Arsip Tag: mendagri tito karnavian

Pilkada di Tengah Pandemi, Menko Mahfud: Jaga Situasi Tetap Kondusif

155 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga di tanggal pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6—8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,’’ ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada Senin, 23 November 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. “Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua pukul 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00—13.00 siang,”

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75—77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesigapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, di mana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun, terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen di pusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, di mana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkas Tito. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Prokes

229 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Guna memperkuat penegakan protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Covid-19. Dalam instruksinya, Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala daerah.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet pada Senin, 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta. Seperti diketahui, dalam rapat kabinet itu, kepala negara menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

“Seperti diketahui pandemi Covid-19 ini merupakan bencana non-alam yang bersifat global dan nasional sehingga untuk dapat mengendalikan pandemi dan dampak sosial, ekonomi, di mana selama lebih kurang 8 bulan, maka Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah Kabupaten, 93 Pemerintah Daerah Kota serta seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini,” kata Safrizal di Jakarta, pada Rabu, 18 November 2020.

Untuk menangani Covid-19 dan dampaknya, kata Safrizal, Pemerintah Pusat dan daerah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan, baik itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan.

“Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment),” ungkapnya.

Tidak hanya itu, sambung Safrizal, beberapa daerah juga telah menetapkan strategi, di antaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar. Menurutnya, dalam instruksi itu Mendagri mengingatkan para kepala daerah untuk menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri, TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi Covid-19.

“Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,” ujarnya.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 ini, kata Safrizal, tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-6 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

“Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Untuk itu, beber Safrizal, Mendagri kemudian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Ada beberapa poin yang diinstruksikan Mendagri kepada seluruh kepala daerah dalam surat Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 di antaranya :

Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut,” urainya.

Kedua, lanjut Safrizal, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir;

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid- 19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

Keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.

Safrizal pun kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda. Kata dia, Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, kata Safrizal, berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian.

“Upaya ini dalam rangka terus menjaga kedisiplinan dalam peneguhan protokol kesehatan sehingga upaya yang selama ini telah dicapai terus dapat ditingkatkan,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Puspen Kemendagri)
Editor (+rony banase)

Lomba Inovasi Daerah Libatkan Pemda, Tersedia Dana Penghargaan 168 Miliar

129 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru harus tetap dilaksanakan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif dan aman dari potensi penularan Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan. Ini tidak hanya menjadi suatu peraturan yang harus dipatuhi namun menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat sebagai adaptasi kebiasaan baru.

Mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan program Lomba Inovasi Daerah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bersama-sama oleh setiap daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Lomba Inovasi Daerah merupakan suatu sarana untuk mengedukasi dan mensosialisasikan protokol kesehatan di berbagai sektor pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Lomba Inovasi Daerah yang melibatkan pemerintah daerah merupakan sarana untuk mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor dan aktivitas kehidupan,” ujar Tito.

Tito berharap Lomba Inovasi Daerah ini bisa menjadi gerakan yang dilakukan secara masif sehingga masyarakat menjadi paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan demi keselamatan bersama.

“Melalui kegiatan ini (Lomba Inovasi Daerah), dapat menjadi gerakan yang dilakukan secara masif sehingga seluruh masyarakat jadi paham dan tahu apa yang sebaiknya harus dilakukan demi keselamatan bersama,” ungkap Tito.

Sementara itu, hal tersebut diperjelas kembali oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan Kemendagri Safrizal bahwa tujuan utama Lomba Inovasi Daerah adalah memberikan edukasi yang diharapkan menjadi pengetahuan lebih baik untuk menekan potensi penularan Covid-19.

“Tujuan utamanya memberikan edukasi dengan harapan pemberian edukasi yang semakin baik, masyarakat juga memperoleh pengetahuan dengan lebih baik,” jelas Safrizal dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2020.

