Arsip Tag: agus taolin

KPU Belu Belum Terima Bukti Registrasi MK dari Paket SAHABAT

2.314 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, hingga Senin, 21 Desember 2020 belum menerima bukti registrasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Belu 2020 yang dilaporkan paket SAHABAT, Wilibrodus Lay – JT Ose Luan, nomor urut 1 bersama tim hukumnya, sejak 17 Desember 2020 lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak di Ruang Kerjanya, pada Senin pagi, 21 Desember 2020.

“Tahapan saat ini adalah tahapan penetapan pasangan calon bupati/ wakil bupati Belu terpilih. Dalam tahapan ini, kalau ada sengketa hasil, Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), maka waktu penyelesaian sengketa dimulai sejak KPU Belu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil rekapitulasi suara terbanyak, pada 16 Desember 2020 lalu, sembari menunggu proses lanjutan di MK,” jelasnya.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2020/12/20/gugat-kpu-belu-dpw-psi-ntt-apresiasi-hak-konstitusional-paket-sahabat/

Dikatakan Ketua KPU, Mikhael Nahak, bahwa saat ini laporan paket SAHABAT masih di tangan panitera dan sedang dalam proses pengkajian oleh pihak MK selama kurun waktu tiga hari. Kalau belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pihak penggugat untuk segera dilengkapi dengan limit waktu tiga hari pula (22—24  Desember 2020,red).

“Kalau sudah ada bukti registrasinya, maka MK akan surati dan perintahkan kami untuk menyiapkan semua bukti berupa dokumen yang ada dalam kotak dengan melibatkan pihak kepolisian dan Bawaslu, sambil menunggu informasi tentang tempat dan jadwal sidangnya. Sebaliknya, jika tidak terdaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), maka dalam waktu lima hari, kami akan segera mempersiapkan pleno penetapan calon bupati/ wakil bupati Belu terpilih, sejak MK keluarkan surat perintah persiapan penetapan”, tandasnya.

Selain itu, Ketua KPU Belu mengimbau kepada #SobatPemiIih# di seluruh wilayah Kabupaten Belu, apabila ada oknum yang mengatasnamakan KPU Belu datang ke rumah, dan meminta untuk menunjukkan identitas diri seperti KTP dan KK dengan maksud didokumentasikan, mohon untuk tidak dilayani.

“KPU Belu tidak pernah menunjuk pihak mana pun untuk melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih untuk perhatian. Ketua KPU Belu, Ttd., Mikhael Nahak, S.Sos”, salinan imbauan yang dimuat akun facebook Ppid Kpu Belu, pada Minggu malam, 20 Desember 2020, pukul 20.21 WITA. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Ditelantarkan SAHABAT Jilid I, Warga Eks Timtim Siap Menangkan SEHATI

950 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Tinan ida, tinan ida ba babeik bupati ida sae mos, ami nia uma ne at, at ba babeik. Agora ai mos rahun ona, bebak mos rahun ona. Bupati ida sae mos, mai la mai, mai la mai. Ai mos dodok, too uma tohar tan tia mak la hare tan (Dari tahun ke tahun, ganti bupati juga kami punya rumah ini rusak terus. Sekarang, kayu dan bebak sudah lapuk. Sudah jadi bupati, kami punya rumah sudah mau roboh, tidak mau datang lihat,” ungkapan amarah bernada kesal Maria Imaculada dalam bahasa Tetun, warga Dusun Badua B, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyesalan tersebut disampaikan di hadapan Calon Bupati Belu, Agustinus Taolin dari paket SEHATI, nomor urut 2, pada Senin, 9 November 2020.

Menanggapi kemarahan warga eks Timor – Timur (Timtim) tersebut, Agustinus Taolin mengatakan bahwa hal itu timbul sebagai akibat adanya ‘janji tinggal janji’ dari pejabat bupati dan wakil Belu periode lalu. “Ada lagu janji, janji tinggal janji. Karena itu, tanggal 9 Desember pilih paket SEHATI agar kita bisa perhatikan keluhan ini,” pinta Agus Taolin.

