Arsip Tag: bantuan sosial

Kemenkumham NTT Peduli & Berbagi di Oepoli—Batas Negara RI & Timor Leste

348 Views

Oepoli-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTT melakukan bakti sosial mengusung tema “Kumham Peduli dan Berbagi, Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 yang dilaksanakan pada Kamis pagi, 29 Juli 2021 pukul 09.00 WITA—selesai di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Pos Oepoli, perbatasan Republik. Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pantauan Garda Indonesia, sekitar 100 kepala keluarga yang menerima undangan untuk menerima bantuan berupa sembako, diarahkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh. Lalu, oleh petugas diambil data per KK yang rata-rata berdomisili di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.

Diana Ndolu dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT sedang mengukur suhu tubuh penerima bantuan sosial

Kemudian, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT, Garnadi dan Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Esau M Louk Fanggi menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Tampak keceriaan dan ekspresi mereka usai menerima bantuan bakti Kemenkumham Provinsi NTT.

Kepala Kanwil Kemenkuham NTT, Marciana Dominika Jone mengungkapkan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat diberikan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan. “Total bantuan untuk seluruh NTT, diberikan kepada 1.058 KK. Penyerahan bantuan dilakukan secara serentak pada Kamis, 29 Juli 2021 di 21 kabupaten dan 1 kota oleh Unit Pelaksana Teknis di masing-masing kabupaten. Sedangkan di wilayah perbatasan diserahkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT di wilayah tersebut,” terang Merci Jone sapaan akrabnya.

Pencocokan data penerima bantuan oleh Diana Ndolu

Adapun alokasi bantuan, imbuh Merci, 100 KK di Montain, Turiskain 75 KK, Metamauk 75 KK, Napan 75 KK, dan Oepoli 100 KK.

Sementara asal sumbangan, tandas Merci berasal dari sumbangan sukarela seluruh  ASN di jajaran Kanwil Kemenhukham NTT, para Notaris, Dharma Wanita, Persekutuan Oikumene, Majelis Taklim Kanwil NTT, Ikatan Alumni AKIP Perempuan, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Presiden Jokowi: Percepat Penyaluran Bansos & Obat Gratis ke Masyarakat

459 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka  pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

“Saya minta Ka Bulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).

“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,” ujar Kepala Negara.

Namun, Presiden Jokowi menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, ia meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal,” tandasnya. (*)

Sumber dan foto (*/(BPMI Setpres)

BPBD Kota Kupang Siap Salurkan Bantuan Seroja ke Kelurahan

307 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M. Si. mengatakan Kota Kupang mendapat bantuan dari beberapa pihak bagi masyarakat korban bencana alam Badai Seroja, salah satunya Bank Danamon yang diserahkan kepada BPBD pada 4 April 2021. Tak hanya dari Bank Danamon, ada juga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan-bantuan tiba di Kupang pada Senin, 7 Juni 2021.

Saat ini, ungkap Jemy Didok, bantuan tersebut masih tersimpan di gudang BPBD Kota Kupang. “Bantuan berupa selimut, mie instant, minyak goreng, ikan kaleng, beras, tenda, hand sanitizer, rapid-test, dan masker,” urainya seraya menyampaikan saat ini masih diselesaikan administrasinya dan dikemas, jika sudah selesai, maka langsung disalurkan kepada masyarakat melalui kelurahan.

Sebelumnya, BPBD Kota Kupang juga telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk 31 kelurahan. Sisanya saat ini dalam proses pengemasan. Selanjutnya dibuatkan berita acara kemudian dilaporkan kepada Wali Kota.

Menurut Jemy Didok, tata cara penyaluran bantuan di BPBD yakni barang yang masuk perlu dicek apakah sesuai data yang diterima atau tidak. Selanjutnya dibuatkan berita acara untuk dilaporkan kepada Wali Kota. Tahapan selanjutnya adalah mengonfirmasi pemerintah kelurahan terkait data penerima. “Setelah distribusikan kepada kelurahan selanjutnya akan disalurkan kepada para korban atau warga terdampak,” ujarnya.

