Arsip Tag: yehezkiel loudoue

Pemkot-DPRD Kota Kupang Siap 500 Tangki Air Bersih bagi Masyarakat Marginal

329 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Termasuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di Provinsi NTT sesuai rilis BMKG, maka Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan antisipasi sebagai tanggap darurat terhadap ancaman kekeringan.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/19/alami-kemarau-bmkg-warning-14-kabupaten-kota-di-provinsi-ntt/

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, pada Selasa, 22 September 2020 mengatakan dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan persoalan kekeringan. Oleh karena itu, memasuki Oktober nanti telah disiapkan 500 tangki air untuk warga terdampak.

“500 tangki untuk masyarakat marginal, sebagai langkah upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan saat ini diajukan usulan anggaran senilai Rp.1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah. “Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok

Jimy juga mengungkapkan persoalan ancaman kekeringan ini dibahas bersama Banggar DPRD, sebab persoalan kekeringan ini merupakan hal urgen yang harus ditangani dengan baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan dalam masa pembahasan kebijakan perubahan anggaran 2020 ini sangat tepat untuk diajukan usulan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.

Menurutnya, selain menyuplai air, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber air lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir. “Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk ditangani. “Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini. (*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Nina—PKP)
Editor (+rony banase)
Foto utama oleh antara

Perdana, Kota Kupang Raih Opini WTP Sejak Jadi Daerah Otonom

286 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak berdiri sebagai daerah otonom 24 tahun lalu, Kota Kupang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2019.

Penyerahan LHP BPK kali ini berbeda dari biasanya karena berlangsung secara virtual bersamaan dengan Pemkab Nagekeo yang juga meraih opini WTP, pada Kamis, 30 Juli 2020.

Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan peristiwa hari ini merupakan bukti pencapaian hasil kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan visi terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN melalui misi Kupang jujur yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan.

Wali Kota dalam pertemuan melalui video konferensi tersebut didampingi Penjabat Sekda Kota Kupang, Eli Wairata; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Yos Rera Beka; Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Thomas D Dagang, serta seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan NTT atas penilaian dan penghargaan yang telah diberikan kepada Pemkot Kupang. Secara khusus terima kasih juga disampaikan kepada tim auditor karena bimbingan dan rekomendasinya pencapaian ini bisa terwujud.

Wali Kota Jefri juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota DPRD Kota Kupang yang telah memberikan dukungan sehingga Pemkot bisa meraih opini WTP ini. Terima kasih juga disampaikannya kepada tim percepatan pembangunan daerah yang giat dalam menemukan dan merumuskan fokus permasalahan perkotaan yang terjadi hingga menghasilkan masukan yang berguna dan konkret.

Tak lupa Wali Kota Jefri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Kupang, “Pencapaian yang diraih hari ini berkat kerja keras dan kerja tuntas kita bersama,” ujarnya. Diakuinya untuk bisa meraih opini ini banyak tantangan yang dihadapi dan butuh banyak pengorbanan baik waktu maupun tenaga. Selama empat bulan terakhir hampir setiap hari Wali Kota sendiri turun langsung bersama dinas terkait menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut.

Anggota DPR RI dua periode itu juga mengimbau meski telah meraih opini WTP, perjuangan belum berakhir. Menurutnya harus ada upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di tahun mendatang. Mengenai catatan yang diberikan oleh BPK, dia berjanji bersama jajaran Pemkot Kupang akan langsung menindaklanjuti, sehingga target tindak lanjut secara nasional yakni 75 persen bisa tercapai, “Saya mengajak seluruh komponen Pemkot Kupang untuk terus giat bekerja mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. Karena pretasi tidak dapat dicapai tanpa perubahan ke arah yang lebih baik. Ayo berubah,” pungkasnya.

Ketua DPRD kota Kupang, Yehezkiel Loudoue, yang turut serta dalam acara tersebut memberi apresiasi atas pencapaian luar biasa yang dibuat oleh Wali Kota saat ini. Diakuinya selama empat periode dia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang, baru di masa kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore, Kota Kupang bisa meraih opini WTP.

Namun, dia mengingatkan Pemkot Kupang untuk harus tetap bekerja keras, karena meski WTP masih ada sejumlah catatan yang harus diselesaikan. Menurutnya pada prinsipnya DPRD selalu memberikan dorongan politik dan kesempatan bagi Pemkot untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo memberi apresiasi kepada Pemkot Kupang yang telah berhasil meraih opini WTP tahun ini. Dengan demikian saat ini sudah ada dua belas pemda di wilayah NTT yang berhasil meraih WTP. Delapan daerah menerimanya di tahun 2019 lalu dan di tahun 2020 ini sudah ada empat daerah, salah satunya Kota Kupang. Dia berharap dengan perolehan kenaikan opini tahun ini ada perbaikan juga dalam persentase tindak lanjut LHP BPK. “Saat ini tindak lanjut Pemkot Kupang 56,5 persen, kalau bisa meningkat ke 60 persen,” tambahnya. Target tindak lanjut secara nasional adalah 75 persen. Kepada Pemkot Kupang juga dia menyampaikan terima kasih atas kelancaran data yang diberikan serta komunikasi yang baik terjalin selama proses pemeriksaan. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)
Editor (+rony banase)