Arsip Tag: tatanan normal baru

Balon Mobilitas Sosial

210 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Di India tercatat 4.000 kematian dalam dua hari terakhir. Malaysia mulai kemarin (Senin, 10 Mei 2021, red) sampai dengan awal bulan depan memberlakukan lockdown nasional untuk ketiga kalinya sejak pandemi ini mulai lebih setahun lalu. Masuk akal Corona di Indonesia diyakini memiliki banyak klaster Covid-19 yang tak terdeteksi. Dari random sampling para pemudik sejauh ini, ternyata 2/3 dari yang diperiksa hasilnya positif.

Tampaknya ada korelasi positif antara peningkatan jumlah vaksinasi dan peningkatan mobilitas sosial (apa pun motifnya). Ironisnya, kedua hal ini justru potensial meningkatkan kasus-kasus Corona berikutnya.

Mobilitas sosial yang dilakukan dengan cara-cara “normal lama” ini yang belum beralih ke cara-cara “normal baru.” Memang ongkos belajarnya mahal, perlu waktu dan korban. Tanpa mobilitas sosial, suatu masyarakat (yaitu sekumpulan manusia) pasti mengalami stagnasi. Hantaman pertama terjadi pada pada dimensi budaya (kreativitas, daya cipta) dan ekonominya (produktivitas).

Selanjutnya “efek domino” hantaman itu masuk ke dalam dimensi-dimensi kemanusiaan lainnya, ideologi, politik, hukum, dan lain sebagainya.

Mobilitas sosial adalah urat nadi peradaban. Entah itu urusan ke tempat kerja, urusan belajar, urusan beribadah, urusan ke pasar, urusan kesehatan, urusan nikah, urusan olah raga, urusan pengadilan. Macam-macam urusan lah.

Tanpa mobilitas sosial, peradaban mati. Masyarakat mati.

****

Sekarang kita dipaksa oleh virus Covid-19 untuk membiasakan diri hidup dalam konsep “bubble“, atau gelembung, atau sebutlah balon, berdasarkan warna-warna zonasi (merah, oranye, kuning dan hijau) yang ditentukan oleh kehadiran sang virus.

Sekarang ini suatu perjalanan (traveling) antar wilayah menerapkan prinsip balon ini— tidak melulu dalam arti sempit wisata liburan tetapi dalam arti luas bermacam motif traveling itu sendiri.

Mereka yang di balon merah prinsipnya tidak bisa ke balon hijau. Perlakuan balon hijau ke balon kuning lebih “soft” daripada ke balon merah (misalnya soal syarat isolasi, syarat tes). Hubungan antara balon kuning dan balon oranye ada caranya sendiri yang beda dengan hubungan dengan balon merah.

Sekarang, sesama balon hijau bisa bekerja sama untuk berkreativitas dan berproduksi. Menteri Sandiaga saat ini sedang mati-matian mengupayakan apa yang disebut “travel corridor” dalam konteks ini.

Rumitnya urusan-urusan ini di tingkat eksekusi pada intinya menjelaskan upaya kita semua menemukan apa yang disebut mobilitas sosial baru, yaitu “balon mobilitas sosial”. Sialnya, “balon mobilitas sosial” ini bukan sesuatu yang permanen, balon hijau bisa saja mendadak menjadi kuning, dan tiba-tiba merah.

Sehingga kalau dulu kita merencanakan suatu perjalanan dengan tingkat kepastian yang tinggi, hari ini hal itu menjadi jauh lebih sulit. Di sisi lainnya, agen perjalanan harus terbiasa dengan akuntansi refund atau reschedule, begitu juga para operator moda transportasinya (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bis). Treatment terhadap cashflow perusahaan pun berubah… “jangan yakin dulu itu duit kita, entar kena refund lagi.”

Satu-satunya kepastian mobilitas sosial baru, “balon mobiltas sosial”, diukur dari kapabilitas seseorang mengantisipasi ketidakpastian.

****

Lebaran tahun 2020 lalu, pemerintah dan masyarakat masih kompak, oleh karena sama-sama kaget, sama-sama tidak tahu bagaimana penanganan seharusnya. Di Yogyakarta, sebagai salah satu tujuan mudik, saat itu mengalami kesepian Idul Fitri yang hampir total.

Menghadapi Lebaran tahun 2021, ini terasa berbeda. Pemerintah dan masyarakat sudah belajar banyak. Tidak kaget lagi, sudah tahu harus melakukan apa. Hanya saja muncullah dua versi, versi pemerintah dan versi masyarakat, soal bagaimana seharusnya mobilitas sosial baru dilakukan.

