Arsip Kategori: Nasional

‘Runner Up 2 Miss Indonesia 2020’, Kado Nadia Riwu Kaho bagi Masyarakat NTT

214 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perhelatan Miss Indonesia 2020 telah usai. Pada malam Grand Final Miss Indonesia, Kamis, 20 Februari 2020, Nadia Riwu Kaho akhirnya ditetapkan sebagai Miss Indonesia Runner Up 2 (peringkat 3).

Sebelumnya, Riwu Kaho masuk dalam tahapan 16 besar lalu melaju ke posisi 5 (lima) besar dan melaju ke 3 (tiga) besar (Miss NTT, Miss Bangka Belitung, dan Miss Sulawesi Selatan). Penilaian Miss Indonesia 70 persen selama karantina dan 30 persen saat malam puncak Pemilihan Miss Indonesia

Miss Indonesia 2020 akhirnya jatuh ke tangan Miss Indonesia Sulawesi Selatan, Pricilia Carla Yules dan Runner 1 diraih oleh Miss Bangka Belitung.

Pose Runner Up 2 Miss Indonesia 2020, Nadia Riwu Kalo bersama keluarga tercinta

Nadia Riwu Kaho bersama Ayahanda, Uly Riwu Kaho dan Ibunda Tercinta, mengucapkan Segala puji dan hormat hanya untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus dan menyampaikan terima kasih atas segala dukungan kepada Nadia.

“Bapa mama, kaka adik dan basodara (bersaudara,red) semua, kami atas nama ananda Nadia Riwu Kaho datang ke hadapan bapa mama, kakak, adik dan basodara semua mengucapkan banyak banyak terima kasih untuk semua doa yang tiada henti dinaikkan hingga membuat semuanya ajaib dan indah,” tutur Ayahanda Nadia Riwu Kaho.

Salah satu Wakil Rektor UPG 1945 NTT ini juga menyampaikan limpa terima kasih atas dukungan jari jemari untuk memberikan dukungan (vote) dan membuat status dan komentar luar biasa di media sosial bagi Nadia. “Tanpa bapa mama, kakak, adik dan basodara semua Nadia bukanlah siapa-siapa, karena itu kami tetap memohon dukungan dan doa untuk langkah Nadia selanjutnya agar Nadia selalu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan,” pinta Uly Riwu Kaho.

Lanjut Uly, “Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan doa tulus kami. Nadia bukan lagi milik kami semata tetapi menjadi milik masyarakat NTT dan dari Nusa Terindah Toleransi kami persembahkan Nadia untuk Indonesia.”

Penulis dan editor (+rony banase)

BNPB dan Gojek Jalin Kerja Sama Penanggulangan Bencana

26 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gojek menjalin kerja sama dalam penanggulangan Bencana Indonesia. Ini merupakan upaya konkret BNPB dalam pentaheliks, yaitu pelibatan unsur Lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Gojek, Jakarta, pada Rabu 19 Februari 2020. Kerja sama ini akan melingkupi beberapa hal, seperti penempatan konten informasi bencana yang tertanam di aplikasi Gojek, pelatihan karyawan dan mitra Gojek, maupun kerja sama bentuk lain yang tidak terbatas pada pemberian bantuan personel maupun logistik.

Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan, “Dalam jangka panjang, ruang lingkup kerja sama Gojek dan BNPB akan melampaui aktivasi bantuan relawan dan kebutuhan logistik, dan mencakup kerja sama pengembangan inovasi yang berfokus pada edukasi dan diseminasi informasi tentang kebencanaan lewat aplikasi Gojek.

“Selain itu, BNPB juga akan memberikan pelatihan tanggap bencana untuk mitra dan karyawan Gojek,” tambah Shinto.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menyampaikan apresiasi dan komitmen Gojek sebagai perusahaan teknologi on-demand pertama yang berinisiatif menjadi mitra pemerintah dalam usaha penanggulangan bencana di Indonesia. “Perlu digaris bawahi bahwa upaya penanggulangan bencana adalah urusan bersama,” tegasnya.

