Arsip Tag: lebaran 2021

Pasca-Lebaran, Kasus Covid-19 di Indonesia Relatif Terkendali

195 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Konfirmasi kasus harian dan kasus aktif Covid-19 secara nasional hingga saat ini masih terkendali. Penyekatan yang dilakukan oleh aparat selama libur Lebaran dan pasca-Lebaran diyakini telah berjalan dengan optimal.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito di Kantor Presiden pada Senin, 7 Juni 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

“Secara umum, perkembangan konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali dan berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan pasca-Lebaran telah berjalan dengan optimal,” ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga memaparkan, sejumlah parameter penanganan Covid-19 di Indonesia juga masih lebih baik dari rata-rata dunia. Tingkat kasus aktif per 6 Juni sebesar 5,3 persen masih lebih baik dari kasus aktif global yang mencapai 7,5 persen.

“Kesembuhan 91,9 persen, lebih baik dari global yang 90,3 persen. Kematian memang masih tinggi dari global, yaitu 2,8 (persen) dibanding 2,1 (persen),” lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) saat menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito di Kantor Presiden pada Senin, 7 Juni 2021

Selain itu, imbuh Airlangga Hartarto, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk di Indonesia yang berada pada angka 147 kasus per satu juta penduduk juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Misalnya, Malaysia yang berada pada 1.607 kasus per satu juta penduduk, India 662 kasus per satu juta penduduk, dan Prancis 731 kasus per satu juta penduduk.

Dari seluruh kasus aktif nasional, 65 persennya merupakan kontribusi dari lima provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa sendiri berkontribusi 52,4 persen pada kasus aktif nasional.

Terkait dengan tingkat terisi tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), Airlangga menjelaskan bahwa rata-rata nasional kini berada pada angka 40 persen. Adapun lima provinsi yang memiliki angka BOR di atas 50 persen yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau.

Sementara itu, terkait dengan kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan, ada tiga provinsi dengan angka 91—100 persen yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan tingkat kepatuhan 61—75 persen yaitu Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan.

“Yang di bawah 60 persen adalah Sulteng dan Maluku. Kepatuhan ini yang penting untuk penanganan Covid,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh ilustrasi/okezone.com

‘109 Check Point’ Arus Balik, Pemudik Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

167 Views

Bogor, Garda Indonesia | Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono memastikan akan ada pengetatan arus balik Lebaran 2021. Sebanyak 109 check point atau penyekatan disiapkan di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan para pemudik membawa surat swab antigen atau PCR Swab sebelum memasuki ibu kota DKI Jakarta.

Adapun jumlah 109 check point ini merupakan kolaborasi antara Polri dan Satgas Covid-19 di wilayah. “Check point yang kita bangun secara nasional ada 25 di tol maupun arteri. Kemudian jajaran satgas wilayah membangun 85 titik. Jadi jumlah semuanya 109 titik check point atau penyekatan untuk kita lakukan random cek antigen,” ucap Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Gadog, Puncak, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Mei 2021.

Kakorlantas mengatakan ada sekitar 1,5 juta pemudik yang diperkirakan balik ke Jakarta. “Disampaikan bahwa pergerakan orang yang dari Jabodetabek menuju Jawa ini lebih kurang 1,2 juta. Ke Sumatera lebih kurang 300 ribu. Jadi total lebih kurang 1,5 juta. Baik sebelum puasa, puasa atau sampai lebaran ini. Oleh karena itu kita harus kelola pergerakan (arus balik) ini,” ujarnya.

Istiono lebih menitikberatkan pada pergerakan arus balik dari Sumatera menuju wilayah Jabodetabek. Sebab, angka kasus Covid-19 di Sumatra cenderung naik dalam beberapa hari terakhir sedangkan ketersediaan ruang isolasi makin menipis.

“Mulai besok akan terjadi pergeseran, pergerakan kendaraan yang dari Jawa menuju Jakarta mulai tanggal 15—16 Mei. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan yaitu untuk mengantisipasi pergerakan Ini akan dilakukan random test antigen dari Bali, Jawa menuju Jakarta,” jelasnya.

“Kemudian Sumatra menuju Jakarta, ini harus lebih ketat sebab indikator persediaan tempat tidur RS dari Sumatra ini meningkat menurut data Satgas Covid yaitu di atas 56 persen. Oleh karena itu Sumatra menjadi perhatian,” sambung dia.

Untuk itu Korlantas bersama instansi terkait dan Satgas Covid-19 akan menghelat posko untuk swab antigen secara acak dan gratis. Hal ini guna memastikan seluruh masyarakat yang balik ke wilayah Jabodetabek.

