Arsip Tag: pilkada desember 2020

Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Setuju Perkuat Pendidikan Islam

154 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Demikian disampaikan Presiden dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, pada Jumat pagi, 19 Juni 2020, di Istana Bogor.

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripartit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk sikap DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu, kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. “Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan. “Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandasnya.

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD. “Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, di mana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalkan hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)

Sipur ke-10 DPD RI, Pimpinan DPD Evaluasi Proses Pilkada Desember 2020

135 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi bahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2020 di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Topik Pilkada Desember memang mewarnai sejumlah laporan reses para Senator.

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut, memang ada sejumlah daerah yang siap melaksanakan Pilkada Desember 2020, dan ada yang tidak siap dan ingin ditunda. Khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. Sehingga sejumlah kepala daerah meminta dukungan para Senator agar mendapat bantuan dana dari pusat.

“Terhadap pelaksanaan Pilkada, di mana ada dua spektrum pendapat, di satu sisi hasil kajian dan sikap Komite I dan di satu sisi keputusan KPU bersama pemerintah untuk memulai tahapan Pilkada, maka diperlukan kearifan kita bersama untuk menyikapi secara bijak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan tetap menyadari tugas pokok dan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang diamanatkan kepada DPD RI,” urai Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang.

Untuk itu, lanjutnya, mengingat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan, dan berproses menjadi Undang-Undang, maka dengan tetap memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang terkait bencana non-alam ini, maka sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu No.2 Tahun 2020 yang berbunyi;

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (— bulan Desember 2020 —) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

“Artinya Sidang Paripurna DPD RI mengapresiasi kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara bersama pemerintah, melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan MK terkait kewenangan DPD RI,” tandas Mahyudin, yang juga Senator asal Kalimantan Timur itu.

Usai Sidang Paripurna, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, evaluasi terhadap proses Pilkada Desember 2020 yang akan dilakukan DPD RI, selain mengacu kepada Perppu No.2 Tahun 2020, juga akan ditindaklanjuti secara teknis dengan pemerintah melalui Kemendagri. “Jadi nanti setiap Senator di 32 provinsi yang menggelar Pilkada (minus 2 provinsi, red) melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan LaNyalla, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tahapan yang dijalankan KPU terkait protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu utama kajian dan sikap Komite I DPD RI. “Dan seperti disampaikan tadi di Sipur, bahwa Perppu No.2 tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap Pilkada Desember, terutama terkait wabah Covid-19 ini. Jadi nanti kami konkretkan dengan Kemendagri proses keterlibatan Senator dalam pengawasan proses tersebut,” beber LaNyalla.

Sejumlah topik juga dibahas dalam Sipur ke-10 dalam masa sidang IV DPD RI kali ini. Di antaranya terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU Haluan Ideologi Pancasila, Bansos dan bantuan APD bagi tenaga medis, tarif listrik yang naik, kemiskinan yang meningkat, stimulus ekonomi untuk usaha kecil dan menengah.

Sipur dipimpin lengkap 4 pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin, yang secara fisik berada di komplek parlemen Senayan. Sedangkan para anggota DPD mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)