Arsip Tag: Sekjen PUPR Anita Firmanti

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

151 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )

Peringati Hari Bakti PU Ke-73, Kemen PUPR Gelar Sepeda Santai

173 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Hari Bakti PU ke-73 tahun 2018, diperingati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan sepeda santai (Funbike) yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, pada Minggu (25/11/18).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan tema Harbak 2018 “Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa”, menjadi semangat yang harus diresapi oleh seluruh ASN Kementerian PUPR. Acara sepeda santai ini juga sekaligus memperingati dan mengenang jasa para pahlawan sapta taruna yang rela berkorban mempertahankan Gedung Kantor Kementerian PU di Bandung(Sekarang Gedung Sate) dari serangan Belanda pada 3 Desember 1945.

“Dengan berolahraga seperti bersepeda turut memperkuat semangat jiwa dan raga kita untuk bertahan dalam mencapai kemenangan menuju finish. Meski lelah namun terus berusaha sampai finish, itulah semangat yang dimiliki para pegawai PUPR,” kata Anita sebelum melepas para peserta sepeda santai didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Anita mengatakan, pelaksanaan funbike ini juga merupakan bagian suatu mission oriented seperti halnya melaksanakan misi penting pada setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur. “Kita juga dilatih untuk bersifat adil (fairness), karena ketika ada seorang pegawai tidak adil dalam menjalankan pekerjaan, pasti juga berlaku tidak jujur terhadap hasil kerjanya,” kata anita.

Ditambahkan Anita, dalam menghilangkan rasa tidak adil dan tidak jujur disetiap pelaksanaan kegiatan, diperlukan suatu integritas dalam diri yang mengikat sebuah aturan. Hal ini berkaitan dengan konsep kerja Kementerian PUPR yang pertama yaitu Integritas.

“Ketika seseorang tidak memiliki integritas diri, tentu dia akan menganggap apa yang dilakukan tidak penting. Yang kemudian menjalankan perintah semaunya sehingga dapat melanggar aturan yang sudah dibuat,” tambahnya. Tidak kalah penting juga menanamkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan antar unit organisasi.

Pelaksanaan kegiatan sepeda santai yang diikuti sekitar 800 peserta baik pejabat tinggi madya, pratama dan para staff di lingkungan Kementerian PUPR ini. Jarak tempuh sepanjang 25 Km, dimulai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura memutari kawasan Pangeran Antasari-TB Simatupang-Mampang Prapatan-Semanggi-Jalan Asia Afrika dan berakhir di Kampus PUPR kembali.

Pada akhir kegiatan, para peserta yang mengikuti kegiatan funbike juga mendapatkan kupon doorprize dengan bermacam hadiah.

Sumber berita (*Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Indonesia & Belanda Fokus Implementasi Kerjasama Proyek Air

119 Views

Belanda, gardaindonesia.id |Kerja sama bilateral Indonesia – Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perhatian bersama diantaranya adalah perlindungan terhadap muara sungai dari kombinasi permasalahan kenaikan muka air laut, penurunan tanah dan cuaca ekstrim yang berdampak pada rawannya terjadi banjir.

Pada tahun 2015 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Phase IV antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda yang berlaku selama lima tahun sebagai payung untuk kerjasama yang lebih teknis.

Untuk memastikan MoU dapat dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, untuk mengetahui capaian, kendala dan tindak lanjutnya. Selain itu juga dilakukan pertemuan tahunan JSC yang dihadiri oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Kementerian kedua negara dengan lokasi salin bergantian. Pada 13—14 November 2018, pertemuan JSC diselenggarakan di Den Haag, Belanda.

Evaluasi dilakukan oleh tiga working group (WG) yang membahas tiga topik berbeda yakni Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi (WG 1), Ketersediaan Air Untuk Pangan dan Ekosistem (WG 2) dan Ketersediaan Air dan Sanitasi (WG 3).

Dari pembahasan masing-masing WG, hasilnya disampaikan pada pertemuan pleno dimana dalam kesimpulan terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi yakni pembangunan tanggul laut Jakarta dimana sebagian yakni 4,5 Km telah dikerjakan. Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation.

“Dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan JSC Indonesia-Belanda. Sementara dari pihak Belanda dipimpin oleh Sekjen Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Lidewijde Ongering.

Kedua negara juga sepakat untuk melakukan studi bersama menggali peluang pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema _availability payment_ yang bekerjasama dengan multilateral development partner, climate fund, investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Disamping itu terdapat komponen penguatan kapasitas personil dalam setiap proyek kerjasama agar terjadi alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia.

