Arsip Tag: menkominfo johnny plate

Berantas Pinjaman ‘Online’ Ilegal, Kapolri Teken Pernyataan Bersama

549 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendukung upaya bersama pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal melalui penandatanganan pernyataan bersama oleh lima kementerian dan lembaga, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual.

Penandatanganan pernyataan bersama dalam upaya pemberantasan pinjaman online ilegal diikuti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri.

Kapolri dalam video ‘nonlive‘ (tapping) yang ditayangkan dalam acara tersebut menyebutkan upaya bersama ini dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online ilegal sekaligus wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.

“Saya selaku Kapolri mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UMK, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan atas terselenggaranya acara ini,” ujar Kapolri, pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Menurut Kapolri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan pada era digital, tidak terkecuali sektor keuangan dan finansial.

“Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut finansial teknologi (fintech).” terangnya.

Kapolri percaya sektor finansial teknologi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Indonesia Fintech Summit 2020 karena memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan.

Pinjaman ‘online‘ atau peer to peer lending salah satu inovasi dari finansial teknologi yang paling umum dan sering digunakan masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan pinjol disambut baik masyarakat. Namun, ada risiko yang membayangi, terlebih lagi regulasi non-keuangan perbankan Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko pinjaman ‘online‘ ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman ‘online’ ilegal, maka 5 (lima) kementerian dan lembaga melakukan penandatanganan pernyataan bersama.

Lima kementerian dan lembaga tersebut berkolaborasi melalui berbagai kegiatan, seperti memperkuat literasi terkait pembiayaan legal, penegakan hukum, dan penindakan.

“Saya berharap dengan adanya pernyataan bersama dan penandatanganan perjanjian kerja sama ini bisa memberikan rasa aman masyarakat, terutama yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sekaligus sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” tandas Kapolri Lystio Sigit Prabowo.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

Kemkominfo Bangun 421 BTS Tower di Provinsi NTT

485 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Base Transceiver Station (BTS) ‘infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator’ akan dibangun di 421 desa dan diselesaikan pembangunannya tahun 2021—2022. Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate pada saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS di Provinsi NTT yang dilaksanakan di Hotel Aston pada Senin, 28 Juni 2021.

“Saya harapkan bisa dilakukan dengan lebih cepat. BTS ini dibangun di atas lahan pemerintah daerah kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya lahan dengan titik koordinat yang tepat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten ke depannya,” ujar Johnny G Plate.

Johnny pun meminta agar penentuan titik BTS Tower tepat dengan rencana pembangunan daerah, sehingga koneksinya bisa membantu pelayanan pemerintah, bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kegiatan masyarakat. “Sehingga berjalan dengan jangka panjang seirama dengan pembangunan wilayah. Jangan sampai BTS disediakan tetapi lokasinya jauh dan konektivitasnya tidak mampu mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.

Foto bersama Menkominfo Johnny G Plate , Gubernur NTT saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS di Provinsi NTT yang dilaksanakan di Hotel Aston pada Senin, 28 Juni 2021

Menurutnya, masyarakat harus ambil bagian dalam pelatihan-pelatihan digital untuk dapat ikut serta dalam memanfaatkan teknologi dengan sumber daya manusia yang hebat. “Saya berharap di tahun ini masyarakat NTT bisa kut program pelatihan digital masyarakat oleh Kemkominfo. Ini penting untuk kembangkan literasi digital ke masyarakat. Kita lakukan secara virtual meeting. Ajak anak-anak kita untuk ikut pelatihannya karena ini gratis untuk semua,” urai Johnny.

Selain itu, tandas Johnny, “Kami juga berencana membangun pusat data di NTT di Labuan Bajo. Itu untuk menjadi pusat data untuk melayani kawasan Indonesia tengah dan Indonesia Timur melalui jalur selatan di NTT.”

Sejalan dengan kondisi tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) juga mengharapkan adanya penguatan SDM di bidang digital dan teknologi informasi.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

“Kita harus membangun SDM kita dengan baik untuk paham dan menguasai betul pemanfaatan perkembangan teknologi dan juga melalui model digitalisasi. Sehingga infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dapat dipergunakan untuk kemajuan daerah. Maka, data digitalisasi kita harus kuat dan Saya mau dua tahun dari sekarang NTT bisa dikenal sebagai Provinsi Digital,” ujar VBL.

VBL pun mendesak para bupati harus berpikir cepat dalam pemanfaatan pembangunan BTS ini. “Ini adalah kesempatan kita untuk melompat lebih jauh ke depan untuk bisa bersaing di era saat ini. Kita tidak perlu promosi daerah dengan jalan keliling dunia tetapi cukup kita di desa saja tapi memanfaatkan promosi lewat jaringan teknologi internet untuk memperkenalkan produk-produk unggulan di NTT dan juga pariwisata kita,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/biro administrasi pimpinan setda ntt)

Editor (+roni banase)

Sampoerna Telekomunikasi Tunggak Pemasukan Negara Selama 2 Tahun

127 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio pada Rentang 450—457,5 MHz berpasangan dengan 460—467,5 MHz selama 2 (dua) tahun.

