Arsip Tag: lenny rosalin

Banyak Ruang Bermain Ramah Anak Dapat Menyebabkan Anak Jadi Korban

53 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu bermain. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain, namun infrastruktur pendukung juga harus diupayakan. Salah satunya dengan penyediaan ruang bermain ramah anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny Rosalin menyebut meski ruang bermain di berbagai daerah telah banyak tersedia, namun sarana dan prasarananya masih banyak yang belum ramah anak. Kondisi ini menyebabkan anak dapat menjadi korban.

“Kita mendorong anak berada pada lingkungan yang aman dan nyaman. Inilah konsep perlindungan anak, agar anak tidak menjadi korban. Sering kali kejadian atau kasus kekerasan pada anak terjadi di ruang bermain. Ruang bermainnya belum ramah anak seperti mudah gelap, lokasinya menciptakan kondisi yang tidak ada pengawasan di sana, dan banyak lagi,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin dalam Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Lenny menjelaskan menciptakan ruang publik dan infrastruktur yang ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah upaya menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan kawasan atau wilayah yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Di samping merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny Rosalin

“Kemen PPPA ingin ini (ramah anak) menjadi inovasi dalam menata kota. Kalau infrastruktur layak bagi anak maka akan layak bagi semua usia. Semua harus layak dan ramah anak, kita berikan perlindungan agar nantinya saat dewasa anak betul-betul menjadi SDM (sumber daya manusia) yang unggul. Kuncinya terletak pada designing for kids designing with kids (merancang untuk anak, merancang bersama anak). Dalam prosesnya sejak men-design anak-anak dilibatkan,” jelas Lenny.

Sinergi perguruan tinggi menurut Lenny dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur ramah anak dapat dilakukan melalui pendidikan, seperti bahan ajar atau mata kuliah terkait wilayah dan infrastruktur ramah anak. Riset dan inovasi terkait wilayah dan IRA, serta pengabdian masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Asisten Deputi Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari yang menyatakan bahwa perlindungan anak tanggung jawab semua pihak termasuk lembaga pendidikan.

Salah satu narasumber, Ketua KBK Permukiman dan Perkotaan Institut Teknologi Indonesia, Rino Wicaksono menjelaskan unsur paling utama RBRA adalah ruang terbuka hijau. Tidak seperti taman kota yang lebih mengedepankan aksesoris atau estetika, RBRA menurut Rino lebih mengedepankan pemanfaatan yang harus dapat diakses oleh semua anak.

“Prinsip utama pengembangan dari RBRA adalah gratis, tidak boleh bayar sepeser pun sehingga tidak ada satu orang pun dari anak Indonesia yang terhambat untuk bisa memanfaatkan RBRA karena tidak punya uang. Kemudian memiliki prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat,” jelas Rino.

Suasana Talkshow bertajuk Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak (IRA) melalui daring, pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan moderator Marini Widowati, Co Founder Ars86care

Serupa dengan pernyataan Lenny, menurut Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Bambang Hari Wibisono, anak memang perlu dilibatkan agar kebutuhannya dapat terakomodasi dengan baik. Tidak hanya sekedar menyediakan ruang bermain, dalam mengembangkan RBRA yang paling penting adalah komitmen.

“Kunci utama di dalam mengembangkan IRA adalah komitmen. Tidak hanya komitmen saja tetapi komitmen yang berkelanjutan dan disebarkan sampai tingkat lokal atau daerah. Selain itu, perlu adanya upaya mengembangkan sesuai karakteristik lokal namun tetap inklusif, adanya kemitraan bersifat lintas sektor, dan peran serta masyarakat dan anak,” ujar Bambang.

Pentingnya keterlibatan anak dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur dan RBRA dibuktikan oleh Dekan Fakultas Teknis Universitas Bina Nusantara, Johny Fredy Bobby Saragih melalui penelitian. “Kalau anak sebagai objek dari sasaran pembangunan yang ingin kita lakukan, maka harus berbasis perilaku anak. Memang betul, design untuk anak perlu melibatkan anak. Penelitian saya membuktikan, anak bisa menjadi sumber informan menarik bahkan lebih dari manusia dewasa bisa bayangkan. Ide baru dapat muncul dari mereka,” jelas Johny.