Selanjutnya, Safrizal mengatakan bahwa Lomba Inovasi Daerah juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat paham tentang protokol kesehatan. “Kalau masyarakat teredukasi, mengetahui cara hidup yang aman dan menerapkannya, akan terhindari dari potensi terpapar risiko penularan Covid-19,” katanya.

Safrizal turut menjelaskan mengenai dana 168 miliar sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang sempat menjadi perbincangan. Dana tersebut merupakan dana negara yang termasuk dana insentif daerah yang sebelumnya telah ada dan dianggarkan.

“Dana 168 miliar ini merupakan dana negara, bukan dana pribadi Mendagri. Ini termasuk dana transfer daerah yang disebut dana insentif daerah. Sebelumnya juga sudah ada dan dianggarkan Kementerian Keuangan, hanya saja di masa pandemi ini dibuat suatu kategori baru yaitu kategori inovasi dalam pra kondisi hidup di tengah pandemi Covid-19 yang harapannya tentu digunakan untuk menolong masyarakat,” ungkap Safrizal.

Terakhir, Safrizal kembali mengimbau pemerintah daerah dapat mengedukasi publik, melakukan pengawasan dan kontrol secara ketat, menggerakkan serta berkolaborasi bersama masyarakat untuk saling peduli dan mengingatkan dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin sehingga upaya menekan penularan Covid-19 tidak hanya menjadi keberhasilan suatu daerah saja namun menjadi keberhasilan bangsa Indonesia.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Suguh Menko Polhukam dan Mendagri, Mgr. Domi Saku : Kita adalah Saudara

473 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Saat bersua dengan Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD dan Mendagri, Prof. Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Perbatasan Motaain Timor Leste; ada nuansa persaudaraan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, dirasakan oleh Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr.

Kunjungan Menko Polhukam dan Mendagri ke Istana Uskup Atambua; bagai setitik embun yang menyegarkan euforia persaudaraan di antara sesama anak bangsa. “Saya sangat bergembira untuk suasana istimewa di hari ini,” ucap Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr. di Istana Keuskupan Atambua Leliang, Nenuk Belu, pada Kamis, 18 Juni 2020.

Mgr. Domi mengaku, kagum dan bangga bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang ada di republik ini. “Saya bahagia karena kita bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang punya komitmen persaudaraan yang kuat untuk membangun Indonesia di tengah keberbagaian ini,” kata Uskup Domi.

Meski di tengah pandemi Covid-19, namun kekuatan persaudaraan di antara anak bangsa terus terjaga dan ini menjadi kekuatan untuk Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. “Ini menjadi kekuatan utama saat kita ada dalam pergumulan bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19 tapi juga menjadi kekuatan di negara Pancasila ini. Ini kekayaan yang harus dirawat dan diwarisi terus. Siapa pun dan apa pun kita; kita adalah saudara yang harus saling mengasihi di Indonesia ini,” ucap Mgr. Domi Saku.

Lalu apa tanggapan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian ? “Mari kita tetap jaga dan rawat kebinekaan yang indah ini untuk terus bekerja keras membangun Indonesia yang maju dan sejahtera,” tandas Menko Polhukam, Mahfud MD.

“Saya sangat senang dan bersyukur bisa berjumpa dengan para rohaniwan terkhususnya YM Uskup Atambua; ini merupakan kenangan indah saat masih mengenyam pendidikan Katolik beberapa waktu lalu. Ada banyak hal yang saya dapat menyangkut pengembangan karakter sebagai anak bangsa di tengah perbedaan kita,” tegas Mendagri, Tito Karnavian.

Kunjungan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit itu mendapat antusiasme dan apresiasi tinggi penuh keakraban dari YM. Uskup Atambua, para pastor, Biarawan dan Biarawati yang ada di Istana Keuskupan Atambua. Saat diterima Uskup Domi Saku, rombongan Menko Polhukam diterima dengan penuh kehangatan senyuman dan disuguhi minuman air kelapa muda segar. Nampak Menko Polhukam dan Mendagri beserta seluruh rombongan tersenyum bangga; karena baru pertama kalinya hadir di Istana Keuskupan Atambua dan menikmati suguhan kelapa muda yang disajikan oleh para biarawan dan biarawati tersebut.