Kesulitan lain warga eksodus tahun 1999 di titik yang sama dalam kampanye paket SEHATI tersebut, menyangkut belum memiliki tanah untuk bangun rumah dan bertani. “Sampai sekarang, kebanyakan dari kami yang belum punya tanah. Kami kerja sawah dan kebun di orang punya tanah. Hasilnya bagi dua,” tutur warga lainnya.

Adapun kesusahan lain yang juga dihadapi warga eks Timor – Timur berkaitan dengan lokasi pemakaman. “Setiap kali ada kematian, kami susah cari tempat untuk kubur mayat. Kami minta, kalau pak dokter sudah jadi bupati, tolong cari lokasi untuk kami,” kata Emanuel, warga eks Timor – Timur di titik kampanye itu.

Lokasi kuburan umum bagi warga di dusun itu, jawab Agus Taolin, bahwa paket SEHATI berjanji untuk sanggup memenuhi permintaan itu. “Itu, kami bisa. Kalau hanya tanah untuk kuburan saja, kami siap. Demikian juga, dengan permintaan anak muda tentang pengadaan sarana olahraga dan musik untuk pengembangan bakat. Kami siap untuk sediakan wadah penyaluran bakat di bidang musik dan olahraga,” tandas Agus Taolin.

“Untuk kesehatan GRATIS, menjadi program prioritas paket SEHATI, paket nomor urut 2. Semua warga Belu, mulai dari sejak dalam kandungan, bayi, balita sampai orang dewasa ditanggung semuanya oleh pemerintah. Jadi, untuk berobat GRATIS, cukup bawa KTP dan Kartu Keluarga Belu.” tambah Calon Bupati Belu Agustinus Taolin yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati, Aloysius Haleserens. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)
Editor: (+rony banase)

Laskar SEHATI ‘Tasafoma’ Tala Songsong Agus Taolin

702 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ”Ternyata hari ini kami datang di Tala, orang kuat Tala ada di SEHATI. Karena itu, hari ini kita klaim orang Tala milik SEHATI. Tasafoma (Tama Sala Foti Maten/ Masuk Salah Angkat Mayat), luar biasa! Hari ini, Tala dominan kuning, Golkar,” ungkap Ketua DPC Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefry Nahak saat berkampanye di Dusun Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat, 6 November 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/07/agus-taolin-kita-bicara-program-saja-jangan-saling-menjelekkan/

Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Paket SEHATI, ulas pemilik sapaan akrab Epy Nahak itu, bukan asal – asalan, melainkan melalui survei dan kajian akurat. “Karena itu, Ketua Partai Golkar bersama seluruh jajaran di Kabupaten Belu, harga mati untuk paket SEHATI. Ada keyakinan di tubuh Golkar Belu, bahwa yang akan memimpin Belu empat tahun ke depan adalah paket SEHATI. Pengurus partai Golkar dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan sudah satu arah mendukung paket SEHATI. Hari ini saya yakin, tanggal 9 Desember nanti, Tuhan pasti kasih kita pemimpin baru, yaitu dokter Agus Taolin – pak Alo Haleserens,” tandas anggota DPRD Belu periode 2019—2024 dari fraksi Golkar itu.

Ketua DPC Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefry Nahak saat berkampanye di Dusun Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat, 6 November 2020

Setelah paket SEHATI terpilih, menurut Epy Nahak, pihaknya berkomitmen untuk program prioritas pengobatan GRATIS akan segera terwujud di Kabupaten Belu. “Ketua DPD I Golkar, Bapak Melki Laka Lena selaku anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan, bilang, kalau ada calon Bupati yang membuat program pengobatan GRATIS, berarti sangat kreatif. Itu, bupati yang luar biasa!”, papar Epy Nahak.

Lanjutnya, kewenangan untuk pengobatan GRATIS ada pada Bupati, bukan ada pada Presiden Jokowi. Bupati sebagai kepala daerah di kabupatennya, wajib hukumnya untuk menyejahterakan rakyatnya dengan membuat program pengobatan GRATIS menggunakan APBD.