Berkaitan dengan keterlibatan perguruan tinggi, Dosen Arsitektur Universitas Trisakti Martinus Bambang Susetyarto menuturkan jika Universitas Trisakti sudah mengembangkan pendidikan dan pengajaran terkait infrastruktur ramah anak. “Ini yang kita lakukan sekarang pada bidang pendidikan dan pengajaran, di semester ini kita akan melakukan exercise (latihan) terkait perancangan sekolah ramah anak tapi dalam konteks sekolah alam. Ini merupakan salah satu ide mahasiswa,” tutur Martinus.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh kabar6.com
Editor (+rony banase)

Bantu Anak Terhindar dari Gangguan Kesehatan Jiwa Saat ‘New Normal’

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menghadapi situasi new normal akibat pandemi Covid-19; bukanlah hal mudah bagi anak maupun orang tua. Setiap individu perlu beradaptasi kembali pada perilaku yang tidak biasa.

Menurut Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Debora Basaria, tidak hanya pada orang dewasa kondisi psikologis anak juga rentan terganggu oleh situasi yang saat ini tidak menentu.

“Walaupun mungkin anak-anak tidak begitu mengerti tentang kondisi saat ini, anak-anak juga dapat merasa tertekan akibat rasa takut, cemas, dan kebingungan yang dilihat dari lingkungan di sekitarnya. Kondisi masing-masing anak bisa jadi berbeda, tergantung pada pemaknaan anak itu sendiri,” ujar Debora dalam Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) tentang ‘New Normal dan Kesehatan Jiwa Bagi Anak’ yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Rabu, 1 Juli 2020.

Dikutip dari The Union Journal, ada berbagai dampak yang mungkin terjadi pada anak seperti perilaku regresif misalnya anak mengalami kemunduran dalam bersikap dan berperilaku, perubahan nafsu makan, dan mengalami gangguan tidur. Perubahan suasana hati seperti mudah marah dan menangis, mencari jaminan perlindungan dari orang tua, keluhan somatik, hingga sulit berkonsentrasi.

Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) tentang ‘New Normal dan Kesehatan Jiwa Bagi Anak’ yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Rabu, 1 Juli 2020

Menurut Debora, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. “Bagi orang tua, jelaskan pada anak kondisi saat ini dan hal yang harus mereka antisipasi, gunakan bahasa yang sederhana dan konkret. Luangkan waktu lebih, dukung anak selama belajar di rumah dan sediakan waktu untuk bermain. Sedangkan bagi anak, disarankan lebih banyak berbicara dan berdiskusi bersama orang dewasa seperti orang tua, atau saudara. Keluarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan, tidak perlu merasa takut atau khawatir,” jelas Debora.

Di sisi lain, menurut Psikolog Klinis Annisa Poedji, cara anak berbeda-beda dalam menyampaikan pikiran dan mengekspresikan perasaannya, sehingga orang tua atau teman sebaya perlu memikirkan cara-cara terbaik untuk melakukan pendekatan.

“Bisa jadi ada anak yang jarang bicara karena karakternya tertutup atau introvert atau cara mengekspresikan perasaannya tidak melalui verbal atau lisan. Kita yang perlu proaktif pendekatan dan menawarkan berbagai alternatif untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan tidak hanya lewat verbal, tapi bisa lewat tulisan atau gambar. Mungkin dengan media itu membantu mereka bercerita dengan lebih nyaman. Pastikan juga tempat ngobrolnya, nyaman bagi anak untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan,” kata Annisa.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N Rosalin menjelaskan jika pengaruh positif teman sebaya juga menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan kesehatan jiwa bagi anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, Lenny mengajak agar anak dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor bagi orang di sekitarnya.

“Anak bisa berperan sebagai 2P yaitu pelopor dan pelapor dengan saling sharing teman sebaya. Sharing atau berbagi cerita itu bisa turut meringankan kecemasan yang dirasakan anak. Kalau kalian merasa tidak bisa memberikan bantuan, kalian juga bisa melapor ke ahlinya. Misalnya menanyakan ke orang tua, mereka bisa menindaklanjuti ke psikolog atau pusat bantu layanan lainnya,” tutur Lenny.

Lenny juga menambahkan, dampak psikologis bagi individu masih akan berlangsung, meskipun masa PSBB telah lewat. Sehingga konsultasi-konsultasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental masih sangat diperlukan termasuk pada anak. Adapun layanan yang dapat diakses melalui Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang tersebar 135 PUSPAGA di 12 Provinsi dan 120 Kab/Kota, dan Layanan konsultasi psikologi SEJIWA (Sehat Jiwa) di Hotline Telepon 119 (ext.8).