Jemy memastikan tidak ada penumpukan bantuan di BPBD Kota Kupang. Bantuan-bantuan sudah disalurkan ke 31 kelurahan dan sisanya segera disalurkan setelah proses pengemasan selesai.

“Saat berlangsung pengemasan logistik paket bantuan kemarin pagi kami mendadak dikunjungi beberapa orang yang tidak kami ketahui namanya karena tidak menunjukkan surat tugas atau tanda pengenal apa pun, yang kami kenali hanya Ibu Walde Taek anggota DPRD Kota Kupang. Mereka datang melihat-lihat bahkan mengambil foto kondisi gudang logistik. Tidak lama muncul info viral bahwa ada penumpukan bantuan di gudang BPBD. Padahal info itu tidak benar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kepala BPBD Kota Kupang mengimbau masyarakat agar tidak termakan informasi yang tak benar. Ia menegaskan saat ini pihaknya sedang menyelesaikan administrasi dan juga pengemasan.

“Bantuan yang kita terima harus dibuatkan berita acara dan dikemas secara baik sehingga perlu waktu, tidak benar ada penumpukan. Semua sudah sesuai jadwal dan prosedur. Bantuan antara lain ada masker 200 boks, sabun cair 469, tenda 10 pieces, selimut 100 pieces, hand sanitizer 1.000 pieces, beras dan air mineral,” tandas Jemy. (*)

Sumber berita dan foto (*/pkp)

Editor (+roni banase)

Jawa Barat Provinsi Terkorup Versi KPK, Masihkah Tuhan Tersenyum?

334 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

“Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.” - M.A.W. Brouwer

Memang Jawa Barat itu alamnya indah, tanahnya ‘Subur Makmur Gemah Ripah Lohjinawi’. Sehingga seyogianya masyarakatnya pun hidup dalam keadaan ‘Tata Tentrem Kerta Raharja’.

Namun, sering terjadi ironi. Di mana suatu keadaan wilayah yang berkecukupan (berlebihan) anugerah kekayaan alamnya, malah kerap terjadi situasi sosial di mana masyarakatnya kurang daya juang, lebih bersikap nrimo tanpa daya kritis. Oke-oke saja, emang gue pikirin.

Situasi sosial seperti ini membuat suburnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) oleh para pemimpin di daerah. Penggerogotan anggaran, lewat kongkalikong serta praktik politik perkoncoan. Toh, masyarakatnya diam saja, tidak protes, tidak kritis, ya aji mumpunglah.

Sampai baru-baru ini KPK menyebutkan bahwa kasus korupsi (yang terbongkar) di Jawa Barat sudah parah! Tersiar kabar tentang adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014—2019. Pemeriksaan apa? Tentang dugaan keterlibatan mereka dalam kasus suap bantuan Pemprov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Belum lama berselang kita mendengar Bupati Kabupaten Bandung Barat tercokok gegara korupsi bansos. Padahal sebelumnya, Wali Kota Cimahi juga baru saja dicokok KPK.

Dalam situasi pandemi di mana rakyat sedang sangat susah, korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa. Herannya, dengan telah begitu banyaknya kasus korupsi yang terbongkar dan pejabatnya dicokok, tapi kok seperti tak ada efek jera.

Singkat cerita, Jawa Barat jadi Provinsi Juara Korupsi.

Lalu apakah dengan melihat situasi seperti ini Tuhan masih tersenyum melihat tanah Pasundan?

Kalau kita meminjam kata SBY, pastilah Tuhan tidak senang bukan?

Tertinggi dalam praktik korupsi tingkat nasional! Lalu apakah KPK akan membuat semacam plakat “Juara Provinsi Terkorup” buat Jabar? Ini tentu ide yang sangat tidak lucu!

Dikabarkan, dalam kurun waktu 2006 sampai 2021, KPK melaporkan ada 101 kasus korupsi di Jawa Barat. Melibatkan tak kurang dari 60 pejabat daerah berbagai tingkatan. Termasuk 16 kepala daerahnya!

Urutannya begini: 1) Pemerintah Pusat: 359 kasus, 2) Jawa Barat: 101, 3) Jawa Timur : 85, 4) Sumatra Utara : 64 kasus, 5) DKI Jakarta: 61, 6) Riau & Kepulauan Riau: 51, 7) Jawa Tengah : 49, 8) Lampung: 30, 9) Banten: 24, 10) Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu & Papua: 22 kasus.

