Arsip Tag: menteri pendidikan kebudayaan riset teknologi.

Syarat Sekolah Terima Dana BOS di Tahun 2022, Ini Penjelasan Mendikbudristek

876 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan bahwa persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik tidak berlaku di tahun 2022.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19. “Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan) ini pada tahun 2022,” ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, pada Rabu, 8 September 2021.

Mendikbudristek Nadiem menyampaikan apresiasi atas masukan dari Komisi X  DPR RI dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS. Ia menjelaskan, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

“Jadi, program ini sudah dari 2019, tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk tiga tahun. Itu ada tenggang waktunya,” tuturnya. Nadiem menilai situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrem dan perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar.

Mendikbudristek menambahkan, pihaknya sangat sensitif terhadap situasi masyarakat dan akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakuan setelah tahun 2022.

Mendikbudristek juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan BOS reguler tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan tersebut memberi fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS.

“Ini sudah jadi konsiderasi BOS reguler,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Nadiem menegaskan bahwa seluruh kebijakan dana BOS pada dasarnya berpihak kepada yang paling membutuhkan. Apalagi saat ini alokasi dana BOS di setiap daerah bersifat majemuk, di mana dana yang diberikan dikalikan indeks kemahalan. Dampaknya, satuan pendidikan yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) bisa mendapatkan dana yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan kualitasnya.

“Setiap kali saya dapat masukan bahwa ini bisa berdampak negatif bagi teman-teman yang membutuhkan di daerah terpencil, saya langsung mendengar,” ujarnya.

Mendikbudristek juga menggarisbawahi perihal dana BOS afirmatif. Ia mengatakan, satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Setiap kepala sekolah, lanjutnya, benar-benar memiliki kemerdekaan untuk menggunakan apa yang terpenting bagi sekolahnya.

“Itu adalah satu prinsip dasar, jika ada yang mengancam terhadap prinsip itu maka akan saya dengarkan dan langsung saya putuskan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan yang sudah ditetapkan tiga tahun lalu tersebut.

“Kami minta supaya tidak dijadikan standar menyangkut 60 siswa. Saya yakin Kemendikbudristek bisa merumuskan formula kebijakan lain yang bisa menjadi alat untuk melakukan evaluasi supaya sekolah agar lebih baik lagi, tanpa menggunakan instrumen BOS, mohon dicarikan instrumen lain di luar BOS yang lebih efektif,” tutur Syaiful.

Sumber dan foto (*/Humas Kemendikbudristek/UN)

Jadi Mendikbudristek, Nadiem Makarim : Terima Kasih Untuk Amanah Ini

302 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Nadiem Anwar Makarim memperoleh kepercayaan untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 28 April 2021. Bidang riset dan teknologi merupakan suatu hal yang amat dekat dengan keseharian Nadiem sebelum bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/28/presiden-lantik-dua-menteri-satu-kepala-lembaga-masa-bakti-2019-2024/

“Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini sebelum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021, selepas pelantikan.

Oleh karena itu, Nadiem memiliki harapan dan tujuan besar untuk dapat meningkatkan kualitas dan inovasi di universitas atau perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi tersebut.

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat memberi salam kepada Presiden Jokowi

Kemendikbudristek merupakan penggabungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Usulan penggabungan dua kementerian tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ini merupakan suatu hal yang mungkin menjadi kabar gembira bagi universitas karena sekarang dari sisi riset maupun transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu dan rektor semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Nadiem terkait penggabungan tersebut.

Nadiem mengatakan bahwa kementeriannya akan bekerja erat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di mana pihaknya akan mendorong para mahasiswa dan dosen-dosen nasional untuk melakukan penelitian dan menjalankan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan yang ada di bawah koordinasi BRIN.

Aktivitas penelitian dan penerapan Kampus Merdeka tersebut menjadi selaras dengan program link and match dan peningkatan kemampuan yang diperlukan pada abad 21 ini di mana para mahasiswa tidak hanya memperoleh ilmu dan pendidikan dari dalam kampus saja, tapi juga dapat langsung memperolehnya dalam riset, proyek-proyek sosial, dan program magang langsung di industri.

“Terima kasih untuk amanah ini dan akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Ini merupakan suatu tantangan baru yang akan kami laksanakan sebaik-baiknya,” tandas Nadiem.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Presiden Lantik Dua Menteri & Satu Kepala Lembaga Masa Bakti 2019—2024

673 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019—2024 serta satu kepala lembaga pemerintah non-kementerian pada Rabu, 28 April 2021 di Istana Negara. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Para menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tersebut ialah:

  • Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  • Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pelantikan tersebut dihelat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga telah menyetujui usulan pembentukan Kementerian Investasi.

Presiden Joko Widodo juga mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Presiden Jokowi saat mengambil sumpah jabatan  Menteri Kabinet Indonesia Maju

Presiden pun mengambil sumpah jabatan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019—2024 dan Kepala BRIN.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktek sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Foto (*/tangkapan layar youtube)

Editor (+roni banase)