Arsip Tag: Menteri Yohana

Menteri Yohana Dorong Penetapan Batas Usia Minimal Menikah

218 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan dan mendorong agar revisi Undang Undang U No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera dilakukan. Targetnya, penetapan batas usia minimal perkawinan telah dilakukan sebelum Oktober 2019.

Penegasan dan dorongan Menteri Yohana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Perlindungan Anak; terkait langkah pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Jumat, 24 Mei 2019 di Jakarta.

“Rapat ini sebagai tindak lanjut pertemuan saya dengan Ketua MK pada Desember 2018. Ketua MK sangat mendukung pemerintah merevisi UU Perkawinan terkait batas usia minimal melalui instrumen hukum yang ada. Menteri Agama juga demikian. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan pertama, kita harus membuat target atau menentukan tenggat waktu. Kedua, mekanisme atau jalur seperti apa yang akan ditempuh untuk mempercepat revisi batas usia minimal perkawinan, sebelum periode pemerintahan 2014—2019 berakhir”, jelas Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan pihaknya bersama Kementerian Agama akan membuat tim teknis kecil untuk menemukan solusi terkait mekanisme hukum dengan tetap berkonsultasi pada MK dan DPR.

“Kami berusaha dan memperjuangkan disahkan secepatnya, melalui mekanisme khusus. Saat ini, kami membuat tim teknis kecil dengan Kementerian Agama untuk melihat kembali mekanismenya dan berusaha agar target kita sebelum pergantian periode pemerintahan tercapai. Kalau bisa secepatnya, sebagai kado bagi hari Anak Indonesia itu lebih baik,” tambah Menteri Yohana.

Sebelumnya, pada 13 Desember 2018, Hakim Konsitusi MK dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum telah mengucapkan Putusan tentang uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. MK menilai batas usia perkawinan perempuan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga memerintahkan perubahan UU No.1 Tahun 1974 dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelum itu maka Pasal 7 Ayat 1 masih tetap berlaku sampai dengan perubahan sesuai tenggang waktu. Hal ini yang melandasi Kemen PPPA mengadakan rapat koordinasi guna mempercepat revisi batas usia minimal perkawinan sebagai upaya bagi pencegahan perkawinan anak.

Pertemuan didukung oleh 15 Kementerian/Lembaga dan 65 LSM serta dihadiri sejumlah perwakilan K/L dan LSM diantaranya dari Kementerian Koordinator PMK, Kantor Staf Presiden, Staf Khusus Presiden, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakina dari Kementerian Agama, Direktorat Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, Ketua KPAI, Komnas Perempuan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Bidan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan, Kapal Perempuan, Aliansi Remaja Independen, Kalyana Mintra, Rumah Kitab, UNICEF dan UNFPA.

Usulan seputar batas usia minimal perkawinan cukup seragam yakni minimal 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Beberapa diantaranya seperti Kementerian Agama, KPAI, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan usia minimal perkawinan yakni 19 tahun bagi perempuan. Terkait angka minimum ini akan didorong agar batas usia minimal perkawinan minimum 19 tahun dan baik perempuan dan laki-laki adalah sama berdasarkan masukan MK agar tidak ada diskriminasi.

“Semakin kita mampu menaikkan angka batas usia minimal perkawinan itu akan jauh lebih baik. Karena bagaimanapun usia perkawinan ini menyangkut masalah kesehatan reproduksi perempuan. Oleh sebab itu proses ini harus terus kita kawal setidaknya batas usia minimal mencapai di atas usia anak berdasarkan UU Perlindungan Anak,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Siti Ruhaini.