“Nanti di Lampung, Bakauheni akan dibentuk check point, jadi tidak ada yang lolos satupun untuk pemeriksaan swab antigen. Jadi wajib untuk dilaksanakan sebelum pergerakan orang/barang dari Sumatra atau Jawa harus dilengkapi surat swab antigen,” pungkasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Salat Idulfitri 1442 H di Halaman Istana Bogor, Presiden Ikuti Prokes Ketat

217 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, melaksanakan salat Idulfitri 1442 H di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis pagi, 13 Mei 2021.

Tiba sekitar pukul 06.16 WIB, Presiden yang mengenakan baju putih lengan panjang dipadukan dengan sarung bermotif batik dan peci berwarna hitam langsung menempati saf depan. Sementara Ibu Iriana yang mengenakan mukena berwarna coklat muda langsung menuju tempat yang telah disediakan.

Tepat pukul 06.36 WIB, salat Idulfitri dimulai. Adapun yang bertindak selaku imam salat Idulfitri adalah Serda Ridwan Payopo yang dalam kesehariannya bertugas sebagai anggota Tim Pampri Den 1 Grup A Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan bahwa menjalankan amalan serta ibadah di rumah dan menerima keadaan dengan adanya wabah seperti saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah Swt. “Kita harus bersabar menerima kenyataan ini, karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan tidak lain yakni dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, para ulama, dan pihak berwenang yang pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman wabah suatu penyakit,” ucapnya.

Serda Ridwan Payopo saat memimpin salat Idulfitri 1442 H di Halaman Istana Bogor

Adapun berkenaan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada Ramadan dan Idulfitri kali ini, Serda Payopo juga berharap agar bulan Ramadan kali ini dapat menjadikan kita semua lebih baik dari sebelumnya. “Oleh sebab itu di tengah tantangan lebih berat ini kita selalu istikamah dengan mempertahankan rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan,” imbuhnya.

Salat Idulfitri 1442 H dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menjaga jarak antarjemaah.

Tampak mengikuti salat Idulfitri kali ini beberapa perangkat melekat antara lain Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini, Komandan Grup A Paspampres Kolonel Inf. Anan Nurakhman, Asisten Ajudan Presiden AKP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan Pengawal Pribadi Presiden Lettu Inf. Windra Sanur.

Setelah salat Idulfitri selesai sekitar pukul 07.02 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Balon Mobilitas Sosial

368 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Di India tercatat 4.000 kematian dalam dua hari terakhir. Malaysia mulai kemarin (Senin, 10 Mei 2021, red) sampai dengan awal bulan depan memberlakukan lockdown nasional untuk ketiga kalinya sejak pandemi ini mulai lebih setahun lalu. Masuk akal Corona di Indonesia diyakini memiliki banyak klaster Covid-19 yang tak terdeteksi. Dari random sampling para pemudik sejauh ini, ternyata 2/3 dari yang diperiksa hasilnya positif.

Tampaknya ada korelasi positif antara peningkatan jumlah vaksinasi dan peningkatan mobilitas sosial (apa pun motifnya). Ironisnya, kedua hal ini justru potensial meningkatkan kasus-kasus Corona berikutnya.

Mobilitas sosial yang dilakukan dengan cara-cara “normal lama” ini yang belum beralih ke cara-cara “normal baru.” Memang ongkos belajarnya mahal, perlu waktu dan korban. Tanpa mobilitas sosial, suatu masyarakat (yaitu sekumpulan manusia) pasti mengalami stagnasi. Hantaman pertama terjadi pada pada dimensi budaya (kreativitas, daya cipta) dan ekonominya (produktivitas).

Selanjutnya “efek domino” hantaman itu masuk ke dalam dimensi-dimensi kemanusiaan lainnya, ideologi, politik, hukum, dan lain sebagainya.

Mobilitas sosial adalah urat nadi peradaban. Entah itu urusan ke tempat kerja, urusan belajar, urusan beribadah, urusan ke pasar, urusan kesehatan, urusan nikah, urusan olah raga, urusan pengadilan. Macam-macam urusan lah.

Tanpa mobilitas sosial, peradaban mati. Masyarakat mati.

****

Sekarang kita dipaksa oleh virus Covid-19 untuk membiasakan diri hidup dalam konsep “bubble“, atau gelembung, atau sebutlah balon, berdasarkan warna-warna zonasi (merah, oranye, kuning dan hijau) yang ditentukan oleh kehadiran sang virus.

Sekarang ini suatu perjalanan (traveling) antar wilayah menerapkan prinsip balon ini— tidak melulu dalam arti sempit wisata liburan tetapi dalam arti luas bermacam motif traveling itu sendiri.