“Kita harus bantu jangan sampai anak-anak mengalami gangguan kesehatan jiwa, karena kalau sudah mengalami ini pasti perlu waktu untuk pemulihannya, dan tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar, tumbuh kembang anak dan kualitas hidup mereka,” tandas Lenny.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Foto utama oleh klikdokter.com
Editor (+rony banase)

Perkawinan Anak adalah Pelanggaran Hak Anak & Itu Bukan Pilihan

172 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan kontroversi seorang youtuber yang membuat video dan membagikan pengalamannya menikah dengan anak perempuan berusia 16 tahun pada 2019. Saat itu revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum disahkan sehingga celah tersebut membuat youtuber itu merasa bebas untuk mendramatisasi romantisme perkawinan usia anak.

Hal tersebut menimbulkan banyak kritikan karena tindakan tersebut dianggap dapat menormalisasi praktik perkawinan usia anak.

Media briefing “Kawin Usia Anak Bukan Pilihan” melalui video conference, pada Rabu, 20 Mei 2020.

“Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak dan juga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia),” tegas Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin saat membuka media briefing “Kawin Usia Anak Bukan Pilihan” melalui video conference, pada Rabu, 20 Mei 2020.

Menurut Lenny, pembentukan konsepsi keluarga dalam perkawinan di era globalisasi mempengaruhi cara pandang anak sehingga orang dewasa di sekitar anak terutama orang tua perlu memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang konsep keluarga dan perkawinan.

“Kita harus bangun sebuah konsepsi agar anak sebelum melakukan perkawinan betul-betul harus dilandasi dengan nilai, bahwa perkawinan jangan dilihat manis-manisnya saja atau romantisnya saja, tapi di balik itu, banyak yang harus dipersiapkan pasca perkawinan itu sendiri,” jelas Lenny.

Menanggapi hal ini, Psikolog Allisa Wahid yang juga menjadi narasumber dialog menyebutkan masih ada cara pandang lama masyarakat tentang perkawinan yang akhirnya bisa melanggengkan perkawinan anak.

“Faktor yang utama itu adalah pandangan tentang anak perempuan. Artinya yang mendorong budaya, masyarakat bahkan keluarga hingga tokoh agama mendukung perkawinan anak karena anak perempuan itu dianggap tidak perlu sekolah tinggi atau cukup dengan menjadi istri. Ini yang perlu diubah,” jelas Allisa Wahid.

Menurut Allisa Wahid, dari posisi anak, alasan anak terdorong untuk melakukan perkawinan anak karena adanya informasi atau pengaruh eksternal. “Dari sisi anak, ternyata faktornya adalah karena mereka terjebak romantisme perkawinan. Terlalu banyak menonton film yang melihat bahwa kawin itu modalnya cukup cinta. Mengapa demikian? Ya karena memang masih anak jadi pemahaman mereka terhadap perkawinan masih belum cukup,” tambah Allisa.

Lenny mengingatkan agar seluruh pihak tidak menganggap isu perkawinan anak selesai hanya karena penetapan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi anak perempuan menjadi 19 tahun telah disahkan. Ada tantangan baru yaitu pelibatan agen perubahan di era global saat ini.

“Anak itu adalah peniru ulung. Apapun yang dilakukan oleh orang dewasa, anak itu meniru dengan mudah. Nah, bagaimana agen-agen perubahan di era global dan digital saat ini bisa kita buat lebih produktif dan kreatif dalam keikutsertaannya mencegah perkawinan anak. Jangan sampai ini (perkawinan anak) dianggap bukan masalah oleh orang-orang tersebut. Menghentikan perkawinan anak adalah tanggung jawab semua pihak. Dibutuhkan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, lembaga, dunia usaha, dan media untuk mewujudkannya,” tambah Lenny.

Dalam dialog tersebut, turut menjadi narasumber antara lain Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto, Peneliti Media Roy Thaniago, Ketua Forum Anak Nasional (2019—2021) Tristania Faisa, dan jurnalis Sonya Hellen Sinombor sebagai moderator. Selain media, kegiatan tersebut juga diikuti ratusan orang dari berbagai elemen di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Forum Anak dari berbagai daerah, aktivis perempuan dan anak, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)