Di sisi lain, baik Komnas Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Kapal Perempuan satu suara berpendapat selain memastikan batas usia minimal naik bagi perempuan, pengawasan ketat terhadap dispensasi perkawainan juga perlu dilakukan. Hal ini untuk mencegah kelonggaran batas minimal usia perkawinan terjadi.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin dalam rapat menyebutkan urgensi revisi UU Perkawinan untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Salah satu penyebab masih terjadinya perkawinan anak karena masih diberlakukannya aturan untuk membolehkan perkawinan anak dengan adanya pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui dispensasi perkawinan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Yohana Berharap Rotary Indonesia Wujudkan Kesetaraan Gender

240 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kondisi Indonesia yang masih didominasi budaya patriarki dinilai Menteri Yohana menjadi salah satu kendala besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Distric Converence Rotary Indonesia di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Gender equality adalah salah satu fokus pemerintah saat ini. Namun, di Indonesia, mewujudkan kesetaraan gender bukan hal yang mudah karena dihadapkan dengan budaya patriarki yang masih dominan,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan organisasi masyarakat terus diupayakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mempercepat kesetaraan gender dan menyejahterakan perempuan dan anak di Indonesia. Menurut Menteri Yohana, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai organisasi masyarakat yang fokus pada pelayanan kemanusiaan dengan 1,2 Juta anggota di seluruh dunia, Menteri Yohana berharap Rotary Indonesia dapat membuka kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya. Menteri Yohana juga mengapresiasi banyaknya program sosial yang telah dilakukan, seperti pemberian beasiswa dan pengentasan masalah polio.

Menteri Yohana Yembise saat berbicara di District Conference Rotary Indonesia 2019

“Saya lihat banyak program-program sosial yang telah dilakukan perkumpulan ini, seperti memberikan bantuan pada perempuan dan anak. Organisasi masyarakat hendaknya memang banyak terlibat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak. Sebagai pemerintah kami tentu senang atas kerja bersama dan sinergi yang dilakukan Rotary Club di berbagai daerah di Indonesia. Kami berharap dapat direplika oleh organisasi masyarakat lainnya,” tambah Menteri Yohana.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana mengajak Rotary Indonesia untuk memberi perhatian kepada perdagangan orang, sebab dampaknya yang besar bagi kelangsungan hidup anak-anak yang ditinggalkan.

“Saya harap bisa bekerjasama dan mendukung pemerintah, terutama untuk program prioritas Kemen PPPA Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan. Pemerintah dan kelompok masyarakat bisa berkolaborasi untuk mendukung semua itu,” jelas Menteri Yohana, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Yohana Turun Tangan Pastikan Hak Anak Terpenuhi

230 Views

Pontianak, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan diversi.

“Jika ancaman hukuman dibawah 7 tahun, maka penyelesaian kasus harus diupayakan diversi. Pengalihan penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana. Menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena pelaku masih usia anak. Tidak akan sama hukumannya dengan kasus pidana orang dewasa”, ujar Menteri Yohana sesaat setelah berkoordinasi dengan Walikota Pontianak di Kantor Balaikota Pontianak, Senin, 15 April 2019.

Koordinasi dan penjangkauan langsung terhadap perkembangan kasus kekerasan pada anak di Pontianak dilakukan Menteri Yohana atas dasar perintah Presiden Republik Indonesia dan sebagai wujud negara menjamin serta melindungi anak.

“Kedatangan saya di sini disebabkan oleh dua hal. Pertama untuk memastikan hak anak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, untuk memastikan kasus ditangani secara khusus menggunakan UU SPPA dalam penyelesaiannya”, terang Menteri Yohana.

Di Pontianak, selain bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Yohana juga berkoordinasi dengan Walikota Pontianak Edi Rusdi, dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang ikut menangani perkara seperti Kejaksaan Tinggi dan Polres Pontianak. Disamping itu, Menteri Yohana didampingi Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudirta N Sitepu, dan Deputi Perlindungan Anak, Nahar juga bertemu ketiga anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan mengunjungi korban di tempat yang berbeda.

Saat bertemu langsung dengan ABH, Menteri Yohana tak kuasa menahan tangis saat menjelaskan maksud kedatangannya. Ia menyampaikan kesedihannya atas kejadian tersebut dan keprihatinan akan kondisi para pelaku karena harus berhadapan dengan hukum. Menteri Yohana berjanji akan tetap menjamin hak-hak mereka sebagai anak terpenuhi.

