 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Rekomendasi KASN-nya sudah ada, diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada 9 camat yang bermasalah. Jenis sanksinya tentu sama karena terlibat dalam titik kegiatan yang sama,” ungkap Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk saat ditemui awak media di ruang kerjanya, pada Selasa siang, 3 November 2020.

Dalam rekomendasi KASN tersebut, menurut Zakarias Moruk, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, karena melanggar Undang–undang ASN maka perlu diberi sanksi kepada 9 orang camat. Kedua, dengan merujuk pada regulasi, kalau Pjs. Bupati tidak mengeksekusi rekomendasi KASN, maka akan ditegur, bahkan dicopot jabatan oleh menteri.

“Untuk menentukan jenis sanksi yang tepat kepada kesembilan camat itu, SK-nya ada di Sekda dan masih harus rapat bersama Dewan Kepangkatan Kepegawaian dengan tetap memedomani PP Nomor 53 Tahun 2010 dan kemudian ditandatangani oleh Pjs. Bupati,” tuturnya.

Selain sembilan camat, ada juga dua kepala desa, yakni Kepala Desa Manleten (Kecamatan Tasifeto Timur ) dan Kepala Desa Duarato (Kecamatan Lamaknen). Terkait sanksi kepada kedua kepala desa itu, dengan berpedoman pada UU desa.

Terkait kedua kepala desa itu, Pjs Bupati Belu mengemukakan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Belu. Sanksinya pun dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran. Apakah terlibat atas nama pribadi atau dengan mengenakan atribut kepala desa. Sanksinya ada dua macam, yakni teguran dan pemberhentian sementara.

“Jika sanksinya hanya berupa teguran, kepala desa bersangkutan tidak boleh mengulang kembali kesalahan yang sama. Kalau kedapatan lagi, maka akan diberikan sanksi nonaktif sementara,” tegas Pjs. Bupati.

Pjs. Bupati juga meminta kepada seluruh ASN Kabupaten Belu untuk tetap pasif (netral) selama masa kampanye Pilkada Belu 2020.

Pj. Sekda Belu, Frans Manafe

Pj. Sekda Belu, Frans Manafe menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, KASN merekomendasikan kepada Pjs. Bupati Belu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin “sedang” kepada sembilan camat.

Menurut Frans Manafe, hukuman disiplin “sedang” ada tiga pilihan yang termuat dalam pasal 7, ayat 3, yakni:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

“Dari tiga pilihan ini, kita ambil salah satu melalui Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Saya minta hari ini segera ditindaklanjuti untuk menentukan sanksi yang tepat dan sama kepada kesembilan ASN itu. Hasilnya nanti, kita ajukan ke Pjs. Bupati untuk tandatangan. Tindakan yang kita ambil ini bertujuan untuk menyelamatkan kesembilan ASN itu. Kalau tidak dieksekusi rekomendasi KASN ini, justru data ASN-nya akan diblokir oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi, tindakan ini sebenarnya merupakan tindakan penyelamatan. Lebih baik terima sanksi, daripada data ASN-nya diblokir,” jelas Frans Manafe.

Diketahui, sembilan Camat dimaksud, pernah ikut menghadiri kegiatan ritual adat pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Belu Petahana di Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Dubesi, pada 29 Agustus 2020.

Kesembilan Camat itu, antara lain: Camat Lamaknen Selatan, Camat Lamaknen, Camat Raihat, Camat Kota Atambua, Camat Atambua Barat, Camat Atambua Selatan, Camat Tasifeto Barat, Camat Raimanuk dan Camat Nanaet Duabesi. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)
Editor: (+rony banase)