Ikut dalam rombongan Menko Polhukam; Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. H. Hamadin, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI, Syaiful Rahman, S. Sos, Kabinda, Brigjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho, S. Sos, M. Tr, Bupati Belu, Willi Lay, Wakil Bupati Belu, Drs. Ose Luan serta tamu undangan lainnya. (*/rb)

Sumber berita dan foto (*/Frans Tiran, S.Si/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Mahfud MD & Tito Karnavian Tinjau Kesiapan Pilkada Serentak di NTT

182 Views

Atambua, Garda Indonesia | Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan perbatasan Motaain Timor Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 18 Juni 2020, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kesiapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/18/menko-polhukam-mendagri-kunjungi-perbatasan-motaain-timor-leste/

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi dalam sambutannya menegaskan, siap mengawal pilkada serentak, agar Pilkada di NTT berjalan tertib dan aman.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD berharap Pilkada Serentak di Provinsi NTT mampu melahirkan pemimpin yang baik. “Pemilu itu merupakan wujud nyata dari asas, sistem dan mekanisme demokrasi. Bahwa pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat,” ujar Mahfud MD, di halaman Kantor Bupati Belu, Atambua.

Foto bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Wagub NTT Josef Nae Soi, Bupati Belu Willybrodus Lay dan unsur Forkompinda di depan Kantor Bupati Belu, Atambua

Tujuan bernegara, lanjut Menko Polhukam, adalah menjaga integritas teritori dan ideologi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid 19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mejelaskan, pelaksanaan Pilkada telah diatur di PKPU. “Sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada kampanye akbar,” tegas Tito yang juga Mantan Kapolri ini.

Di daerah yang jaringan sistem komunikasinya baik, menurut Tito, semua tahapan didorong virtual. Sedangkan di daerah yang jaringan atau sistem komunikasi kurang baik, tetap dilakukan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Menko Polhukam & Mendagri Kunjungi Perbatasan Motaain Timor Leste

991 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD, bersama dengan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste.

Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis, 18 Juni 2020 pukul 09.20 WITA, disambut oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL); Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi; Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni; bersama unsur Forkompinda.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT dan unsur Forkompinda menyambut Mendagri dan Menko Polhukam RI di Bandara El Tari Kupang

Rombongan menteri yang selanjutnya akan didampingi oleh Wagub Josef Nae Soi melakukan penerbangan ke Kabupaten Belu.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan kedua Menteri akan mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. “Agenda pertama Pak Mahfud dan Pak Tito bersama rombongan akan berkunjung ke PLBN Motaain,” ujarnya di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih No.31, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Dalam kesempatan tersebut Suhajar mengatakan bahwa kedua Menteri juga direncanakan akan menyerahkan bantuan berupa sembako kepada anggota PLBN Motaain dan menanam pohon di kawasan PLBN Motaain Wisma Negara, mengunjungi Istana Keuskupan Atambua, serta menemui Bupati Belu, Willybrodus Lay di Kantor Bupati.

Perbincangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Menko Polhukam Mahfud MD

Kawasan Perbatasan Motaain Jadi Sentra Ekonomi, Industri dan Perdagangan 

Dalam kunjungan ke PLBN Motaain tersebut, imbuh Suhajar, Menko Mahfud dan Menteri Tito akan membahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Motaain. “Pak Mahfud dan Pak Tito akan membahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Motaain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Tito selaku Kepala BNPP bersama dengan jajaran pejabat BNPP telah membahas kehendak Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan kawasan pendukung PLBN yang ada di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi, industri, perdagangan yang bisa berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada negara tetangga khususnya kawasan pendukung PLBN Aruk, PLBN Motaain, dan PLBN Skouw.