Menteri PPPA Prof Yohana Yembise

“Kalian ini masih punya masa depan. Jadikan pelajaran kejadian ini dan jangan sampai diulangi. Mama Yo ini ibu dari seluruh anak di Indonesia, kalian juga anak-anak Mama Yo”, ujar Menteri Yohana sambil lirih sambil menitikan air mata.

Menteri Yohana juga menambahkan, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Mulai dari pemulihan psikis, hingga hak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Di sisi lain, Menteri Yohana juga menilai perilaku ABH merupakan akibat dari penggunaan gawai berlebihan.

“Negara menjamin dan melindungi hak-hak kalian. Kalian tetap harus bersekolah. Kalau ada kampus yang menolak kalian bersekolah, laporkan ke saya. Mama Yo pesan, hindari penggunaan gadget/gawai berlebihan, ini akibat dari penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan. Tugas utama kalian itu belajar,” tambah Menteri Yohana sesaat sebelum akhirnya menutup pertemuan dengan pelukan kepada ketiga ABH.

Terkait perkembangan kasus, hasil visum menunjukkan tidak terjadi kekerasan berat yang dialami pada fisik korban. Rencananya, pihak Polres Pontianak akan melakukan mediasi dan upaya diversi ke 3, setelah 2 kali sebelumnya sempat menemui jalan buntu. Jika upaya kembali gagal, Menteri Yohana mengharapkan pihak kejaksaan yang menangani kasus di peradilan nantinya tetap mengedepankan UU SPPA.

Menteri Yohana kemudian melanjutkan perjalanan untuk menemui korban A (14). Dikediaman keluarga A, penguatan dan semangat diberikan Menteri Yohana langsung kepada A. Mereka juga sempat bernyanyi bersama. Menteri Yohana berharap korban bisa segera pulih dan kembali bersekolah. Saat berbincang dengan keluarga dan kuasa hukum A, Menteri Yohana mengatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan menjamin hak-hak A dapat terpenuhi, terutama upaya pemulihan.

Dalam penanganan kasus, Kemen PPPA telah mengirimkan Tim Pendamping koordinasi penanganan kasus sejak 10 April 2019, diantaranya dengan melakukan kunjungan awal kepada korban. Memantau perkembangan proses hukum dan pendampingan bagi ABH serta memastikan korban dan pelaku mendapatkan layanan yang dibutuhkan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Persiapkan CSW Ke-63, Negara Asia-Pasifik Helat Pertemuan di Bangkok

213 Views

Bangkok, Garda Indonesia | Sejumlah perwakilan negara di kawasan Asia-Pasifik menggelar rapat persiapan di Bangkok, Thailand (13/2/2019) untuk menyambut sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11—22 Maret 2019 di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok merupakan agenda untuk berbagi pengalaman terbaik terkait pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Mewakili Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengikuti sejumlah agenda pertemuan yang membahas tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama CSW ke-63.

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof Yohana Yembise, pemerintah juga menyampaikan posisi terkini kemajuan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tampak pada kemajuan di bidang strategis yang turut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)”, ujar Menteri PPPA RI.

Lanjut Yohana, Data kami menunjukkan selama enam tahun terakhir, presentasi perempuan sebagai pegawai negeri meningkat 49,31% di Indonesia. Artinya angka partisipasi kerja perempuan yang meningkat.

“Disamping itu, angka harapan hidup serta angka harapan lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan khususnya dalam 10 tahun terakhir,” terang Menteri Yohana.

Suasana Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok

Capaian tersebut menurut Menteri Yohana, merupakan buah dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Pengarusutamaan Gender dan diperkuat melalui berbagai kebijakan teknis di semua sektor pembangunan. Meski demikian diakui pula jika hambatan dan tantangan masih dialami Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan.

