Arsip Tag: komite sman kie

Masa Bodoh dengan Hasil Rapat, Ruangan Kepsek SMAN Kie Disegel Komite

579 Views

Kie-TTS, Garda Indonesia | Menindaklanjuti hasil rapat bersama Komite, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Dewan Pendiri SMAN Kie pada Selasa, 3 September 2019, dengan rekomendasi kepala sekolah harus melakukan rekonsiliasi bersama para guru dalam jangka waktu satu minggu.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/09/05/bersikap-tak-acuh-kepala-sman-kie-tuai-protes-dari-gurukomite-dewan-pendiri/

Maka pada Senin, 9 September 2019, Komite dan dewan pendiri hadir di sekolah untuk memastikan hal tersebut dilaksanakan. Namun Kepala Sekolah masa bodoh dengan rekomendasi tersebut dan berujung pada penyegelan ruang kepala sekolah.

Penyegelan dilakukan oleh Ketua Komite SMAN Kie, Marthinus A. Salem bersama anggota komite Misraim Tefbana. Hadir pula dewan pendiri sekolah Godlif Nenabu dan Johanis Ottu, A. Ma.

Godlif Nenabu yang ditemui setelah penyegelan ruang Kepala Sekolah, menyampaikan bahwa kunjungan mereka ingin menindak lanjuti hasil rapat minggu lalu untuk memastikan bahwa Kepala Sekolah telah melakukan pendekatan persuasif dengan para guru yang mengundurkan diri dari tugas tambahan sebagai bendahara guna melancarkan kegiatan di sekolah.

“Kita datang dan berdiskusi bersama dengan Kepala Sekolah, namun rekonsiliasi yang diharapkan tidak dilaksanakan sehingga Ketua Komite menyegel ruang Kepala Sekolah,” jelas Nenabu.

Lanjutnya, diskusi tersebut berlangsung seperti biasa namun dirinya menilai bahwa banyak jawaban dari Kepala Sekolah yang mengambang dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dirinya juga menyayangkan sikap dari Kepala Sekolah yang seakan ingin menghindar dari rekomendasi yang sudah disepakati bersama.

“Saya tidak memaksa mereka (3 orang bendahara) untuk mengundurkan diri. Mereka sendiri yang buat surat pengunduran diri,” ucap Nenabu menirukan jawaban Kepala Sekolah.

Nenabu menambahkan bahwa pihaknya juga menanyakan kepada para guru-guru yang mengundurkan diri, terkait pendekatan oleh Kepala Sekolah, namun hasilnya Kepala Sekolah tidak pernah memanggil mereka secara pribadi atau pun melakukan kunjungan ke rumah para guru.

“Kami sebagai dewan pendiri berada di luar sistem namun kita melihat kondisi ini tidak baik karena yang korban adalah para siswa. Dan penutupan tersebut dilakukan oleh Komite karena menilai Kepala Sekolah tidak serius menangani masalah tersebut,” ujar Nenabu.

Selain melakukan penyegelan, pihak Komite dan dewan pendiri pun langsung menyiapkan surat untuk dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dengan tembusan Gubernur NTT, Ketua Komisi V DPRD NTT dan juga Inspektorat Provinsi NTT.

Surat tersebut ditandatangani oleh Komite dan juga dewan pendiri Sekolah, yang memuat dengan jelas poin-poin yang menjadi permasalahan di SMAN Kie. Sebanyak 9 masalah yang dituangkan dalam surat tersebut, juga disertai dengan alasan pertemuan pada Senin, 9 September 2019.

Pada bagian akhir surat tersebut Komite dan dewan pendiri secara tegas menolak kepemimpinan Kepala SMAN Kie, Yaner Benu, S. Pd juga disampaikan tentang penyegelan ruang Kepala Sekolah.

Ketua Komite SMAN Kie, Marthinus A. Salem, kepada media ini menyampaikan bahwa Kepala Sekolah tidak mengindahkan hasil rapat yang sudah disepakati bersama. Dirinya menilai bahwa Kepala Sekolah tidak punya niat yang baik dalam menjalankan tugas.

Selain itu, pihaknya tidak akan membuka segel tersebut sampai ada kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Provinsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita tidak akan buka, biar Dinas tahu bahwa ada masalah dan segera diselesaikan,” jelas Salem.