Tunggakan atas pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020) itu berdampak terhadap pemasukan negara. Sementara, PT STI masih tetap menyelenggarakan layanan komersial menggunakan pita frekuensi itu.

“PT STI hingga saat ini memperlihatkan niat yang perlu dipertanyakan karena belum melaksanakan pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020), namun tetap mempergunakan secara komersial spektrum frekuensi radio pada Pita 450 MHz. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan negara,” jelas Johnny Plate di Jakarta, pada Senin, 19 April 2021.

Menkominfo menyatakan PT STI adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada pita frekuensi 450 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1660 Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016. “Berdasarkan izin tersebut, PT STI dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan formula BHP Izin Pita (IPFR) yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya melalui suatu Keputusan Menteri,” ujarnya.

Keputusan Menteri Kominfo No.456 Tahun 2020 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran BHP SFR untuk IPFT Tahun Kelima menurut Menkominfo merupakan penetapan BHP IPFR PT STI Tahun Kelima yakni Tahun 2020. “Penetapan keputusan menteri tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 dimana diatur bahwa Menteri menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP IPFR tiap tahunnya. Dan berdasarkan PP 53 Tahun 2000 pembayaran wajib dilakukan dimuka sebelum spektrum frekuensi radio dipergunakan untuk tiap tahunnya,” jelas Johnny Plate.

Menkominfo menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penerbitan KM 456/2020 masih berlaku. “Dan belum pernah dibatalkan baik oleh suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun oleh suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan Keputusan Menteri Kominfo No. 456 Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2020. Mengacu pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan administrasi negara dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. “Keberatan PT STI juga telah ditolak Kementerian Kominfo pada tanggal 12 Januari 2021, sehingga apabila gugatan baru diajukan tanggal 16 April 2021 maka gugatan telah sangat lewat waktu,” tandasnya.

Mengenai gugatan PT STI. Menkominfo menyatakan hingga saat ini, Kementerian Kominfo belum menerima panggilan sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Terkait informasi adanya gugatan, sampai dengan saat ini Kementerian Kominfo belum menerima Relaas atau Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta. Dan selanjutnya Kementerian Kominfo akan mengikuti jalannya proses persidangan dengan melibatkan asistensi dan bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara,” jelasnya

Menurut Menkominfo jika gugatan yang dimaksud dikabulkan akan mengakibatkan tidak pastinya  iklim usaha telekomunikasi dan kerugian negara.

“Jika gugatan PT STI dimaksud dikabulkan, dapat membuat ketidakpastian iklim usaha penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia termasuk menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tidak dibayarkannya PNBP yang menjadi kewajiban dari PT STI,” tegasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kementerian Kominfo)

Editor (+roni banase)

Johnny Plate : Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

2.234 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G. Plate, mengimbau agar wartawan peserta Program Vaksinasi  Tahap II Awak Media se-Jabodetabek untuk tidak mengunggah atau upload sertifikat vaksinasinya ke media sosial.

Hal tersebut disampaikan Johnny di hadapan ribuan orang wartawan yang dijadwalkan untuk menerima dosis kedua vaksin Covid-19 lewat Program Vaksinasi kerja sama antara Dewan Pers, Kominfo dan Kemenkes RI, di Hall Basket A Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada Selasa, 16 Maret 2021.

QR Code yang tertera pada sertifikat vaksin mengandung informasi sensitif tentang pemiliknya seperti nama, tanggal lahir, dan juga nomor NIK. Data pribadi ini, jika tidak hati-hati, bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mohon wartawan sebagai agen pencerah dan perubahan perilaku bantu menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat,” ujar Johnny.

Johnny pun berharap semoga dengan diterimanya vaksinasi dosis kedua ini, kekebalan tubuh wartawan dapat segera terbentuk sehingga ke depannya bisa segera beraktivitas dan melakukan kegiatan pemberitaan seperti sedia kala.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menjelaskan bahwa program vaksinasi yang dilakukan tersebut hanya dapat mengakomodir wartawan yang sebelumnya sudah menerima vaksinasi tahap pertama pada tanggal 25—27 Februari 2021 lalu.

“Sehubungan dengan keterbatasan kuota vaksin dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di lokasi kegiatan, vaksinasi kali ini tidak dapat melayani pendaftaran peserta pada hari pelaksanaan kegiatan ataupun awak media yang sebelumnya belum pernah menerima vaksinasi,” ujar Agus.

Terkait awak media yang belum terakomodir oleh kegiatan ini, Agus mengatakan dapat mengikuti program vaksinasi gelombang berikutnya dengan melakukan pendaftaran lewat asosiasi AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS sebelumnya.

“Jika ada wartawan yang tertular COVID-19 setelah vaksinasi tahap I, sesuai protokol kesehatan yang ada, kami mengimbau agar yang bersangkutan dapat melakukan isoman (isolasi mandiri, red) dan menunggu 3 bulan sebelum mengulang vaksinasi. Narahubung Kemenkes sudah mengonfirmasi nanti vaksinasi ulang akan diberikan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya,” pungkas Agus.(*)

Sumber berita (*/dewan pers.or.id)

Foto utama oleh dra/kominfo.go.id

Editor (+roni banase)