“Hambatan tentu saja dialami Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di Asia-Pasifik bahkan seluruh dunia. Pemahaman para pemangku kepentingan tentang Pengarusutamaan Gender semata-mata hanya untuk memberdayakan perempuan, sehingga seringkali tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan dan program”, ungkapnya.

Padahal; tambah Yohana, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan akhirnya menerima manfaat.

“Faktor budaya dalam komunitas dan kesadaran sosial masyarakat belum sepenuhnya mendorong perempuan menduduki posisi strategis di sektor publik,” jelas Menteri Yohana.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok, untuk mendengar perspektif pentingnya meningkatkan koherensi dan keterkaitan antara sistem perlindungan sosial, pemberian layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kawasan Asia Pasifik.

Perspektif kemudian akan dirumuskan kedalam rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang CSW ke-63. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yohana juga didaulat menjadi pimpinan dalam 2 sesi berbeda. (*)

Sumber berita (*/Publikasi & Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Hapuskan KDRT dengan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

204 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | “Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, ada 4 faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu faktor individu, pasangan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi jelas, ada keterkaitan antara faktor ekonomi dan KDRT,” ucap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, @america, Rabu/23/1/2019.

Sebagai salah satu pembicara utama dalam forum interaktif yang diadakan @america, Menteri Yohana cukup tegas mengatakan bahwa perempuan masih belum aman bahkan di ranah privat atau rumah tangga.

Menteri Yohana menjabarkan bahwa perempuan kerap mendapatkan kekerasan yang beragam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran. Bahkan menurut Yohana, kasus penelantaran meningkat seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia saat ini.

Menteri PPPA Prof Yohana Yembise

“Perempuan masih mengalami kekerasan dalam keluarga. Maka dari itu, kita harus break the silence /harus berani bicara. Adat dan budaya patriarki yang masih mendiskriminasikan kaum perempuan sudah saatnya dihentikan. Saya mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit dan mendukung kesetaraan gender. Perempuan juga harus maju, bangkit, menunjukkan power-nya,” jelas Menteri Yohana.

Forum interaktif kerjasama Ladies International Prgram (LIP) Indonesia dan @america ini mengangkat tema Women’s Economic Empowerment: The Intersection With Domestic Violence. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak lebih menelaah posisi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar tidak menjadi penyebab KDRT.

Sebab, potensi tersebut menurut Menteri Yohana dan pembicara lain yang mengisi diskusi seperti Brigadir Jendral Juansih (POLRI), Elza Syarif (LIP Indonesia), Khariroh Ali (Komnas Perempuan) memang ada.

Namun, perempuan tetap mesti berdaya, dan mandiri secara ekonomi. Hal tersebut agar ekonomi keluarga stabil dan meminimalisasi konflik antar pasangan, serta tidak lupa mengedepankan kesetaraan dalam rumah tangga agar angka KDRT dapat dihapuskan.

“Perempuan harus bergerak, memenuhi segala ruang sosial dan pembangunan di Indonesia, mendorong hak-haknya terpenuhi, serta memutus mata rantai kekerasan dan diskriminasi. Kami mau perempuan itu independen, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, jangan bergantung sepenuhnya kepada suami terutama dalam hal ekonomi. Tunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjawab persoalan, bahwa kita hebat. Jangan lupa pula dukung dan pilih perempuan di pemilu legislatif nanti agar kuota 30% perempuan di politik terpenuhi dan suara perempuan semakin berpengaruh,” tegas Menteri Yohana. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+rony banase)

Anggaran Kemen PPPA Minim, Menteri Yohana:’Kerja Maksimal!’

178 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama tahun 2018 mencapai 91%. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan program /kegiatan dan anggaran tahun 2018 (Selasa,8/1/2019); berbagai isu terkini seputar perempuan dan anak juga disoroti anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir, seperti perdagangan orang, kekerasan perempuan dan anak, narkoba, prostitusi online yang melibatkan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengatakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya. Hal ini agar melahirkan kegiatan dan program terobosan baru. Disamping itu, orientasi Kemen PPPA juga harus mengarah pada ketahanan keluarga agar mampu menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih terjadi.

