Arsip Tag: wajar tanpa pengecualian

Pemda Belu Terima Beruntun Opini WTP, Bupati : Kami Berusaha Tingkatkan Kinerja

214 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH, FINASIM menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di ruang rapat Bupati Belu pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Penghargaan diserahkan oleh pejabat yang mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Delfiana Lase, S.E., didampingi Kepala KPPN Atambua, Marjanto.

Perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Delfiana Lase, S.E. mengatakan, bahwa Kabupaten Belu menerima opini WTP tiga kali berturut – turut sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. “Kalau penghargaan ini diterima lima tahun berturut – turut, itu luar biasa. Saya berharap kerja sama di bawah pengawasan inspektorat, mungkin bisa dikejar lagi bukan saja lima tahun. Ekspektasinya harus lebih tinggi,” pintanya.

Delfiana Lase memaparkan, KPPN selalu siap mendukung semua kegiatan keuangan baik APBN, transfer daerah, DAK maupun Dana Desa di Kabupaten Belu.

Foto bersama Bupati Belu dan perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT

Bupati Belu menyampaikan terima kasih kepada tim yang sudah mendampingi Kabupaten Belu sehingga mendapatkan penghargaan opini WTP. “Kami akan berusaha sebaik – baiknya untuk mempertahankan dan melanjutkan hal – hal yang kurang. Setiap hari kami berusaha untuk memperbaiki. Dengan proses kerja sama, niat yang baik, dan kerja keras, saya yakin kita akan mencapai tujuan bersama – sama dengan baik,” ujarnya.

Bupati Belu memohon kepada tim keuangan untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Belu. “Ada hal – hal yang bisa dicegah, diluruskan, ditingkatkan, dan diperbaiki, kami usahakan sedini mungkin. Kami berusaha dengan seluruh kemampuan SDM yang tersedia sesuai regulasi – regulasi dan kerja sama untuk mulai membenahi yang kurang. Tentu, kami berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara optimal dari waktu ke waktu,” tandas Bupati Belu.

Turut hadir, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si. Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, Nunik Widi Wahyuni, S.E., Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Belu, Imelda Lotuk, S.Sos. (*)

Berita: (*/Kominfobelu – Ria)

Foto: Cransen

Editor: Herminus Halek

WTP Beruntun 10 Kali, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

381 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih 2 (dua) penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang telah disusun. Penghargaan diberikan untuk kategori opini WTP tahun 2020 dan kategori opini WTP minimal 10 kali berturut pada tahun 2011—2020.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Meskipun pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, namun kementerian di bawah Yasonna H. Laoly ini terus berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuannya dalam pelayanan publik.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah melalui opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Kemenkumham.

“Ini komitmen kita agar anggaran negara dikelola secara benar, secara profesional dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan,” tutur Andap dari ruang kerjanya, pada Rabu, 15 September 2021.

Selain untuk pelayanan publik dalam bidang Hukum dan HAM, Kemenkumham juga turut mengambil bagian dalam penanganan Covid-19, seperti pelaksanaan vaksin, swab antigen, dan swab PCR bagi pegawai. Kemenkumham juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2020 dan 2021.

Menurut Andap, penghargaan atas perolehan opini WTP tahun 2020 tidak menjadi garis finis. Kemenkumham akan terus mengelola APBN secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan masyarakat. “Itu (APBN) adalah uang rakyat. Pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Segenap jajaran Kemenkumham melakukan pengelolaan keuangan secara bersih,” tegas Andap.

Dua penghargaan ini diraih Kemenkumham dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 14 September 2021. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 memiliki tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang anggarannya harus dipotong, di lain pihak ada (K/L) tiba-tiba mendapatkan anggaran besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.

Selain Kemenkumham, penghargaan juga diberikan kepada instansi-instansi lain pada kategori opini WTP tahun 2020, opini WTP minimal 5 kali berturut-turut, , opini WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan , opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Penghargaan WTP Tahun 2020 diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara (BUN), 84 K/L, 33 Provinsi, 88 Kota, dan 365 Kabupaten. Selanjutnya penghargaan WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 s.d. 2020 diberikan kepada 1 BUN, 39 K/L, 22 Provinsi, 52 Kota, dan 235 Kabupaten.

Kemudian penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut periode 2011—2020 diberikan kepada 25 K/L, 5 Provinsi, 13 Kota, dan 16 Kabupaten. Sementara itu, kategori terakhir yaitu penghargaan WTP minimal 15 kali berturut-turut sejak tahun 2006—2020 diberikan kepada 3 Lembaga Negara.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham)

Editor (+roni banase)

Enam Tahun Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

349 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 28 Juni 2021.

Laporan pemeriksaan keuangan disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan didasarkan 3 (tiga) dasar yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Opini yang diberikan BPK, jelas Hendra Susanto, atas hasil pemeriksaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian. “Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Hendra berharap agar Kemenkumham untuk tidak mendapat salah satu opini seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran,” ulasnya.

Marciana Dominika Jone beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat mengikuti secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015—2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra pun menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. Hal ini memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Kemenkumham dan pemberian cendera mata dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Yasonna H. Laoly, Menteri Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna merespons baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” pintanya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Apa Artinya Status WTP Kalau Masih Korupsi Juga?