Perbatasan negara selama ini dianggap kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat, namun dengan hadirnya kedua Menteri di batas-batas negeri telah menegaskan bahwa negara hadir di seluruh penjuru Nusantara termasuk di perbatasan negara. (*)

Sumber berita (*/Humas BNPP)
Foto oleh Sam Babys/Staf Humas dan Protokol Setda NTT
Editor (+rony banase)

HUT Ke-20 Apkasi, Mendagri Ajak Kepala Daerah Miliki Jiwa Entrepreneur

159 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memperingati hari jadi ke-20 secara sederhana saat pandemi Covid-19 di Kantor Apkasi pada Sabtu, 30 Mei 2020, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk syukur bahwa Apkasi mampu melewati dua dekade dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah.

Tampak hadir di Kantor Apkasi mulai dari Prof Ryaas Rasyid, selaku Penasehat Khusus Apkasi, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang pernah menjadi Ketua Umum Apkasi, serta Mardani H. Maming, selaku Ketua Dewan Pembina Apkasi, dan menjadi lengkap dengan kehadiran Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany yang juga adalah Wali Kota Tangerang Selatan untuk bersama-sama melakukan video conference yang diikuti oleh para Pengurus Apkasi dan Apeksi di daerah masing-masing.

Seperti diketahui momentum HUT ke-20 bagi Apkasi diperingati pada 30 Mei 2020, dan bagi Apeksi lebih dahulu merayakannya pada 25 Mei 2020.

Dalam arahannya melalui video konferensi Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20 baik kepada Apkasi maupun kepada Apeksi. Dalam kesempatan baik ini. Tito mengapresiasi kerja sama Apkasi dan Apeksi untuk ke depan terus sinergi dan berkolaborasi. Tito mengajak kepada para kepala daerah untuk saling belajar, belajar dari daerah yang lebih sukses, bahkan dari daerah yang kurang berhasil sekali pun.

“Dari yang berhasil bisa kita tiru dan dikreasikan agar lebih berkembang sesuai konteks wilayah masing-masing, yang kurang berhasil atau ada masalah hukum dan lain-lain, ini juga kita pelajari supaya tidak terjadi lagi dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih maju,” ujarnya.

Apkasi, menurut Tito, akan bisa tumbuh dan berkembang dan dihormati oleh pemimpin lainnya baik Apkasi sendiri maupun Apeksi atau asosiasi gubernur atau asosiasi tingkat parlemen baik DPRD, DPRD Tingkat II dan lain-lain, untuk bisa memperkuat marwah daripada Apkasi.

“Apkasi bisa menjadi penyaluran kepala daerah lainnya, untuk menyamakan persepsi, saluran untuk menyampaikan aspirasi dan saluran juga untuk melakukan koreksi. Kerja sama perlu dibangun ke semua pihak, baik dengan Apeksi, maupun dengan asosiasi lainnya dan dengan pemerintah pusat, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun, karena kewenangan pembangunan di daerah masing-masing tidak sepenuhnya ada di tangan para bupati/wali kota, tapi ada yang di pemerintah pusat, tingkat provinsi, bahkan ada yang di tingkat desa,” imbuhnya.

Kondisi ini, sebut Tito, memerlukan tidak hanya kecerdasan, tapi juga memerlukan emotional quostient, kemampuan untuk membangun hubungan, ke atas, ke samping dan ke bawah. “Lebih dari itu, karena rekan-rekan banyak bergerak di bidang upaya memajukan melalui proses pembangunan, maka para kepala daerah harus mendengar suara dari bawah, yakni suara rakyat, rakyat yang harus selalu kita lindungi. Satu lagi kemampuan yang perlu dimiliki seorang kepala daerah adalah kemampuan entrepreneurship, kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada di daerah masing-masing,” bebernya.