Mereka yang di balon merah prinsipnya tidak bisa ke balon hijau. Perlakuan balon hijau ke balon kuning lebih “soft” daripada ke balon merah (misalnya soal syarat isolasi, syarat tes). Hubungan antara balon kuning dan balon oranye ada caranya sendiri yang beda dengan hubungan dengan balon merah.

Sekarang, sesama balon hijau bisa bekerja sama untuk berkreativitas dan berproduksi. Menteri Sandiaga saat ini sedang mati-matian mengupayakan apa yang disebut “travel corridor” dalam konteks ini.

Rumitnya urusan-urusan ini di tingkat eksekusi pada intinya menjelaskan upaya kita semua menemukan apa yang disebut mobilitas sosial baru, yaitu “balon mobilitas sosial”. Sialnya, “balon mobilitas sosial” ini bukan sesuatu yang permanen, balon hijau bisa saja mendadak menjadi kuning, dan tiba-tiba merah.

Sehingga kalau dulu kita merencanakan suatu perjalanan dengan tingkat kepastian yang tinggi, hari ini hal itu menjadi jauh lebih sulit. Di sisi lainnya, agen perjalanan harus terbiasa dengan akuntansi refund atau reschedule, begitu juga para operator moda transportasinya (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bis). Treatment terhadap cashflow perusahaan pun berubah… “jangan yakin dulu itu duit kita, entar kena refund lagi.”

Satu-satunya kepastian mobilitas sosial baru, “balon mobiltas sosial”, diukur dari kapabilitas seseorang mengantisipasi ketidakpastian.

****

Lebaran tahun 2020 lalu, pemerintah dan masyarakat masih kompak, oleh karena sama-sama kaget, sama-sama tidak tahu bagaimana penanganan seharusnya. Di Yogyakarta, sebagai salah satu tujuan mudik, saat itu mengalami kesepian Idul Fitri yang hampir total.

Menghadapi Lebaran tahun 2021, ini terasa berbeda. Pemerintah dan masyarakat sudah belajar banyak. Tidak kaget lagi, sudah tahu harus melakukan apa. Hanya saja muncullah dua versi, versi pemerintah dan versi masyarakat, soal bagaimana seharusnya mobilitas sosial baru dilakukan.

Maka di sana-sini terjadi friksi. Ada penerobosan di perbatasan yang diblokade, ada yang disuruh putar balik malah pada shalawat, ada juga ajakan pembangkangan di media sosial, ada yang membandingkan secara “ad hominem” antara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Ada sebagian kaum intelektual mengkritik sikap ambigu pemerintah dibalik kebijakan mudik tahun ini. I must beg to differ from this, menurut saya kita hanya sedang belajar untuk memahami apa itu mobilitas sosial baru, apa itu “balon mobilitas sosial”, yang sifatnya sementara, dengan volatilitas perubahan yang tinggi.

Kenyataan adanya “balon mobiltas sosial”— it carries with it a great extent of uncertainty— inilah yang membedakan fenomena mudik antara tahun 2020 lalu dan tahun ini. (*)

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Foto utama oleh Kompas.com

1 Syawal 1442 H Jatuh pada 13 Mei 2021, Menag: Patuhi Protokol Kesehatan

214 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, pada Selasa, 11 Mei 2021.

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang dihelat usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menteri Agama, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya seraya menyampaikan dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun 2021, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzili, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Kemenag Bimas Islam Kamaruddin Amin.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021. “Jadi, Rabu (12 Mei 2021, red) umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idul Fitri,” jelas Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas seraya menambahkan, “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.”

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini dihelat secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir secara fisik dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H/2021M Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021. Hal ini disampaikan Cecep saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2020 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian Agama)

Editor (+roni banase)

Polri Tambah Pos Penyekat Halau Mudik Lebaran 2021 Jadi 381 Titik

196 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono menambah pos penyekatan peniadaan mudik. Dari sebelumnya 333 titik kini, pos penyekatan untuk menghalau pemudik berjumlah 381 titik.

“Iya (pos penyekatan bertambah) jadi 381 titik,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Istiono, pada Selasa, 4 Mei 2021 sembari mengungkapkan bahwa pos penyekatan berjumlah 381 titik ini tersebar dari Palembang hingga Bali, yang mana penyekatan terbanyak berada di daerah Jawa.

Lebih lanjut, Kakorlantas mengungkap alasan ditambahnya pos penyekatan mudik. Tujuannya untuk pengendalian mobilisasi masyarakat demi menekan penyebaran Covid-19.