782 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Dua fenomena menarik. Pertama, KPK baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil masuk penjara di Lapas Cibinong Bogor, pada Kamis 6 Mei 2021. Kedua, sementara itu, beberapa waktu terakhir ini, di berbagai pemda dan instansi pemerintahan ramai memamerkan hasil audit BPK terhadap instansinya yang dapat status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ya, tentu saja instansi itu boleh berbangga, tidak ada salahnya dengan itu. Tapi di atas status WTP itu ada hal yang jauh lebih substantif, yaitu pengelolaan anggaran yang jujur dan transparan!

Ingat kan dulu, Ahok pernah “ribut” dengan BPK juga.

Waktu itu bulan April 2016, Ahok sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jakarta Barat pada 2014, yang menurut BPK terindikasi menyebabkan kerugian negara sampai Rp.191 miliar.

Ahok berada di Gedung KPK sekitar 12 jam, dan akhirnya ia keluar tanpa rompi oranye! Waktu itu peristiwa Ahok diinterogasi di KPK pun diliput juga dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dulu sangat legendaris itu.

Dipandu langsung oleh Karni Ilyas, acara ILC pun ikut merekam bagaimana Ahok keluar dari Gedung KPK dengan tertawa bahkan sambil berceloteh, “Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran!” Wah! Katanya, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras, dan Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

“Karena pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik. Kalau jual balik mau enggak Sumber Waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara. Itu aja,” ujar dia. Nah kan!

Begitulah inti kisah ributnya Ahok vs BPK waktu itu. Faktanya sampai sekarang Ahok melenggang terus sampai jadi Komisaris Utama Pertamina. Sementara Rizal Djalil, pejabat BPK yang dulu pernah berpolemik dengan Ahok soal kasus RS Sumber Waras itu sudah pakai rompi oranye.

Kasus yang menjerat Rizal Djalil ini soal korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeksekusi mantan Anggota BPK Rizal Djalil ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong Bogor pada Kamis 6 Mei 2021. Eksekusi ini sesuai  putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 66 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021.

Kita kembali ke soal status WTP. Apakah memperjuangkan status WTP itu perlu? Ya tentu saja perlu. Tapi apakah itu berarti sudah tidak ada korupsi? Haha… itu sama sekali tidak dicerminkan dalam opini WTP itu! Tidak ada hubungan langsung antara status WTP dengan kenyataan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di suatu instansi.

Loh kok begitu?

Kalau BPK memberi status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau ‘unqualified opinion’ itu artinya bahwa secara prinsip akuntansi dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Ya, yang material saja. Yaitu posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, laporan-laporan keuangannya saja yang semata-mata sudah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi.

BPK (atau BPKP) sebagai auditor keuangan akan memberikan opininya yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ini yang perlu kita paham bersama, bahwa opini auditor itu adalah berdasar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Itu saja.

Kriterianya adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kemudian, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Lalu, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Begitulah, prosesnya bisa berjalan tuntas, tapi bisa juga berputar-putar tanpa ujung. Tapi ini soal lain lagi.

Bagi kita saat ini yang terpenting adalah agar anggaran negara, atau anggaran di setiap daerah itu sungguh-sungguh bisa dipakai untuk pembangunan yang riil. Bukan praktik KKN yang ditutupi lewat propaganda kehumasan tentang status WTP.

Status WTP itu hanya bermakna bagi administrasi pemda di hadapan BPK. Sedangkan rakyat tidak butuh disuguhkan berita kehumasan yang cuma pencitraan tentang betapa ‘wajar tanpa pengecualian’-nya laporan keuangan daerah.

Itu bagi rakyat tidak ada maknanya sama sekali. Apalah artinya status WTP kalau toh masih korupsi juga?

Sebetulnya, paling tidak Pemda kan bisa membuka secara transparan bagaimana mereka mengelola keuangan daerah (uang rakyat) itu dengan mengunggahnya secara rinci (sampai satuan harga barang) ke laman (website) resmi pemda masing-masing.

Jangan cuma koar-koar soal transparansi, tapi ujungnya hanya bikin bingung rakyat dengan propaganda soal WTP.

“If you can’t convince them, confuse them!” – Harry S. Truman.

Sabtu, 8 Mei 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi Politik & Pelintas Alam

Foto utama oleh pelajaran.co.id

Perdana, Kota Kupang Raih Opini WTP Sejak Jadi Daerah Otonom

378 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak berdiri sebagai daerah otonom 24 tahun lalu, Kota Kupang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2019.

Penyerahan LHP BPK kali ini berbeda dari biasanya karena berlangsung secara virtual bersamaan dengan Pemkab Nagekeo yang juga meraih opini WTP, pada Kamis, 30 Juli 2020.

Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan peristiwa hari ini merupakan bukti pencapaian hasil kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan visi terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN melalui misi Kupang jujur yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan.