Jangan lupa juga, bahwa itu semua baru kasus yang terungkap, belum lagi yang masih sembunyi-sembunyi, disembunyikan, menyembunyikan diri atau saling menyembunyikan dalam kelindan konspirasi berjamaah di seluruh daerah.

Sebuah “prestasi” yang luar biasa memalukan.

Lalu pertanyaannya, kenapa prahara memalukan seperti ini bisa terus-terusan terjadi? Tentu saja bukan hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh pemda di seantero Nusantara.

Pertama, sistem politik trias-politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga (eksekutif, legislatif & yudikatif) tidaklah berjalan semestinya.

Bukannya pembagian kekuasaan yang terjadi tapi penyalahgunaan kekuasaan. Kolusi dan korupsi berjamaah di antara ketiga lembaga itu yang terjadi. Mereka malah saling bagi-bagi hasil dari penyalahgunaan kekuasaan!

Mekanisme ‘check and balances’, saling mengawasi saling mengimbangi tidak terjadi. Justru malah saling bermain mata agar praktik menjarah anggaran (APBD) itu berimbang pembagiannya.

Para legislator di daerah sepertinya sudah menjual dirinya, dan bak gayung bersambut maka eksekutif pun membelinya. Sementara lembaga yudikatifnya pun sudah tahu sama tahu saja.

Tak ada transparansi, semua transaksi politik dilakukan di ruang-ruang gelap balai-kota, gedung parlemen sampai ke bawah meja jaksa dan hakim di ruang pengadilan.

Soal transparansi pengelolaan APBD? Lupakan saja. Belum ada ‘political will’ sampai saat ini. Parpol yang semestinya jadi mesin politik hebat yang mendorong praktik politik yang beradab malah sering mogok, rewel dan menggerogoti. Memang menyedihkan.

Kedua, soal pendidikan politik bagi masyarakat luas. Bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang hal yang jelek.

Lantaran yang menjijikkan justru adalah kelakuan para politisi serta parpol oportunis itu, bukan politik sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan bersama (bonum-commune).

Masyarakat pun mesti diedukasi kembali tentang politik yang baik, termasuk juga untuk berani memberi hukuman sosial (social-punishment) pada para koruptor serta kroni-kroninya.

Ketiga, tentu saja sistem hukum yang mesti tegak setegak-tegaknya. Tidak malah menjadi arena dagang-sapi!

Jumat, 26 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Foto utama oleh kontan.co.id

Pemerintah Indonesia Bakal Mereformasi Sistem Perlindungan Sosial

331 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam waktu dekat, Pemerintah Indonesia bakal melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Situasi pandemi yang dihadapi saat ini, menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial agar dapat menjangkau masyarakat dengan lebih tepat dan cepat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana dan jangka waktu dari pelaksanaan reformasi tersebut hingga tahun 2024 mendatang.

“Pelajaran yang berharga yang kita peroleh dari peristiwa pandemi yang kita alami saat ini salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 5 Januari 2021, selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, ketepatan data merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi faktor terpenting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan sosial. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah ialah membenahi akurasi data para penerima manfaat program tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan semua program bantuan sosial yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Pelaksanaan program bantuan yang masih tersebar itu membuat pengelolaannya kerap tumpang tindih dan tidak fokus.

“Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif ialah bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini,” ucap Suharso.

Reformasi terhadap sistem perlindungan sosial tersebut selain untuk mengefektifkan penyaluran dan pemanfaatan program, dalam jangka panjang juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pada tahun 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mampu ditekan serendah mungkin.

“Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan bantuan-bantuan sosial sedemikian rupa dengan kelompok-kelompok sasaran yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis sehingga penurunan kemiskinan akan bisa kita capai,” tandas Kepala Bappenas.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Realisasi APBD 48,8%, Presiden Jokowi Pinta Percepat Realisasi Belanja Daerah

449 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.

Saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar anggaran belanja daerah untuk segera digunakan untuk pergerakan ekonomi di daerah-daerah.

“Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.

Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut. Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.

“Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)