Arsip Tag: tenaga kerja indonesia

Kadin Indonesia Inisiasi Satgas dalam Strategi Penyelamatan UMKM

538 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagaimana hasil kajian Kadin Indonesia terdahulu, di mana terdapat potensi 83% atau 52 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kemandekan usahanya, Dari potensi UMKM yang akan mandek usahanya, dominan adalah Usaha Mikro.

Kondisi pelaku UMKM cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana 60% pertumbuhan ekonomi berasalah dari pelaku UMKM, yang juga mendominasi pemenuhan tenaga kerja di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua umum kadin Indonesia Eddy Ganefo dalam siaran persnya yang diterima redaksi, pada Senin, 27 April 2020.

Eddy juga mengatakan bila dikalkulasi, maka setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun 2,5% yang berasal dari potensi usaha UMKM yang berhenti. “Dari 52 juta pelaku UMKM yang berpotensi mandek usahanya, akan mengakibatkan setidaknya 99 juta pengangguran baru. Kondisi yang cukup berdampak pada faktor keamanan negara bila tidak segera dilakukan pembenahan dan pemberian stimulus yang mencukupi,”ujarnya.

Untuk itu, Kadin Indonesia mencoba memberikan masukan dan usulan kebijakan yang harus dilakukan berbagai pihak, agar potensi mandek usaha UMKM dapat diminimalkan dan tidak menjadi stagnan.

Adapun usulan kebijakan yang dikaji oleh Kadin Indonesia antara lain :

Pertama, Pemenuhan kebutuhan pokok pelaku UMKM setidaknya sebesar Rp.187 triliun untuk selama 6 (enam) bulan ke depan, di mana masing–masing pelaku UMKM mendapatkan dana untuk pembelian kebutuhan pokok sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) per bulan.

Adapun mekanisme pemberian bantuan kebutuhan pokok dalam bentuk dana yang ditransferkan ke rekening bank masing-masing pelaku UMKM.

Kedua, Mengingat dominan pelaku UMKM yang berpotensi mandek usaha adalah pelaku Usaha Mikro, di mana salah satu karakteristik usaha Mikro adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dengan modal kecil, dan saat ini berpotensi modal yang ada sudah habis untuk pemenuhan pokok, maka perlu diberikan stimulus pemberian kredit modal usaha, dengan jumlah sebesar Rp.260 triliun.

Jajaran Pengurus Kadin Indonesia

Dengan rata–rata pemberian kredit modal usaha sebesar Rp.5 juta untuk setiap pelaku UMKM, secara proporsional, tanpa agunan, layaknya pemberian kredit KUR.

Kadin Indonesia merasa ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan para pihak lainnya, untuk lebih memberikan arah usaha kepada sektor yang cukup memiliki peluang besar, sebagai bagian aset bangsa, yaitu bidang pertanian dan kelautan.

Indonesia setidaknya membutuhkan 3 juta ha lahan sawah baru, agar kondisi kebutuhan beras dapat terjamin dan menjadi negara swasembada beras.

Saatnya pemerintah mengarahkan kepada pelaku UMKM untuk membuka peluang pertanian yang selama ini masih banyak yang diimpor, seperti kedelai, bawang putih, dan lain-lain. “Begitu pun peluang usaha dibidang hasil kelautan yang memiliki potensi yang masih besar untuk digali,” beber Eddy.

Korporasi Pertanian dan kelautan menjadi saat yang tepat untuk segara dijalankan secara baik, guna menopang perekonomian dan membantu pelaku UMKM. Belanja pemerintah dan perusahaan–perusahaan besar/ BUMN, semaksimal mungkin untuk dapat menyerah produk dan jasa dari pelaku UMKM Indonesia.

Masih menurut Eddy, Saatnya pemerintah membuat regulasi yang lebih membantu pelaku UMKM, yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia. “Peluang ekspor UMKM masih di bawah 20% dari total ekspor Indonesia, masih sangat minim. Perlu bantuan para pihak, terutama Pemerintah, untuk memberikan ruang ekspor sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM,” ungkap Eddy.