“Pertama, kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91%. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA. Tapi, namanya evaluasi, apa yang dikerjakan kemarin di masa selanjutnya harus lebih ditingkatkan. Kedua, dalam persoalan perempuan dan anak dalam konteks perlindungan belum jadi budaya bangsa. Khususnya dalam hal karakter menghargai perempuan dan anak. Apalagi sekarang tren angka perceraian juga semakin meningkat. Maka, orientasi program selanjutnya perlu fokus pada penguatan keluarga. Sebab memutus mata rantai masalah perempuan dan anak dimulai dari keluarga,” ujar Ali Taher.

Menteri Yohana saat paparan di depan Komisi VIII DPR RI

Disisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengungkapkan keresahannya dengan anggaran yang diberikan untuk Kemen PPPA terbilang kecil dan trennya menurun sejak 3 tahun terakhir. Namun meski demikian, hal ini tidak menghalanginya untuk bekerja maksimal. Di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, sejumlah capaian dipaparkan Menteri Yohana terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diantaranya, meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 sebanyak 190 Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui strategi PUG yang ditandai dengan hadirnya sekolah perempuan di beberapa daerah, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

“Anggaran Kemen PPPA di tahun 2018 adalah 507,9 Milyar atau diibaratkan hanya sebesar satu kabupaten/kota. Belum lagi di tahun ini anggaran kami dipotong menjadi 493,6 Milyar. Padahal, Kemen PPPA harus melindungi 126 juta perempuan dan 83 juta anak di seluruh Indonesia. Tentu hal ini cukup menjadi kendala. Dengan dana kecil, Kemen PPPA berusaha agar gaung perlindungan perempuan dan anak bisa terasa oleh masyarakat. Salah satu hal yang bisa kami banggakan adalah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor kekerasan yang terjadi. Jaman dulu, masyarakat menganggap hal itu tabu bahkan untuk dibicarakan. Tugas kami ke depan adalah bagaimana menangani masalah yang sudah terlaporkan,” jelas Menteri Yohana.

Menurut Menteri Yohana, mendorong perlindungan perempuan dan anak menjadi sebuah budaya bukanlah hal mudah, sebab kesadaran masyarakat masih minim terutama laki-laki. Saat ini, Kemen PPPA sedang mendorong kampanye laki-laki untuk perempuan atau He for She yang ke depan akan lebih digodok.

“Selama ini, program yang dibuat sudah cukup banyak untuk perempuan dan anak. Padahal jika laki-laki belum sadar untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak, ke depan tetap saja sulit. Apalagi dari data, pelaku kekerasan mayoritas adalah laki-laki. Saya memiliki pemikiran terkait wacana usulan mengubah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi ‘Kementerian Keluarga’. Tentu, evaluasi kementerian ini perlu dikaji terlebih dulu. Harapannya agar semua bisa dijangkau, rehabilitasi sosialnya kepada semua, laki-laki, perempuan dan anak. Akhirnya keluarga kuat, negara kuat,” ujar Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

Perempuan Lansia Sehat Sentosa, Perempuan Lansia Sejahtera

201 Views

Pariaman, gardaindonesia.id | Perempuan lansia sebagai kelompok rentan sering dikonotasikan selalu bergantung pada orang lain dan menjadi beban tanggungan keluarga, masyarakat dan negara. Menurunnya fungsi organ tubuh dan kesehatan juga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kemiskinan yang menimpa kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Demi memberikan perlindungan bagi kaum lansia, Pemerintah Kota Pariaman meresmikan Forum Lanjut Usia Sehat Sentosa Kota Pariaman sekaligus Rumah Lansia Sehat Sentosa, melalui SK Walikota Pariaman Nomor 391/463/2018, tanggal 11 Desember 2018, tentang Pembentukan kelompok Kerja Model Lanjut Usia Responsif Gender ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode tahun 2018 – 2023.