“Melihat respon cepat tanggap yang dilakukan saat banjir di Jabodetabek kemarin, kami percaya kolaborasi bersama Gojek dapat membantu kami menetapkan strategi yang efektif untuk mengelola penanggulangan bencana,” tambah Harmensyah.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPB dan Gojek yang berlangsung di Kantor Gojek, Jakarta, pada Rabu 19 Februari 2020

BNPB memandang Gojek sebagai pihak yang strategis dalam upaya membangun kesadaran kolektif publik dalam penanggulangan bencana. Melihat jangkauan di tengah masyarakat, Gojek telah beroperasi di 203 kota di Indonesia, sedangkan per kuartal ketiga 2019, aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh oleh lebih dari 170 juta kali oleh pengguna Gojek. Bahkan aplikasi ini telah merambah 4 kota di kawasan Asia Tenggara. Ini sebagai nilai tambah dalam membangun kerja sama dengan Gojek yang menjangkau publik secara luas.

BNPB berharap kerja sama seperti Gojek ini tidak hanya dilakukan oleh pihaknya tetapi sektor lintas. Hal tersebut tidak terlepas bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor serta melibatkan multipihak. Salah satunya Lembaga usaha, seperti Gojek, terkadang memiliki kapasitas yang besar dan dibutuhkan untuk melengkapi kesenjangan dalam penanggulangan bencana.

Dalam peresmian kerja sama tersebut, Shinto menegaskan bahwa sejalan dengan DNA Gojek yang berfokus kepada perluasan dampak sosial yang positif, kerja sama dengan BPNB, ini merupakan perwujudan komitmen jangka panjang Gojek sebagai perusahaan anak bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia.

“Kami sangat mendukung BNPB dan terus bersinergi dengan pemerintah mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin waspada dan tangguh bencana,” kata Shinto

Selanjutnya, kerja sama akan dirinci lagi ke dalam perjanjian kerja sama (PKS) di antara unit teknis di lingkungan BNPB. Secara detail, pembahasan teknis lanjutan akan dilakukan oleh unit teknis BNPB dengan pihak Gojek.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Gojek menyerahkan donasi sebesar Rp.1 Miliar untuk membantu fase pemulihan pasca-bencana banjir yang melanda Jabodetabek pada awal 2020 lalu. Donasi tersebut berasal dari kebaikan hati puluhan ribu masyarakat Indonesia pengguna dan mitra ekosistem Gojek. Penggalangan dana untuk banjir Jabodetabek ini dilakukan dengan memanfaatkan platform GoGive, layanan donasi online Gojek dengan Kitabisa.com, sementara penyaluran donasi terkumpul akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tidak berhenti di situ, komitmen Gojek untuk ketangguhan bencana dipertegas melalui kerja sama yang tertuang di nota kesepahaman dengan BNPB. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia Basket 2023, Presiden: Harus Kita Manfaatkan

26 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Indonesia, bersama dengan Filipina dan Jepang, akan menjadi tuan rumah bersama untuk penyelenggaraan Piala Dunia Basket FIBA tahun 2023 mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait melakukan persiapan sejak dini untuk menyukseskan gelaran internasional tersebut.

Dalam rapat terbatas yang dihelat di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2020, Kepala Negara mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan menandakan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Hal tersebut harus dapat dimanfaatkan betul oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya.

“Indonesia, Filipina, dan Jepang terpilih sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIBA 2023. Ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada negara kita yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terkait hal itu, Presiden meminta jajarannya untuk mulai menyiapkan aturan hukum atau regulasi sebagai dasar bagi penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 mendatang di Indonesia. Selain itu, anggaran persiapan dan penyelenggaraan juga harus dialokasikan sejak jauh hari.

“Juga segera disiapkan dan bentuk organizing committee (OC)-nya yang menyiapkan rancangan kegiatan secara komprehensif mulai dari perencanaan, penganggaran, kegiatan pra-event termasuk keamanan dan pengamanan, kesehatan, dan lain-lainnya. Juga di dalamnya dalam rangka mempromosikan wajah baru Indonesia, memperkenalkan pariwisata, dan lain-lain,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden juga ingin memastikan bahwa loka penyelenggaraan ajang empat tahunan tersebut di Indonesia dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FIBA, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung bagi publik selama penyelenggaraan berlangsung.

Tentu saja Presiden Joko Widodo tak ingin hanya melihat kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 di Indonesia. Tak kalah penting, tim nasional bola basket Indonesia juga dimintanya untuk segera disiapkan agar dapat berkompetisi dengan tim-tim nasional lainnya di masa mendatang.

“Saya juga minta disiapkan persiapan untuk timnas bola basket yang tangguh dan bermental dalam rangka 2023 yang akan datang,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada Juni 2017, Indonesia bersama dengan Filipina dan Jepang menjadi kandidat tuan rumah untuk penyelenggaraan ajang tersebut di tahun 2023. Ketiga negara bersaing dengan kandidat lainnya, yakni Argentina dan Uruguay (tuan rumah bersama), Rusia, serta Turki.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Indonesia Posisi 40 Pariwisata Dunia, Ini Cara Kemenparekraf Tingkatkan Daya Saing

57 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Membawa wisatawan mancanegara ke Indonesia (Inbound) jadi salah satu cara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk meningkatkan indeks daya saing atau Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) pariwisata Indonesia yang saat ini berada di posisi 40 besar dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio saat rapat terbatas terkait Peningkatan Pariwisata Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2020 menjelaskan ada beberapa strategi untuk meningkatkan daya saing yang ditargetkan Presiden Joko Widodo meningkat ke Rangking 36—38 pada tahun 2021.

Sebagai gambaran, Rangking TTCI negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura berada di posisi 17 dunia, Malaysia peringkat 29 dunia, Vietnam 63 Dunia dan Thailand 31 dunia.

Wisatawan manca negara di Pulau Dewata Bali

“Ada beberapa hal strategis yang akan kami lakukan segera. Yaitu bagaimana secara grand strategy pariwisata Indonesia yang terkait Kementerian/Lembaga lain adalah memakai inbound strategy untuk mendatangkan devisa,” katanya.

Wisnutama juga menjelaskan sudah berkoordinasi dengan national flag carrier Garuda Indonesia, untuk memperbanyak Inbound promotion ketimbang outbond promotion. Pihaknya juga telah menjajaki dengan 33 maskapai yang beroperasi di Indonesia untuk menambah jumlah penerbangan dan seat capacity ke Indonesia.

Kunjungan wisatawan di Candi Borobudur

“Sehingga mind set dari maskapai dan sebagainya akan diarahkan bagaimana membawa orang luar untuk masuk ke Indonesia bukan orang Indonesia yang ingin ke mana,” katanya.

Berbagai upaya juga terus dilakukan Kemenparekaf, salah satunya menggaet wisman dari pasar “longhaul”, hal penting yang menjadi perhatian Kemenparekraf adalah adanya ketersedian kursi pesawat (seat capacity) yang cukup. Untuk ini diharapkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai “national flag carrier” lebih banyak berperan termasuk dalam melakukan kerja sama (codeshare) dengan maskapai penerbangan dunia dapat upaya memenuhi “seat capacity” tersebut.

Wishnutama juga menjelaskan, untuk meningkatkan indeks daya saing, presiden membentuk tim akselerasi yang di dalam terdapat berbagai K/L seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, BKPM, Kemenaker, Kemendes PDTT dan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden menjelaskan dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” ujarnya.(*)

Sumber berita  dan foto (*/Agustini Rahayu–Biro Komunikasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Ingin Pariwisata Indonesia Mampu Lampaui Negara Tetangga

64 Views

Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata, salah satu yang dipertimbangkan adalah soal pemberian diskon atau insentif.

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas upaya peningkatan indeks daya saing pariwisata serta dampak wabah virus korona terhadap pariwisata. Ratas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2020.

“Siang hari ini rapat terbatas mengenai peningkatan peringkat pariwisata Indonesia. Tapi nanti di dalamnya juga langsung akan kita hitung kemudian akan kita putuskan mengenai stimulus pada dunia pariwisata kita karena masalah korona,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index dari tahun ke tahun memang semakin baik. Tercatat, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Meski demikian, peringkat Indonesia tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia ke depannya.

Rapat Terbatas (ratas) Presiden Jokowi dan jajarannya digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2020.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian diskon atau insentif, baik untuk wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Diskon atau insentif bagi wisman yaitu 30 persen dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan,” jelasnya.

“Untuk destinasi wisata ke mana, termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih misalnya 50 persen, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita karena memang sekarang baru ada masalah karena virus korona,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

19 Views

Skema agroforestri memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver yang memiliki fungsi lingkungan dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

Wonogiri, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat dalam kunjungan kerja ke Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 15 Februari 2020.

Desa yang dikunjungi oleh Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Keduang yang cukup berandil besar atas sedimentasi ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Sedimentasi tersebut pada akhirnya dapat memperpendek usia waduk dari yang diperkirakan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi di sekitar wilayah tersebut melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini ada waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Tetapi setiap tahun 3,2 juta meter kubik sedimen yang masuk ke waduk. Kenapa itu ada? Setiap tahun dikeruk muncul lagi. Karena hulunya enggak pernah diurus. Ini yang mau kita urus,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak masyarakat setempat untuk bersahabat dengan alam dan sekaligus melakukan rehabilitasi lahan dengan cara melakukan penanaman pohon dengan skema agroforestri yang memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menyampaikan kondisi Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri kepada Presiden Jokowi

“Tapi yang paling penting barang ini, vetiver. Kombinasi antara sengon, vetiver, dan lainnya. Ini di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang mudah longsor, di tempat-tempat hulu yang fungsi mengikat tanahnya itu penting, ini yang harus ditanam,” kata Presiden.

Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah dan pada saat bersamaan menahan partikel tanah dengan akar serabutnya. Hal tersebut dapat mencegah erosi oleh angin dan air sehingga penanaman tanaman tersebut tengah digalakkan pemerintah beberapa waktu belakangan di daerah-daerah yang rawan mengalami longsor.

Di sekitar lokasi penanaman vetiver, juga ditanam tanaman-tanaman produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti sengon, kelengkeng, durian, alpukat, petai, sirsak, dan lain sebagainya yang juga diikuti dengan pembangunan teras tangga pada lahan dan dam penahan erosi.

Kepala Negara mengatakan, pola penanaman serupa ini nantinya akan diterapkan di daerah-daerah lain yang masuk ke daerah aliran sungai, utamanya untuk menangani erosi dan sedimentasi ke waduk-waduk yang berada di sekitarnya.

“Tidak hanya Waduk Gajah Mungkur saja, semua waduk yang sedimennya tinggi diselesaikan dengan cara penanaman tanaman ini. Sengon, tanaman buah-buahan, petai, jengkol, durian, sirsak, semuanya. Tapi jangan lupa sekali lagi yang namanya vetiver. Karena nanti tiga sampai empat tahun akarnya bisa sampai tiga sampai empat meter dan mengikat tanah. Ini yang penting,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan penanaman pohon bersama, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga sekaligus meninjau pembangunan dam penahan erosi di sekitar lokasi penanaman serta melihat kebun bibit desa yang menyediakan aneka jenis bibit tanaman produktif dan vetiver yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.(*)
Sumber berita (*/BPMI Setpres)

Gelar Bahtsul Masail, PP Muslimat NU Bahas Pencegahan Perkawinan Anak

102 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Di Indonesia masih sangat sedikit pengetahuan mengenai Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) pada anak perempuan. Akibatnya, penyebab dan dampak MKM pada perempuan belum banyak dipahami. Menstruasi bisa menyebabkan anak absen dari sekolah bahkan bisa sampai drop out.

Menstruasi juga akan berdampak terhadap kondisi kesehatan anak. Anak perempuan yang telah mengalami menstruasi menunjukkan organ reproduksinya sudah matang. Artinya anak tersebut bisa melakukan hubungan seksual dan dapat menjalani kehamilan.

Pada masyarakat sosio ekonomi rendah dengan pengetahuan yang minim, seringkali orang tua mengawinkan anaknya pada usia kanak-kanak atau di bawah 18 tahun, padahal anak belum siap secara fisik dan mental.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia angka perkawinan anak di bawah umur terus meningkat.

Dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan PUSKAPA UI pada Februari 2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi (19,43%) sementara Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi yang diperkirakan mencapai 273.300 perkawinan anak. Pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun dan sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20—24 menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun.

Pernikahan anak terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama atau karena kehamilan.

Alasan orang tua menyetujui pernikahan dini seringkali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Selain itu, pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya yang telah mapan, sehingga sulit untuk mengubahnya. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.

Pernikahan anak akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak yakni terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi dan kemiskinan. Anak yang menikah dini akan putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun tak terpenuhi. Hal ini tentunya merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Perempuan umur 20—24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18 tahun.

Dari sisi kesehatan, komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20—29 tahun.

Berdasarkan persoalan di atas, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bekerja sama dengan UNICEF (United Nations Children’s Fund) Indonesia menggelar Bahtsul Masail “Pencegahan Pernikahan Usia Anak” di Jakarta pada tanggal 14—16 Februari 2020.

Acara dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Ketua Periodik PP Muslimat NU Hj. Siti Aniroh, Keynote Speaker Muslimat NU Yenny Wahid, beserta Tubagus Arie Rukmantara perwakilan UNICEF Indonesia.