Lanjut Salem, jika dari pihak Dinas P dan K Provinsi NTT tidak segera mengambil tindakan penyelesaian pihaknya akan tetap menyegal karena pihaknya kuatir dengan sikap Kepala Sekolah yang tidak memikirkan kondisi Sekolah, dan yang korban adalah siswa-siswi sendiri.

“Kalau kami buka dan pertahankan dia (Kepala Sekolah, red) maka anak-anak kami jadi korban karena proses KBM tidak berjalan lancar,” ujar Salem.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bidang Kurikulum, Konstantinus Nabunome, S.Pd. mengungkapkan bahwa sepengetahuan dirinya, semenjak semua bendahara di sekolah mengundurkan diri sampai saat ini belum ada yang menggantikan mereka.

“Semua guru menolak untuk menjadi bendahara,” ujar Nabunome.

Ketiadaan bendahara juga mengakibatkan dana BOS SMAN Kie triwulan I dan II belum dicairkan, sehingga sekolah kekurangan ATK dalam proses belajar mengajar. Jelas Nabunome, kekosongan jabatan bendahara, menjadi faktor penghambat juga dalam pelaksanaan reakreditasi Sekolah.

” Kami persiapan untuk akreditasi ulang Sekolah, tapi tidak ada dana dan kerja kami terkendala,” ucap Nabunome.

Dirinya menjelaskan bahwa jadwal akreditasi untuk SMAN Kie pada bulan September 2019 ini, namun sikap Kepala Sekolah yang masa bodoh, sampai saat ini belum ada persiapan.

“Sekolah ini bisa diakreditasi dan bisa juga tidak. Dan kalaupun dilakukan akreditasi, kerja kami pasti tidak maksimal,” tutur Nabunome.

Terkait akreditasi Sekolah saat ini, Nabunome mengatakan bahwa SMAN Kie terakreditasi C namun sudah kedaluwarsa selama kurang lebih 3 atau 4 tahun. Sejak kepemimpinan sebelumnya, akreditasi Sekolah sudah melewati batas waktu dan harus segera dilakukan akreditasi ulang.

Sementara itu, Kepala SMAN Kie, Yaner Benu, S. Pd. Hingga berita ini diturunkan belum dapat memberikan tanggapan lantaran sudah dihubungi berulang kali via telepon namun sama tidak mengangkat telepon. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Bersikap Tak Acuh,Kepala SMAN Kie Tuai Protes dari Guru,Komite & Dewan Pendiri

956 Views

Kie-T.T.S, Garda Indonesia | Ketidakadilan terjadi di SMAN Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Hal itu terjadi karena sikap Kepala Sekolah Yaner Benu, S.Pd. yang selalu mengambil kebijakan secara sepihak tanpa melalui pertimbangan yang matang, yang menyebabkan pengunduran diri dari tugas tambahan yang diemban oleh 3 orang guru.

Selain itu, kekecewaan juga disampaikan oleh Dewan Pendiri Sekolah, Godlif Nenabu yang ditemui di Kie pada Rabu,4 September 2019, terkait sikap dari Kepala Sekolah. Menurut Nenabu, dalam rapat bersama komite, kepala sekolah, dewan pendiri dan juga dewan guru, guna membahas persoalan yang terjadi di sekolah, jawaban kepala sekolah tidak pernah tepat sasaran.

“Kita boleh omong panjang lebar, beliau (Kepala Sekolah,red) hanya jawab, saya mengaku salah!,” jelas Nenabu menirukan jawaban Kepala Sekolah pada rapat yang berlangsung pada Selasa, 3 September 2019.

Kendati demikian, lanjut Nenabu, walaupun sudah mengaku salah namun yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan permohonan maaf.

Sementara itu, persoalan yang dianggap cukup penting untuk disikapi yaitu terkait kebijakan kepala Sekolah memberikan ‘nol jam’ mengajar bagi tiga orang guru.

Wakil Kepala Sekolah (wakasek) bidang Kurikulum, Konstantinus Nabunome, S.Pd. menyampaikan bahwa pembagian jam mengajar bagi para dewan guru merupakan tugas dari wakasek bidang kurikulum, namun diambil alih secara sepihak oleh kepala sekolah.