Maka di sana-sini terjadi friksi. Ada penerobosan di perbatasan yang diblokade, ada yang disuruh putar balik malah pada shalawat, ada juga ajakan pembangkangan di media sosial, ada yang membandingkan secara “ad hominem” antara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Ada sebagian kaum intelektual mengkritik sikap ambigu pemerintah dibalik kebijakan mudik tahun ini. I must beg to differ from this, menurut saya kita hanya sedang belajar untuk memahami apa itu mobilitas sosial baru, apa itu “balon mobilitas sosial”, yang sifatnya sementara, dengan volatilitas perubahan yang tinggi.

Kenyataan adanya “balon mobiltas sosial”— it carries with it a great extent of uncertainty— inilah yang membedakan fenomena mudik antara tahun 2020 lalu dan tahun ini. (*)

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Foto utama oleh Kompas.com

Juni 2020, Indonesia Bekerja Secara Bertahap di 158 Wilayah

524 Views

Riset LSI Denny JA

5 Juni 2020, Indonesia bisa kembali bekerja secara bertahap di 158 wilayah (provinsi, kota, kabupaten) dari Aceh hingga Papua. Sebagian wilayah tersebut telah siap untuk masuk era “new normal”.

Warga kembali bekerja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Sektor bisnis berskala besar maupun bisnis kecil menengah dapat kembali beroperasi dengan panduan kesehatan di tempat kerja masing-masing.

Dengan demikian, Indonesia mampu memulihkan ekonomi lebih cepat dan sekaligus menghindari melonjaknya kasus baru mereka yang terpapar virus corona.

Demikian salah satu kesimpulan penting dari riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Riset atas data sekunder. Tiga sumber data yang digunakan: Data Gugus Tugas, Data Worldometer, dan data WHO.

LSI Denny JA menemukan bahwa ada 5 (lima) alasan yang menjadi pertimbangan, mengapa Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020?

Pertama, wilayah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus coronanya relatif terkontrol. Dari riset yang dilakukan LSI Denny JA, ada 158 wilayah di Indonesia yang siap untuk bekerja kembali.

158 wilayah tersebut terdiri dari tiga gabungan kategori wilayah. Yaitu pertama, 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemi virus corona masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar virus corona. 124 daerah ini tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Kedua, 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB. Grafik tambahan kasus harian di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi (naik-turun) tambahan kasus harian yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut. Namun secara umum, pasca memberlakukan PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut relatif terkontrol.

Hal ini dikuatkan dengan keputusan wilayah-wilayah tersebut untuk tidak lagi memperpanjang periode PSBB. 33 wilayah yang telah siap untuk masuk era new normal adalah wilayah yang masa PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni 2020.

Ketiga, provinsi Bali. Wilayah ini mampu mengontrol penyebaran virus corona meskipun tanpa memberlakukan PSBB. Oleh karena itu, Bali melengkapi wilayah lain sehingga menjadi total 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni 2020.

Strategi penanganan covid-19 diubah. Sejak awal pandemik, strategi penanganan penyebaran virus corona bersifat top down. Dengan diikuti keputusan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus.

Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala (testing), melacak sejarah kontak (contact tracing), dan melakukan perawatan. Sejauh ini strategi yang dilakukan memang menunjukkan bahwa penyebaran virus relatif terkontrol.

Namun strategi ini membutuhkan waktu yang lama. Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up.

Artinya kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas. Jika terdapat wilayah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus, wilayah tersebut dikontrol lebih ketat.

Kontrol berbasis klaster (cluster) seperti ini memang mensyaratkan adanya peta atau mapping wilayah yang akurat dari pemerintah. Mana wilayah yang hijau (tak ada kasus), kuning (sedikit kasus) dan merah (banyak kasus).

Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukkan tren menurun. Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.

Ekonomi juga harus ditumbuhkan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di PHK. Namun KADIN menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.

APINDO bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di PHK dari sektor properti akibat pandemi corona. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahaya dengan dampak kesehatan virus corona.

Jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka, maka dampak buruknya akan lebih mematikan.

Keempat, bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan. Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut.

Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia.

Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan Lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.

Tak mungkin, ekonomi dibuka kembali menunggu vaksin ditemukan. Oleh karena itu, warga harus “berdamai”-istilah Presiden Jokowi – dengan virus ini. Hidup di era new normal, yaitu bekerja kembali, beraktivitas kembali, dengan cara yang paling aman. Karena kita “hidup berdampingan” bersama virus corona yang setiap saat bisa mengancam.

