Arsip Tag: pilkada di tengah pandemi covid

Pilkada 2020, IMO-Indonesia DPW NTT Helat Webinar Protokol Kesehatan

263 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi COVID-19, segera dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 dan menjadi atensi IMO-Indonesia untuk turut berpartisipasi menyukseskan hajatan besar di 270 daerah. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pilkada serentak bakal dilaksanakan di 9 kabupaten yakni Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Sumba Timur.

“IMO-Indonesia melalui Dewan Pimpinan di Wilayah (DPW) NTT, hadir membuka ruang komunikasi publik dengan melakukan webinar protokol kesehatan,” ujar Yakub Ismail Ketua umum IMO-Indonesia, pada Jumat, 27 November 2020 di Jakarta.

Yakub juga menuturkan bahwasanya gelaran webinar perdana tersebut bakal dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 28 November 2020 pukul 14.00 WIB—selesai atau 15.00 WITA—selesai atau 16.00 WT—selesai.

Adapun kegiatan itu mendapat respons baik dari Dewan Penasihat dan Pembina IMO-Indonesia dan Insya Allah akan turut hadir menyampaikan sambutannya.

Untuk itu, Ketua Umum IMO-Indonesia mengimbau pengurus DPP dan DPW serta seluruh anggota IMO-Indonesia untuk dapat mengambil bagian dalam webinar protokol kesehatan tersebut. “Mari bersama kita dapat kawal penerapan protokol kesehatan pilkada serentak serta turut menyukseskannya dengan menjaga kondusif di wilayah,” ajaknya.

Kegiatan webinar tersebut mendapat respon yang luar bisa dari Provinsi NTT, dan hal tersebut dapat terlihat hadirnya para pemangku kebijakan yang akan turut ambil bagian sebagai Narasumber yang di antaranya :

  1. Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, S.HUT., M.Si.
  2. Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa;
  3. Asisten I Pemerintahan Setda NTT (mewakili Gubernur NTT), Drs. Benyamin Lola, M.Pd.
  4. Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya;
  5. Pjs. Bupati Sabu Raijua, Ir. Fredi Kapitan;
  6. Pjs. Bupati Ngada, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd.
  7. Pjs. Bupati Sumba Barat, Drs. Samuel Pakereng;
  8. Pjs. Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M.

“Giat webinar besok juga akan memberikan E-Certifate serta doorprize, sebagaimana yang dilaporkan bahwa DPW IMO NTT juga mendapat support dari PKBM Bintang Flobamora dan Bank NTT,” ungkap Yakub.

Yakub berharap agar giat yang diinisiasi DPP tersebut juga akan dilaksanakan oleh DPW IMO-Indonesia di berbagai wilayah yang saat ini tengah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna terselenggaranya webinar protokol tersebut.

“Semoga apa yang menjadi giat IMO-Indonesia di seluruh wilayah menjadi manfaat positif sebagai upaya preventif dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga suksesnya Pilkada serentak yang kita harapkan dapat berbanding lurus dengan kesehatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaannya nanti,” tandas Yakub.

Sementara itu, Ketua DPW IMO NTT, Rony Banase menyampaikan inisiasi Webinar Protokol Kesehatan dari DPP IMO-Indonesia disambut baik dan menjadi kegiatan perdana sekaligus wahana edukasi bagi para pemilih di sembilan kabupaten.

“Kami berharap agar webinar yang ini dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadikan para pemilih yang berliterasi serta dapat menerapkan protokol kesehatan saat pemilihan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Rony, semoga pemahaman mengenai penerapan protokol kesehatan saat pilkada serentak dapat diterapkan secara konsisten, sehingga tak menimbulkan kasus positif Covid-19 atau klaster Pilkada.

“Semoga saat pelaksanaan pilkada serentak 9 kabupaten di Provinsi NTT, tak menimbulkan klaster baru (klaster Pilkada, red),” tandas Ketua DPW IMO NTT.

Sumber berita dan foto (*/tim)

Pilkada di Tengah Pandemi, Menko Mahfud: Jaga Situasi Tetap Kondusif

146 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga di tanggal pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6—8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,’’ ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada Senin, 23 November 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. “Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua pukul 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00—13.00 siang,”

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75—77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesigapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, di mana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun, terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen di pusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, di mana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkas Tito. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

Sipur ke-10 DPD RI, Pimpinan DPD Evaluasi Proses Pilkada Desember 2020

135 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi bahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2020 di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Topik Pilkada Desember memang mewarnai sejumlah laporan reses para Senator.

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut, memang ada sejumlah daerah yang siap melaksanakan Pilkada Desember 2020, dan ada yang tidak siap dan ingin ditunda. Khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. Sehingga sejumlah kepala daerah meminta dukungan para Senator agar mendapat bantuan dana dari pusat.

“Terhadap pelaksanaan Pilkada, di mana ada dua spektrum pendapat, di satu sisi hasil kajian dan sikap Komite I dan di satu sisi keputusan KPU bersama pemerintah untuk memulai tahapan Pilkada, maka diperlukan kearifan kita bersama untuk menyikapi secara bijak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan tetap menyadari tugas pokok dan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang diamanatkan kepada DPD RI,” urai Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang.

Untuk itu, lanjutnya, mengingat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan, dan berproses menjadi Undang-Undang, maka dengan tetap memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang terkait bencana non-alam ini, maka sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu No.2 Tahun 2020 yang berbunyi;

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (— bulan Desember 2020 —) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

“Artinya Sidang Paripurna DPD RI mengapresiasi kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara bersama pemerintah, melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan MK terkait kewenangan DPD RI,” tandas Mahyudin, yang juga Senator asal Kalimantan Timur itu.

Usai Sidang Paripurna, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, evaluasi terhadap proses Pilkada Desember 2020 yang akan dilakukan DPD RI, selain mengacu kepada Perppu No.2 Tahun 2020, juga akan ditindaklanjuti secara teknis dengan pemerintah melalui Kemendagri. “Jadi nanti setiap Senator di 32 provinsi yang menggelar Pilkada (minus 2 provinsi, red) melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan LaNyalla, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tahapan yang dijalankan KPU terkait protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu utama kajian dan sikap Komite I DPD RI. “Dan seperti disampaikan tadi di Sipur, bahwa Perppu No.2 tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap Pilkada Desember, terutama terkait wabah Covid-19 ini. Jadi nanti kami konkretkan dengan Kemendagri proses keterlibatan Senator dalam pengawasan proses tersebut,” beber LaNyalla.

Sejumlah topik juga dibahas dalam Sipur ke-10 dalam masa sidang IV DPD RI kali ini. Di antaranya terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU Haluan Ideologi Pancasila, Bansos dan bantuan APD bagi tenaga medis, tarif listrik yang naik, kemiskinan yang meningkat, stimulus ekonomi untuk usaha kecil dan menengah.

Sipur dipimpin lengkap 4 pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin, yang secara fisik berada di komplek parlemen Senayan. Sedangkan para anggota DPD mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)

Banyak Zona Merah, LaNyalla Pinta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember

360 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Berdasarkan rilis yang diterima Garda Indonesia, Dikatakan LaNyalla bahwa pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut, mengingat Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi di mana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap LaNyalla di Surabaya, pada Kamis, 28 Mei 2020.

LaNyalla mengambil contoh Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina. Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat. Dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada.

Diungkapkan LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah. Justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” tukas LaNyalla seraya mengungkapkan bahwa untuk Pilkada Desember nanti, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp.535,9 miliar.

KPU RI memang mengajukan tambahan anggaran di luar anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp.263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp.259,2 miliar. Dan Rp.10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp.2,1 miliar untuk PPK.

Sebelumnya, Bawaslu RI pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Di antaranya kecemasan dan kekhawatiran petugas penyelenggara pilkada meskipun bekerja dengan protokol kesehatan. Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Dan kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Aditya Pradana Putra