“Ada guru yang nol jam mengajar tapi ada yang sampai 52 jam mengajar,” ungkap Nabunome.

Dirinya juga menyampaikan bahwa tiga orang guru yang di nol jamkan di antaranya, Julianti P. Tamonob, S. Pd., Orifel Oematan, S. Pd. keduanya berstatus guru honorer, serta Roni Weo, S.Pd. berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal lain yang disampaikan Nabunome, terkait sikap kepala sekolah dalam menangani masalah yang dilakukan oleh siswa disekolah. Nabunome memberi contoh siswa yang kedapatan bermain HP pada saat proses KBM berlangsung, lalu HP disita oleh guru dan ketika disampaikan, kepala sekolah tidak merespon dengan baik.

“Bapa atur saja, ko Bapa yang sita juga,” ucap Nabunome menirukan jawaban Kepala Sekolah.

Lanjut Nabunome, Kepala Sekolah yang bertempat tinggal di Soe, setiap hari masuk sekolah sekitar pukul 9.00 WITA atau pukul 10.00 WITA dan tidak betah disekolah dengan alasan bahwa ada rapat atau pertemuan kepala sekolah.

“Kakak tolong lihat sekolah, saya ada rapat,”kisah Nabunome.

Nabunome menambahkan bahwa setiap minggu kepala sekolah selalu mengikuti rapat dan sekembalinya dari pertemuan tersebut tidak pernah menyampaikan hasil rapat kepada dewan guru.

“Hampir setiap minggu ada dinas luar tapi kembali ke sekolah tidak pernah panggil kami untuk sampaikan apa yang didapat di rapat,”tutur Nabunome penuh kekecewaan.

Masalah lainnya yaitu uang komite yang semula Rp. 25.000-, secara sepihak dinaikkan oleh Kepala Sekolah menjadi Rp. 50.000-, tanpa musyawarah dengan komite dan juga orang tua siswa. “Kami tidak tahu soal peningkatan iuran komite,” ujar Ketua Komite Marthinus A. Salem.

Salem menjelaskan bahwa selama 2 tahun 4 bulan, Yaner Benu menjabat kepala sekolah, dirinya selalu Ketua Komite tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana komite maupun dana BOS. Terkait laporan pertanggungjawaban dana BOS, Salem mengaku bahwa tidak pernah menandatangani laporan tersebut.

“Saya tidak pernah tanda tangan laporan itu, tapi dana BOS cair setiap tahun,” jelas Salem.

Sementara iuran komite yang seharusnya dikelola secara langsung oleh Ketua Komite, jelas Salem, dirinya juga tidak terlibat karena semua dana ada di bendahara.
” Saya tidak pernah keluarkan dana komite, tapi kas kosong dan gaji dari 11 orang guru honorer belum dibayar selama 8 bulan,” tutur Salem.

Sementara Bendahara Komite, Ida Lopo yang dihubungi via telepon pada Kamis, 5 September 2019, tidak dapat terhubung. Dan informasi yang diperoleh bahwa bendahara Komite bersama 2 orang bendahara lainnya mengundurkan diri sebagai reaksi atas tindakan kepala sekolah yang tidak sesuai aturan.

Pada kesempatan yang sama, Jina Tanaem, S. Pd. yang berstatus ASN dan merupakan guru fisika satu-satunya di SMAN Kie, yang juga mengemban tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan, bendahara PIP dan juga bendahara Pembangunan mendapat surat mutasi lantaran mengundurkan diri dari tugas tambahan yang diemban.

“Saya tiba-tiba dipanggil dan diberikan surat mutasi dengan alasan mengundurkan diri dari tugas tambahan yang diberikan,” jelas Jina.

Sementara itu, Kepala Sekolah Yaner Benu yang dihubungi via telepon sebanyak dua kali tidak menjawab. Sampai berita ini diturunkan Kepala Sekolah belum bisa memberikan tanggap.

Rencananya pada Jumat, 7 September 2019, Komite bersama dewan pendiri dan juga utusan dewan guru akan menghadap ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Selain itu, direncanakan untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)