“Jangan ragu! Jangan khawatir! Karena ada 14 anggota DPRD Belu yang saat ini mendukung program pengobatan GRATIS-nya paket SEHATI. Ingat! tanggal 9 Desember, kita pilih nomor 2, paket SEHATI, Agustinus Taolin – Aloysius Haleserens,”pintanya tegas. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)
Editor: (+ronny banase)

Agus Taolin : Kita Bicara Program Saja, Jangan Saling Menjelekkan

691 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Jangan saling menjelekkan satu sama lain dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belu 2020, melainkan berbicara tentang program saja. Hal ini disampaikan Calon Bupati Belu Paket SEHATI periode 2021—2025, Agustinus Taolin ketika berkampanye di Dusun Weberliku, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat, 6 November 2020.

“Paket SEHATI hanya menawarkan 5 program prioritas. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan, terlalu banyak program sampai kita sendiri tidak mampu melaksanakan,” ungkap Agus Taolin.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/06/sipri-temu-pemimpin-5-tahun-lalu-tak-tepati-janji-kita-berhak-ganti-baru/

Pilih pemimpin itu, jelas Agus Taolin, ada dua syarat saja. Yang pertama, ada kemampuan dan, yang kedua ada hati. Ada kemampuan tanpa hati, tentu sulit mendengarkan. Sebaliknya, ada hati tanpa kemampuan pun sama sulitnya. Tanggal 9 Desember (2020) juga ada dua syarat, kasih kekuatan dan dukungan dengan mencoblos nomor 2, paket SEHATI, Agus Taolin – Alo Haleserens.

“Kita butuh dukungan enam puluh ribu sampai tujuh puluh ribu suara untuk bisa lolos Bupati dan Wakil Bupati Belu. Mari kita saling mengajak sebanyak – banyaknya untuk coblos nomor 2, Paket SEHATI,” pinta dokter spesialis penyakit dalam itu.

Masyarakat Belu, lanjut dokter Agus Taolin, memiliki hak sepenuhnya untuk menagih janji kepada Bupati/ Wakil Bupati terpilih. Apa yang dijanjikan, wajib dilaksanakan. Jangan sampai hari ini bicara A besok buat B. Hari ini janji A besok bolak – balik. Pemimpin terpilih wajib menjalankan semua program yang dijanjikan.

Agus Taolin saat berkampanye di Dusun Weberliku, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat, 6 November 2020.

Karena itu, urai Agus Taolin, Paket SEHATI menawarkan 5 program unggulan :

Pertama, Berobat GRATIS pakai KTP dan Kartu Keluarga. Semua biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah yang memikul semua kesusahan masyarakat (Ukun rai mak natiu nola renu niakan susar bot ne’e). Aturan ada? Aturan ada! Mereka bilang ada surat edaran menteri? Karena, mereka jalankan asuransi dua macam. Jamkesda ada asuransi kartunya sendiri, BPJS ada kartu sendiri. Pemerintah wajib simpan uang untuk lihat masyarakat yang sakit. Uang dari mana? Dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah daerah Belu ada 1 triliun lebih. Untuk kesehatan hanya butuh 25 miliar sampai 28 miliar. Uang ada untuk kesehatan. Undang – undang ada untuk mengatur soal kesehatan masyarakat Belu. Orang yang urus ada, rumah sakit ada, uang untuk membeli obat juga ada. Setiap kali berobat cukup bawa KTP dan Kartu Keluarga Belu. Seluruh warga Belu cukup bawa dan tunjukkan KTP dan Kartu Keluarga Belu. Yang sudah ada BPJS, tetap pakai BPJS GRATIS. Yang pakai Kartu KIS juga, dipastikan untuk semua masyarakat Belu GRATIS. Uang dari mana? Maek Bako, Kepiting Bakau kita berhenti dulu, untuk kita perhatikan orang sakit.