“Pengelolaan mobilisasi berkait dengan antisipasi penyebaran Covid-19 supaya lebih terkendali,” tuturnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri menyiapkan 333 titik penyekatan untuk menghalau pemudik. Adapun peniadaan mudik ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Korlantas Tak Rekomendasi Mudik Sebelum 6 Mei 2021

170 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan tidak merekomendasikan masyarakat untuk mudik sebelum diberlakukannya peniadaan mudik pada tanggal 6—17 Mei 2021.

“Pada hakikatnya sebelum tanggal 6 Mei 2021, tidak direkomendasikan untuk mudik mendahului,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, pada Jumat, 16 April 2021, meralat pernyataannya pada Kamis, 15 April 2021 yang mempersilakan masyarakat yang ingin mencuri start mudik Lebaran 2021 sebelum tanggal 6—17 Mei 2021. Pasalnya, mudik tahun ini secara resmi dilarang oleh pemerintah.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/16/ingin-mudik-kakorlantas-sebaiknya-sebelum-6-mei-2021/

Kakorlantas mengungkapkan tidak merekomendasikan warga untuk mudik mendahului mengacu pada aturan pemerintah. Sebab, pemerintah telah menetapkan larangan mudik/peniadaan mudik pada tanggal 6—17 Mei 2021, termasuk sebelum atau sesudahnya.

“Karena wilayah tujuan mudik menyiapkan karantina selama 5 hari sesuai Surat Edaran  (SE) Nomor 13 Satgas Covid-19. Karena kebijakan pemerintah adalah dilarang mudik atau mudik ditiadakan,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan peniadaan mudik lebaran 2021 mulai 6—17 Mei 2021. Aturan ini berlaku untuk ASN, TNI/Polri, BUMN, Pegawai Swasta dan masyarakat umum. Menindaklanjuti itu, Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan dari Lampung sampai Bali untuk menghalau masyarakat mudik lebaran. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Larang Mudik Lebaran 2021, Korlantas & Kemenhub Siap 333 Titik Sekat

318 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghelat rapat bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono membahas persiapan pengamanan “Larang Mudik Lebaran 2021” di gedung NTMC Polri, Jakarta, pada Jumat, 2 April 2021, guna menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) Menko PMK Muhadjir Effendy tentang Larangan Mudik 2021.

Sejumlah persiapan pengamanan arus lalu lintas dibahas termasuk penyekatan di titik-titik yang akan dilalui masyarakat yang nekat mudik. “Hari ini saya bertandang ke Kakorlantas bersama beberapa eselon 1 dan 2 dan beberapa Kadis yang ada di Jawa. Apa yang kami bicarakan tadi adalah tindak lanjut dari surat keputusan Menko PMK tentang larangan mudik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi Sumadi mengungkapkan telah memerintahkan para Dirjen untuk berkoordinasi dengan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan Larangan Mudik Lebaran 2021.

Menhub Sumadi ingin penanganan larangan mudik tetap humanis namun tegas. “Oleh karenanya saya menugaskan Dirjen hubdar dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis. Satu hal yang saya minta bahwa koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah,” ujarnya.

Budi menyebut teknis soal pengamanan Larangan Mudik 2021 akan diumumkan pada konferensi pers pada Senin, 5 April 2021.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan koordinasi antara Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi agar Larangan Mudik Lebaran 2021 bisa dilakukan dengan baik.

Kakorlantas mengutip istilah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Beliau (Menteri Perhubungan, red) memberikan atensi penuh terhadap persiapan dilarang mudik untuk 2021. Koordinasi intens ini untuk penyamaan persepsi di lapangan. Tentunya berangkat dari Solus Populi Excelso (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi),” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono.

Kakorlantas memaparkan larangan mudik oleh pemerintah dilakukan mengingat masih ada pandemi Covid-19. “Data menunjukkan bahwa setiap libur panjang itu terjadi peningkatan penularan Covid-19 yang cukup signifikan. Tidak ada kata lain adalah kita harus antisipasi semuanya,” jelasnya.

Korlantas Polri sendiri, lanjut Istiono, telah menyiapkan 333 titik penyekatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Titik penyekatan ini untuk memastikan masyarakat agar tidak Mudik Lebaran 2021 sebagainya keputusan pemerintah.

“Untuk itu, dilarang mudik harus kita persiapkan. Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan baik di jalur arteri maupun jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa. 333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jabar dan Jateng. Yang kita antisipasi jalur tol dan di jalur arteri baik jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan hingga Jawa tengah kita telah tetapkan titik penyekatan agar semua tidak bisa melakukan mudik sesuai aturan. Nanti, akan ada aturan khusus yang kita siapkan di lapangan,” tandas Kakorlantas Polri.(*)

Sumber berita dan foto (*/humas polri)

Editor (+roni banase)