Dengan jiwa entrepreneurship, imbuh Tito, peluang-peluang yang ada di daerah bisa dikembangkan sehingga mampu untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara sesuai aturan hukum dan kemudian menggunakannya atau membelanjakannya dengan tepat sasaran, hemat dan selektif. Ia menambahkan, “Dengan begini daerah rekan-rekan bupati dan wali kota menjadi daerah surplus dalam bidang anggaran, bukan daerah yang defisit karena belanjanya lebih besar, belanjanya dengan program-program yang tidak bisa dieksekusi sementara pendapatannya lebih kecil, ibarat lebih besar pasak daripada tiang.”

Tito mewanti-wanti agar jangan sampai menjadi daerah yang defisit, daerah harus lebih independen, harus kuat secara keuangan, secara ekonomi dan ini sekali lagi memerlukan keahlian, kemampuan entrepreneurship atau kemampuan berwirausaha yang harus dimiliki para kepala daerah.

“Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Apkasi, semoga terus kompak secara internal, secara pengurus juga dengan anggota dan bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak baik ke atas, ke samping dengan asosiasi lain, ke bawah termasuk juga ke lapisan masyarakat. Saya doakan Apkasi akan lebih maju dan menjadi motor dalam mengerakkan pembangunan dan motor untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang diperkirakan 2045 menjadi salah satu kekuatan ekonomi 4 besar dunia,” pungkasnya.

Dalam kesempatan syukuran HUT ke-20 Apkasi yang berbarengan kegiatan halal bil halal perayaan Idul Fitri 1441H, Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas dari Banyuwangi melalui video konferensi mengajak kepada para kepala daerah untuk bersama-sama menyambut new normal dengan gaya baru.

“Ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita para kepala daerah dalam menghadapi new normal ini, yakni pertama mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, kedua penerapan social distancing khususnya nanti pada saat sekolah, pesantren dan dunia pendidikan dibuka kembali, ketiga rutin cek suhu utamanya bagi masyarakat di tempat-tempat publik, dan terakhir sektor ekonomi harus terus digerakkan agar dampak buruk ccovid-19 bisa diminimalkan. Terakhir kita berdoa agar Allah segera mengangkat Covid-19 ini dari bumi Indonesia,” ujar Bupati Banyuwangi ini. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Apkasi – IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Mendagri Masih Mengkaji Dugaan Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

308 Views

Bogor, Garda Indonesia | Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian hingga kini masih mengkaji informasi dugaan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Hal itu diungkapkannya usai melakukan Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019.

“Saya sudah telepon Kapolda, Kabinda, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri betul apa tidak,” kata Mendagri.

Ditambahkannya, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan sehingga harus dikonfirmasi lebih lanjut. “Justru itu saya sampaikan tadi, sampai saat ini suratnya belum ada, kalau ada wakil bupati mengundurkan diri, kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti kita proses,” ujarnya.

Menurutnya, alasan dugaan pengunduran diri yang disangkutpautkan dengan pasukan di Nduga disebutnya sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum. “Saya tahu pasukan itu, pasukan yang dikirim, TNI-Polri dalam rangka untuk merespon peristiwa pada waktu terjadi pembantaian 34 orang PT. Istaka Karya. Peristiwanya memang sudah lama, tapi pelakunya belum tertangkap, kelompok Egianus Kogoya. Hukum kan harus tegak,” jelasnya.

Tak hanya itu, pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di Nduga, Papua juga disebutnya sebagai bagian dari perlindungan. “Harus ada perlindungan di sana, beberapa kelompok masyarakat di sana juga banyak yang takut pada mereka ini. Di mana perlindungannya? Ya dari negara, TNI dan Polri, karena masyarakat juga memerlukan perlindungan,” jelas Mendagri.

Dengan demikian, hingga saat ini Kemendagri masih mengkonfirmasi kebenaran dugaan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Papua. Meski demikian, hingga saat ini, Kemendagri belum mendapatkan surat perihal pernyataan pengunduran diri tersebut.(*)

Sumber berita (*/Puspen Kemendagri)
Editor (+rony banase)