Wali Kota dalam pertemuan melalui video konferensi tersebut didampingi Penjabat Sekda Kota Kupang, Eli Wairata; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Yos Rera Beka; Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Thomas D Dagang, serta seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan NTT atas penilaian dan penghargaan yang telah diberikan kepada Pemkot Kupang. Secara khusus terima kasih juga disampaikan kepada tim auditor karena bimbingan dan rekomendasinya pencapaian ini bisa terwujud.

Wali Kota Jefri juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota DPRD Kota Kupang yang telah memberikan dukungan sehingga Pemkot bisa meraih opini WTP ini. Terima kasih juga disampaikannya kepada tim percepatan pembangunan daerah yang giat dalam menemukan dan merumuskan fokus permasalahan perkotaan yang terjadi hingga menghasilkan masukan yang berguna dan konkret.

Tak lupa Wali Kota Jefri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Kupang, “Pencapaian yang diraih hari ini berkat kerja keras dan kerja tuntas kita bersama,” ujarnya. Diakuinya untuk bisa meraih opini ini banyak tantangan yang dihadapi dan butuh banyak pengorbanan baik waktu maupun tenaga. Selama empat bulan terakhir hampir setiap hari Wali Kota sendiri turun langsung bersama dinas terkait menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut.

Anggota DPR RI dua periode itu juga mengimbau meski telah meraih opini WTP, perjuangan belum berakhir. Menurutnya harus ada upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di tahun mendatang. Mengenai catatan yang diberikan oleh BPK, dia berjanji bersama jajaran Pemkot Kupang akan langsung menindaklanjuti, sehingga target tindak lanjut secara nasional yakni 75 persen bisa tercapai, “Saya mengajak seluruh komponen Pemkot Kupang untuk terus giat bekerja mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. Karena pretasi tidak dapat dicapai tanpa perubahan ke arah yang lebih baik. Ayo berubah,” pungkasnya.

Ketua DPRD kota Kupang, Yehezkiel Loudoue, yang turut serta dalam acara tersebut memberi apresiasi atas pencapaian luar biasa yang dibuat oleh Wali Kota saat ini. Diakuinya selama empat periode dia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang, baru di masa kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore, Kota Kupang bisa meraih opini WTP.

Namun, dia mengingatkan Pemkot Kupang untuk harus tetap bekerja keras, karena meski WTP masih ada sejumlah catatan yang harus diselesaikan. Menurutnya pada prinsipnya DPRD selalu memberikan dorongan politik dan kesempatan bagi Pemkot untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo memberi apresiasi kepada Pemkot Kupang yang telah berhasil meraih opini WTP tahun ini. Dengan demikian saat ini sudah ada dua belas pemda di wilayah NTT yang berhasil meraih WTP. Delapan daerah menerimanya di tahun 2019 lalu dan di tahun 2020 ini sudah ada empat daerah, salah satunya Kota Kupang. Dia berharap dengan perolehan kenaikan opini tahun ini ada perbaikan juga dalam persentase tindak lanjut LHP BPK. “Saat ini tindak lanjut Pemkot Kupang 56,5 persen, kalau bisa meningkat ke 60 persen,” tambahnya. Target tindak lanjut secara nasional adalah 75 persen. Kepada Pemkot Kupang juga dia menyampaikan terima kasih atas kelancaran data yang diberikan serta komunikasi yang baik terjalin selama proses pemeriksaan. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)
Editor (+rony banase)

Predikat WTP Harus Jadi Standar di Lingkungan Kementerian PPPA

239 Views

Yogyakarta, Garda Indonesia | “WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan sudah kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” ujar Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Akuntasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 yang diselenggarakan Biro Umum Kemen PPPA di Yogyakarta pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Rini Handayani menekankan, Kemen PPPA sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang tahun ini memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh puas dengan predikat tersebut, melainkan WTP perlu dijadikan sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan.

Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

“Kita tidak boleh puas dengan predikat WTP, tetapi kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, dan tahun-tahun berikutnya, Kemen PPPA terus mendapatkan opini WTP. Perolehan opini WTP ini harus menjadi suatu standar bagi kita. Opini WTP merupakan kontribusi berbagai pihak di lingkup Kemen PPPA khususnya para pengelola anggaran dan operator baik di tingkat pusat maupun satker dekon di daerah,” jelas Rini.

Di sisi lain, Rini menilai sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab masih belum maksimalnya realisasi anggaran dan turunnya anggaran Kemen PPPA tahun 2020. Kemen PPPA sebagai kementerian yang berada pada klaster III memiliki anggaran tahun 2019 sebesar 493 Miliar yang dikelola oleh 7 Satker pusat dan 34 satker daerah.

“Dua dari 6 kendala yang dihadapi Kemen PPPA dalam hal realisasi anggaran berhubungan dengan SDM. Pertama SDM pengelola keuangan belum maksimal memahami peraturan Undang-Undang. Kedua, keterbatasan jumlah SDM pengelola anggaran. Untuk itu peningkatan kualitas dan pengetahuan para pengelola keuangan satker dilakukan melalui bimtek ini,” tambah Rini.

Bimtek diharapkan mampu menjadi media peningkatan kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkup Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN serta menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta terjamin kebenaran pengungkapan dan informasinya sehingga dapat mempertahankan Opin WTP. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)