“Prioritas program, prioritas anggaran. Jadi, aturan ada, rumah sakit ada, beli obat juga pemerintah tanggung, harus dijalankan. Kita buat kerja sama dengan rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit di Kupang, Soe (T.T.S) dan Kefa (T.T.U). Contohnya sudah ada, Pemerintah Kabupaten Malaka kerja sama dengan Rumah Sakit Atambua. Pemerintah Belu tidak bisa? Kok kenapa ada kerja sama dengan Malaka? Kita pergi di Rumah Sakit Umum, tanya kamu dari mana? Dari Malaka. Bayarkah tidak? Tidak bayar. Wah, saya bagaimana? Hidup di Belu kok berobat pakai bayar? Ini, kami punya rumah sakit, kami bayar setengah mati, kamu datang tidur gratis? Kami tidak tahu, karena kami punya bupati yang buat itu. Jadi, setelah kami terpilih, kasih kesempatan untuk kami susun anggaran secara baik baru kita mulai berobat secara GRATIS!,” urai tegas Agus Taolin.

Kedua, Pendidikan. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi anak sekolah dan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. Sekarang ini, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Menteri Pertahanan sudah ada di Belu. “Bukan kita punya. Itu program dari pusat. Sekolah itu akan terima 450 siswa untuk pertanian dan peternakan. Anggaran dari menteri pertahanan dan keamanan”, kata Agus Taolin.

Ketiga, Pertanian. Pengolahan lahan GRATIS, penyediaan bibit dan pupuk subsidi, aktivasi perusahaan daerah untuk membeli hasil pertanian masyarakat dengan jaminan harga stabil.

Keempat, Peternakan. Mengembalikan kejayaan sapi Timor di Belu, piara ikan, ayam, kambing, dan babi. Insentif para pendamping juga dimaksimalkan demi kesejahteraan para pekerja. “Jangan hanya mau perintah orang tapi orang mau makan minum saja setengah mati,” papar Agus Taolin.

Kelima, Reformasi Birokrasi. Penempatan tenaga sesuai dengan kompetensi. “Perbaiki pipa di Atambua, harus pilih orang yang jelas. Minta maaf, Jangan, orang sekolah agama suruh urus air. Jadi, pilih orang yang punya kompetensi. Cari sumber air, perbaiki sumber, penghijauan sumber, bangun embung, optimalisasi jaringan perpipaan. Tetapi, kalau sampai tidak bisa, kita drop air untuk seluruh masyarakat secara merata,” tutur Agus Taolin.

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)
Editor: (+rony banase)

Debat I Pilkada Belu, Agus Taolin: UU Jamin Berobat Gratis Pakai KTP

1.282 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar Debat I Pasangan Calon (Paslon) Bupati/ Wakil Belu periode 2020—2025, antara Paket SAHABAT nomor urut 1, Wilibrodus Lay – JT Ose Luan dan Paket SEHATI nomor urut 2, Agustinus Taolin – Aloysius Haleserens, di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Jumat, 30 Oktober 2020.

“Kesehatan untuk seluruh masyarakat Belu, GRATIS menggunakan KTP. Kesehatan GRATIS, dari sisi UU mengacu pada kewenangan wajib yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pasal 11, pasal 12 dan pasal 65. Kewenangan ini juga didukung oleh UU Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menganut asas efisiensi, dan dari sisi APBD sangat memungkinkan”, demikian diungkapkan Agus Taolin dalam sesi pemaparan visi – misi paket SEHATI.

Agus Taolin menegaskan bahwa, dasarnya adalah UU nomor 23 Tahun 2014, pasal 11 dan pasal 12, bahwa kesehatan GRATIS adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, pasal 18 tentang penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Menurutnya, bisa dibaca juga pasal 65, yang mana memberikan kewenangan kepada pemimpin daerah dan pasal 67.

“Di situlah, tugas pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pelayanan kesehatan dasar dalam hal ini, bahwa semua orang Belu yang berobat di faskes (fasilitas kesehatan,red) 1 dan faskes 2 ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu jaminan Undang – Undangnya,” terang Agus Taolin.

Lanjut Agus Taolin, dalam pasal 65 itu, skema yang diperbolehkan oleh UU ada dua, yakni pertama, Fee for Service (metode pembayaran rumah sakit berjenis retrospeksi, di mana pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan). Kedua, Total Coverage (cerminan dari komitmen untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan JAMINAN KESEHATAN bagi seluruh penduduk, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sebagai pelaksanaan UUD 45 pasal 34).

“Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah. Dan kami yakin, apabila kami diberi amanat oleh warga Belu, kami akan melaksanakan ini dalam waktu yang sesingkat – singkatnya untuk masyarakat Belu”, tandas Agus Taolin.

Agus Taolin menguraikan bahwa, orang mampu itu single class, single tariff untuk kelas tiga. Orang mampu seluruh warga Belu harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan kelas tiga. Tidak ada larangan bagi orang mampu untuk menggunakan fasilitas kesehatan kelas tiga. “Kami paham UU. Coba tunjukkan, aturan mana yang tidak membolehkan orang (mampu,Red) tidak boleh menggunakan fasilitas kesehatan kelas tiga. Kami tidak menghilangkan BPJS. Apabila anggaran kita cukup, kita akan masukkan integrasi langsung dalam BPJS. Tetapi, kenapa (sampai) hari ini bapak belum masukkan tiga puluh ribu warga Belu untuk BPJS? Itu, karena anggaran tidak cukup. Oleh karena itu amanat UU, kita harus efisien. Dengan metode Fee for Service, hanya orang sakit yang berobat. Tidak usah takut, kita punya harga diri, pak! Fraud (korupsi/ penggelapan/ curang,red) tidak ada, pak. Pemimpin yang baik, sistem yang baik, regulasi yang baik, tidak ada fraud, pak! Metode Fee for Service untuk menghemat anggaran. Anggaran sisa, kita pakai untuk hal – hal lain,” pungkas Agus Taolin.

Untuk diketahui, dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

  1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
  2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 18

  1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
  2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 65
1. Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
5. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
6. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 67
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
  7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Agus Taolin–Alo Haleserens Lawati Makam Ayahnya, Theo Manek: Saya Salut

814 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya salut bahwa kekompakan, kekuatan, kebersamaan dalam tatanan adat Natar Hat masih sangat kuat. Ketika kita memberikan restu kepada kedua kandidat ini, kita berharap leluhur juga bisa memberikan dukungan secara alamiah,” sibak Mane Kwaik (putra sulung) Theodorus Seran Tefa (dalam tatanan rumpun empat kerajaan Oan Natar Hat, Oan Lalu’an Hat), kepada wartawan di Fatunres, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu pada Senin, 29 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/29/mohon-restu-leluhur-paket-agus-taolin-alo-hal-ziarah-di-pusara-raja-mandeu/

Dalam acara ritual adat ‘Kaba’ (semacam mohon restu dari para leluhur) yang dilakukan tua-tua adat terhadap pasangan bakal calon Bupati Belu, Agustinus Taolin dan bakal calon wakil bupati Belu Aloysius Haleserens itu, Theo Manek, demikian sapaan akrabnya bertindak selaku ketua sekaligus tokoh adat dalam tataran Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat.

Selaku kakak sulung yang mengatasi tiga kerajaan lainnya dalam rumpun keluarga Oan Natar Hat Oan Laluan Hat, Theo Manek menyampaikan terima kasih kepada paket AT- AHS. “Terima kasih kepada pak dokter Agus Taolin dan pak Alo Haleserens yang hari ini secara pribadi mengunjungi makam orang tua saya untuk minta restu dari leluhur menjelang pilkada 2020,” ketus ketua komisi B DPRD Belu itu.

Anggota DPRD dua periode itu mengatakan bahwa ritual adatnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yang mana bertujuan untuk menghimpun Oan Natar Hat Oan Lalu’an Hat secara keseluruhan (Mandeu, Naitimu, Lidak dan Jenilu) dalam rangka memberi dukungan kepada paket AT- AHS yang mengusung tema perubahan dengan tagline SEHATI . “Hari ini saya bertindak sebagai tokoh adat, dan tidak bertindak sebagai orang partai karena partai memiliki mekanisme tersendiri,” tegas kader Fraksi Golkar tersebut. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)