“Perlindungan terhadap lansia, khususnya lansia perempuan merupakan mandat dari Presiden RI. Lansia perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga dan negara. Padahal kenyataannya masih banyak perempuan lansia yang tetap sehat, produktif dan mandiri di usia tuanya. Selain rentan mengalami tindak kekerasan, mereka juga rentan terhadap kemiskinan karena kondisi fisik yang menurun. Oleh karenanya, kami mengapresiasi komitmen Kota Pariaman yang mendirikan forum dan rumah sehat sentosa bagi kaum lansia,” pungkas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peresmian Forum Lanjut Usia ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode 2018 – 2023.

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah lanjut usia di Indonesia sebanyak 21.609.717 juta jiwa atau 8.47 % dari total penduduk. Statistik Susenas BPS 2004 menunjukkan bahwa 59,12% lansia di Indonesia tergolong miskin dan merupakan 27% dari total penduduk miskin. Selain itu, rata-rata pendidikan lansia hanya sekolah dasar dan tanpa memiliki pekerjaan yang tetap. Perlindungan sosial bagi lansia menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Pemerintah dan lembaga masyarakat non pemerintah.

Senada dengan Menteri Yohana, Walikota Pariaman, Genius Umar mengungkapkan bahwa selain peduli terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Pariaman juga sangat peduli terhadap lansia.

“Kami telah mendirikan tempat pariwisata dan taman yang layak anak dan perempuan, salah satunya adalah Pantai Cermin, hal tersebut adalah bentuk nyata bahwa Pariaman siap untuk memenuhi kriteria sebagai Kota Layak Anak (KLA). Disamping itu, kami juga tak lupa memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Forum dan Rumah Lansia Sehat Sentosa. Forum ini merupakan wadah bagi para lansia untuk saling berbagi pengalaman dan menuangkan kreativitasnya, salah satunya dalam bentuk kerajinan tangan, kegiatan menyulam dan merajut, membaca di perpustakaan, pengajian rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi, umur bukanlah halangan bagi lansia untuk terus berdaya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Genius.

Menutup kunjungannya di Kota Pariaman, Menteri Yohana dan Walikota Pariaman meresmikan Rumah Lansia “Sehat Sentosa” sekaligus melakukan peninjauan kegiatan yang dilakukan oleh para lansia.

“Saya sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh Walikota Pariaman dengan membangun Rumah Lansia ‘Sehat Sentosa’ ini. Ini merupakan pertama kalinya ada rumah yang dikhususkan untuk para lansia dapat berkumpul dan beraktivitas. Sungguh, suatu perbuatan mulia ketika kita memberikan ruang tidak hanya kepada usia muda, tetapi juga kepada kelompok usia lanjut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah melahirkan kita sebaga generasi penerus untuk bangsa yang bermartabat. Untuk itu, saya berharap model tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan yang ada di OPD Kota Pariaman, terlebih lagi dapat dijadikan sebagai percontohan model bagi daerah-daerah lainnya guna menuju Lansia yang Sehat Sentosa,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

9 Menteri, 22 Gubernur, dan 159 Bupati/Walikota Raih APE 2018

179 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 kepada 9 Kementerian/Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu,19/12/18..

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

“Sejak 2004, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada 2 Provinsi, dan 44 Kabapaten/Kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada 6 Kementerian /Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise saat memberikan penghargaan APE 2018 di Jakarta.

Pemberian penghargaan APE 2018 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 Tahun 2018. Selain penghargaan APE, Kemen PPPA juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani yang telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa ini.

“Melalui pemberian penghagaan APE ini diharapkan semakin memotivasi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua. Mari terus berkreasi untuk perempuan dan anak Indonesia. Harapan kami semua stakeholder dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan saling bahu membahu mengemban mandat negara untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)