Arsip Tag: pilkada 9 desember 2020

Jika Terbukti WNA, Status WNI Orient Riwu Kore Bakal Dicabut

465 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

Selain itu, seorang Warga Negara Indonesia bakal kehilangan kewarganegaraan jika, c). dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

Juga, seseorang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan jika, f). secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g). tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h). mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

Seseorang, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Oleh karena itu, sesuai dengan informasi yang diperoleh Garda Indonesia dari laman Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT, menyampaikan bahwa sehubungan dengan beredarnya pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang status kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore, maka Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nusa Tenggara Timur Christian Penna bersama tim melakukan koordinasi dengan Pihak Bawaslu Provinsi NTT pada Rabu, 3 Februari 2021; terkait adanya Informasi bahwa Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara aaing (WNA).

Dalam pertemuan tersebut Christian Penna, menyampaikan bahwa apabila informasi tersebut benar, maka Imigrasi akan turut mencari bukti-bukti untuk memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk proses penetapan kehilangan kewarganegaraan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, mengatakan bahwa sejak awal sebelum dimulai Pilkada sudah ada surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait dengan hal tersebut.

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pilkada maka Bawaslu Provinsi NTT menindaklanjuti dengan bersurat ke instansi-instansi terkait untuk memastikan status kewarganegaraan dan syarat lain terhadap calon bupati,” tandasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto Utama (*/istimewa/koleksi facebook kelaradui)

Pilkada di Tengah Pandemi, Menko Mahfud: Jaga Situasi Tetap Kondusif

155 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga di tanggal pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6—8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,’’ ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada Senin, 23 November 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. “Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua pukul 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00—13.00 siang,”

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75—77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesigapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, di mana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun, terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen di pusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, di mana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkas Tito. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

Menko Polhukam: Anggaran Pilkada Belum Cair, Hanya Miskomunikasi

189 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa anggaran Pilkada Serentak belum cair sehingga KPU membuka peluang untuk menunda Pilkada.

“Itu hanya miskomunikasi. Yang benar, Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU Pusat tetapi ketua KPU Pusat belum dapat info dari sekjennya. Dan Sekretariat Jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan perincian kebutuhan,” ujar Mahfud MD sebelum menghadiri rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya, pada Jumat, 26 Juni 2020.

“Yang sudah menyerahkan perincian telah ditransfer. KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin lima hari yang lalu,” ungkap Mahfud.

“Jadi, kalau KPU Pusat ingin agar dananya ditransfer ke KPU daerah, ya KPU daerahnya supaya segera mengajukan perincian kebutuhannya secara resmi agar tak menyalahi UU. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda tahapan pilkada serentak, karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya,” terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menanggapi perkembangan persiapan Pilkada Serentak termasuk dari sisi anggaran untuk berbagai tahapannya, Ketua KPU Jawa Timur mengatakan pihaknya sudah siap menggelar Pilkada Serentak.

“Insyaallah kita semua sangat siap untuk melaksanakan pilkada serentak” ujar Choirul Anam, Ketua KPU Jawa Timur, di hadapan Menko Polhukam, Mendagri, dan para kepala daerah se Jawa Timur pada acara rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)