Kementerian kesehatan telah menyusun protokol kesehatan di tempat kerja. Panduan tersebut harus menjadi panduan bagi semua sektor bisnis.

Kelima, Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya.

Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020.

Thailand membolehkan pasar tradisional, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020. Di Filipina, pemerintah mengizinkan pusat-pusat perbelanjaan (mal) dan sejumlah sektor bisnis lainnya di Ibukota Manila, membuka kembali usahanya pada 16 Mei 2020 lalu.

Singapura meskipun data kasus harian nasionalnya menunjukkan tren kenaikan, secara bertahap telah membuka sejumlah sektor bisnis sejak 12 Mei 2020 (tahap 1). Dan pada akhir Juni, akan membuka semua sektor bisnisnya (tahap 2).

Artinya membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara-negara lain.

Dibukanya kembali aktivitas ekonomi di 158 wilayah tersebut, dengan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara isu ekonomi dan kesehatan.

Namun demikian, ada 4 (empat) catatan yang perlu diperhatikan dalam riset ini :

Pertama, ancaman gelombang kedua virus corona, yang dari pengalaman sebelumnya lebih berbahaya, perlu diantisipasi. Oleh karena itu penting bagi semua pihak untuk ikut mengawasi terpenuhinya protokol kesehatan ketika kembali beraktivitas.

Kedua, untuk daerah yang membuka ekonominya namun kasus hariannya justru menanjak, maka perlu dilakukan pembatasan sosial kembali namun dalam skala yang lebih kecil (RT/RW atau klaster tertentu saja), tak perlu menutup keseluruhan wilayah.

Ketiga, demi berjalan dengan baik pengawasan di level bawah, pemerintah perlu membuat mapping wilayah (zona hijau, kuning, merah) yang selalu di-update di setiap daerah.

Keempat, sejumlah daerah yang tidak tersebut dalam riset ini, belum menjadi objek penelitian saat ini.(*)

Editor (+rony banase)
Foto utama oleh ayobandung.com

Tautan Data dan Tabel Riset LSI Denny JA:

https://drive.google.com/open?id=1aCRYU4kGweOOO3ny_JBoq2kJGlsAhinl

Presiden Jokowi Pinta Sosialisasi ‘New Normal’ Secara Masif kepada Masyarakat

330 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo meminta agar protokol mengenai new normal atau tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan dapat segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pengenalan yang lebih dini dan masif dari protokol tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Mei 2020.

“Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak,” ujarnya.

Sehari sebelumnya Kepala Negara telah meninjau kesiapan menuju tatanan normal baru dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di sarana publik dan perniagaan. Pelaksanaan pendisiplinan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan melibatkan anggota TNI dan Polri yang akan senantiasa mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.

“Aparat dari TNI dan Polri telah diterjunkan ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan, utamanya yang berkaitan dengan R0 dan Rt. Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar dan lebarkan lagi ke provinsi dan kabupaten/kota yang lain,” kata Presiden.

Tatanan normal baru produktif dan aman tersebut, Presiden melanjutkan, nantinya akan terlebih dahulu dimulai di beberapa provinsi dan kabupaten kota dengan indikator R0 yang sudah di bawah satu. Angka indikator di bawah satu tersebut dapat dipahami bahwa penularan dan pertumbuhan kasus Covid-19 semakin melambat dan cenderung dapat dikendalikan.

“Kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki R0 yang sudah di bawah satu dan pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan,” tuturnya.

Selain itu, yang tak kalah penting, Kepala Negara menegaskan untuk memastikan tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini sebelum bersiap menuju fase produktif dan aman sebagai sebuah normal baru. Bagi daerah yang diketahui memiliki angka penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, Presiden meminta jajaran terkait untuk memberi perhatian khusus dan melakukan pengujian sampel serta pelacakan yang agresif dengan diikuti isolasi yang ketat untuk menekan kurva penularan.

“Saya kemarin sudah perintahkan kepada Gugus Tugas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk di Jawa Timur misalnya agar ditambah bantuan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya sehingga tidak naik lagi dan memasifkan pengujian sampel, pelacakan yang agresif terhadap yang PDP maupun ODP, dan melakukan isolasi yang ketat. Ini kita lakukan pada provinsi-provinsi yang kurvanya masih naik,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)