Eddy juga berharap agar peran para Duta Besar dapat menjadi marketing produk UMKM sangat diharapkan, agar pasar dunia dapat menyerap produk UMKM dan sistem kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar perlu dibuatkan regulasi yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak.

“Untuk memastikan semua ini, Kadin Indonesia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penyelamatan UMKM Indonesia. Satgas setingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Kadin Indonesia fokus dan ingin sekali bertindak nyata dalam penyelamatan UMKM Indonesia,” pungkas Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pemprov Sumut Fasilitasi Pemulangan 547 TKI dari Malaysia ke Daerah Asal

174 Views

Medan, Garda Indonesia | Usai diterima sejak Kamis, 9 April 2020, sebanyak 547 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia mulai secara berangsur kembali ke daerah asal. Pemulangan difasilitasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, bersama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Medan dan TNI AU Lanud Soewonda, dilaksanakan di Apron Pangkalan Udara Soewondo Medan, pada Sabtu, 11 April 2020.

Pemulangan dipantau dan dikoordinasi langsung oleh Kepala BPBD Sumut sekaligus Wakil Sekretaris Gugus Tugas Riadil Akhir Lubis; Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan; Kadis Tenaga Kerja Sumut Harianto Butar-butar; Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela; pihak yang mewakili BP3TKI, mewakili TNI AU Lanud Soewondo, Polda Sumut, dan Pemkab/Pemkot se-Sumut.

“Mereka ditampung di Sumut ini bisa dibilang transit atau karantina sementara. Kita sudah cek kondisi semua TKI yang datang, semua sehat. Dari Malaysia mereka sudah diperiksa dan membawa surat tanda sehat. Masuk di Bandara Kualanamu juga dilakukan pemeriksaan lagi melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan, begitu pula saat di karantina sementara di sini (Lanud Soewondo) melalui Dinkes Sumut,” ujar Riadil, Kepala BPBD Sumut.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela memberikan bantuan kepada para TKI 

Adapun perincian data dari 547 TKI yang ditampung di Sumut, kata Riadil, terdiri dari 144 orang masyarakat Sumut dan 403 dari 22 provinsi lain. Sebanyak 136 ditampung di Gedung Cadika, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang dan ditangani oleh Pemkab setempat. Sisanya, ditampung di Gedung Andromeda Lanud Soewondo Medan.

“Pemulangan ini juga kita koordinasikan dengan Pemprov asal TKI masing-masing. Setibanya di daerah asal nanti kebijakan wilayah masing-masing, apakah akan dikarantina atau pemeriksaan kesehatan lagi. Tetapi sebenarnya saat dipulangkan dari Malaysia mereka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Pemerintah Malaysia dan juga ketika tiba di sini. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat,” tandasnya.

Prihatin Nasib TKI Perempuan dan Anak

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela yang juga turut hadir di Apron Pangkalan Udara Soewondo Medan turut menyampaikan rasa prihatin dengan nasib para TKI perempuan yang membawa anak-anak yang pulang dari Malaysia.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela saat memberikan arahan kepada para TKI

Sebelum dipulangkan, Nurlela menyempatkan memberikan arahan serta memberi bantuan kepada perempuan dan anak-anak. “TKI yang dipulangkan ini ada 77 perempuan dan 3 anak-anak. Tadi bahkan ada yang masih bayi. Mereka pulang seadanya, hanya membawa baju di badan. Jadi, kita berikan bantuan sandang, pangan, produk kewanitaan dan sanitasi, keperluan nutrisi bayi seperti susu dan lainnya,” ucap Nurlela.

Nurlela mengaku sudah berkoordinasi dengan Kadis PPPA provinsi lainnya untuk memberi kabar kepulangan kaum perempuan dan anak. Sehingga, saat tiba di wilayah dan provinsi masing-masing, mereka mendapatkan perhatian dan dukungan.

“Tetap semangat Ibu-Ibu. Kita jadikan ini pelajaran berharga. Berangkat untuk bekerja ke negara tetangga harus melalui prosedur yang jelas dan resmi. Kasihani anak-anak kita yang ikut bersama kita, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negeri orang,” pesan Nurlela.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Pemprov Sumatra Utara)
Editor (+rony banase)