“Inovasi pembiayaan infrastruktur terus kita dorong dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah. Salah satu upaya Kementerian PUPR dari sisi kelembagaan adalah membentuk direktorat baru pada tahun 2019 yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur. Diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat,” kata Sekjen PUPR Anita.

Sebagaimana diketahui pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diantaranya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta. Kegiatan NCICD merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.

Untuk tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 Km yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 Km dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Sebagian tanggul yakni 4,5 Km yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 Km dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 Km.

Selain melakukan pertemuan, Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda mengajak delegasi Indonesia meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah Harnaschpolder, melihat Maeslantkering yakni teknologi untuk menahan badai untuk melindungi alur kanal Pelabuhan Rotterdam dan manajemen penyediaan air bersih di Instalasi Pengolahan Air Minum Dunia.

Anggota delegasi Indonesia lainnya yang hadir yakni Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara turut mendampingi Sekjen PUPR Anita Firmanti yakni Ketua Harian Tim Pelaksana Kerjasama Indonesia-Belanda bidang Keairan sekaligus Ketua Project Manajemen Unit NCICD Adang Saf Ahmad, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Trisasongko Widianto, Direktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW Bobby Prabowo, dan Kapusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPSDM Kementerian PUPR Thomas Setiabudi Aden. (*/Biro KomPub PUPR)

Politeknik PUPR Akan Dibuka 2019 – Cetak Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten

115 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM) Indonesia menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2019, termasuk SDM bidang konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja konstruksi, baik tenaga terampil maupun ahli sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan diperlukan tenaga kerja konstruksi yang tangguh dalam menghadapi tantangan revolusi industri keempat (Industri 4.0). “Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Selain melalui program sertifikasi, upaya dilakukan dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan. Kementerian PUPR kini juga tengah mempersiapkan pendirian Politeknik PUPR yang akan memiliki tiga program studi yakni Konstruksi Gedung, Struktur Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/08/teh-kelor-suguhan-resmi-bagi-tamu-pemerintah-provinsi-ntt/

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan tujuan pendirian Politeknik adalah untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi dengan spesifikasi keahlian tertentu yang siap bekerja pada proyek-proyek infrastruktur khususnya infrastruktur PUPR. Materi kuliah dirancang memenuhi kebutuhan kerja dalam pembangunan infrastruktur PUPR, sehingga menghasilkan lulusan siap kerja.

Dalam mempersiapkan Politeknik PUPR sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi teknik terbaik di Indonesia, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi teknik terkemuka baik di dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya dengan IHE Delft Institute for Water Education, Belanda.

“Kerjasama antara Kementerian PUPR dan IHE Delft dalam pendidikan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Kedua belah pihak sepakat untuk memperbarui Memorandum of Understanding (MoU) yang telah berakhir termasuk lampirannya yang mengatur ruang lingkup kerjasama yang lebih detil,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti usai melakukan pertemuan dengan Wakil Rektor IHE Delft Charlotte de Fraiture, Kepala Deputi Bidang Ilmu SDA dan Teknik IHE Delft Ali Dastgheib, dan Dosen Senior Erik de Ruijter van Steveninck, di Gedung IHE Delft, Belanda, Selasa (13/11/2018).

Sekjen PUPR Anita Firmanti mengatakan ruang lingkup kerjasama untuk mendukung Politeknik PUPR diantaranya berupa Training of Trainee (ToT) bagi para pengajar Politeknik PUPR, pemanfaatan akses teknologi IHE Delft, pengiriman dosen tamu dan praktisi dari IHE Delft. Sebagian besar pengajar merupakan para ahli dari Kementerian PUPR yang memiliki kompetensi dan pengalaman panjang pada berbagai proyek infrastuktur PUPR.

“Para pengajar akan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan ToT dari para ahli IHE Delft, salah satunya adalah pengetahuan mengenai metode pengajaran yang efektif,” kata Sekjen Anita.

Politeknik PUPR rencananya akan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ditargetkan mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran baru 2019 dan terbuka untuk umum. Jumlah mahasiswa yang akan diterima total untuk tiga program studi sebanyak 150 mahasiswa atau 50 mahasiswa per program studi. “Kami juga merencanakan adanya program beasiswa bagi lulusan SMA/SMK berprestasi di Politeknik PUPR,” ujar Anita.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PUPR didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian PUPR Thomas Setiabudi Aden, Dosen Senior IHE Delft Suryadi dan Noorman Effendi dari Kedubes Indonesia di Belanda. (*/Biro KomPub PUPR)