Arsip Tag: Provinsi Papua

Para Kepala Suku di Pegunungan Tengah Papua Dukung Otsus Diperpanjang

227 Views

Papua, Garda Indonesia | Kepala-kepala suku yang tergabung dalam RKPT (Rukun Keluarga Pegunungan Tengah) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua menyatakan dukungan untuk keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) bagi tanah Papua terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Para kepala suku yang hadir menyatakan dukungannya agar program Otsus di Papua harus tetap dilanjutkan, karena sangat berdampak positif bagi masyarakat Papua baik dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan.

Hal ini ditegaskan Simon Kossay, Kepala Suku yang menjadi Ketua RKPT. “Pada hari ini tanggal 20 Februari 2021, kami 13 orang kepala suku di Pegunungan Tengah duduk bersama ingin menyampaikan dukungan kepada pemerintah tentang kelanjutan Otsus jilid II,” tegasnya seraya meminta pemerintah mengubah beberapa poin agar ke depan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih tepat sasaran untuk orang asli Papua.

Kepala-kepala suku yang tergabung dalam RKPT (Rukun Keluarga Pegunungan Tengah) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Menurut Simon, percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah bagus tetapi belum merata hingga wilayah pedalaman. “Kami mengapresiasi sikap dari Presiden Joko Widodo yang sering hadir di Papua, dan kami berharap agar warga kami yang berada di pedalaman dan daerah terpencil tak luput dari perhatian” harapnya.

Vincentius Himan selaku sekretaris RKPT juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang telah melayani orang Papua lebih dari 21 tahun dan ke depan berharap kalau bisa seluruh jabatan di pemerintahan Papua hingga kelurahan diisi oleh orang asli Papua. “Ke depan, keterlibatan tokoh masyarakat adat dan agama juga penting dilibatkan dalam penerapan Otsus agar pelaksanaan lebih transparan,” pintanya.

Kami mendorong pemerintah, tandas Simon, untuk mengaudit Program Otsus agar masyarakat lega dan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu.

Para kepala suku yang tergabung dalam FKPT Keerom hadir dalam kesempatan itu antara lain, Simon Kossay Ketua RKPT, Vincentius Himan Sekretaris RKPT, Kepala Suku Mee Piet Giay, Kepala Suku Membramo Tengah dan Keerom Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo, Markus Asso; Kepala Suku Tolikora, Paleli Enembe; Sekretaris II RKPT Wim Mabel dan Wakil RKPT Y. Riantus.W. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Jadi Sinterklas, Satgas Yonif Raider 100/PS Sebar Bingkisan Natal ke Warga Papua

170 Views

Keerom-Papua, Garda Indonesia | Alas cinta kasih dan sukacita pada puncak perayaan Natal di bulan penuh kasih Desember 2020, maka Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 100/PS menyiapkan 750 paket bingkisan berupa sembako yakni beras, gula, telur dan 150 paket alat tulis kepada anak-anak sekolah, yang bermukim di daerah Papua Sektor Utara Keerom.

Berpakaian Santa Claus, prajurit Satgas mengelilingi kampung membagikan bingkisan Natal kepada masyarakat yang sedang merayakan Natal di Kampung halaman masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif Raider 100/PS Mayor Inf M. Zia Ulhaq dalam rilisnya tertulis di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua pada Jumat, 25 Desember 2020.

Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 100/PS Saat membagi bingkisan Natal

Dansatgas menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas TNI dan masyarakat yang ada di perbatasan dalam rangka mempererat toleransi semarak kehidupan beragama, salah satunya dengan ikut memeriahkan perayaan hari Natal bersama warga dengan penuh sukacita.

“Jika perayaan Natal identik dengan hadirnya Santa Claus yang membagikan hadiah Natal, maka kami juga ingin warga kampung yang ada di Sektor Utara Keerom merasakan kehadiran Santa Claus pada perayaan Natal kali ini,” ucapnya.

Aksi bakti sosial ini, imbuh Mayor Inf M. Zia Ulhaq, dilaksanakan oleh jajaran Pos dan Kompi Satgas Yonif Raider 100/PS yang terdiri dari 17 pos. “Ini merupakan langkah besar kita dalam menciptakan kedamaian di tengah masyarakat, selalu berikan yang terbaik, jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang engkau berikan kepada Negaramu,” tegasnya.

Anak-anak di Kabupaten Keerom memperoleh bingkisan Natal berupa alat tulis dari Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 100/PS

Lanjutnya, perayaan Natal kali ini sekaligus menjadi momen untuk saling berbagi kepada masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan dengan segala keterbatasan yang dihadapi, agar masyarakat dapat lebih memaknai indahnya berbagi dalam kebersamaan.

Oleh karena itu jajaran pos Satgas Yonif Raider 100/PS melaksanakan bakti sosial di daerah binaannya masing masing. “Potret kebahagiaan masyarakat perbatasan RI-PNG tidak dapat disembunyikan lagi, pasalnya mereka begitu senang menerima bahan pokok makanan tersebut, setidaknya masyarakat di perbatasan Papua dapat merasakan suka cita dan rasa aman dalam perayaan hari raya Natal dengan hadirnya Santa Claus yang dikenakan oleh personel Satgas Yonif Raider 100/PS,” urainya.

Saya, Mayor Inf M. Zia Ulhaq, selaku Dansatgas Yonif Raider 100/PS mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2021, semoga sukacita Natal dapat memberikan perubahan di tahun yang baru,” pungkasnya.

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Pemerintah Optimalisasi Dana Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat

215 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sejak tahun 2002—2020, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai Rp.94,24 triliun, yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dana otonomi khusus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Dalam rapat terbatas yang membahas kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus Papua yang menurut ketentuan perundang-undangan akan berakhir pada 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran dana otonomi khusus tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021 sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini. Karena itu saya ingin menekankan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini,” ujar Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2020.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat

Kepala Negara berharap agar pengelolaan anggaran yang ada tersebut dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Selain itu, penggunaan anggaran tersebut juga harus dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya agar turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam merumuskan kebijakan otonomi khusus tersebut. Kepala Negara menghendaki agar kebijakan yang nantinya dibuat merupakan kebijakan terbaik yang dapat menjadikan Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa dibutuhkan semangat, paradigma, dan cara kerja baru dari jajarannya untuk menghasilkan lompatan kemajuan bagi rakyat di Papua dan Papua Barat. Apalagi, instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana tidak hanya berasal dari dana otonomi khusus tersebut.

“Instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN,” tuturnya.

Pemerintah juga memiliki visi untuk melakukan pemerataan pembangunan tidak hanya di Papua dan Papua Barat, melainkan sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur lain seperti di antaranya Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang juga harus diperhatikan.

“Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hub ‘pusaran eternet’ baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan kawasan industri,” kata Presiden. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

132 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )