Arsip Kategori: Nasional

Pariwisata & Penerbangan Terdampak, Presiden: Ini Momentum Transformasi

33 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi juga dirasakan mayoritas negara-negara yang tengah berupaya memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata pada Kamis, 6 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, melihat bahwa sektor yang sangat terdampak dari penurunan ekonomi di Indonesia antara lain sektor pariwisata dan penerbangan.

“Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu dan ini turun 81 persen untuk quarter-to-quarter dan turun 87 persen untuk year-on-year. Artinya memang terkontraksi sangat dalam,” ujarnya.

Namun, penurunan yang dirasakan tersebut justru menjadi momentum tersendiri untuk melakukan konsolidasi dan transformasi untuk dua sektor tersebut. Transformasi dilakukan misalnya dengan penataan yang lebih baik untuk rute penerbangan, penentuan hub maupun super hub, hingga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata untuk mengukuhkan fondasi ekonomi di sektor tersebut.

Untuk itu, hal pertama yang diminta Presiden untuk dikaji kembali ialah mengenai penghubung maskapai penerbangan (airline hub)yang dinilai sangat banyak dan tidak merata.

Untuk diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 30 bandara internasional di Indonesia. Namun, dari sekian banyak lalu lintas penerbangan di Indonesia, sebanyak kurang lebih 90 persennya hanya terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu.

“Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini,” kata Presiden.

Kemudian, Presiden meminta agar jajarannya cermat dalam melihat potensi bandara-bandara yang memang cocok dijadikan sebagai hub internasional yang disertai pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayah sekitarnya.

Kepala Negara mencatat setidaknya terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub, yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda.

Selain itu, bersamaan dengan transformasi sektor penerbangan, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya dilakukan dengan manajemen yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memunculkan sebuah lompatan besar di sektor penerbangan dan pariwisata.

“Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung dengan manajemen destinasi, manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai pada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Kemenkumham Raih Rekor Zona Integritas, Yasonna: Tak Ada Lagi Praktik Pungli

47 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan percaloan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum dan HAM RI dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” kata Yasonna sewaktu memimpin Apel Pagi Penguatan ASN Kementerian Hukum dan HAM ‘Era New Normal’, pada Senin, 3 Agustus 2020 di lapangan upacara gedung Kementerian Hukum dan HAM RI Kuningan – Jakarta.

Yasonna melanjutkan, sekalipun Kementerian Hukum dan HAM RI cukup banyak mendapatkan prestasi terkait inovasi pelayanan publik, ia meminta jajarannya untuk tidak cepat puas namun terus menerus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Ia mendorong seluruh jajaran baik Unit Utama ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih termotivasi dan terpacu untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik tercela yang merugikan masyarakat.

Yasonna menegaskan, jangan sampai pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya ‘di atas kertas’, yang terpenting hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 139 Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK dan WBBM. Hasilnya, 43 Satker mendapatkan ZI, di mana 39 Satker berpredikat WBK dan empat Satker berpredikat WBBM. Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 520 Satker ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kementerian kita yang terbesar dalam mengajukan usulan WBK dan WBBM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata Yasonna. “Bisa tidak kita lakukan? Kepada para Kakanwil dan para Kadiv di daerah, para Kepala UPT, bisa tidak? Pasti Bisa! kalau kita mau,” Yasonna berseru.

Apel Pagi Pegawai yang dirangkai dengan Penguatan Pembangunan Zona Integritas 520 Satker Menuju WBK/WBBM, diikuti seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Yasonna memimpin deklarasi pernyataan sikap Tim Kerja Pembangunan ZI dan seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM. Dalam mewujudkan ZI, kata Yasonna, akan banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen mulai dari staf hingga pimpinan sehingga jalan menuju WBK dan WBBM dapat berhasil dicapai.

Yasonna Laoly saat menyematkan pin pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan HAM RI

Di samping itu, Yasonna berpesan kepada Koordinator WBK dan WBBM dari Unit Utama (Eselon I) selaku pembina, untuk terus mengawasi Satker yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memenuhi Komponen Pengungkit dan memantau hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Peraturan Menteri Pan-RB (Permenpan-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Jika kita bersama-sama dan jika kita punya komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Zona Integritas. Kita akan mampu mencapai target, kalau ini terjadi rakyat yang akan menikmati,” kata Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM RI ‘Pecahkan’ Rekor

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jufri Rahman mengapresiasi keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI karena di tengah pandemi Covid-19 ini, instansi vertikal terbesar di Indonesia tetap berkomitmen membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukti keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI membangun ZI. ZI sebenarnya miniatur pembangunan reformasi birokrasi, kita membangun unit kerja percontohan untuk membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Jufri.

Secara umum, lanjut Jufri, Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah yang mengusulkan WBK dan WBBM mengalami peningkatan. Berdasarkan data terkini, per 2 Agustus 2020, Kemenpan-RB menerima 3.640 usulan Satker yang terdiri dari 71 K/L, 19 Pemerintah Provinsi, dan 147 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemenpan-RB berharap dengan banyaknya K/L dan Pemerintah Daerah yang berpredikat WBK atau WBBM, semangat reformasi birokrasi akan semakin meluas hingga ke seluruh instansi pemerintah baik di pusat atau daerah.

“Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan rekor sebagai Kementerian terbanyak yang mengajukan, ini mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian,” kata Jufri.(*)

Sumber berita dan foto (BPHN—kementerian Hukum dan HAM RI)
Editor (+rony banase)

Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Fokus dan Percepat Realisasi Vaksin Corona

55 Views

Bali, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Indonesia harus berupaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin Corona. Karena, diyakini virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ini akan eksis untuk jangka waktu yang lama.

“Durasi flu Spanyol bisa dijadikan patokan. Flu Spayol mulai mewabah Maret 1918, dan berlangsung hingga Juni 1920. Pada rentang waktu Pandemi Covid-19 yang masih sulit dihitung itu, Indonesia harus berupaya menghindar dari ketergantungan akan kebutuhan vaksin Corona,” ujar Bamsoet di Bali, pada Minggu, 2 Agustus 2020.

Karenanya, mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah fokus dalam mempercepat realisasi vaksin Corona produk lokal. Pemerintah harus segera mengambil prakarsa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para akademisi dan peneliti.

‘’Sejauh yang saya amati sampai saat ini, sudah ada upaya dari sejumlah pihak di dalam negeri untuk menciptakan vaksin Corona. Namun, upaya itu tidak mudah karena ada sejumlah tantangan. Saya mendorong pemerintah untuk segera hadir di dalam upaya itu, sekaligus membantu mengurai tantangan-tantangan itu,‘’ kata Bamsoet.

Ia pun menuturkan, tantangan tersebut di antaranya meliputi kebutuhan biaya yang besar untuk riset dan pengembangan vaksin, upaya percepatan menghasilkan vaksin hingga tahap ketersediaannya di publik. Selain itu, tantangan lainnya menyangkut besarnya skala produksi vaksin.

“Demi kepentingan 270 juta penduduk Indonesia, kehadiran dan keterlibatan pemerintah di dalam upaya yang sarat tantangan itu sangat relevan dan urgen. Dari komunikasi dan koordinasi dengan para akademisi serta peneliti, minimal akan ditemukan jalan keluar mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” tutur Bamsoet.

Ia juga mendukung upaya inaktivasi virus yang sedang dilakukan sejumlah perusahaan Indonesia yakni, PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac dari Tiongkok, PT Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan serta perusahaan swasta dengan Sinopharm dari Tiongkok.

“Indonesia tidak bisa hanya menunggu hasil riset dan pengembangan serta produksi vaksin Corona dari negara lain. Indonesia harus mandiri. Apalagi, Indonesia juga memiliki PT Bio Farma yang sudah berpengalaman membuat vaksin,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Tim Publikasi MPR RI)
Foto utama oleh shutterstok
Editor (+rony banase)

Presiden Ingin Pandemi Jadi Momentum Percepatan Transformasi Digital

44 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Menurutnya, pandemi dapat mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya luar jaringan (luring) atau offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak daring atau online.

“Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik “Perencanaan Transformasi Digital”, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.

Dalam survei IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia masih berada di peringkat 56 dari 63 negara. Menurut Presiden Jokowi, posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, yaitu Thailand di peringkat 40, Malaysia di peringkat 26, dan Singapura di peringkat 2.

“Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian kita bersama, yang pertama segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Ia meminta agar dipersiapkan peta jalan atau road map transformasi digital di sektor-sektor strategis. Beberapa sektor tersebut antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. “Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah,” imbuh Presiden.

Ketiga, Presiden meminta agar integrasi pusat data nasional dipercepat. Keempat, Presiden ingin agar kebutuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital disiapkan.

Menurut Kepala Negara, untuk melakukan transformasi digital, Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan atau kurang lebih 600 ribu per tahun. “Ini perlu betul-betul sebuah persiapan. Atau kurang lebih 600 ribu per tahun, sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita,” jelasnya.

Terakhir, Presiden meminta agar jajarannya segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Longsor & Banjir di Masamba, Kemen PPPA Penuhi Kebutuhan Perempuan & Anak

35 Views

Masamba-Sulsel, Garda Indonesia | Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir menerjang 3 (tiga) sungai besar, yaitu Sungai Rongkong di Kecamatan Sabbang, Sungai Meli di Kecamatan Baebunta, dan Sungai Masamba di Kecamatan Masamba.

Hingga kini, bencana alam tersebut telah menyebabkan korban jiwa 38 orang meninggal, 10 orang dinyatakan hilang, dan 9.755 orang yang harus mengungsi, serta kerusakan fisik berupa rumah, lahan, dan fasilitas umum lainnya.

“Tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, akibat dari bencana ini juga menimbulkan kerugian imateriel, khususnya pada anak, perempuan, dan lansia yang merupakan kelompok rentan. Saat terjadi bencana semua penyintas dapat mengalami trauma, namun khusus pada perempuan dan anak berimplikasi meningkatnya angka kekerasan sehingga kondisi mereka semakin rentan maka harus diperhatikan,” ujar Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Indra Gunawan.

Indra juga menekankan pentingnya tetap melakukan upaya pemenuhan hak anak dalam hal pengasuhan, utamanya pada korban usia anak yang kehilangan orang tua atau keluarga sebagai pengasuh utama.

“Masalah pengasuhan harus diperhatikan oleh semua pihak, khususnya dari Dinas PPPA. Penelusuran data anak penyintas banjir yang terpisah dari orang tua/wali atau pengasuh mendesak untuk segera dilaksanakan. Anak yang terlantar pengasuhannya merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak,” tutur Indra.

Dalam rangka memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, utamanya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, Kemen PPPA melalui 3 (tiga) deputi yaitu Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan memberikan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak kepada korban bencana di wilayah Luwu Utara pada Sabtu, 1 Agustus 2020. Bantuan di antaranya susu UHT, biskuit bayi, hygine personal kit bagi perempuan dan anak, perlengkapan belajar dan bermain bagi anak, dan perlengkapan ibadah bagi perempuan.

Selain pemberian bantuan, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan perwakilan Kementerian/Lembaga dan dinas terkait, Kemen PPPA juga melakukan peninjauan ke daerah terdampak bencana sekaligus pemberian dukungan bagi korban bencana di wilayah pengungsian agar tetap semangat dan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak,” jelas Indra.

Adapun dari data keseluruhan pengungsi, terdapat 303 ibu hamil, 457 bayi, 2.223 balita, dan 2.623 lansia yang merupakan kelompok rentan di 14 titik pengungsian di 4 kecamatan (Sumber : TGC Dinas Kesehatan Luwu Utara).

“Pemenuhan dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, perlu sinergitas yang baik oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penanganan bencana ini dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak,” tambah Indra Gunawan.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Penganan Bencana Tanah longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai melakukan peninjauan, Muhadjir menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam percepatan dan penanganan bencana.

“Untuk memperhatikan pemberian dukungan psikososial bagi anak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memperhatikan kondisi ruangan dan sirkulasi udara, serta penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar harus juga menjadi prioritas dalam penanganan, jangan sampai pendidikan anak terabaikan,” terang Muhadjir.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwanti menjelaskan dalam rapat koordinasi disampaikan terkait hunian sementara (huntara) diharapkan prosesnya dapat disegerakan dan dijadikan hunian tetap (huntap). Masalah sanitasi dan kebersihan juga menjadi sorotan penting, serta pembatasan secara ketat pengunjung dari luar untuk meminimalkan terjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

“Protokol pengasuhan anak di masa pandemi Covid19 masih relevan menjadi panduan bagi Dinas PPPA dan pihak terkait lainnya guna memastikan anak mendapatkan pengasuh sementara atau pengasuh pengganti jika orang tuanya meninggal,” ujar Ciput.

Lebih lanjut Ciput menjelaskan jika Protokol Pengasuhan Sementara Bagi Anak dalam Situasi Pendemi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi risiko berpisahnya anak dari orang tua, pengasuh atau keluarga. Dengan protokol ini diharapkan tidak ada anak yang terlantar, mengalami kekerasan, eksploitasi, stigma, dan pengucilan di lingkungan masyarakat.

Sebaliknya, selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), anak-anak tetap dapat menerima layanan kesehatan dan pendidikan yang diperlukan, serta tetap terpenuhi hak bermain, berkreasi, berekreasi, dan menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terlebih ditambah dengan adanya bencana alam ini.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Listrik Gratis Agustus 2020 Bisa Dinikmati, Begini Cara Mendapatkannya

860 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900VA bersubsidi, Sosial dan Bisnis Kecil 450 VA.

Pemberian stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi.

Seperti bulan sebelumnya, PLN telah menyiapkan skema pemberiannya. Seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem sejak pemberian Stimulus Covid-19 sebelumnya.

“Karena program ini sifatnya perpanjangan, PLN optimis tidak akan mengalami kendala, baik dari sisi waktu penyiapan maupun teknis pelaksanaan, “ungkap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi.

Seperti diketahui, Program ini memberikan biaya listrik gratis kepada pelanggan listrik kategori daya 450VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan dengan cara mendiskon tarif 100% untuk 450 VA dan 50% untuk 900 VA Bersubsidi. sementara untuk pelanggan pra-bayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diperhitungkan berdasarkan rata-rata jumlah pemakaian pelanggan tertinggi antara bulan Januari—Maret 2020.

Token listrik stimulus Covid-19 bisa didapatkan melalui website, dengan cara:

  1. Buka Alamat http://www.pln.co.id kemudian pilih menu Stimulus Covid-19 (Token Gratis/Diskon);
  2. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter;
  3. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar;
  4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga menggunakan layanan WhatsApp untuk mempermudah pelanggan mendapatkan token listrik dengan cara:

  1. Buka Aplikasi WhatsApp;
  2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123, ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan;
  3. Token gratis akan muncul;
  4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Untuk menjangkau pelanggan di daerah terpencil, PLN juga akan bekerja sama dengan perangkat pemerintah setingkat kecamatan/desa/kelurahan untuk memastikan bantuan listrik selama pandemi Covid-19 dapat diterima masyarakat. Pelanggan juga bisa mengunjungi kantor layanan PLN yang tersebar di Indonesia atau melalui Contact Center 123 untuk informasi lebih lanjut.

“Kami akan terus memastikan stimulus listrik ini dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat meringankan beban di tengah pandemi Covid-19 ini” imbuh Agung.

Dengan adanya tambahan program stimulus Covid-19 di bidang kelistrikan, sampai dengan saat ini sudah ada 4 jenis golongan pelanggan listrik yang mendapatkan keringanan, baik berupa pembebasan tagihan maupun pemberian diskon.

Berikut ini daftar golongan pelanggan yang mendapatkan keringanan dan durasi waktunya:

  1. Rumah Tangga 450VA Pembebasan tagihan/Token Gratis April—September 2020;
  2. Rumah Tangga 900VA Bersubsidi Diskon 50% tagihan/token April—September 2020;
  3. Bisnis Kecil 450VA Pembebasan tagihan/Gratis Mei—Oktober 2020;
  4. Industri Kecil 450 VA Pembebasan tagihan/Gratis Mei—Oktober 2020.

Dari sisi jumlah penerima stimulus Covid-19, pelanggan Rumah Tangga 450VA adalah sebanyak 23,5 juta sedangkan pelanggan 900VA Bersubsidi sebanyak 7,3 juta pelanggan. Sementara jumlah pelanggan Bisnis Kecil (B1) dan Industri Kecil (I1) sebanyak kurang lebih 500 ribu pelanggan.

Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.(*)

Sumber berita dan foto (*/ Communication and CSR PLN)
Editor (+rony banase)

Usai Dilantik, Gubernur Kepri Positif Covid-19, Ini Penjelasan Kasetpres

416 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredar kabar di media bahwa Gubernur Kepulauan Riau Isdianto terkonfirmasi positif Covid-19. Menanggapi hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, memastikan bahwa pelantikan Gubernur Kepulauan Riau yang digelar pada 27 Juli 2020 lalu telah melalui sejumlah protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga :  https://gardaindonesia.id/2020/07/27/presiden-lantik-isdianto-jadi-gubernur-kepulauan-riau-periode-2016-2021/

Dalam keterangan yang disampaikan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji swab terlebih dahulu baik kepada pihak yang akan dilantik, keluarganya, maupun pejabat terkait yang hadir secara terbatas pada saat pelantikan.

“Kami sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu Gubernur Kepulauan Riau, keluarga, dan pejabat terkait pada saat hadir dilakukan swab di Jakarta,” ujarnya.

Selama prosesi pelantikan berlangsung, pihak Sekretariat Presiden juga meminimalkan kontak langsung antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kepulauan Riau yang saat itu akan dilantik.

“Bapak Presiden tidak langsung menyerahkan Keppres (Keputusan Presiden) tetapi sudah disiapkan di satu meja, tidak jauh dari berdirinya Gubernur Kepulauan Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau mengambil sendiri berkas itu,” kata Heru sembari menjelaskan bahwa sudah melaksanakan dan menjaga kondisi-kondisi protokol kesehatan dengan ketat.

Selain itu, sejumlah protokol kesehatan lainnya juga diterapkan secara ketat di lingkungan Istana Kepresidenan, utamanya selama prosesi pelantikan berlangsung seperti memakai masker dan jaga jarak. “Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu,” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

Belajar dari Sejarah Pandemi Flu Spanyol 1918

253 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada tahun 1918, dunia diguncang wabah flu mematikan yang dikenal dengan flu Spanyol. Para peneliti dan sejarawan meyakini wabah flu Spanyol menewaskan 20—100 juta orang dalam dua tahun, yakni antara tahun 1918 dan 1920. Bahkan disebutkan dalam riset jurnalis BBC World Service Fernando Duarte, flu Spanyol menewaskan lebih banyak orang daripada korban Perang Dunia I.

Kini, setelah lebih dari 100 tahun kemudian, seluruh dunia kembali dihantam pandemi yang tak kalah dahsyatnya, yakni serangan virus SARS-CoV-2. Hampir seluruh negara juga kesulitan untuk keluar dari dampak yang ditimbulkan serta korban yang terus berjatuhan. Namun, banyak hal yang dapat kita pelajari dari pandemi flu Spanyol.

Menurut Syefri Luwis, peneliti sejarah wabah dari Universitas Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu episentrum wabah ini. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang sangat padat pada saat itu, dan juga karena adanya pertentangan di mana para pengusaha tetap memaksa untuk perjalanan kapal laut. Dirinya juga menyebut penyebab penyakit flu Spanyol ini dapat menyebar dengan sangat cepat di Hindia Belanda dikarenakan tidak adanya larangan masyarakat untuk berkumpul oleh pemerintah Hindia Belanda, meski telah diperingatkan oleh dinas kesehatan.

“Tetapi ternyata, direktur kehakiman bilang jangan sampai orang dilarang untuk berkumpul karena itu akan membuat keresahan. Itulah yang membuat ternyata penyakit bisa menyebar dengan sangat cepat,” jelas Syefri dalam dialog Satuan Tugas di Graha BNPB Jakarta, pada Kamis, 30 Juli 2020.

Salah satu pembelajaran sejarah yang sangat baik dapat diambil dari langkah sosialisasi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Syefri menjelaskan, meski dianggap terlambat langkah pemerintah Hindia Belanda menerbitkan dua buku mengenai wabah flu perlu diapresiasi. Dengan pendekatan lokal dan budaya, salah satunya dengan diterbitkannya buku dalam bahasa Jawa Honocoroko dan menggunakan tokoh-tokoh pewayangan, hal tersebut memudahkan informasi sampai ke masyarakat.

“Mereka menuliskannya dengan bahasa sangat lokal, bahasa Jawa Honocoroko, dan itu dengan di dalamnya dengan tokoh-tokoh wayang jadi itu mengena ke hati masyarakat,” tutur Syefri.

Dalam dialog yang dipandu Prita Laura tersebut juga hadir melalui media daring Ravando Lie, kandidat Doktor Sejarah University of Melbourne. Ravando menerangkan teori awal merebaknya flu Spanyol yang diduga bermula dari Kansas, Amerika Serikat hingga menyebar melalui mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh penjuru dunia termasuk ke wilayah nusantara. Ia pun menyebut angka korban flu Spanyol di nusantara hingga 1,5—4,37 juta jiwa hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja.

Menurut Ravando strategi dengan melakukan penelitian ilmiah mengenai flu Spanyol yang dilakukan oleh Influenza Komisi bentukan pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu terobosan penting. Di mana mereka menyebarkan kuesioner ke berbagai dokter yang tersebar di Hindia-Belanda untuk mengetahui dan mempelajari penanganan flu Spanyol dari berbagai daerah. Dari sinilah awal pemerintah kolonial merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi yang kemudian berujung pada dibentuknya Influenza Odonasi pada tahun 1920.

Influenza Odonasi merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang dinilai paling signifikan, dengan mengatur hukuman terhadap yang melanggar, peraturan turun-naik penumpang dan juga angkut barang misalnya di pelabuhan. Dari pelabuhan inilah diduga kuat sebagai sarana utama penyebaran virus flu Spanyol. Namun langkah tersebut pun dianggapnya cukup terlambat.

“Tetapi itu cukup terlambat karena pada tahun 1920 ketika virus itu sudah mulai tertidur atau mungkin mulai menghilang pada saat itu,” jelas Ravando.

Melihat sejarah yang begitu panjang, Ravando mengatakan pandemi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya kerap berulang polanya. Namun pemerintah perlu membuat grand design secara jangka panjang, serta penting melihat sisi sejarah dan kesehatan sebagai unsur yang tidak terpisahkan.

Link Video : https://youtu.be/VGUBqVanPtU

Link Buku “yang Terlupakan Pandemi 1918 Influenza di Hindia Belanda” : https://loker.bnpb.go.id/s/FqsEJ3c3KRYJBoQ

Sementara, Syefri memberi masukan terkait sosialisasi kepada pemerintah Indonesia agar ke depannya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih detail dan memperhatikan seluruh aspek masyarakat. Salah satu contohnya dengan sosialisasi menggunakan bahasa daerah.

“Dengan menggunakan bahasa daerah akan semakin mendekatkan masyarakat dengan bahaya ini, jadi mereka lebih sadar,” tutup Syefri.(*)

Sumber berita (*/Tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19)
Foto utama oleh Wikipedia/National Museum of Health and Medicine)
Editor (+rony banase)