“Pelaksanaan Bahtsul Masail ini momentumnya sangat pas karena menjadi salah satu tindak lanjut dari diluncurkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah,”ujar Menteri Bintang dalam sambutannya. “Target pemerintah ialah menurunkan perkawinan anak dari 11,2 persen ke 8,74 persen pada tahun 2024. Apresiasi yang tinggi kepada UNICEF dan Muslimat NU karena mendukung upaya pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat kita, saya juga mendorong Kemendagri untuk melahirkan kebijakan-kebijakan daerah, serta mendorong Kemendesa untuk menggunakan dana desa dalam rangka pencegahan perkawinan anak”.

“Perkawinan anak memiliki dampak yang buruk seperti menyebabkan stunting, kecemasan memiliki bayi karena tidak siap, dan mengakibatkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Kita perlu menyampaikan pemahaman dengan bahasa rasional dan emosional. Agama dipercaya efektif untuk mengubah sikap masyarakat karena dapat menyentuh secara emosional. Bahtsul Masail menjadi landasannya karena masyarakat Indonesia ini masyarakat beragama”, ujar Yenny Wahid saat dimintai keterangan.

Tubagus Arie Rukmantara, perwakilan UNICEF Indonesia yang hadir menambahkan bahwa target yang saat ini dimiliki pemerintah untuk menurunkan perkawinan anak sangat krusial untuk didukung. “Tentu upaya Muslimat NU ini patut kita apresiasi. Organisasi keagamaan ini kontribusinya sangat kuat karena umatnya berjumlah jutaan. Bisa kita lihat jika pencegahan perkawinan anak diikuti oleh seluruh umatnya, maka pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menyelamatkan anak-anak perempuan kita akan dapat tercapai.” terang Arie.

Dewan Pakar Bahtsul Masail PP Muslimat NU Hj Mursyidah Thahir, menyatakan bahwa pihaknya ingin mengambil peran penting dalam pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan Bahtsul Masail dan pembuatan buku pedoman pencegahan pernikahan pada anak. Nantinya, buku tersebut disosialisasikan pada ibu-ibu muslimat NU di seluruh Indonesia.

“Kami ingin menggalang komitmen bersama antara penentu kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan Muslimat NU, khususnya warga Muslimat NU, pesantren, majelis taklim serta stake holder untuk isu Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Pernikahan Anak,” kata Hj Mursyidah dalam sambutannya.

Ia berharap, dengan berperannya Muslimat NU dalam program ini, angka prevalensi pernikahan anak di Indonesia dapat menurun secara signifikan, diskriminasi terhadap gender dapat terhapuskan sehingga tercipta generasi bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berkualitas. Hal itu disebutnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak pada 2030.

100 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang Muslimat NU dilibatkan untuk mengikuti sesi selama 3 hari. Mereka berasal dari tokoh agama, pakar kesehatan, tokoh sosial, serta tokoh dan pimpinan Muslimat NU dari provinsi dan daerah yang angka pernikahan anaknya tinggi. Bappenas, Tulodo, Rumah KitaB,

Rekomendasi untuk umat akan disusun dan dibacakan di akhir acara.

Forum bahtsul masail ini mendatangkan sejumlah narasumber dari MUI Pusat, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan RI, Kementerian Agama RI, PP Muslimat NU, UNICEF, dan Pengadilan Agama (PA). (*)

Sumber berita (*/Press release oleh: Muslimat NU)
Editor: DFU

Presiden Pastikan 285 WNI di Natuna Sehat dan Siap Kembali ke Keluarga

26 Views

Magelang, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memastikan bahwa 285 orang yang telah menjalani observasi selepas evakuasi dari Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dalam kondisi sehat dan siap kembali berkumpul bersama keluarga.

Mereka telah menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna yang mana hal tersebut sesuai dengan protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Itu proses protokol kesehatan dari WHO yang kita ikuti secara ketat. Karantina di Natuna juga ketat diawasi, dicek harian. Sekarang sudah 14 hari, memang protokolnya seperti itu,” ujar Presiden dalam keterangannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 14 Februari 2020.

Kepala Negara sekaligus menepis kekhawatiran mengenai kondisi mereka selepas kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

“Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa prosedur sudah dilalui dan kembali,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 285 orang akan segera dipulangkan dari Natuna selepas observasi tersebut. Mereka terdiri atas 237 WNI yang tinggal di Provinsi Hubei, 1 WNA (suami dari WNI), 5 anggota tim pendahulu KBRI Beijing, dan 42 orang dari tim penjemput termasuk kru pesawat dan petugas kesehatan.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)