Arsip Tag: musrenbangnas 2019

Presiden Jokowi Minta Sederhanakan Izin Guna Tingkatkan Daya Saing

136 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia bahkan menjadi empat besar terkuat di tahun 2045 adalah reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada penataan perizinan di Indonesia yang disebutnya masih sangat berbelit baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

“Tanpa itu, jangan juga bermimpi menjadi empat atau lima besar ekonomi dunia. Ini akan segera kita mulai,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Mei 2019.

Dalam pelaksanaan reformasi struktural ini, Presiden mengingatkan pentingnya penyederhanaan organisasi karena semakin sederhana organisasi akan semakin cepat organisasi tersebut mengikuti perubahan.

“Akan semakin fleksibel kita memutuskan setiap kebijakan karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah secara cepat,” tutur Kepala Negara.

Bahkan Kepala Negara mengingatkan tentang keberadaan Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi kepada negara.

“Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi yang riil kepada negara, kalau saya, saya tutup. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga begitu”, ujar Presiden.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan dirinya hanya akan membuat kebijakan yang terbaik untuk negara.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan”, ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan tentang keruwetan dalam pengurusan perizinan bagi investor. “Contoh saja, izin pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Lima tahun yang lalu saya cek berapa izin di situ: 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya? Mengurus izin enggak mungkin yang namanya 3 tahun, 259 izin siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper itu izinnya”, bebernya.

Dalam perjalanannya, jumlah perizinan tersebut memang dapat dikurangi menjadi 58 izin. Namun, hal itu masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, sudah puluhan tahun Indonesia berkutat pada persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Persoalan defisit tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun, hal itu juga bergantung pada kemudahan yang dihadirkan Indonesia dalam menyambut investasi dan juga memudahkan pelaku ekspor.

“Kita kurang listrik, ada investor yang mau bangun listrik. Kok enggak bisa kita jemput dengan baik? Masih 58 izin. Nanti saudara-saudara baru tepuk tangan kalau izinnya sudah di bawah 5”, kata Presiden.

Berulang kali dirinya menegaskan di hadapan para menteri Kabinet Kerja serta para kepala daerah bahwa pihaknya harus mampu menggenjot investasi utamanya bagi industri yang berorientasi kepada ekspor dan substitusi barang-barang impor. Dibutuhkan usaha dan kemauan keras untuk dapat melakukan itu.

“Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar Indonesia. Jadi harus ada kemauan kuat kalau kita tidak ingin terjebak pada middle income trap. Harus ada kemauan kuat,” ujarnya.

Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi terkuat dunia pada tahun 2045. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagi Presiden, ada 3 (tiga) hal pokok untuk dapat mewujudkan peluang tersebut yakni pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.(*)

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi: 2045, Indonesia Diprediksi Masuk Empat Besar Ekonomi Dunia

127 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun tidaklah mudah mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini.

“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat. Bisa masuk lima atau empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurutnya, negara manapun yang ingin maju dan berkekuatan ekonomi besar haruslah mampu menyelesaikan persoalan besar yang ada di negara tersebut. Bagi Presiden, ada 3 (tiga) hal pokok yang harus diselesaikan bangsa Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.

“Banyak negara yang terjebak kepada middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka”, ucapnya.

Penyelesaian tiga persoalan besar tersebut merupakan prioritas utama bagi bangsa Indonesia kini. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak pada rutinitas dan menumbuhkan semangat perubahan.

“Problemnya itu sudah kelihatan, persoalan sudah kelihatan, tantangan yang kita hadapi juga kelihatan, tinggal kita mau atau tidak menyelesaikan itu. Kalau kita mau, niat kita betul-betul untuk 2045 menjadi empat atau lima besar ekonomi dunia ya jadi. Tapi kalau kita terjebak pada rutinitas, tidak berani berubah, jangan bermimpi kita masuk ke lima atau empat besar ekonomi terkuat dunia”, kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) kepada 9 orang perwakilan penerima. Untuk tingkat provinsi diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Sumatera Selatan.

Untuk tingkat kota diserahkan kepada Wali Kota Denpasar, Wali Kota Makassar, Wali Kota Semarang. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten diserahkan kepada Bupati Tabanan, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Temanggung. (*)

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)